slot gacor jam sekarang

Kembali ke masa kecil

Melihat Urgensi Impor KRL Bekas Jepang yang Ditolak Kemenperin******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak impor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Pasalnya, mereka ingin mendukung industri perkeretaapian dalam negeri.

Namun, langkah ngotot tersebut berpotensi membuat tarif KRL bengkak dan menelantarkan 200 ribu penumpang.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sedang dilema mencari pengganti 16 train set KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan pada 2023 dan 2024.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbong kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo, seperti dilansir dari Antara,Selasa (28/2).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Masalahnya, BUMN tersebut baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan perlu solusi sementara hingga INKA mampu memenuhi permintaan KCI. Ada urgensi pengadaan, melihat usia pensiun gerbong dan pertumbuhan penumpang KRL.

"Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024 mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama. Sehingga, sarana KRL bukan baru (bekas) menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resmi.

Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN) sekaligus Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2005-2019 dan Dewan Pengawas Indonesia Road Safety Partnership (IRSP) Ki Darmaningtyas lantas mengkritik keras pernyataan Sekjen Kemenperin Dody Widodo soal dalih penolakan impor KRL.

Ada empat poin bantahan Darmaningtyas kepada Kemenperin. Pertama,kapasitas produksi PT INKA masih terbatas. Ia menyindir PT INKA bahkan saat ini masih belum bisa menyelesaikan pembuatan kereta baru yang akan dioperasikan untuk KA Trans Sulawesi.

"Membuat sarana untuk LRT Jabodetabek juga belum sempurna. Apalagi diminta membuat KRL sampai 120 unit dalam setahun, tentu megap-megap," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/3).

Kedua,Darmaningtyas menyebut PT KCI sudah berkontrak dengan PT INKA untuk penyediaan sarana baru dengan total nilai kontrak mencapai Rp4 triliun. Namun, PT INKA baru mampu menyediakan sarana tersebut pada akhir 2025.

Padahal, ia merinci pada 2023 ini ada 120 unit alias 10train setdan tahun depan ada 228 unit atau 19 train setyang harus diganti karena batas usia pemakaiannya sudah habis.

Menurutnya, jika KRL yang batas usia pemakaiannya sudah habis namun tetap dioperasikan, maka akan berdampak pada keselamatan.

Ketiga,produk yang akan dibeli dari INKA juga tidak sepenuhnya buatan dalam negeri, melainkan produk dari Eropa. Darmaningtyas skeptis, menurutnya mana mungkin PT INKA mampu menyediakan kereta baru dengan kualitas andal dalam waktu singkat.

Keempat,bila PT KCI harus membeli produk baru berarti investasi yang dikeluarkan lebih besar. Jika investasinya lebih besar, tarif KRL berpotensi naik. Menurutnya, PT KCI bakal rugi jika membeli kereta baru dari INKA tanpa menaikan tarif KRL.

"Rugi tentu tidak masalah kalau pemerintah menambah subsidi sesuai dengan kebutuhan KCI dalam melayani penumpang yang ditargetkan. Celakanya, bila anggaran pemerintah untuk memberikan subsidi yang lebih besar juga tidak tersedia, maka PT KCI bisa bangkrut dan pelayanan publik dapat terganggu," tegasnya.

Darmaningtyas menekankan impor KRL bekas dari Jepang bukan berarti menghilangkan unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang digembar-gemborkan Kemenperin. Menurutnya, rangkaian kereta dari Jepang bisa dioperasikan di Indonesia setelah melewati proses rekondisi di beberapa komponen.

Setidaknya ada 8 komponen yang menurut Darmaningtyas bisa masuk TKDN, yakni blok rem komposit, cat strip body, AC, kaca film, rubber bounded bogie, carbon brush traksi motor, contact strip pantograph, dan kain jok.

Menurut Darmaningtyas, Jepang dipilih karena selama ini semua rangkaian KRL yang beroperasi di Jabodetabek adalah impor dari Negeri Sakura. Dengan begitu, impor lanjutan dari Jepang tidak memerlukan penyesuaian teknis lagi.

Darmaningtyas mengatakan jika impor KRL bekas dari Jepang tidak dilaksanakan, maka layanan KRL Jabodetabek akan terganggu. Ia mencontohkan jika satu unit KRL pada jam sibuk bisa membawa 200 penumpang dan melayani 10 perjalanan dalam sehari, maka ada 200 ribu penumpang lebih yang dapat dilayani.

"Kalau sarananya berkurang 120 unit karena kereta yang sudah mencapai batas usia pemakaian tidak diganti, maka sekitar 200 ribu calon penumpang KRL Jabodetabek tidak dapat dilayani. Kalau mereka tidak terlayani, tentu kehebohannya akan melebihi kehebohan pro-kontra impor KA bekas," tandasnya.

Bersambung ke laman berikutnya...

Harga Kereta Bekas Impor Lebih Murah

Fagositosis gen tanpa batas

Tol Cisumdawu Ruas Cileunyi******

Tol Cisumdawu ruas Cileunyi-Jatinangor-Pamulihan-Sumedang-Cimalaka bakal dikenakan tarif mulai Selasa, 28 Februari 2023.

Hal itu sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR soal penetapan tarif yang sudah dikantongi PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) selaku operator jalan tol.

"Secara resmi menginformasikan diberlakukannya tarif jalan tol mulai hari Selasa, 28 Februari 2023 pukul 00:00," ujar Direktur Teknik dan Operasi PT Citra Karya Jabar Tol Bagus Medi Suarso dalam keterangan yang dikutip dari detik, Minggu (26/2).

"Penetapan tarif ini dilakukan sebagai pengembalian investasi, operasi dan pemeliharaan jalan tol yang dioperasikan" ujarnya.

Selanjutnya, ia mengimbau seluruh pengguna jalan agar mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, salah satunya dengan menggunakan kartu Uang Elektronik (UE) hanya untuk satu kendaraan serta memastikan kecukupan saldo sebelum memasuki gerbang tol.

Berikut daftar tarif tol Cisumdawu dari pintu tol Cileunyi:

1. Cileunyi - Jatinangor

Golongan I Rp 7.500
Golongan II Rp 11.500
Golongan III Rp 11.500
Golongan IV Rp 15.500
Golongan V Rp 15.500

2. Cileunyi - Pamulihan

Golongan I Rp 14.500
Golongan II Rp 22.000
Golongan III Rp 22.000
Golongan IV Rp 29.000
Golongan V Rp 29.000

3. Cileunyi - Sumedang

Golongan I Rp 36.500
Golongan II Rp 54.500
Golongan III Rp 54.500
Golongan IV Rp 72.500
Golongan IV Rp 72.500

4. Cileunyi - Cimalaka

Golongan I Rp 41.500
Golongan II Rp 62.000
Golongan III Rp 62.000
Golongan IV Rp 83.000
Golongan V Rp 83.000

[Gambas:Video CNN]

Jerman Berdarah Besi

Pontjo Sutowo Gugat Menteri ATR Soal Hak Kelola GOR Senayan******

Pontjo Sutowo menggugat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait hak kelola gelanggang olah raga (GOR) Senayan.

Gugatan dari putra mantan direktur utama PT Pertamina (persero) Ibnu Sutowo itu terdaftar di PTUN Jakarta pada Selasa (28/2) dengan nomor perkara 71/G/2023/PTUN.JKT.

Pontjo menunjuk Erwin Ardianto Utomo sebagai kuasa hukum. Dalam petitumnya, ia meminta pengadilan untuk menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/hpl/bpn/89 tentang Pemberian Hak Kelolaan atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia CQ Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan tertanggal 15 Agustus 1989.

Lalu, Hak Guna Bangunan Sertifikat Nomor 27/Gelora Sisa atas nama Perseroan Terbatas Indobuild.Co berkedudukan di Jakarta haknya berakhir 4 Maret 2003 (SKPT tanggal 20 Juni 89 Nomor 583/VI/JP/1989), Letak Tanah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pontjo juga meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi untuk mencabut keputusan di atas. Selanjutnya, ia pun meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi menerbitkan keputusan perubahan data atau perbaikan terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tadi.

Pontjo juga meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi CQ Kakanwil ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora atas nama PT. Indobuild.Co seluas 57.120 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kemudian, Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Gelora Atas Nama PT. Indobuild.Co seluas 83.666 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pontjo juga meminta pengadilan menghukum Hadi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait gugatan ini. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi senjata super

Menteri ATR soal Ganti Rugi Tol Semarang******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto berjanji masalah ganti rugi lahanyang digunakan untuk pembangunan Tol Semarang-Demakkelar dalam waktu seminggu ini. 

Janji ia sampaikan merespons keluhan warga Semarang-Demak yang menyebut ganti rugi lahan untuk pembangunan tol yang diresmikan Presiden Jokowi akhir pekan lalu itu hingga kini belum jelas.

"Minggu ini saya kira sudah selesai. Tadi Kepala BPN juga sudah saya panggil untuk mensupervisi, mendampingi ke pengadilan kemudian uang segera diserahkan," katanya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/2).

Perwakilan masyarakat setempat, Fathoni Mustofa mengatakan meski keputusan Pengadilan Negeri Demak telah inkrah pada 22 Oktober 2022 lalu, proses ganti rugi lahan hingga kini belum jelas.

Selama tiga tahun terakhir, menurut Fathoni, warga setempat yang lahan dan rumahnya terkena gusuran tol belum mendapat ganti rugi. 

Merespons masalah tersebut, Hadi mengatakan Jokowi telah telah memerintahkan kementerian terkait untuk segera menyelesaikannya.

"Kalau bisa selesai dalam waktu dekat, tidak berlarut-larut. Presiden memerintahkan kepada saya dan Bapak Mensesneg untuk segera diselesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat rugi menunggu," katanya.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat akan mengawal dan mendampingi masyarakat dalam proses pencairan tersebut. 

Sementara itu dalam keterangan terpisah, Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya telah mendapatkan arahan dari Presiden agar semua lahan yang dibebaskan akan diperlakukan seperti tanah biasa. Dengan demikian, pendekatan tanah musnah yang menurut aturan bernilai 25 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) sudah tidak berlaku.

"Untuk selanjutnya, tanah yang diganti akan tetap dibayarkan sesuai hasil appraisal(penaksiran harga tanah) dari Kementerian ATR/BPN," ujar Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut Basuki mengatakan proses appraisaltersebut akan diselesaikan kurang lebih dalam 2 minggu. Hal ini diharapkan bisa cepat terselesaikan agar pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Semarang-Sayung sepanjang 10,39 km bisa segera dilaksanakan.

"Appraisalakan diselesaikan dalam 2 minggu ke depan agar kita bisa segera mulai konstruksi Seksi 1 nya. Jadi ditargetkan semua ruas Tol Semarang-Demak ini selesai pada akhir 2024," tutur Basuki.

Tol Semarang-Demak memiliki total panjang 26,40 km yang dibangun dalam 2 seksi melalui skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU). Adapun seksi 2 ruas Sayung-Demak sepanjang 16,01 km baru saja diresmikan Jokowi pada Sabtu (25/2).

Dalam momentum peresmian Seksi 2 ruas Sayung-Demak, Jokowi sempat bertemu dengan sejumlah kelompok masyarakat yang berunjuk rasa untuk meminta kepastian ganti rugi pembebasan lahan dari Tol Semarang-Demak.

Merespons aksi masyarakat tersebut, Jokowi meminta Asisten Ajudan Presiden Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah untuk mengundang perwakilan dari kelompok masyarakat tersebut untuk berdialog.

"Nanti undang tiga orang perwakilan," ucap Jokowi.

Usai peresmian, Jokowi pun bertemu dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut. Saat pertemuan, perwakilan masyarakat menyampaikan kepada Jokowi terkait permasalahan pencairan ganti rugi lahan mereka yang terdampak.

Angin datang dari hati

Tepatkah Langkah Jokowi Bubarkan Merpati?******

Nasib PT Merpati Nusantara Airlines(Persero) setelah sekarat selama beberapa tahun belakangan ini akhirnya terang. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines akhirnya membubarkan maskapai pelat merah tersebut.

Dalam PP yang ditandatangani Jokowi pada 20 Februari 2023 itu, pembubaran Merpati Airline tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby 2 Juni 2022 yang menyatakan perusahaan pailit.

Selanjutnya, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran perseroan Merpati Airlines dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN. Lalu, peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kemudian, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun penyelesaian pembubaran Merpati Airlines termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat lima tahun terhitung sejak perusahaan dinyatakan pailit.

Berdasarkan aturan tersebut, setelah dibubarkan, semua kekayaan sisa hasil likuidasi Merpati Airlines disetorkan ke kas negara.

Dalam kesempatan terpisah Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi memaparkan 1.225 karyawan eks maskapai Merpati Airlines akan mendapatkan hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Ia menyebut pembagian hasil penjualan aset tahap pertama ini akan diberikan kepada kreditur, termasuk eks karyawan.

"Pembagian ini diharapkan dapat memberikan kepastian atas penyelesaian kewajiban Merpati Airlines kepada para kreditur dengan mengedepankan asas keadilan bagi seluruh pihak, termasuk kepada eks karyawan," kata Yadi.

Selain itu, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai pembubaran ini sudah tepat. Maklum, penyakit keuangan Merpati Airline sudah kronis sejak 2008 lalu.

Kala itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun. Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun dan kerugiannya tembus Rp641 miliar.

Menurut Rizal, apabila Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengambil langkah strategis dalam upaya penyehatan perusahaan tetapi tetap tak 'nendang', tentunya keputusan pailit menjadi tepat. Asalkan bisa mendorong kesehatan perusahaan plat merah yang lainnya di bidang perhubungan udara.

Meski begitu, kata Rizal, pembubaran ini ada konsekuensi berkaitan dengan sisa aset dan nasib pekerjanya. Hal ini tentu harus diselesaikan dan diberikan kompensasi yang tidak menjadi beban berikutnya pasca dibubarkan.

"Terutama bagi para pekerja yang dirumahkan. Pun demikian, sisa aset setelah dipenuhi kewajiban bagi pekerja dan perusahaan, harus segera dikembalikan ke negara," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menambahkan sebenarnya sekarang ini masih banyak BUMN yang kondisinya seperti Merpati. Ia mengatakan pemerintah juga harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah itu.

Kalau masih bisa diselamatkan, ia mengatakan pemerintah bisa mengobati BUMN itu berbagai treatment dan pengobatan. Terutama injeksi berkaitan dengan keuangan perusahaan.

"Setidaknya dapat memberikan 'darah segar' bagi perusahaan plat merah yang makin turun penerimaan usaha dan laba nya," imbuh Rizal.

Ia juga mengatakan kalau pemerintah tidak mampu, tentunya mesti cermat dan tepat dalam memilih perusahaan mana yang akan dipailitkan berikutnya.

Hal ini tentu dengan segala pertimbangan yang panjang, baik terkait dengan bisnis strategis, penyelamatan perusahaan negara, dan agen pembangunan sebagai lokomotif ekonomi nasional.

Sudah Miliki Garuda dan Maskapai Swasta

rencana masa makmur

Tingkat Hunian Apartemen Sewa di DKI Naik 2,1 Persen Usai PPKM Dicabut******

Jakarta Property Highlight mencatat tingkat hunian apartemensewa di DKI Jakarta pada semester akhir 2022 naik tipis 2,1 persen ke level 60,9 dibanding semester sebelumnya. Rata-rataharga sewaapartemen juga tumbuh 0,99 persen secara tahunan (yoy).

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan meredanya pandemi yang ditandai dengan pencabutan PPKM, membuat bisnis sewa apartemen bangkit perlahan di akhir 2022.

"Kedatangan warga negara asing (WNA) dari Jepang, India, Korea untuk melakukan kegiatan bisnis di Indonesia berdampak positif terhadap perbaikan performa subsektor apartemen sewa pada semester kedua tahun 2022," kata Syarifah dalam keterangan resmi, Kamis (23/2).

Di akhir 2022, pasokan apartemen sewa naik menjadi 9,395. Menurut Syarifah, jika dilihat hingga 2028 maka masih akan ada 1,876 unit baru masuk ke pasar.

Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip mengatakan pertumbuhan ekonomi RI juga berdampak positif terhadap bisnis sewa apartemen. Namun, ia mewanti-wanti faktor eksternal juga akan berdampak pada sektor ini.

"Kekhawatiran resesi global memberikan kewaspadaan tersendiri yang terekam dari belum optimalnya performa apartemen sewa di akhir tahun 2022," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]