cara kredit barang di shopee dengan kredivo

Tawarikh Tirus

Diane Hendricks, Wanita Sukses Berharta Rp238 T Berkat 'Toko Bangunan'******

Kisah orang miskinmenjelma menjadi orang kayasering terjadi dalam kehidupan nyata. Kisah ini juga terjadi pada Diane Hendricks.

Terlahir dari keluarga petani dan peternak sapi perah, kini dia menjelma menjadi salah satu orang terkaya di Amerika Serikat dan jagat raya

Mengutip Forbes, total kekayaan Diane Hendricks per Jumat (18/8) tembus US,6 miliar. Kalau ditotal dalam rupiah dengan kurs Rp15.302 per dolar AS, kekayaan itu tembus Rp238,7 triliun.

Lalu siapa sebenarnya Diane Hendericks sehingga dia bisa kaya seperti itu?

Mengutip berbagai sumber, Hendricks lahir di Wisconsin, AS pada 1947 lalu dari dari keluarga petani dan peternak sapi perah.

Dia tumbuh dan berkembang bersama kedua orang tuanya di daerah itu. Masa kecil hingga remajanya ia lalui dengan indah bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya saat itu.

Meski terlahir sebagai anak peternak sapi perah, ia sudah mempunyai mimpi; tidak mau selamanya menjalani pekerjaan seperti kedua orang tuanya.

"Saya tidak ingin menjadi petani, peternak, saya juga tidak ingin menikah dengan petani," katanya seperti dikutip dari Forbes.

Yang ia mimpikan saat itu adalah bekerja dengan jas biru di kota. Namun, mimpi itu gagal.

Saat usianya menginjak 17 tahun, keindahan hidup dan mimpinya berubah. Ia mulai mendapatkan masalah hidup.

Itu terjadi karena cinta pertamanya. Pasalnya, cinta pertama itu membuatnya hamil dan punya anak meski baru menginjak usia 17 tahun.

Ia harus menikah demi anaknya. Karena pernikahan dan kehamilan itu di usia remaja itu, ia hampir tidak mungkin melanjutkan tahun terakhir pendidikannya di sekolah menengah atas.

Tapi berkat tekad kerasnya, halangan itu berhasil atasi. Dia tetap menyelesaikan studinya di rumah demi mendapatkan ijazah.

Usai mendapatkan ijazah, ia pindah bersama dengan suaminya ke Janesville yang berjarak 200 mile dari tempat kelahirannya. Namun baru menginjak usia pernikahan 3 tahun, keluarganya berantakan.

Ia akhirnya bercerai. Menjadi seorang orang tua tunggal, membuatnya harus berupaya keras untuk bertahan hidup. Ia mati-matian mencari kerja supaya bisa menghidupi anaknya.

Termasuk menjadi penjual properti. Pekerjaan itu kemudian mempertemukannya dengan seorang kontraktor bernama Ken Hendricks yang akhirnya menjadi suaminya.

Pernikahannya dengan Ken itulah yang kemudian mengubah roda jalan hidup Diane Hendricks.

Usai menikah, pasangan pengantin baru itu membeli 200 rumah tua dan kemudian menyewakannya ke mahasiswa.

Usaha kos-kosan pasangan ini terbilang sukses. Hingga kemudian setelah 6 tahun berjalan, ia dan suaminya mencari tantangan baru; bisnis perlengkapan bangunan.

Kebetulan saat itu, ada toko bangunan yang sedang bermasalah sehingga pemiliknya kemudian menjualnya.

Bermodal nekat, Diane dan suaminya akhirnya menjaminkan aset yang ia miliki ke bank untuk membeli toko bangunan itu.

Ia mendapatkan pinjaman US0 ribu dan kemudian dipakai untuk membeli toko bangunan tersebut.

Idenya membeli toko bangunan saat itu adalah; membeli bahan bangunan langsung dari produsen dan menjualnya ke kontraktor seperti Ken, suaminya.

Ia menamai toko bangunannya dengan ABC Supply. Strategi jitu itu berhasil.

Hanya dalam waktu 5 tahun, bisnis bahan bangunan Diane dan suaminya sukses besar. ABC berhasil melebarkan sayap usahanya menjadi 50 toko dengan penjualan US0 juta.

Berselang 11 tahun kemudian, usaha itu melesat. Penjualan yang tadinya hanya US0 juta tumbuh menjadi US miliar.

Kesuksesan itu tak lantas membuat Diane dan suaminya puas. Mereka malah berupaya melebarkan sayap usaha.

Konya Hendricks-Schuh, salah satu dari tujuh anak Diane mengatakan kedua orang tuanya agresif membeli perusahaan bangkrut dan membenahinya. Namun, di tengah jaya-jayanya, Diane mendapatkan musibah. Ken suaminya, jatuh dan meninggal pada 2007.

Saingan bisnisnya sempat mengira musibah itu akan membuat Diane terpukul sehingga membuat bisnisnya terbengkalai. Maklum, setelah ditinggal sang suami, bisnis ABC Supply sempat terpuruk. Penjualan turun 7 persen pada periode 2006-2009.

Keterpurukan itu membuat Diane sempat menutup ABC Supply. Keterpurukan itu membuat saingan bisnis Diane sempat berupaya membeli ABC Supply.

"Mereka mungkin berfikir saya hanya seorang wanita dan karena itu pasti akan menjualnya, tapi tidak," katanya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Penyintas 2 Kanker

mekanik naga

Pontjo Sutowo Blak******

Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.

Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.

Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.

"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).

Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.

Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.

"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.

Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.

Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.

"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.

Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.

Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.

"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.

"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.

Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.

Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.

Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.

Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.

"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Baca artikel lengkapnya di sini.

Potong menembus langit

Pontjo Sutowo Blak******

Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.

Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.

Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.

"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).

Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.

Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.

"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.

Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.

Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.

"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.

Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.

Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.

"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.

"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.

Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.

Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.

Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.

Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.

"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Baca artikel lengkapnya di sini.

Peri dan Setan Daqin

IHSG Ambruk ke 6.895 Kompak dengan Bursa Asia******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.895 pada Jumat (25/8). Indeks saham turun 3,94 poin atau minus 0,06 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,13 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,10 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 191 saham menguat, 314 terkoreksi, dan 247 lainnya stagnan. Terpantau tujuh dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor industri yang layu 1,19 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak lesu. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 2,05 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 1,24 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan layu 0,73 persen.

Berbeda, bursa saham Eropa serempak menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,32 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,50 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,22 persen.

Sedangkan bursa Amerika sehati dengan Asia, sama-sama ditutup merah. Indeks S&P 500 anjlok 1,35 persen, indeks NYSE turun 0,89 persen, dan indeks NASDAQ Composite naik 1,87 persen.

[Gambas:Video CNN]

Naga perang datang ke pintu

Bahlil Akui Ketidakberpihakan Pemerintah ke UMKM******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengakui ketidakberpihakan pemerintah kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Bahlil mengatakan hal tersebut berdasarkan pengalamannya yang pernah menjadi pelaku UMKM. Di mana pada saat itu untuk mencari tambahan modal dan membuat izin dipersulit.

"Saya pernah menjadi pelaku UMKM, pernah menjual ikan di pasar, menjual bawang, saya pernah punya omzet Rp60 juta. Saya tahu betul sakitnya UMKM, pinjam uang di bank diputar-putar, izin mau dibuat dimintakan uang, pinjam uang di bank dimintakan aset, betul kan? Saya tahu sakit bapak ibu semua," ujar Bahlil dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UKM Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

"Harus jujur saya katakan pemerintah belum hadir secara penuh untuk membela UMKM, ini benar. Kenapa saya ngomong jujur? Dari semua 34 menteri di kabinet yang pernah jadi pengusaha UMKM itu hanya menteri investasi," imbuhnya.

Padahal, Bahlil menilai UMKM adalah tameng pelindung Indonesia dari krisis ekonomi. Menurutnya, pelaku UMKM lebih berjasa ketimbang pengusaha kelas kakap.

Ia menegaskan UMKM membangkitkan gairah perekonomian bangsa selepas pandemi covid-19. Bahlil merinci setidaknya sekarang 99 persen unit usaha di Indonesia adalah UMKM yang menyentuh 64,3 juta.

Bahkan, UMKM sanggup menciptakan 120 juta dari 134 juta lapangan kerja.

"Bapak ibu tahu gak? Waktu krisis ekonomi 1998 hampir semua perusahaan kolaps, sebagian pailit, yang menjaga benteng pertahanan ekonomi kita dengan 88 persen inflasi dan defisit ekonomi 15 persen, menjaga Ibu Pertiwi waktu itu bukan pengusaha besar, tapi UMKM," jelas Bahlil.

Bahlil bahkan menyindir pihak yang vokal membela UMKM, padahal bukan datang dari kelompok miskin. Ia menyebut orang kaya yang tak pernah miskin tidak pantas bicara soal kesejahteraan UMKM.

Karenanya, ia menyampaikan permintaan khusus yang disetujui Presiden Jokowi soal kesejahteraan UMKM.

"Saya minta ke pak presiden, kita harus berikan kredit ke UMKM lebih besar. Pak presiden setuju, saya cek kenapa bapak presiden setuju, karena pak presiden juga dari UMKM," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan yang Berakhir

PPATK Bongkar Anak SD hingga Ibu Rumah Tangga Ikut Judi Online******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan marak terjadi judi onlinemenggunakan dompet digital (e-wallet) yang nilainya mencapainya puluhan juta rupiah.

Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah menyebut pelaku judi online menyetorkan uangnya di e-wallet yang kemudian ditampung oleh bandar.

Jumlah uang para pelaku judi online yang biasanya ditampung oleh bandar tersebut mencapai miliaran rupiah. Bandar lalu mentransfer uang itu kepada atasan atau agen yang ada di luar negeri. Sebab, kebanyakan situs judi online basisnya ada di luar negeri.

Meski tidak mudah mendeteksi para agen yang ada di luar negeri, Natsir mengungkapkan PPATK pernah menemukan bandar besar judi online yang ada di Indonesia. Sebagian bandar itu berbasis di luar negeri.

"Itu mereka sebagian terdeteksi itu ada base di luar negeri, seperti di Kamboja, kemudian merekrut orang-orang Indonesia untuk bekerja di sana," kata Natsir.

Sementara itu, PPATK mencatat penyebaran uang melalui transaksi judi online meningkat tajam. Pada 2021 nilainya mencapai Rp57 triliun dan naik signifikan pada 2022 menjadi Rp81 triliun. Pelakunya pun beragam, dari ibu rumah tangga hingga anak SD.

Lihat Juga : PPATK Catat 11 Ribu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di 2022

"Nah ini sesuatu yang menggelisahkan untuk kita semua karena memang orang-orang yang terlibat di judi online ini banyak ibu rumah tangga, anak SD pun ada yang ikut, ini yang kita khawatirkan," ujar Natsir.

Ia melanjutkan judi online juga membuat banyak rumah tangga menjadi bermasalah. Sebab, penghasilan yang tidak seberapa yang harusnya digunakan untuk kebutuhan, justru dipakai untuk judi online.

"Karena orang lebih banyak waktu di rumah dan berharap sesuatu lebih. Harusnya pendapatan Rp100 ribu keluarga bisa buat beli susu anak, kebanyakan itu dimainkan judi khususnya judi online. Jadi banyak juga rumah tangga yang hancur akibat judi online," jelasnya.