link alternatif slot88 luck

Panjang umur iman

Erick Thohir Usul 10 BUMN Dapat Tambahan Modal Negara Rp57,9 T di 2024******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) nontunai untuk 10 perusahaan pelat merah sebesar Rp57,96 triliun pada 2024. 

Kesepuluh BUMN itu adalah PT PLN sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan pencapaian target rasio elektrifikasi, PT Hutama Karya sebesar Rp10 triliun untuk pendanaan masa operasi, PT Pelni sebesar Rp4 triliun untuk pembelian tiga kapa penumpang untuk rute perintis.

Kemudian, Indonesia Financial Group (IFG) sebesar Rp3 triliun untuk peningkatan kapasitas penjaminan KUR, dan Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp3 triliun untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi.

"Penyehatan daripada INKA membutuhkan tambahan Rp3 triliun sehingga terjadi equilibrium antara produksi gerbong dengan peningkatan dari jumlah kebutuhan kereta api sendiri," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (5/6).

BUMN selanjutnya yang diusulkan untuk diberi PMN adalah Rekayasa Industri sebesar Rp2 triliun untuk dukungan restrukturisasi struktur permodalan, dan RNI sebesar Rp 1,9 triliun untuk penyertaan ke anak perusahaan investasi dan modal kerja.

Lalu PMN tambahan berdasarkan rapat internal presiden pada 28 April 2023 yaitu Hutama Karya sebesar Rp12,5 trilliun untuk penyelesaian pembangunan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan Kayu Agung-Palembang-Betung dan Wijaya Karya sebesar Rp8 triliun untuk penyehatan struktur permodalan, dan IFG sebesar Rp3,56 triliun untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya.

[Gambas:Video CNN]

Hati Naga dan Ambisi

Garuda Buka Suara soal Penerbangan Calon Jemaah Haji Kalsel Tertunda******

PTGaruda Indonesia(Persero) Tbk buka suara terkait penyesuaian jadwal penerbangan dan armada pesawat untuk kloter empat calon jemaah hajipada penerbangan Garuda Indonesia dari embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan penerbangan yang sedianya dilakukan pada Sabtu (3/6) dini hari ditunda lantaran adanya kendala teknis pada mesin pesawat yang memerlukan penanganan lebih lanjut, khususnya terkait pergantian spare partpesawat.

Irfan mengatakan kendala teknis tersebut diketahui usai petugas Garuda Indonesia bersama tim terkait tengah melakukan inspeksi akhir kesiapan armada yang akan dioperasikan penerbangan menuju Madinah bagi kloter empat.

Upaya tersebut antara lain pengoperasian pesawat pengganti, penambahan layanan penerbangan bagi jamaah yang terdampak penyesuaian armada, penyesuaian jadwal penerbangan bagi kloter penerbangan selanjutnya, penatalaksanaan flow kedatangan calon jamaah haji hingga penerapan service recovery bagi calon jamaah haji yang terdampak.

"Berkenaan dengan penerapan mitigasi tersebut terdapat penyesuaian jadwal penerbangan yang telah kami koordinasikan lebih lanjut bersama pemangku kepentingan terkait guna memastikan kelancaran operasional penerbangan haji," ujarnya.

Irfan menuturkan sebanyak 328 calon jamaah haji kloter empat asal embarkasi Banjarmasin tersebut selanjutnya akan diberangkatkan secara bertahap, di mana 287 jemaah direncanakan akan diberangkatkan pada hari ini, Sabtu (3/5) pada pukul 22.00 Local Time dengan menggunakan armada Airbus A330-400.

Sementara itu, sisa jamaah lainnya akan diberangkatkan dengan dua penerbangan melalui Medan pada Minggu (4/5).

Irfan pun menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut. Menurutnya, Garuda Indonesia telah berupaya memastikan kesiapan layanan dengan optimal, termasuk melalui penerapan inspeksi aspek safety secara menyeluruh guna memastikan aspek keselamatan penerbangan senantiasa terjaga.

"Melalui kesempatan ini kami turut menyampaikan permohonan maaf sebesar besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami. Kami menyadari pelaksanaan ibadah haji kali ini merupakan momentum yang telah ditunggu oleh masyarakat Indonesia," ucap Irfan.

Ia menyebut persoalan tersebut menjadi catatan penting dalam upaya memaksimalkan kesiapan operasional penerbangan haji khususnya terkait potensi identifikasi dan penatalaksanaan safety hazard yang Garuda Indonesia terus optimalkan pada operasional layanan penerbangan haji.

Sebelumnya, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina mengkritik Garuda Indonesia yang menunda penerbangan jamaah haji embarkasi Banjarmasin melalui akun twitter pribadinya pada Sabtu (3/6).

"Hari ini jamaah haji embarkasi banjarmasin mengalamai delay panjang karena pesawat rusak dan diganti dengan yang lebih kecil. Maskapai @IndonesiaGaruda ini gak profesional. Embarkasi banjarmasin selalu 'dikerjain' begini sejak tahun-tahun lalu," tulisnya.

Dalam unggahan tersebut, Jonathan menyebut penundaan penerbangan bagi jamaah haji bukan pertama kali ini terjadi. Menurutnya, Garuda Indonesia telah melakukan kesalahan yang sama untuk ke tiga kalinya.

"328 jamaah kloter 4 embarkasi banjarmasin terlantar karena ulah @IndonesiaGaruda. Dan ini bukan yang pertama, sudah terulang untuk kali ketiga selalu bermasalah. Tolong perhatikan BUMN ini pak @erickthohir," ujar Jonathan.

Lihat Juga : Apa Itu Haji Furoda dan Haji Plus? Ini Pengertian dan Perbedaannya

Bai Yeyi

Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah Rp800 M******

Bos jalan tolJusuf Hamka menagih utangpemerintah Rp800 miliar kepada perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP, yang belum dibayar sejakkrisis moneter 1998.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yang kala krisis dilikuidasi.

Namun, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Lihat Juga : Petinggi Muhammadiyah Kritik Lion: Tiap Terbang Delay, Tak Minta Maaf

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Jusuf menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, yang kala itu menelepon Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara agar utangnya dibayar.

Ia juga mendatangi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tagihan utang dan bunganya sudah membengkak hingga Rp800 miliar. Namun, ia merasa hanya diberi harapan palsu.

Jusuf lalu bersurat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu sekitar 2019-2020. Namun, DJKN selalu sulit dihubungi dengan dalih sedang memverifikasi hal itu di Kemenko Polhukam.

"Pada buang badan semua, PHP semua. Masa sih kepala biro hukum buat kesepakatan enggak bisa ditepati? 'Oh iya nanti, saya (Menkeu Sri Mulyani) akan teruskan ke DJKN, suruh perhatikan'. Janji-janji PHP," tegasnya.

"Sudah 3 tahun verifikasi, enggak ada berita apa-apa. Makanya Polhukam cuma bersuara menagih utang obligor, harusnya bisa membantu juga kalau pemerintah punya utang ke swasta. Bersuara juga dong. Jangan nguber utang obligor saja, utang ke swasta bantuan nih," imbuh Jusuf.

Jusuf mengaku belum pernah berkomunikasi langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD, tetapi ia berharap Mahfud turun tangan.

Jusuf menegaskan utang Rp800 miliar harus dibayar demi kelangsungan proyek CMNP. Terlebih, CMNP adalah perusahaan publik yang menampung uang investor.

"Pak Mahfud, ayo dong dorong pemerintah bayar utang kepada kami. Kenapa pemerintah cuma nguber-nguber obligor? Uber dong Kemenkeu, bayar utang swasta juga," tuntut Jusuf.

"Enggak mau (kena potong), mau tetap dengan hitungan Rp800 miliar sekarang. Saya enggak mau lagi ada kesepakatan karena kesepakatan yang lalu tidak diproses. Pemerintah harus bayar Rp800 miliar, terus berjalan bunganya sesuai putusan MA," tutupnya.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban dan Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo terkait utang Rp800 miliar tersebut. Namun, keduanya belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan kartu terbaik

Menaker Wajibkan Perusahaan Bentuk Satgas Kekerasan Seksual******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mewajibkan pengusaha untuk membuat Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual imbas kasus staycation dengan bos sebagai syaratkontrak kerja, yang viral beberapa waktu lalu.

Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, yang diteken 29 Mei 2023.

"Iya (wajib), semua perusahaan harus membuat Satgas," katanya, dikutip Detikcom, Kamis (1/6).

Sanksi tersebut antara lain mulai dari pemberian surat peringatan (SP), pemindahan penugasan ke unit kerja lain, pengurangan atau bahkan menghapus sebagian atau keseluruhan dari kewenangannya di perusahaan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Melalui Satgas ini, perusahaan, satgas bisa merekomendasikan sanksi-sanksi yang saya sebutkan tadi," imbuhnya.

Selain membentuk satgas, Kemnaker juga mendorong pengusaha membentuk satu kanal pengaduan demi memastikan para korban terjaga kerahasiaanya. Kanal ini dapat membuat para korban yang ingin melapor jauh dari rasa takut serta malu yang kebanyakan menghantui para korban kekerasan seksual.

[Gambas:Video CNN]

Raja Bela Diri Abadi

Kadin DKI Ungkap Pasir Laut Diekspor Sebelum Izin Jokowi: Cuannya Gede******

Ekspor pasir laut disebut-sebut telah dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi, sejumlah pengusaha telah diberikan izin, tetapi ekspor dibatasi.

"Kemarin sebelum dibuka ekspor pasir laut ini banyak teman-teman pengusaha sudah terima IUP (izin usaha pertambangan), memang dibatasi. Jadi sebenarnya sudah ada ekspor itu, cuma dibatasi," ujar Diana di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (31/5).

"Sudah banyak teman-teman yang sudah mengeluhkan mereka sudah punya IUP-nya, punya surat-surat semua tapi mereka dibatasi ekspornya," jelas dia.

"Kenapa enggak dibuka (ekspor pasir laut)? Gitu kan. Pemerintah mendengar aspirasi ini. Tapi sekarang akhirnya banyak yang komentar bahwa ini nanti mempengaruhi dengan kita punya produk di dalam sendiri seperti apa," lanjut dia.

Ia menyebut pengusaha kini masih menunggu kajian lebih lanjut terkait pembukaan ekspor pasir laut.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Ia menilai ekspor pasir laut memang saat diminati karena menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengusaha.

"Nah, ini yang mudah-mudahan nanti bisalah dengan pengusahanya sendiri dengan pemerintah apa yang menjadi kajiannya, kenapa sekarang dibuka bebas itu, kita lihat saja," kata Diana.

"Cuannya gede," imbuhnya.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut dengan meneken Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Kemudian, pada Pasal 8, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap tersebut diutamakan berbendera Indonesia.

Lihat Juga : Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura

Apabila tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, yaitu reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aku hanya ingin menjadi orang normal

Harga Kripto Cerah, Bitcoin Mulai Naik Meski Tertahan di US Ribuan******

Mayoritasharga kripto menghijau pada Rabu (7/6), dengan kenaikan terbanyak yaitu bitcoin dan dogecoin.

Mengutip coinmarketcap.com, bitcoin naik 4,74 persen dalam 24 jam terakhir berada di level US.981 per keping. Kendati, jika dibandingkan dengan periode yang sama pekan lalu, harga bitcoin turun 2,5 persen.

Dogecoin naik 4,51 persen dalam sehari tapi turun 3,49 persen dalam sepekan berada di level US<句子>,0696 per keping. Ripple atau XRP juga naik 4,16 persen dalam 24 jam terakhir dan terkerek 1,27 persen dalam sepekan berada di level US<句子>,5277 per keping.

BNB merangkak 0,83 persen dalam 24 jam terakhir tapi anjlok 10,14 persen dalam seminggu berada di level US9 per keping. Cardano juga ambles 7,9 persen dalam sepekan dan turun 0,8 persen dalam sehari berada di level US<句子>,3475 per keping.

Adapun usd coin dan tether stabil di US per keping dengan pergerakan yang bervariasi.

Lihat Juga : Rupiah 'Tersenyum Tipis' ke Rp14.857 Pagi Ini

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]