petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

powerbet slot

rtp winstar4d 736Jutaan kata 314691Orang-orang telah membaca serialisasi

《powerbet slot》

KPU Semarang tanggapi surat suara ditempel gambar palu arit******

KPU Semarang tanggapi surat suara ditempel gambar palu arit
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Henry Casandra Gultom. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
Semarang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memberikan tanggapan atas temuan surat suara yang ditempel secarik kertas bergambar palu arit di salah satu tempat pemungutan suara (tps).

"Kami fokusnya kan lebih kepada pemungutan suara, penghitungan surat suara, kemudian surat suara sah atau tidak sah," kata Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom di Semarang, Kamis.

Sosok yang akrab disapa Nanda itu menjelaskan bahwa pemilih datang ke tps tidak dilakukan proses penggeledahan, dan sebagainya, kemudian mendapatkan surat suara dan menuju ke bilik suara.

Karena ada konsep kerahasiaan, kata dia, artinya tidak boleh ada intervensi atau aktivitas mengintip segala aktivitas di dalam proses pemberian hak pilih di bilik suara.

Ia pun menampik jika dikatakan kecolongan dengan kejadian tersebut, sebab pihaknya fokus terhadap pelayanan pemilih yang ingin menyalurkan hak pilih dan konteks-konteks terkait teknis penyelenggaraan, khususnya mekanisme pembacaan surat suara sah atau tidak sah.

"Makanya, saya fokusnya adalah bahwa yang penting kami menyatakan surat suara itu sah atau tidak sah. Karena ada lebih dari satu coblosan. Dari informasi yang kami terima kan surat suaranya distaples (gambar palu arit)," katanya.

Artinya, kata dia, surat suara itu menjadi tidak sah karena terdapat lebih dari satu coblosan atau lubang dari bekas staples, baik di dalam maupun di luar kolom.

Secara konteks, kata dia, perlakuannya sama, misalnya surat suara yang ditempel gambar-gambar, melampirkan kertas lain di surat suara, atau mencorat-coret surat suara yang membuat surat surat suara menjadi tidak sah.

"Kami fokusnya bukan di kontennya tapi konteksnya. Bagaimana kemudian ada tambahan barang, yang kemudian merusak atau menambah jumlah coblosan yang ada di kertas suara tersebut," pungkas Nanda.

Sebelumnya, petugas TPS 3 Kelurahan Pandansari, Semarang, Jawa Tengah, mendapati surat suara Pemilu 2024 yang ditempeli secarik kertas bergambar palu arit saat penghitungan suara, Rabu (14/2) kemarin.

Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pandansari Dedi Taruna mengatakan bahwa kertas bergambar lambang palu arit tersebut ditempel dengan menggunakan staples di surat suara Pemilu Presiden RI.

"Diduga disengaja karena ditempel dengan staples," katanya, seraya mengatakan bahwa temuan itu sempat mengagetkan warga yang mengikuti penghitungan suara di TPS tersebut.

Meski demikian, kata dia, petugas tidak bisa menuduh warga yang melakukan aksi tidak terpuji itu, sebab terdapat 237 orang yang menggunakan hak pilihnya di tps tersebut.

Namun, Dedi menegaskan bahwa temuan tersebut sudah dilaporkan ke kepolisian untuk langkah hukum lebih lanjut.

Baca juga: Gubernur Jateng imbau masyarakat dewasa sikapi hasil Pemilu

Baca juga: Wali Kota Semarang ajak semua pihak kawal pemilu

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

RS Jiwa Naimata Kupang siap tampung caleg stres yang gagal terpilih******

RS Jiwa Naimata Kupang siap tampung caleg stres yang gagal terpilih
Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Naimata Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dr. Aletha D Pian. (ANTARA/Benny Jahang)
Kalau ada caleg gagal yang butuh terapi tentu kami terima," kata Direktur RSJ Naimata Kupang dr. Aletha Pian di Kupang, Selasa.
Kupang (ANTARA) - Manajemen Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan kesiapannya untuk menerima dan melayani calon legislatif (caleg) yang membutuhkan terapi ketika stres akibat gagal terpilih pada Pemilu 2024.

"Kalau ada caleg gagal yang butuh terapi tentu kami terima," kata Direktur RSJ Naimata Kupang dr. Aletha Pian di Kupang, Selasa.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan kesiapan RSJ Naimata dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien khususnya pasien yang gagal menjadi anggota legislatif akibat kalah dalam Pemilu 2024.

Dia mengatakan bahwa sampai saat ini memang belum ada pasien caleg yang dirawat khusus karena tidak lolos duduk di kursi parlemen dalam Pemilu yang berlangsung pada 14 Februari 2024.

"Kalau untuk caleg memang belum ada dan kita berharap tidak ada ya," ujar dia.

Baca juga: Psikolog: Caleg stres karena harapan terlampau tinggi
Baca juga: Psikiater sebut caleg tanpa tujuan jelas rentan alami gangguan mental

Kini RSJ Naimata ujar dia memiliki kapasitas 50 tempat tidur untuk pasien yang memang butuh perawatan akibat stres. Dari jumlah tersebut ada 25 tempat tidur yang sudah terisi oleh pasien masyarakat biasa.

Dia mengatakan bahwa jika ada caleg dengan kondisi stres akibat gagal lolos dengan kondisi yang memang butuh dirawat tentunya, akan dirawat dengan fasilitas yang ada.

Namun jika dalam pemeriksaan hanya perlu rawat jalan saja, maka pasien tersebut tidak perlu dirawat inapkan di RSJ tersebut.

"Tidak ada pelayanan khusus kepada caleg stres. Semuanya sama sebab RSJ inikan disiapkan untuk untuk mereka yang memiliki gangguan mental," ujar dia.

Dia menambahkan bahwa saat ini pihaknya tidak bisa lagi menambah ketersediaan tepat tidur bagi pasien khususnya untuk mengantisipasi membludak.

Hal ini karena kondisi ruangan yang kecil dan hanya mampu menampung 50 tempat tidur.

"Tetapi di beberapa RS di Kota Kupang ini kan ada spesialis jiwa juga, nanti kalau penuh tentu dipindahkan ke RS tersebut," ujar dia.

Baca juga: Puluhan caleg stress masuk rumah sakit jiwa Abepura
Baca juga: Rumah Sakit Jiwa Naimata di NTT butuh penambahan ruangan perawatan
 

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit******

Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo berpidato dalam agenda Puncak Peringatan HPN 2024 yang berlangsung di Econventional Hall Ecopark Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama sejumlah perusahaan media membentuk tim mitigasi usai diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan tim mitigasi tersebut dibentuk untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin timbul sebelum Perpres tersebut berlaku.

"Di Pasal 19 disebutkan bahwa Perpres ini berlaku enam bulan setelah ditandatangani. Dalam masa enam bulan ini Kominfo bersama teman-teman media sudah membentuk tim mitigasi untuk memitigasi kemungkinan yang terjadi," ucap Usman saat dihubungi ANTARA, Selasa.

Usman menjelaskan, tim mitigasi berperan untuk memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang mungkin merasa terdampak atas hadirnya Perpres tersebut.

Baca juga: Jokowi: Perpres "Publisher Rights" tak berlaku bagi kreator konten

Baca juga: Perpres 'Publisher Rights' atur kerja sama platform digital-pers

Dia mencontohkan adanya kekhawatiran para kreator konten yang merasa terancam setelah regulasi ini terbit.

 Padahal, kata dia, Perpres Publisher Rightstidak terkait dengan kerja-kerja para pembuat konten tersebut dengan perusahaan platform digital.

"Tim ini akan menjelaskan bahwa ini tidak terkait dengan konten kreator. Ini terkait dengan berita, dengan platform, dengan media. Misalnya ada yang merasa terancam atau komplain nah ini salah satunya," kata Usman.

"Atau ada platform digital yang membutuhkan penjelasan, tim ini bisa bekerja, tim ini bisa menjelaskan termasuk Kementerian Kominfo juga," tambah dia.

Usman menegaskan bahwa tim ini bersifat sementara dan merupakan inisiatif dari Kemenkominfo dan pihak media untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul.

Selain membentuk tim mitigasi, Kementerian Kominfo juga mendorong agar Dewan Pers segera membentuk komite yang menangani kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Tugas komite untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas.

Komite terdiri dari perwakilan Dewan pers, kementerian, dan pakar di bidang layanan platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau perusahaan pers.

Usman mendorong agar semua pihak, terutama platform digital, dapat menjalankan Perpres ini dengan baik.

Kemenkominfo berharap aturan ini dapat merawat, memelihara, dan mempertahankan kehidupan media secara ekonomi melalui kerja sama dan bagi hasil antara platform dengan media.

Usman juga menjelaskan bahwa dialog intensif dengan platform digital telah dilakukan, dan respons mereka terhadap regulasi ini relatif positif.

"Kami sudah berdialog intens dengan mereka, bahkan mereka kita libatkan dalam proses harmonisasi, dalam penyusunan pasal-pasal sudah kita libatkan. Mereka menyambut positif karena ini adalah hak pemerintah Indonesia untuk membuat regulasi," pungkas dia.

Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau lebih dikenal dengan Publisher Rights, disahkan pada 20 Februari 2024.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Baca juga: Bamsoet apresiasi Jokowi menandatangani Perpres Publisher Rights

Baca juga: Ketua PWI apresiasi penandatanganan Perpres "Publisher Rights"
 

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs judi slot online tergacor

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
slot server thailand depo 5k
situs gacor online
slot tidak gacor
situs web slot terpercaya
paito prediksi togel
siapa kakek zeus
situs slot demo
paylater bunga rendah
cari situs slot online
Daftar isi semua bab
Bab 1 seribu mimpi 55
Bab 2 bigo88
Bab 3 77 dunia slot
Bab 4 pinjaman modal usaha online
Bab 5 bonanzaslot88
Bab 6 the slot777
Bab 7 tafsir mimpi 12
Bab 8 bukan slot88
Bab 9 youtube tarikan paito hk
Bab 10 situs mudah jp
Bab 11 indosaku pinjaman online ojk
Bab 12 slot gacor pagi siang malam
Bab 13 kilat138
Bab 14 website kakek zeus
Bab 15 kampung slot login
Bab 16 slot max win terus
Bab 17 juaraslot
Bab 18 situs baru judi slot
Bab 19 game slot paling hoki
Bab 20 cara registrasi kredivo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1200bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Anjing kimia di dunia lain

cara dapat uang 10 juta sehari
Gus Yahya sebut belum ada capres yang berencana sowan ke PBNU
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf ditemui di Kantor PWNU Jawa Timur, Surabaya, Senin (15/1/2024). (ANTARA/Willi Irawan)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya mengatakan belum ada calon presiden dan wakil presiden yang menyampaikan rencana sowan ke PBNU. "Mengenai (rencana sowan) kandidat-kandidat, enggak ada. Belum ada yang menyatakan, ya saya kira entah perlu entah tidak. Ya mungkin tidak harus juga," kata Gus Yahya menanggapi pertanyaan wartawan mengenai ada atau tidaknya calon presiden dan wakil presiden yang berencana sowan kepada PBNU di Jakarta, Jumat.

Baca juga: PBNU yakini hasil pemilu bisa diterima dengan baik oleh semua pihak Meskipun belum diketahui para calon presiden dan wakil presiden akan mengunjungi PBNU atau tidak, Gus Yahya menyampaikan mendoakan mereka semua, terutama yang terpilih memenangi Pilpres 2024, bisa mendapatkan berkah dan kebaikan serta membagikannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan Pemilu 2024 yang mencakup pilpres dan pileg itu, sebelumnya Gus Yahya mengatakan bahwa PBNU meyakini hasil Pemilu 2024 dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Selain itu, katanya, PBNU meyakini segala masalah yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024, seperti dugaan kecurangan dapat diselesaikan dengan baik oleh para pihak terkait merujuk pada ketentuan ataupun proses hukum yang berlaku. "Kami melakukan rapat dan mendengarkan berbagai macam informasi, tapi kami tidak melihat potensi masalah yang berarti. Semuanya insya Allah bisa diselesaikan dengan baik," kata dia. Gus Yahya menambahkan segenap pihak sudah sepatutnya bersyukur atas pelaksanaan Pemilu 2024 yang baik, lancar, dan damai. "Pokoknya, yang penting bersyukur ini sudah berjalan dengan baik, selama ini semuanya lancar damai," kata dia.

Baca juga: PBNU apresiasi Pemilu 2024 berjalan baik

Baca juga: PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024 Pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

makhluk abadi

buku togel 09
Menyingkap masa silam Suku Asmat lewat museum etnografi
Seorang pelajar membaca makna keseimbangan yang sejak dulunya diterapkan oleh Suku Asmat di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, Kabupaten Asmat. ANTARA/Muhammad Zulfikar
ketika seseorang dari Suku Asmat masuk ke dalam museum, mereka seperti pulang ke masa lalu,
Kabupaten Asmat (ANTARA) - Ialah "Kota Seribu Papan" yang seketika terlintas dalam pemikiran kala mendengar kata Suku Asmat. Mendiami Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, warga Suku Asmat hidup dengan kondisi rumah-rumah, gedung perkantoran, rumah ibadah, hingga fasilitas umum lainnya yang dibangun tidak bersinggungan langsung dengan tanah tapi
beralaskan papan yang ditopang pilar-pilar kayu besi dan tiang pancang beton.

Tak hanya sebagai wilayah yang berada di atas rawa-rawa, Kabupaten Asmat juga familier dengan keberadaan kendaraan listrik, yang hampir seluruh aktivitas masyarakat daerah itu khususnya di darat bergantung pada sepeda motor listrik. Sementara, untuk menjangkau perkampungan lain, masyarakat menggunakan perahu dan perahu motor (speed boat).

Penggunaan motor listrik bagi Suku Asmat pada hakikatnya tidak terlepas dari kondisi jalanan yang umumnya terbuat dari papan agar tidak ambruk. Termasuk pula jalanan yang telah dibeton ataupun marga aspal masih terbilang minim.

Oleh karena itu, sulit untuk menemukan kendaraan konvensional berbahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Asmat, kecuali becak motor roda tiga milik TNI, polisi, serta sejumlah instansi lain yang digunakan untuk operasional tertentu.

Bahkan, sekelas Presiden Jokowi saja mesti menggunakan sepeda motor listrik sembari membocengi Ibu Negara berkeliling Distrik Agats saat berkunjung pada 6 tahun silam ke daerah tersebut sehingga, tidak mengherankan bila kendaraan listrik menjadi primadona di Kabupaten Asmat.

Untuk diketahui pula, ambulans merupakan satu-satunya kendaraan roda empat berbahan bakar minyak yang tersedia. Masyarakat dan pejabat termasuk bupati sehari-harinya hanya menggunakan sepeda motor listrik untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain.

Kemudian, bagi sebagian orang, membicarakan Suku Asmat tidak terlepas juga dari mengenang peristiwa hilangnya antropolog Michael Rockfeller pada 1961. Anak eks Wakil Presiden Amerika Serikat tersebut berangkat ke Asmat yang dahulunya masih bernama New Guinea bersama antropolog asal Belanda Rene Wassing.

Berbagai sumber melaporkan bahwa Rockfeller mengalami musibah ketika hendak menuju Desa Ocenep. Perahu yang ia tumpangi tiba-tiba diterjang badai dan karam.

Rockfeller diketahui berinisiatif berenang menuju bibir pantai yang hampir mendekati Desa Ocenep. Desa itu merupakan salah satu desa yang amat vital bagi Suku Asmat di Tanah Papua. Sementara rekannya, Rene, memilih bertahan di atas lambung perahu sembari menunggu datangnya bantuan.

Banyak spekulasi bermunculan terhadap anak kelima dari Gubernur Negara Bagian New York dan Wakil Presiden Amerika Serikat, Nelson Rockefeller, itu. Sebagian sumber menyebut ia dimakan hiu atau sejenisnya saat berusaha menyelamatkan diri ke bibir pantai, namun ada juga asumsi bahwa Rockefeller menjadi korban kanibalisme dari Suku Asmat.

Terlepas dari semua hal tersebut, faktanya, semenjak kejadian tersebut hingga kini nasib Rockfeller tidak diketahui secara pasti. Dengan kata lain, jasad dan kematian pria bernama lengkap Michael Clark Rockfeller itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.

Lebih jauh lagi mengenai Suku Asmat, pada hakikatnya tidak hanya perihal kendaraan listrik, rumah, atau bangunan yang berdiri di atas rawa-rawa ataupun mengenai kisah hilangnya Michael Clark Rockfeller.

Suku Asmat merupakan satu dari ribuan suku bangsa yang ada di Tanah Air. Suku Asmat dikenal sebagai pengukir yang ulung sejak lama. Bahkan, hasil dari kerajinan mereka telah mendunia dan dipamerkan di berbagai ajang internasional salah satunya di Kota Milan, Italia.

Di Kabupaten Asmat terdapat sebuah museum yang menyimpan sekitar 1.200 koleksi barang bersejarah yang dibuat langsung oleh Suku Asmat pada zaman dahulu. Museum milik Gereja Katolik Asmat atau di bawah Keuskupan Agats tersebut bernama Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.
Direktur Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat John Ohoiwirin menunjukkan koleksi di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat yang dahulunya digunakan Suku Asmat untuk berperang di Kabupaten Asmat. ANTARA/Muhammad Zulfikar


Persembahan bagi Suku Asmat

Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat sendiri dibangun pada tahun 1973 yang awalnya dibangun di depan kantor Keuskupan Agats. Namun, pada 2007 hasil diskusi dari mitra di Eropa dan Amerika Serikat dengan para kurator dan pihak Keuskupan, memutuskan membangun sebuah museum yang bisa menampung koleksi serta menjadikan museum itu sebagai sesuatu yang hidup bagi masyarakat Asmat.

Dari sejarah panjang Suku Asmat dan pembangunan museum tersebut, Keuskupan Agats memutuskan pembangunan museum bersejarah itu sebagai bentuk persembahan kepada masyarakat khususnya Suku Asmat.

"Museum harus menjadi rumah bagi Suku Asmat sehingga mereka bisa bertemu dan menyapa roh leluhur yang hadir melalui figur-figur patung yang ada di museum," kata Direktur Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat John Ohoiwirin.

Menurut John, ketika seseorang dari Suku Asmat masuk ke dalam museum, mereka seperti pulang ke masa lalu. Mereka menyakini bisa berinteraksi dengan arwah para leluhur lewat benda-benda yang terpajang di museum tersebut.

Museum etnografi yang diprakarsai seorang misionaris atau uskup pertama Keuskupan Agats bernama Mgr. Alphonse A. Sowada, Osc tersebut dipersembahkan secara khusus bagi Suku Asmat. Ribuan koleksi itu merupakan hasil karya masyarakat Suku Asmat, hasil Festival Lomba Ukir, hingga koleksi yang dikumpulkan para misionaris dan pekerja museum.

Beragam koleksi dalam museum di antaranya patung, tifa, perisai, puputan, pinggan, haluan perahu lesung, dayung, tombak, pipa tembakau, busana ruh, hiasan dan perhiasan badan, aneka perkakas, gendewa, dan anak panah hingga tengkorak manusia yang dilubangi Suku Asmat.

Selain itu, pengelola juga memajang seekor buaya jantan yang telah diawetkan. Reptil berukuran besar itu memiliki panjang 195 inci dan lebar 75 inci. Buaya itu ditangkap pada tahun 2004 di Sungai Bes dekat Kampung Yamasj.
Pengelola museum berdiri di belakang buaya jantan yang telah diawetkan dan dijadikan koleksi di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, Kabupaten Asmat. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).


Museum yang dibangun tahun 1972 dan resmi dibuka untuk publik pada 11 Agustus tahun 1973 tersebut menyimpan ribuan koleksi. Para misionaris diketahui sudah mulai mengumpulkan benda-benda bersejarah itu sejak tahun 1960-an.

John bersama ketiga orang rekannya berhasil mengumpulkan beberapa alat-alat yang digunakan Suku Asmat untuk berperang dengan suku lainnya. Benda itu di antaranya perisai yang kini tersimpan rapi di dalam Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.

John bercerita dia bersama rekannya yakni Rosa, Wahyu dan Remon baru saja pulang dari beberapa kampung di wilayah Distrik Suator dan membeli sebuah perisai dari Kampung Karbis. Di era 1970-an, wilayah itu terkenal dengan penghasil perisai dengan pola yang indah dan kini berhasil disimpan di museum.

Sayangnya, kini tidak banyak lagi seniman yang bertahan untuk tetap mengukir. Oleh karena itu, John bersama stafnya memutuskan membeli sebuah perisai.

"Perisai itu milik Leo, Kepala Kampung Karbis namun bapaknya yang mengukir. Semasa masih hidup, Bapak Leo berpesan agar orang Karbis bisa tetap mengukir dengan melihat contoh perisai itu," kata dia.

Saat ditemui John, Leo memutuskan perisai tersebut disimpan di museum agar lebih terjaga. Sebab, bila disimpan di rumahnya, Leo khawatir perisai itu cepat rusak. Untuk memotivasi warga Kampung Karbis tetap mengukir, Leo meminta perisai tersebut difoto dan dicetak sebelum dimuseumkan.

Tidak hanya itu, di museum tersebut juga terdapat benda-benda unik seperti sebuah alat yang dibuat dari kayu berukuran sekitar 50 sentimeter untuk menghitung penanggalan oleh Suku Asmat.

Suku Asmat punya cara tersendiri untuk menentukan hari atau tanggal layaknya bangsa Maya di belahan Meksiko. Alat itu biasanya digunakan ketika mengagendakan sebuah ritual adat atau ketika ingin pergi ke hutan.

Akan tetapi, secara garis besar, di museum tersebut akan lebih banyak ditemui benda-benda seperti patung yang penuh dengan ukiran dan motif yang memiliki makna serta filosofi yang berbeda-beda.

Bagi masyarakat Suku Asmat, mengukir bukan sebatas menghasilkan sebuah karya seni. Namun, bagi mereka mengukir diperuntukkan bagi ritual atau upacara adat dalam rangka menjaga keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan roh leluhur dan manusia dengan alam semesta.

Dalam kehidupan masyarakat Asmat terdapat istilah Asamanamyang berarti keseimbangan. Suku Asmat memercayai bahwa keseimbangan dalam hubungan akan menciptakan sebuah harmonisasi.

Tanpa keseimbangan, masyarakat itu sendiri akan runtuh dan hanya menyisakan dunia yang hancur dan tidak dapat diatur tanpa jaminan kelangsungan hidup. (Mgr. Alphonse A. Sowada, Osc).

Dalam seni ukir yang dibuat tersebut juga mengisyaratkan arti keseimbangan ketika terjadi sebuah musibah. Sebagai contoh, ketika seseorang dari Suku Asmat meninggal dunia maka terjadi ketidakseimbangan. Maka untuk mengembalikan keseimbangan itu, masyarakat setempat mengadakan sebuah pesta atau ritual.


Kanibalisme

Dulu, Suku Asmat dikenal sebagai suku kanibalisme sehingga mereka cukup ditakuti. Bukti kanibalisme tersebut dapat dijumpai langsung di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.

Di dalam museum etnografi itu terdapat sekitar 10 tengkorak manusia yang disusun dengan rapi oleh para kurator. Terdapat lubang besar pada bagian kanan atau kiri setiap tengkorak. Lubang pada tengkorak menjadi bukti konkret dahulunya Suku Asmat pernah mempraktikkan kanibalisme bagi musuhnya.

Menurut John, praktik tersebut bukan semata-mata untuk memenggal kepala musuh kemudian memakan otak dan organ tubuh lainnya. Namun, ritual yang dinamakan
pengayauanitu ditujukan untuk mengembalikan kondisi yang sudah tidak stabil.

Oleh karena itu, masyarakat Suku Asmat harus berperang dan mencari kepala manusia untuk dipenggal. Jika mengacu pada etika universal, tindakan itu tentu saja bertentangan. Namun, bagi masyarakat Asmat zaman dahulu, hal itu merupakan sebuah kebaikan untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan.
Beberapa koleksi yang dibuat oleh Suku Asmat di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, Kabupaten Asmat. ANTARA/Muhammad Zulfikar


Selain itu, pemenggalan kepala manusia itu merupakan bentuk legitimasi atau pengakuan kepada seorang pemimpin dari Suku Asmat. Artinya, makin banyak kepala musuh yang dipenggal dan dipajang berjejer maka laki-laki Asmat kian disegani.

Masyarakat Suku Asmat juga menyakini dapat menyerap kekuatan musuh lewat tengkorak yang dijadikan bantal. Oleh karena itu, tak heran jika menemukan dokumentasi Suku Asmat -- di mesin pencarian Google -- yang tidur menggunakan tengkorak sebagai bantal.

Sayangnya, jejeran tengkorak di museum tersebut tidak diizinkan untuk didokumentasikan. Selain sakral, para kurator menyampaikan hal itu demi menghormati masyarakat Suku Asmat.


Berkomunikasi lewat ukiran

Bagi Suku Asmat, ukiran dari sebuah patung, tameng, atau tiang bisj tidak sekadar karya seni. Namun, lebih dari itu, Suku Asmat menyakini benda-benda yang dibuat para leluhurnya merupakan sarana untuk kembali berkomunikasi antara orang yang masih hidup dengan yang sudah tiada.

John bercerita pada umumnya pengunjung dari Suku Asmat yang datang ke museum akan menyentuh barang-barang yang ada. Saat menyentuh itu, mereka sedang berkomunikasi dengan roh patung maupun pengukir patung tersebut.

Atas dasar itu jugalah hingga kini pihak museum tidak menempatkan koleksi-koleksi dalam kotak cermin. Tujuannya agar Suku Asmat dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan roh leluhurnya.

"Suatu ketika sekelompok orang tua datang ke museum hanya untuk menyapa seseorang yang ada dalam ukiran itu," ujarnya.

Masyarakat Suku Asmat juga mampu mengenali dan mengetahui siapa pengukir benda-benda atau ukiran yang sudah berusia puluhan tahun sekalipun tidak pernah bertemu dengan pengukirnya.

Pada awal Februari 2024 ketika pihak museum turun ke lapangan di lima kampung tepatnya di Distrik Suator, John bersama ketiga rekannya berdiskusi dengan tetua adat dan seniman setempat. Mereka memajang beberapa benda di antaranya tameng dan tifa.

Direktur Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat John Ohoiwirin menunjukkan koleksi berupa tombak di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat di Kabupaten Asmat. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Sontak saja tetua adat maupun seniman tadi menangis dan langsung mengenali serta menyebut sosok yang mengukir benda tersebut. Mereka dapat mengenali benda dan pengukirnya dari corak ukiran meskipun koleksi itu sudah disimpan di museum lebih dari setengah abad.

Dengan kata lain, meskipun mereka sama sekali tidak pernah bertemu dengan si pengukir, Suku Asmat tetap dapat menjalin hubungan emosional yang kuat dengan leluhur mereka.

Di satu sisi, John yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Abepura-Jayapura itu tidak menampik bahwa makin sering sebuah koleksi yang terbuat dari kayu disentuh, maka akan berpengaruh pada tingkat ketahanannya.

Jika mengacu standar operasional prosedur proteksi benda-benda di museum memang harus dilakukan guna menghindari pencurian dan meminimalisasi kerusakan.

Khusus di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, pada umumnya koleksi terbuat dari kayu dan tulang belulang. Artinya, setiap waktunya koleksi itu mengalami penyusutan. Kurator hanya bisa mempertahankan agar proses penyusutan tidak berlangsung dengan cepat.

Terakhir, John bermimpi museum tersebut tidak hanya sebuah gudang atau bangunan yang diperuntukkan untuk menyimpan barang-barang bersejarah. Lebih dari itu, pengelola berharap kehadiran museum menjadi sebuah rumah bagi masyarakat khususnya Suku Asmat.

Sementara itu, Alja, pengunjung museum sekaligus siswa SMP YPPK Agats, mengaku senang dan bangga ketika masuk ke Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.

Ia terkagum-kagum dengan ribuan koleksi museum yang dibuat langsung oleh Suku Asmat pada zaman dahulunya. Apalagi, sebelumnya, Alja mengaku tidak banyak mengetahui tentang kebudayaan Suku Asmat.

Namun, setelah ke museum dan diberitahu pihak pengelola, putra asli Suku Asmat itu kian penasaran dengan kebudayaan para leluhurnya pada masa lampau.

"Sebagai anak Suku Asmat saya sangat bangga, ternyata budaya saya sangat banyak, di antaranya mengukir," ujarnya.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Melbourne, andalkan cinta

duit pinjaman online
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kooperatif penuhi panggilan KPK
Arsip foto - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali berjalan saat memperingati HUT ke-165 Kabupaten Sidoarjo di Alun Alun Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (31/1/2024). Setelah upacara peringatan itu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo dan mengamankan empat koper terkait pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/tom.
Yang bersangkutan (Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali) saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik
Jakarta (ANTARA) - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali hari ini kooperatif hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

"Yang bersangkutan (Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali) saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya dalam perkara yang sama.

Ketiga saksi tersebut yakni ASN Pemda Sidoarjo Surendro Nurbawono, Direktur CV Asmara Karya Imam Purwanto alias Irwan dan pihak swasta Robbin Alan Nugroho.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Untuk diketahui, KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Baca juga: KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK geledah rumah dinas Bupati Sidoarjo

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pelatihan pakaian wanita

s lo t
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kooperatif penuhi panggilan KPK
Arsip foto - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali berjalan saat memperingati HUT ke-165 Kabupaten Sidoarjo di Alun Alun Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (31/1/2024). Setelah upacara peringatan itu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo dan mengamankan empat koper terkait pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/tom.
Yang bersangkutan (Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali) saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik
Jakarta (ANTARA) - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali hari ini kooperatif hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

"Yang bersangkutan (Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali) saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya dalam perkara yang sama.

Ketiga saksi tersebut yakni ASN Pemda Sidoarjo Surendro Nurbawono, Direktur CV Asmara Karya Imam Purwanto alias Irwan dan pihak swasta Robbin Alan Nugroho.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Untuk diketahui, KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Baca juga: KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK geledah rumah dinas Bupati Sidoarjo

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Iblis Abadi

slot gacor tokyo88
Kemendikbudristek telah buka pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024
Seorang siswa SMA membuat akun pendaftaran KIP Kuliah Merdeka di Jakarta, Rabu (14/2/2024). (ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah membuka pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka 2024 yang berlangsung mulai 12 Februari hingga 31 Oktober mendatang.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek Abdul Kahar di Jakarta, Selasa, mengatakan KIP Kuliah Merdeka merupakan program bantuan sosial sekaligus langkah investasi pemerintah untuk meningkatkan akses bagi mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin.

“Dengan KIP Kuliah Merdeka mahasiswa bisa melaksanakan kuliah dengan baik, lulus tepat waktu, dan mendapat prestasi sehingga dapat bekerja dan berkarya untuk meningkatkan ekonomi keluarga,” katanya.

Baca juga: Lewat KIP Kuliah, pemerintah ingin tingkatkan akses pendidikan tinggi

Bagi siswa yang ingin mendaftar KIP Kuliah Merdeka di laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/ meliputi syarat utama dan syarat ekonomi.

Syarat utama, yakni lulusan SMA/sederajat tahun 2024, 2023, 2022 dan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada program studi (prodi) terakreditasi melalui semua jalur masuk perguruan tinggi baik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Teks (SNBT), atau mandiri.

Syarat ekonomi, yakni prioritas pertama berupa pemegang KIP SMA/sederajat atau Program Indonesia Pintar (PIP), prioritas kedua yaitu terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau terdata maksimal desil tiga Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)/Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),
prioritas ketiga yaitu anak panti asuhan atau panti sosial, prioritas keempat yaitu dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pendapatan gabungan orang tua atau wali Rp4.000.000 setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000 per orang dengan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Tahapan penerimaan KIP Kuliah Merdeka, yakni mendaftar akun pendaftaran KIP Kuliah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang valid serta email yang aktif, melengkapi seluruh berkas dengan benar dan jujur disertai bukti yang diminta, memilih jalur masuk perguruan tinggi dan mengikuti seleksi sampai dinyatakan lulus, mengikuti proses seleksi prioritas penerima dan dilakukan verifikasi kelayakan oleh perguruan tinggi, diusulkan sebagai calon penerima oleh perguruan tinggi dan ditetapkan oleh Puslapdik sebagai penerima KIP Kuliah, dan kuliah dengan prestasi terbaik serta lulus tepat waktu.

Tahapan penerimaan KIP Kuliah Merdeka 2024, yakni registrasi/pendaftaran akun KIP Kuliah Merdeka pada 12 Februari-31 Oktober 2024,
seleksi KIP Kuliah di perguruan tinggi pada 1 Juli-31 Oktober 2024, dan penempatan baru pada 1 Juli-31 Oktober 2024.

Baca juga: Kemendikbudristek: KIP Kuliah investasi bangsa bentuk SDM unggul
Baca juga: Kemendikbudristek tetapkan ketentuan calon penerima KIP Kuliah
Baca juga: Kemendikbudristek tingkatkan kualitas sasaran program KIP Kuliah
 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

maniak kecepatan

slot new member 100 to rendah
Dua korban tertimbun longsor Muarasari Bogor meninggal
Tim gabungan BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor mengevakuasi korban tertimbun longsor di Kelurahan Muarasari, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/2/2024). ANTARA/HO-BPBD Kota Bogor/aa.
Kota Bogor (ANTARA) - Tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (BPBD) Kota Bogor berhasil mengevakuasi empat korban yang tertimbun longsor di Kelurahan Muarasari, Kota Bogor, dua diantaranya dalam kondisi meninggal.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan dari empat korban yang berhasil dievakuasi, dua di antaranya meninggal dunia. Sedangkan dua lainnya mengalami luka ringan.

“Terjadi longsor susulan yang mengakibatkan empat pekerja tertimbun. Dua orang luka ringan, salah satunya masih dirawat di RSUD Ciawi, sedangkan dua korban dinyatakan meninggal dunia,” kata Hidayatulloh di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Baca juga: BPBD Kota Bogor evakuasi warga tertimbun longsor di Muarasari

Ia menjelaskan longsor itu terjadi di lokasi pembangunan kembali tembok penahan tanah (TPT) setelah longsor pada 28 Februari 2023. Total ada 22 pekerja yang mengerjakan proyek TPT itu.

“Info yang kami terima mereka sedang melakukan pekerjaan pembuatan fondasi baru untuk membuat TPT baru setelah longsor,” ujarnya.

Hidayatulloh menyebut jenazah korban pertama ditemukan tak lama setelah longsor terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Sedangkan jenazah korban kedua ditemukan sekitar pukul 14.30 WIB di dekat TPT depan samping kanan sungai.

Dia mengatakan petugas gabungan di lapangan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga jam, karena kondisi lokasi yang terjal, dan alat berat sulit masuk ke lokasi.

“Mengingat kondisi lokasi yang terjal, alat berat tidak bisa masuk, personel bangunan dengan kerja keras, kerja sama dalam waktu dua-tiga jam jenazah bisa kita temukan,” kata Hidayatulloh.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan para korban merupakan warga luar Kota Bogor. Namun, ia meminta jajarannya untuk mengurus korban dengan baik dan menghubungi keluarga korban.

Baca juga: Hujan deras 3 jam, Bogor dilanda tanah longsor hingga bangunan ambruk

Baca juga: BPBD Kota Bogor evakuasi warga sekitar longsor di Cilendek

Bima Arya juga meminta agar pengerjaan TPT ini dihentikan sementara waktu. agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor bisa melakukan kajian lanjutan terlebih dahulu.

“Kemudian, pengerjaan distop dulu. Saya perintahkan agar PUPR melakukan kajian untuk lanjutan pengerjaan ini, apakah ada perubahan desain dan lain-lain. Menyesuaikan dengan kondisi longsor ini,” ujarnya.

Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024