petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs slot mudah scatter

rtp depo89 120Jutaan kata 290692Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot mudah scatter》

Video musik "Lagi Syantik" Siti Badriah tembus 700 juta penayangan******

Video musik "Lagi Syantik" Siti Badriah tembus 700 juta penayangan
Penyanyi dangdut Siti Badriah. ANTARA/HO-Nagaswara/am.
Jakarta (ANTARA) - Video musik “Lagi Syantik” dari Siti Badriah berhasil menembus 700 juta tayangan di kanal YouTube Nagaswara dan mengukuhkannya sebagai video musik Indonesia dengan jumlah penayangan (views) terbanyak sepanjang sejarah.

“Aku senang bangetvideo klip ‘Lagi Syantik’ di YouTube kini 700 juta viewsdi akun officialNagaswara. Sejak awal, baik lagu maupun video klipnya sudah membanggakan aku juga tim Nagaswara. Semoga terus membawa berkah,” kata Siti Badriah, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (21/2).

Siti Badriah mengaku senang dengan pencapaian tersebut. Sejak awal, video musik karya Yogi RPH itu memang sudah membuatnya bangga, ditambah saat ini video musik tersebut sudah mencapai 700 juta penayangan di YouTube.

Baca juga: Siti Badriah akui tak dibayar tampil di konser "Musik Untuk Republik"


Lagu dan video musik “Lagi Syantik” dirilis pada tahun 2018 hingga mendapat kepopuleran tinggi di YouTube. Tidak hanya di Tanah Air, lagu itu juga disukai oleh masyarakat di luar negeri dan banyak Youtuber dari seluruh dunia ikut mengcover lagu itu serta memberikan pujian.

Puncaknya, lagu "Lagi Syantik" sempat dinyanyikan oleh Siti Badriah dalam acara penutupan pekan olahraga Asian Games ke-18 di tahun 2018. Siti Badriah menyanyikan lagu dalam kesempatan emas tersebut di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.

Alhamdulillahjadi banjir job, kejar setoran jadinya. Jadi, banyak tawaran-tawaran untuk jadi host, sinetron, banyak orang yang lebih kenal aku sekarang," kata Siti Badriah saat perayaan sukses “Lagi Syantik” di kantor Nagaswara, Menteng, Jakarta Pusat pada tahun 2018 lalu.

Melalui lagu “Lagi Syantik”, Siti Badriah berhasil menyabet sejumlah penghargaan.

Salah satunya penghargaan yang diterima dari kerajaan Thailand dan terpilih sebagai “Best ASEAN Economic Community Song” oleh F.M. 95 MHz (Radio Station MCOT Company Limited Bangkok).

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) juga memberikan penghargaan kepada “Lagi Syantik” sebagai “Unggahan Video Clip Lagu dengan Penonton Terbanyak”. Saat itu, “Lagi Syantik” berhasil mendapatkan 300 juta penayangan dalam waktu 4 bulan.

“Ini adalah pencapaian Nagaswara di jagad YouTube secara organik dan otentik di industri musik tanah air dalam menyambut Hari Musik Nasional 9 Maret nanti,” kata CEO Nagaswara Rahayu Kertawiguna.

Baca juga: Siti Badriah batasi pekerjaan sejak menikah

Baca juga: Lima diva dangdut Indonesia rilis album kompilasi
 

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu tegaskan PSU untuk memastikan kemurnian hak pilih******

Bawaslu tegaskan PSU untuk memastikan kemurnian hak pilih
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat memberikan keterangan soal PSU, di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Rahmat Fajri/aa.
Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain
Banda Aceh (ANTARA) - Bawaslu RI menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilu sebagai upaya untuk memastikan kemurnian suara atau hak pilih, bukan sesuatu hal yang dianggap tidak baik.

"Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Lolly Suhenty saat melakukan kunjungan kerja serta rapat bersama Panwaslih Aceh dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara serta hal teknis lainnya di Aceh.

Dirinya menyampaikan, untuk Aceh, terdapat 35 rekomendasi dari Panwaslih Aceh yang berpotensi PSU, dan sejauh ini sudah ada keputusan serta jadwal pemungutan 16 TPS se Aceh. Lainnya sedang berproses di KIP Aceh.

Ia menjelaskan, masyarakat masih banyak yang belum memahami terkait PSU, sehingga dinilai memperburuk citra daerah, menimbulkan kerusuhan atau merugikan hak pilih warga.

"PSU mekanisme untuk memastikan kemurnian suara yang dihasilkan dari proses Pemilu kita," ujarnya.

Karena itu, dirinya meminta Panwaslih Aceh untuk memastikan pelaksanaan PSU tidak mengalami gangguan, hambatan atau kesalahan. Mengingat proses pemungutan ulang hanya bisa dilakukan sekali saja.

"PSU tidak boleh terjadi dua kali, hanya satu kali, maka kita memastikan tidak terjadi kesalahan sekecil apapun dalam proses PSU ini," katanya.

Dirinya menambahkan, berdasarkan hasil temuan pengawas, dilakukan PSU tersebut karena adanya masyarakat yang memilih lebih dari satu kali, dan memilih di luar tempatnya terdaftar sebagai pemilih.

"Temuan paling banyak adalah yang memilih lebih dari satu kali, bukan dpt setempat. Rata-rata proses ini menjadikannya PSU," demikian Loly Suhenty.

Baca juga: KPU bakal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 780 TPS PSU

Baca juga: 1.728 personel dikerahkan untuk amankan demo di depan KPU dan Bawaslu
 

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Simak! Inilah jadwal dan tahapan Pilkada 2024******

Simak! Inilah jadwal dan tahapan Pilkada 2024
Bupati Kaimana Freddy Thie melakukan penandatanganan NPHD pengamanan Pilkada 2024 di Kaimana, Papua Barat, Senin. (ANTARA/HO-Isabella Wisang)
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024.

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengungkapkan bahwa pendaftaran pemantau pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sudah dimulai pada hari ini, Selasa.

"Jadi, untuk pemberitahuan dan pemantau pemilihan dilaksanakan dimulai hari ini, 27 Februari sampai 16 November 2024," ujar Drajat di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: De Gadjah jawab isu maju Pilkada Bali bersama Giri Prasta

Adapun lembaga yang ingin memantau pelaksanaan Pilkada 2024 harus mendaftar kepada KPU agar diberi akreditasi. Untuk pemantau pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan mendaftar ke KPU Provinsi.

Kemudian, pemantau pemilihan bupati atau wali kota, mendaftar ke KPU Kabupaten/Kota. Sementara untuk pemantau asing, mendaftar ke KPU RI atas rekomendasi kementerian yang mengurusi bidang luar negeri.

Baca juga: Menkominfo minta RRI, TVRI, ANTARA jaga pesan Pemilu Damai di Pilkada

Tahapan selanjutnya adalah penyerahan daftar penduduk potensial pemilih oleh kementerian terkait ke KPU pada 24 April hingga 31 Mei 2024.

Selanjutnya, tahapan persiapan pendaftaran pasangan calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota ke KPU. Mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan untuk pasangan calon perseorangan atau independen hingga pendaftaran.

"Itu dilaksanakan mulai 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024," katanya.

Baca juga: Gus Ipul doakan Khofifah jabat Gubernur Jatim 2024-2029

Berikut Jadwal Tahapan Pilkada 2024:

1. 27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. 24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

3. 5 Mei-19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. 31 Mei-23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. 24-26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. 27-29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon;

7. 27 Agustus-21 September 2024: penelitian persyaratan calon;

8. 22 September 2024: penetapan pasangan calon;

9. 25 September-23 November 2024: pelaksanaan kampanye;

10. 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara;

11. 27 November-16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Baca juga: Dekan FK UI: Petugas KPPS Pilkada 2024 perlu deteksi dini kesehatan
Baca juga: JPPR luncurkan buku panduan Pemilu dan Pilkada 2024
Baca juga: Khofifah beri sinyal gandeng lagi Emil Dardak pada Pilkada Jatim 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:bola855

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
cuanjp
rupiah slot 888 login
sultan222
slot gacor bet 200 rupiah
situs yang gacor hari ini
pinjol tanpa potongan admin
info link slot gacor
rtp pola gacor hari ini
tabel angka jitu semua pasaran
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot bonus 100 persen
Bab 2 pasaran togel
Bab 3 mekar77
Bab 4 3prizetoto
Bab 5 cara dapat menghasilkan uang
Bab 6 minimal umur daftar kredivo
Bab 7 slot receh
Bab 8 slot gacor 2022 bonus new member
Bab 9 aplikasi cicilan seperti akulaku
Bab 10 rtp jnetoto
Bab 11 masterplay99
Bab 12 prediksi togel ncd
Bab 13 87 di erek erek
Bab 14 gacor 680 slot login
Bab 15 sensasi777
Bab 16 situs slot besar
Bab 17 rubah4d
Bab 18 cara kredit hp di akulaku pakai dp
Bab 19 1001 mimpi 3d
Bab 20 cara dapat uang dalam semalam
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2181bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Benua Faying

pola gacor gatot kaca hari ini
Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu
Petugas membantu warga adat Suku Talang Mamak usai melakukan pencoblosan pada Pemilu 2024 di TPS 004 kawasan restorasi Alam Bukit Tigapuluh, Semerantihan, Tebo, Jambi, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan banyaknya masyarakat adat di sejumlah daerah yang tidak dapat memilih pada Pemilihan Umum 2024.

Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat adat yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

"Sebagai contoh, tercatat sekitar600 orang masyarakat adat Badui luar, tidak memiliki KTP elektronik," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan kebutuhan masyarakat adat untuk memiliki kartu identitas tidak setinggi masyarakat di perkotaan.

Namun demikian, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak mendorong pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat adat tersebut.

"Karena suatu saat mereka (masyarakat adat) pasti membutuhkan hak untuk layanan kesehatan, pendidikan, perbankan pasti mereka butuh. Nah, negara harus mendorong itu (pembuatan KTP elektronik) kepada mereka," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM pantau Pemilu di Lapas IIA Sidoarjo

Pramono berharap pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi akan pentingnya pembuatan KTP elektronik sehingga masyarakat adat dapat mengikuti pemilu selanjutnya.

Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: Komnas HAM imbau penyelenggara pemilu utamakan integritas
Baca juga: Komnas HAM imbau warga gunakan hak pilihnya secara kritis

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Arena Manju

situs slot online 88
Dian Sastro tantang diri jadi anak mafia di "Ratu Adil"
Aktris Dian Sastrowardoyo saat ditemui dalam sesi wawancara khusus di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024). ANTARA/Vinny Shoffa Salma/am.
Jakarta (ANTARA) - Aktris Dian Sastrowardoyo menantang dirinya untuk melakoni karakter baru sebagai anak mafia dari kelompok 9 Naga dalam serial drama kriminal terbarunya “Ratu Adil” yang akan tayang perdana di layanan Vidio pada 29 Februari 2024.

“Saya justru dapat tantangan berperan di crime seriesini dengan banyak elemen action, fighting. Malah ini menurut saya pengalaman yang tidak boleh saya lewatkan,” kata Dian Sastro saat ditemui dalam sesi wawancara khusus di Jakarta, Kamis.

Tanpa pikir panjang, Dian Sastro setuju untuk tampil di serial "Ratu Adil" dan memperluas spektrum aktingnya sebagai Lasja, seorang anak mafia sekaligus ibu dari dua orang anak.

“Ini kesempatan yang sangat jarang bisa datang ke seorang aktris yang lebih akrab dengan genre drama seperti saya,” kata Dian Sastro.

Baca juga: Hana Malasan jajal karakter baru di serial “Ratu Adil”

Melalui serial drama kriminal ini, Dian Sastro berharap ada lebih banyak lagi aktor dan aktris Indonesia yang mendapat kesempatan sama untuk memperluas spektrum aktingnya. Dengan begitu, para aktor dan aktris dapat keluar dari zona nyamannya dan mencoba hal baru dari karya yang mereka perankan.

Bergenre drama kriminal, serial “Ratu Adil” mengharuskan Dian untuk mendalami ragam adegan aksi, mulai dari latihan fisik hingga latihan menggunakan senjata api. Tidak heran Dian sempat mengalami sejumlah cedera ringan saat melakukan adegan aksi di serial itu.

“Ada banyak hal yang saya harus latih untuk persiapan, seperti saya harus belajar memegang senjata api (karena) karakter ini harus bisa merakit dan menembak sendiri,” kata perempuan berusia 41 tahun itu.

Dia menambahkan, “Sempat ada (cedera ringan), tapi lumayan lucu. Cederanya bukan karena koreografinya, tapi karena kebodohan saya sendiri. Waktu itu sepatu saya licin dan saya tergelincir, lumayan lah agak biru-biru".

Secara keseluruhan, Dian merasa “Ratu Adil” menjadi salah satu karya yang menampilkan sisi lain dari dirinya. Dia berharap penonton dapat menikmati serial itu sekaligus menjadi tontonan “segar” bagi mereka.

“Semoga orang-orang bisa menerima dengan baik seriesini karena ceritanya sangat bagus. Ini kayakorang-orang keren semua berkolaborasi di sebuah serial, ini sebuah kehormatan bagi saya,” kata Dian menutup perbincangan.

Baca juga: Vidio Original Series rilis "Happy Birth-Die" dengan genre fantasi

Baca juga: Patricia Gouw ramaikan Series “Bestie 2”

Baca juga: "Happy Birth-Die" jadi series pertama Olivia Jensen setelah pandemi

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Meng Po punya janji

situs slot gacor malam hari ini
Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (tengah) menyampaikan pendapatnya disaksikan analis komunikasi politik Hendri Satrio (kiri) dan Peneliti PoshDem Universitas Andalas Feri Amsari (kanan) dalam diskusi OTW 2024 menakar Pilpres pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Selasa (17/10/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Dumay)
Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kecintaan pada hiburan Korea

sensa138
Polisi panggil rektor Universitas Pancasila dugaan pelecehan seksual
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Ilham Kausar/am.
Benar, ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya
Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya memanggil rektor Universitas Pancasila berinisial ETH (72) yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap karyawannya berinisial RZ (42), Senin (26/2). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan terkait pemanggilan tersebut. "Benar, ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu. Sementara itu Kabiro Humas Universitas Pancasila Putri Langka mengaku sudah mengetahui laporan tersebut. Pihaknya mengaku akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mengingat sedang ditangani pihak berwenang. "Selain itu kami juga menghormati pihak-pihak yang terlibat lainnya, baik pelapor maupun terlapor. Kami selalu berpegang pada prinsip 'praduga tak bersalah' sampai pada putusan hukum ditetapkan, " katanya. "Kami juga menghimbau semua pihak untuk mendukung proses yang sedang berjalan ini, yang jelas kami selalu berkomitmen untuk kooperatif dalam menjaga hal terbaik untuk institusi, " sambungnya. Dia menambahkan pihaknya bakal melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan tersebut. "Untuk saat ini saya hanya bisa menyampaikan bahwa yayasan dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat pleno untuk membahas kasus tersebut termasuk hal-hal yang berkaitan dengan posisi rektor," ucapnya. Adapun, laporan tersebut sendiri teregistrasi dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2024. ETH sendiri dilaporkan dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).Baca juga: Sanksi terhadap Kapolsek-Wakapolsek Tanah Abang tunggu Propam
Baca juga: Ahli: Surat penetapan penyitaan dapat dikeluarkan Ketua atau Waka PN
Baca juga: Polisi masih tunggu hasil penelitian berkas kasus pemeran film porno

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Domain Pedang Tak Terkalahkan

slot deposit 5000 tanpa potongan
Menko PMK ungkap tujuan bahas program makan gratis di Sidang Kabinet
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. ANTARA/Sean Filo Muhamad/aa.
Itu (pembahasan) untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada pada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pembahasan program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna agar terjadi kesinambungan program pemerintah.

"Itu (pembahasan) untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada pada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," ujar Menko Muhadjir di Jakarta, Selasa.

Menko Muhadjir mengatakan pendanaan program makan siang gratis bisa masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta APBN Perubahan.

Baca juga: Program makan siang gratis masuk dalam pembahasan RKP 2025

Dengan demikian, kata dia, proses transisi pemerintahan kelak dapat berjalan dengan lancar. Namun ia menegaskan bahwa rancangan anggaran program makan siang gratis ini masih bersifat pembahasan.

"Syukur-syukur kalau enggakberubah, memang dirancang biar kompatibel saja, biar berkesinambungan dari APBN sebelumnya dengan APBN berikutnya, sehingga proses transisi itu tidak harus kayak ada apa, ada pembatasan gitu. Ini smoothaja," kata Menko Muhadjir.

Sebelumnya Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (26/2), membahas Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2025, termasuk program makan siang gratis calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tadi dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo, termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Baca juga: Airlangga sebut anggaran makan siang gratis kisaran Rp15 ribu per anak

Dia mengatakan pembahasan RKP 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa pemenuhan gizi dari program makan siang gratis yang digagas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran belum dibicarakan oleh jajaran menteri kabinet.

"Itu belum dibicarakan ya. Itu belum dibicarakan," kata Menko Budi.

Baca juga: Menkes sebut pemenuhan gizi program makan gratis belum dibicarakan

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

api bintang

slot gacor wwg
15 tewas dalam serangan di gereja Katolik di Burkina Faso
Ilustrasi senjata api. (ANTARA/H0-Pixabay.com)
Kigali, Rwanda (ANTARA) - Sedikitnya 15 orang tewas pada Minggu (25/2) dalam serangan diduga oleh kelompok teroris pada sebuah gereja Katolik di Burkina Faso utara, menurut keterangan seorang uskup.

Monsinyur Laurent Dabire, uskup dari keuskupan kota Dori, yang berjarak 45 km ke selatan dari lokasi serangan mengungkapkan bahwa serangan terjadi saat umat Katolik sedang berkumpul pada misa hari Minggu di gereja di desa Essakane yang berlokasi di kawasan Sahel dari negara Afrika Barat itu.

“Dengan iman dan keyakinan, kami tunjukkan kepada Anda bahwa umat Katolik menjadi sasaran serangan teroris di mana jumlah korban sementara adalah 15 umat tewas, termasuk 12 di tempat dan dua orang luka-luka,” ujarnya.

"Dalam keadaan yang menyakitkan ini, kami mengundang anda untuk mendoakan jiwa-jiwa mereka yang tewas, untuk menyembuhkan mereka yang terluka dan memberi penghiburan bagi mereka yang berduka," lanjutnya.

Pendeta itu juga mendoakan agar “mereka yang terus menabur kematian dan kehancuran di negara itu agar bertobat.”

Burkina Faso telah memerangi pemberontakan yang menyebar dari negara tetangga Mali selama satu dekade terakhir, terkait dengan kelompok teroris al-Qaeda dan Daesh/ISIS.

Baca juga: 3 negara kawasan Sahel di Afrika Barat keluar dari blok ECOWAS
Baca juga: Burkina Faso berencana perkuat kerja sama militer dengan Rusia
Baca juga: Sekitar 60 warga sipil tewas dalam serangan di Burkina Faso

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024