petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

dot77

juragan69 rtp live 239Jutaan kata 532064Orang-orang telah membaca serialisasi

《dot77》

Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024******

Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024
Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi (kanan), Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian (tengah), serta Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah (kiri) di jakarta, Jumat (12/5/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal  24 Januari 2024," kata dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.

"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.

Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.

Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.

"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.

Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.

Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Cuaca jadi penentu pencarian helikopter yang hilang di Halmahera******

Cuaca jadi penentu pencarian helikopter yang hilang di Halmahera
Helikopter Bell 429 PK-WSW logistik eksplorasi kontraktor perusahaan tambang nikel Weda Bay Industri park (IWIP) yang dilaporkan hilang saat melintasi kawasan hutan Halmahera Tengah, Maluku Utara, Selasa (20/2/2024). ANTARA/Abdul Fatah.
Jakarta (ANTARA) - Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan operasi pencarian helikopter logistik eksplorasi kontraktor perusahaan tambang nikel Weda Bay Industri Park (IWIP) yang dilaporkan hilang di hutan Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Kepala Kantor Basarnas Ternate Fatur Rahman yang dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu, mengaku bahwa personelnya berkoordinasi dengan BMKG terkait kondisi cuaca penerbangan pagi ini guna memperlancar kegiatan pencarian helikopter yang jatuh tersebut.

Baca juga: Helikopter WBN dilaporkan hilang kontak di hutan Halmahera

Ia memaparkan helikopter Bell 429 PK-WSW yang dikendarai oleh dua orang pilot dan mengangkut seorang penumpang tersebut dilaporkan hilang pada Selasa (20/2) sekitar pukul 13.40 WIT.

“Saat itu pilot telah melewati ketinggian 2.000 kaki,” ujarnya.

Ia menyebutkan sebelum dilaporkan hilang, sekitar pukul 13.15 WIT, pilot sempat melapor kepada petugas pendaratan (HLO) setempat kalau dia mendengar suara ledakan.

Hal itu terungkap dari rekaman radio penerbangan memuat percakapan pilot dengan petugas pendaratan helikopter yang diterima Basarnas.

Berbekal informasi tersebut, tim Basarnas langsung berangkat ke lokasi, namun karena kemarin (Selasa, 20/2) hujan, pada hari ini mulai melakukan operasi pencarian bekerja sama dengan Kepolisian Resor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Tengah dan perwakilan tim perusahaan.

Baca juga: Basarnas kerahkan helikopter cari enam penumpang KM Rukun Jaya

Baca juga: Helikopter Polri hilang kontak di Belitung Timur layak terbang

Tim gabungan yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan tersebut, akan menelusuri kawasan titik pertama helikopter dilaporkan hilang kontak pada rute koordinat 0°28'13.47"N /127°56'0.19"E - 0°39'20.54"N /127°58'17.28"E Halmahera Tengah.

Petugas Basarnas mengkonfirmasi kalau titik dugaan helikopter hilang tersebut berada di kawasan hutan, sehingga butuh kesiapsiagaan.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

BI menyiapkan Rp197,6 triliun untuk penukaran uang jelang Idul Fitri******

BI menyiapkan Rp197,6 triliun untuk penukaran uang jelang Idul Fitri
Ilustrasi - Warga menunjukan uang hasil penukaran di mobil kas keliling Bank Indonesia. ANTARA FOTO/Andri Saputra/aww/aa.
Angka tersebut naik 4,65 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp189 triliun.
Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P Joewono mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan Rp197,6 triliun untuk program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) yang pada tahun ini akan mulai berjalan sekitar dua minggu lagi.

“Angka tersebut naik 4,65 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp189 triliun,” ujar Doni P Joewono, di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, keputusan BI untuk menaikkan jumlah uang yang siap ditukarkan melalui program Serambi tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi domestik serta semakin meluasnya jangkauan transaksi digital.

“Artinya persentasenya itu sudah kami perkirakan dengan (transaksi) yang non-tunai juga,” ujarnya lagi.

Doni juga menyatakan bahwa BI akan menambah lokasi penukaran uang menjelang Idul Fitri sebanyak 449 titik dari rencana semula hanya 4.674 titik.

“Kami mau menambah lagi 449 titik penukaran uang di lokasi yang berhubungan dengan transportasi. Jadi, di (rest area) jalan tol dan lainnya itu nanti kita perbanyak,” katanya pula.

Selain di jalan tol, ia menyampaikan bahwa lokasi tambahan untuk program penukaran uang tersebut, juga akan disediakan di pelabuhan, bandara, dan stasiun.

Dia menuturkan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk membantu para pemudik dapat menukarkan uang mereka dengan mudah menjadi pecahan kecil mulai dari Rp1.000-Rp20.000 melalui program Serambi tersebut.

Saat ditanya mengenai peredaran uang saat Pemilu 2024, Doni mengatakan bahwa realisasi uang yang beredar ternyata lebih rendah dari proyeksi BI.

“Saat periode pemilu pada 1-14 Februari mestinya naik ya, tapi realisasinya lebih rendah daripada proyeksinya. Jadi, kita memperkirakan sekitar Rp68 triliun tapi realisasinya Rp67,14 triliun,” katanya lagi.
Baca juga: Deputi Gubernur BI: Penukaran uang Lebaran 2023 telah capai 81 persen
Baca juga: BI Bali buka layanan penukaran uang pemudik di terminal dan pelabuhan



Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:liga99

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
asiabet188
provider slot mudah menang
slot gacor nolimit city
putarslot88
game situs slot
situs bonus 100 bebas ip
situs khusus slot
situs togel aman dan terpercaya
slot gacor malam ini 4d
Daftar isi semua bab
Bab 1 game slot
Bab 2 slot situs online
Bab 3 limit cicilan kredivo
Bab 4 erek erek bermesraan
Bab 5 pengguna baru kredivo
Bab 6 gacor slot besar
Bab 7 qqgaming88
Bab 8 cara dapat uang kerja di rumah
Bab 9 gacor 305
Bab 10 rajajp88
Bab 11 bonus new member to kecil
Bab 12 pinjam uang cepat
Bab 13 43 togel
Bab 14 situs judi slot terbaru dan terpercaya
Bab 15 erek erek 95 2d
Bab 16 situs slot sering jp
Bab 17 paito raja hk
Bab 18 lucky88
Bab 19 tarotogel
Bab 20 cara keluar dari pinjol
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5180bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Kecantikan Yan Xiaoyun

newlivedrawhk
Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu
Arsip foto - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menunjukan jarinya yang telah dicelupkan ke dalam tinta tanda telah berpatisipasi dalam Pemilu 2024 di TPS 005 Melawai, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Uyu Septiyati Liman/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan bahwa Golkar akan menolak hak angket DPR yang diusulkan oleh salah satu calon presiden untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Hak angket kan hak politikus DPR. Tetapi Partai Golkar dan partai koalisinya pasti akan menolak,” kata Airlangga ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu.

Penolakan atas hak angket semakin ditegaskan dengan bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga makin memperkuat koalisi partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan Mas AHY masuk (ke pemerintahan), jadi (partai) yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ujar Airlangga.

Selain Golkar dan Demokrat, dua partai pengusung Prabowo-Gibran yang masuk parlemen yaitu Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Usulan untuk menggulirkan hak angket disampaikan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kepada dua partai pengusungnya yang berada di DPR saat ini yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan menggunakan hak ini, menurut Ganjar, DPR bisa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini.

Ganjar juga mendorong kubu capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk ikut menggunakan hak angket tersebut.

Menurut dia, dengan keterlibatan PDI Perjuangan, PPP, serta beberapa partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR yakni NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diloloskan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
Baca juga: Airlangga: Pemilu damai buktikan Indonesia negara yang besar
Baca juga: Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi
Baca juga: Pengamat sebut Golkar paling totalitas mendukung program Joko Widodo 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Wuhuangjing

beruang4d
Sabang promosi potensi wisata lewat Tour De Sabang 2024
Arsip foto - Pebalap memacu kecepatannya saat mengikuti balap sepeda Tour De Aceh 2023 di Aceh Besar, Aceh, Minggu (12/3/2023). ANTARA FOTO/Khalis Surry/Lmo/nz/pri.
Semoga ini menjadi kolaborasi yang epik, dapat memuaskan atlet dan wisatawan yang mencintai dunia bersepeda, serta menjadi ajang promosi bagi Sabang sehingga dapat lebih dikenal masyarakat Indonesia secara luas
Banda Aceh (ANTARA) - Lintas sektor di Provinsi Aceh bekerja sama menggelar Tour De Sabang (TDS) 2024 di Kota Sabang, sebagai upaya mempromosikan potensi pariwisata di kota paling barat Indonesia itu.

Pj Wali Kota Sabang Reza Fahlevi, di Kota Sabang, Kamis, mengatakan pihaknya sangat mendukung terselenggara Tour De Sabang, dengan harapan dapat memberi dampak positif baik bagi peserta, maupun masyarakat di Pulau Weh itu.

"Intinya, kami mendukung, syukur Alhamdulillah perhelatan Sabang Marine Festival 2024 yang juga didukung Kemenparekraf, kali ini dapat berkolaborasi dengan TDS,” katanya.

Ajang tersebut akan berlangsung pada 2 Maret 2024, dan bakal diikuti sebanyak 121 pesepeda asal Aceh dan provinsi lain di Tanah Air.

“Semoga ini menjadi kolaborasi yang epik, dapat memuaskan atlet dan wisatawan yang mencintai dunia bersepeda, serta menjadi ajang promosi bagi Sabang sehingga dapat lebih dikenal masyarakat Indonesia secara luas,” kata Reza.

Sementara itu, Ketua Pelaksana TDS 2024 Zainal Abidin mengatakan TDS digelar oleh Road Bike Aceh (RBA), bersama Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang, dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Ajang ini menjadi rangkaian yang akan memeriahkan Sabang Marine Festival 2024.

Para pesepeda bakal mengambil garis start di Tugu Kembar Sabang-Merauke dan akan melewati jalur yang berdampingan langsung dengan laut dan pegunungan sepanjang 31,9 km untuk menjelajah Pulau Weh.

Tugu Nol Kilometer sebagai titik nol kilometer Indonesia, merupakan titik finish dan tempat seremonial penyerahan hadiah bagi para pemenang TDS 2024.

"TDS ini menyajikan keseruan bersepeda dengan keindahan panorama alam Kota Sabang bagi pencinta road bike,” ujarnya.

Peserta yang sudah mendaftar mayoritas asal Provinsi Aceh, namun ada juga asal Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Tanggerang, dan Sulawesi Selatan.

"Persiapan sudah 100 persen, kita sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Sementara terkait pendaftaran sudah kita laksanakan dari jauh-jauh hari dan kini sudah ditutup," ujarnya.

Untuk kategori yang diperlombakan meliputi kategori Men Junior usia 14-18 tahun, Men Elite usia 19-29 tahun, Master A usia 30-39 tahun, Master B usia 40-49 tahun, Master C usia 50 ke atas, dan terakhir khusus untuk perempuan yakni Women Open.

"Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi masyarakat terkait olahraga sepeda, sekaligus menjadi bagian dari upaya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, yaitu balap sepeda jalan raya atau Road Bike," ujarnya.

Baca juga: Sabang gencar bikin agenda pariwisata guna tingkatkan kunjungan turis

Baca juga: Sabang Marine Festival 2024 usung konsep budaya bahari dan konservasi

Baca juga: Pemkot Sabang bikin wisatawan nyaman ke Pulau Weh pada libur panjang
 

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Permainan online Raja Fajar

qq4qq
Ganjar: Saya simpel dan serius, hak angket adalah cara terbaik
Arsip foto - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym/pri.
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya adalah sosok sederhana, simpel, dan serius dalam menanggapi situasi Pemilu 2024 dan menilai hak angket adalah cara terbaik untuk saat ini. Oleh sebab itu, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut menilai mendorong penggunaan hak angket. "Ya kalau saya sebenarnya simpel saja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu-nya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi), kan ada cerita server di Singapura," kata Ganjar di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat.

Menurut Ganjar, penggunaan hak angket merupakan hal biasa yang terjadi di Indonesia untuk dapat mengklarifikasi sebuah permasalahan sehingga dinilai sebagai tindakan yang baik. "Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas," tuturnya. Ganjar kemudian mengatakan bahwa pihaknya serius untuk mengajukan hak angket. Bahkan, lanjut dia, PDI Perjuangan sebagai partai pengusungnya telah menyampaikan untuk mengajukan hak angket di DPR RI. "Sekjen (PDI Perjuangan) sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen itu artinya sudah partai ya," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Adian Napitupulu menjelaskan bahwa partainya solid mengenai hak angket tersebut. Selain itu, kata dia, komunikasi antara sukarelawan partai pengusung Ganjar-Mahfud Md dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga telah berlangsung. "Artinya, kesadaran ini sudah mulai nampak di rakyat kita Indonesia, pendukung 01 dan 03. Di bawah juga kita sudah melakukan komunikasi, kita sudah mulai ketemu," katanya. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sementara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.
 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

situs slot sering kasih maxwin
BI menyiapkan Rp197,6 triliun untuk penukaran uang jelang Idul Fitri
Ilustrasi - Warga menunjukan uang hasil penukaran di mobil kas keliling Bank Indonesia. ANTARA FOTO/Andri Saputra/aww/aa.
Angka tersebut naik 4,65 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp189 triliun.
Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P Joewono mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan Rp197,6 triliun untuk program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) yang pada tahun ini akan mulai berjalan sekitar dua minggu lagi.

“Angka tersebut naik 4,65 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp189 triliun,” ujar Doni P Joewono, di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, keputusan BI untuk menaikkan jumlah uang yang siap ditukarkan melalui program Serambi tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi domestik serta semakin meluasnya jangkauan transaksi digital.

“Artinya persentasenya itu sudah kami perkirakan dengan (transaksi) yang non-tunai juga,” ujarnya lagi.

Doni juga menyatakan bahwa BI akan menambah lokasi penukaran uang menjelang Idul Fitri sebanyak 449 titik dari rencana semula hanya 4.674 titik.

“Kami mau menambah lagi 449 titik penukaran uang di lokasi yang berhubungan dengan transportasi. Jadi, di (rest area) jalan tol dan lainnya itu nanti kita perbanyak,” katanya pula.

Selain di jalan tol, ia menyampaikan bahwa lokasi tambahan untuk program penukaran uang tersebut, juga akan disediakan di pelabuhan, bandara, dan stasiun.

Dia menuturkan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk membantu para pemudik dapat menukarkan uang mereka dengan mudah menjadi pecahan kecil mulai dari Rp1.000-Rp20.000 melalui program Serambi tersebut.

Saat ditanya mengenai peredaran uang saat Pemilu 2024, Doni mengatakan bahwa realisasi uang yang beredar ternyata lebih rendah dari proyeksi BI.

“Saat periode pemilu pada 1-14 Februari mestinya naik ya, tapi realisasinya lebih rendah daripada proyeksinya. Jadi, kita memperkirakan sekitar Rp68 triliun tapi realisasinya Rp67,14 triliun,” katanya lagi.
Baca juga: Deputi Gubernur BI: Penukaran uang Lebaran 2023 telah capai 81 persen
Baca juga: BI Bali buka layanan penukaran uang pemudik di terminal dan pelabuhan



Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

lima elemen langit

jagoslot
Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat
Dewan Pers dan Forum Pemred adakan pertemuan untuk berkonsolidasi mempercepat pengesahan Hak Penerbit. ANTARA/HO-Forum Pemred/aa.
Jakarta (ANTARA) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengapresiasi ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 atau Perpres "Publisher Rights" yang diyakini menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan berkualitas.

"Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas," tulis Forum Pemred dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Baca juga: Dirjen IKP sebut naskah Perpres "Publisher Rights" sudah final

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres "Publisher Rights", Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres "Publisher Rights".

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflowyang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres "Publisher Rights",memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres "Publisher Rights" agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

"Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif," tutup keterangan Forum Pemred.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Keabadian

member baru dikasih maxwin
Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir usai acara Musyawarah Nasional Tarjih XXXII di UMMP Pekajangan, Kabupaten Pekalongan, Jumat (23/2/2024) sore. ANTARA/Kutnadi.
Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu
Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.

Namun demikian, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Baca juga: Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket

Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024