trik jitu maxwin olympus

Toko Kelontong Dewa dan Setan

Erick Bersuara soal Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan Waskita******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) atau Wika.

Ia mengungkapkan setiap tindakan manipulasi laporan keuangan di BUMN bakal ditindak tegas, termasuk membawa ke ranah hukum.

Erick mencontohkan saat ada manipulasi keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pihaknya langsung menindak secara pidana.

Menurut Erick, dalam menghadapi masalah hukum tidak boleh pandang bulu. Pasalnya, hal itu akan membuat kepercayaan publik jatuh.

Dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita Karya dan Wika mulanya dilontarkan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebut laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung.'

Padahal,cash flowperusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ujar Tiko dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6) lalu.

Ia mengatakan saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan investigasi bersama BPKP terkait manipulasi laporan keuangan tersebut.

Tiko berjanji bakal menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan.

"Apabila memang adafrauddari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governanceyang ada," ucapnya.

Di sisi lain, VP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menuturkan dalam penerbitan laporan keuangan, sebagai perusahaan publik pihaknya selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan berkode emiten WSKT itu juga telah mengikuti peraturan Badan Pengawas Pasar Modal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Sebelum melakukan penerbitan Laporan Keuangan, perseroan juga sudah melakukan beberapa tahapan dan juga proses audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagai Auditor Independen untuk pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan OJK," ungkap Ermy.

Terkait Kementerian BUMN yang tengah melakukan investigasi bersama BPKP terkait manipulasi laporan keuangan tersebut, Ermy menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A Waskita Karya.

"Manajemen WSKT mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk memperbaiki kondisi WSKT menjadi lebih baik," katanya.

Segendang sepenarian, Sekretaris Perusahaan Wika Mahendra Vijaya menuturkan dalam hal penyusunan laporan keuangan perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, dalam menyusun laporan itu Wika juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.

"Serta setiap laporan keuangan perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Jalan peri berkabut

42 Persen CEO Sebut Kecerdasan Buatan Hancurkan Manusia 10 Tahun Lagi******

Banyak pemimpin bisnis top dunia (CEO) khawatir kecerdasan buatan(AI) akan menimbulkan ancaman besar bagi umat manusia dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Kesimpulan itu diambil dari survei yang dilakukan terhadap 119 CEO, antara lain; CEO Walmart Doug McMillion, CEO Coca-Cola James Quincy, para pemimpin perusahaan IT seperti Xerox dan Zoom serta CEO dari farmasi, media, dan manufaktur.

Survei digelar di Yale CEO Summit yang dilaksanakan pada acara virtual Chief Executive Leadership Institute Sonnenfeld pekan ini. Dari survei diketahui bahwa 42 persen CEO mengatakan bahwa kecerdasan buatan berpotensi menghancurkan umat manusia lima hingga sepuluh tahun dari sekarang.

"Sangat gelap dan mengkhawatirkan," kata Profesor Yale Jeffrey Sonnenfeld  seperti dikutip dari CNN.com, Kamis (15/6).

Meski demikian, Jeffrey mengatakan para CEO masih berbeda pendapat soal ancaman mengerikan yang bisa ditimbulkan oleh keberadaan AI terhadap manusia. 

Kegelisahan terhadap efek buruk dari keberadaan AI tak hanya disuarakan para CEO.

Sebelum hasil survei CEO keluar, puluhan pemimpin industri AI, akademisi, dan bahkan beberapa selebritas seperti CEO OpenAI Sam Altman, Geoffrey Hinton, "ayah baptis AI" dan eksekutif puncak dari Google dan Microsoft menandatangani pernyataan peringatan tentang risiko kepunahan manusia akibat AI.

Mereka karena itu menyerukan agar masyarakat bertindak nyata untuk menjaga dari bahaya kecerdasan buatan.

"Mengurangi risiko kepunahan akibat AI harus menjadi prioritas global bersama seperti terhadap pandemi dan perang nuklir," kata pernyataan itu.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan super

Mentan Prediksi El Nino Ancam 870 Ribu Ha Lahan Kekeringan******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan el nino berpotensi menyebabkan 870 ribu hektar lahan pertanian kekeringan, di mana puncaknya akan terjadi pada Agustus 2023.

"Kejadian el nino ekstrem berpotensi menyebabkan kekeringan 560-870 ribu hektar, sedangkan pada tahun normal hanya 200 ribu hektar," kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (16/6).

Selain kekeringan, el nino juga berpotensi menyebabkan kebakaran pada lahan pertanian, gagal panen, hingga peningkatan intensitas serangan hama serta penyakit tanaman.

Pertama, mengidentifikasi dan mapping lokasi yang terdampak kekeringan serta mengelompokkan menjadi daerah merah, kuning, dan hijau.

Kedua, mempercepat tanam untuk mengejar sisa hujan.

Ketiga, meningkatkan ketersediaan alat dan mesin pertanian untuk mempercepat tanam.

Keempat, meningkatkan ketersediaan air dengan membangun atau memperbaiki embung, dam parit, sumur dalam, sumur resapan, rehabilitasi, jaringan irigasi tersier, serta pompanisasi.

Kelima, menyediakan benih tanah kekeringan.

"Keenam pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri. Ketujuh dukungan pembiayaan KUR dan asuransi pertanian," kata Syahrul.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ancaman el nino berkorelasi terhadap penurunan produksi pertanian RI. Padahal, inflasi pangan berkontribusi besar terhadap inflasi keseluruhan.

"Belum lagi dampak luas terhadap inflasi Indonesia dikarenakan besarnya kontribusi inflasi pangan terhadap inflasi keseluruhan. Hal ini terjadi karena diperkirakan 41 persen lahan padi mengalami kekeringan ekstrem di tahun tersebut," kata Luhut di akun Instagram resminya, Rabu (26/4) lalu.

Ia pun berjanji pemerintah bakal bersiap menghadapi ancaman paling ekstrem. Luhut meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memulai persiapan 'perang' melawan el nino sejak dini.

Ia tak mau kecolongan seperti 2015 lalu, di mana Indonesia diterjang el nino dan dilanda kekeringan luas hingga kebakaran hutan di beberapa daerah Indonesia.

Terlebih, ia sudah mengantongi prediksi waktu terjadinya el nino yakni pada Agustus 2023 mendatang.

"Setidaknya sejak saat ini kami menyiapkan teknologi modifikasi cuaca sebagai senjata menghadapi el nino," imbuh Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Keluar dari Bintang Neraka

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

Benua Soochow

Setumpuk Jabatan Luhut di Era Pemerintahan Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua satuan tugas percepatan perolehan tanah dan investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara.

Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo pada 13 Juni 2023 kemarin.

Berikut deretan jabatan lain Luhut di era Presiden Jokowi:

1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan

Luhut dilantik pada 31 Desember 2014 lalu. KSP memiliki tugas dan fungsi memberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

Luhut dilantik pada 13 Agustus 2015. Ia menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno yang terkenareshuffleKabinet Kerja.

Lihat Juga : Pengusaha soal Rencana Kenaikan Harga Gula: Biaya Produksi Meningkat

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Pada 27 Juli 2016, Jokowi melantik Luhut sebagai menko kemaritiman. Luhut menggantikan Rizal Ramli.

Jabatan ini terus berlanjut di periode kedua Jokowi dengan tambahan nomenklatur menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim

Jokowi juga pernah menunjuk Luhut Ketika menjadi Menko Kemaritiman sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim (menteri sementara waktu) pada 15 Agustus 2016.

5. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020)

Jokowi kembali menunjuk Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Ad Interim pada 26 November 2020. Ia menggantikan Edhy Prabowo yang masuk ke dalam kasus pusaran korupsi ekspor benih lobster

6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

Penunjukan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga memantau tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

7. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Amanah ini diemban Luhut sejak Juli 2020. Komite itu dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

8. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Juni 2021.
Luhut, sesuai arahan Jokowi, mengawal penerapan PPKM Darurat.

9. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Tugasnya, memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi penyelamatan danau prioritas nasional.

10. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gernas BBI berdasarkan Perpres Nomor 15 tahun 2021. Jabatan ini diembannya sejak 8 September 2021.

11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Oktober 2021. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Mengutip CNBC Indonesia, ia bertugas menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) proyek tersebut.

12. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak sedang bermain-main

Erick Thohir Pertahankan MotoGp di Sirkuit Mandalia Meski Rugi Rp50 M******

Menteri BUMN Erick Thohir akan tetap mempertahankan gelaran MotoGp di Sirkuit Mandalika.

Padahal, Dirut InJourney Dony Oskaria menyebut MotoGP telah menimbulkan kerugian sampai dengan Rp50 miliar. Erick berdalih MotoGp penting untuk mengangkat citra atau brand Indonesia di mata dunia internasional.

Terutama kata Erick, citra untuk sektor pariwisata Indonesia. 

Sejumlah kegiatan yang diselenggarakan di Sirkuit Mandalika merugikan. Dony Oskaria mengatakan kegiatan itu antara lain World Superbike (WSBK) dan MotoGp.

Untuk WSBK, ia mengatakan kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp100 miliar. Sementara MotoGP, kerugian mencapai Rp50 miliar.

 Kerugian timbul akibat pemasukan dari sponsor yang minim.

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]