situs slot gacor88

Satu pukulan bagi kaisar

DPR Sentil Garuda soal Harga Pesawat Haji Mahal: Banyak Titipan******

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany menyebut PTGaruda Indonesia (Persero) punya banyak 'titipan' dalam komponen biaya haji hingga membuat harga pesawatmakin mahal. Padahal, komponen itu tidak wajib disediakan Garuda sebagai perusahaan penerbangan.

Komponen tidak wajib yang ia maksud antara lain penyediaan koper, transportasi darat dari asrama haji ke bandara dan lainnya.

"Saya sedih dari kemarin kita berbicara naik, naik, naik, tetapi kewajibannya menjadi hilang karena terlalu banyak titipan. Tolong Pak Ade (Direktur Layanan dan Niaga Garuda Ade R Susar), saya titip dari hati nurani, sudah lah yang nggak penting dicoret," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Garuda hari ini, Kamis (9/2).

"Tugas bapak itu bagaimana melayani para jemaah di pesawat, supaya mereka nyaman. Tugas bapak itu bagaimana pramugari, pramugara melayani para jemaah bisa ibadah dalam pesawat dengan nyaman. Saya sedihlho," ucapnya.

Menurut Selly, Garuda telah dininabobokan dengan titipan ini sebab telah mengantar jemaah haji 60 tahun terakhir. Ia pun meminta Garuda untuk menyisir komponen wajib dan tidak wajib agar biaya penerbangan bisa ditekan.

Tudingan itu langsung dijawab Ade R Susardi. Menurutnya, komponen tidak wajib itu merupakan permintaan dari Kemenag yang harus dipenuhi Garuda.

Ia menyebut beberapa yang tidak harus dipenuhi adalah pilgrim servicesdengan perkiraan biaya Rp1,1 juta. Yang juga tidak wajib lainnya adalah mengirimkan air zamzam ke 34 kantor wilayah.

Sedangkan, untuk koper, kata Ade, saat ini Garuda diminta menyediakan jenishard caseatau spesifikasi yang ditetapkan Kemenag.

"Kita sih secara terbuka bersedia saja untuk merilis (melepas) pekerjaan itu. Tapi ini adalah prasyarat yang ditetapkan oleh Kemenag untuk menjadi partnerkita," sahut Ade.

[Gambas:Video CNN]

Brahmacharya

Badai Pemecatan Berlanjut, Disney PHK 7.000 Karyawan******

Perusahaan raksasa Disneymelakukan pemutusan hubungan kerja atau PHKterhadap 7.000 karyawannya secara global. PHK dilakukan sebagai inisiatif mengurangi biaya miliaran dolar demi mengefisiensikan operasi perusahaan.

PHK terhadap 7.000 karyawan setara dengan 3 persen dari total 220 ribu pekerja Disney secara global, di mana 166 ribu karyawan bekerja di Amerika Serikat.

"Meskipun ini diperlukan untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi saat ini, saya tidak membuat keputusan ini dengan enteng," kata CEO Disney Bob Iger, dikutip CNN, Kamis (9/2).

Iger mengatakan perusahaan menargetkan penghematan biaya US,5 miliar di seluruh perusahaan, dengan ,5 miliar di antaranya berasal dari penghematan tahunan dalam operasi non-konten.

Sisanya dari operasi konten yang mengacu pada unit bisnis seperti film dan acara televisi.

[Gambas:Video CNN]

Penghematan biaya akan berasal 50 persen dari biaya pemasaran, 30 persen penghematan tenaga kerja, dan 20 persen pengeluaran yang lebih sedikit untuk teknologi, pengadaan dan biaya lainnya.

PHK besar-besaran diumumkan oleh Iger setelah perusahaan merilis hasil keuangan yang lebih baik dari yang diharapkan untuk kuartal keempat 2022. Pendapatan Disney pada kuartal tersebut naik 8 persen menjadi US,5 miliar, melewati perkiraan analis sebesar US,4 miliar.

Laba per saham, meski sedikit lebih rendah dari tahun lalu, mampu mencapai 99 sen tidak termasuk item khusus. Angka itu turun dari ,06 per saham yang diperoleh pada tahun sebelumnya.

Ratapan Ksatria

Agus Martowardojo Masuk Daftar Komisaris Baru GoTo******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) bakal mengubah susunan dewan komisaris dan direksi perseroan. Perubahan itu dilakukan untuk menjalankan operasional bisnis yang lebih efisien dan cepat untuk mendorong bisnis menuju profitabilitas.

Perseroan mengumumkan perubahan tersebut sebagai bagian dari surat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada 2 Maret 2023.

Dalam surat itu agenda RUPSLB  mencakup diantaranya pengajuan perubahan jajaran dewan komisaris, direksi, serta penunjukan komisaris independen baru.

Mengutip keterangan resmi perseroan, Kamis (9/2), Agus D. W. Martowardojo diajukan sebagai komisaris perseroan. Agus sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2010) dan menteri keuangan (2010-2013).

Kemudian Marjorie Lao Marjorie Lao diajukan sebagai komisaris independen perseroan. Ia merupakan anggota direksi di Logitech dan anggota dewan penasihat Eropa di Harvard Business School.

Selanjutnya, Patrick Sugito Walujo diajukan sebagai komisaris perseroan. Patrick mengawali karirnya di Goldman Sachs London dan New York dan merupakan mantan senior vice president di Pacific Century Ventures, Tokyo.

Winato Kartono juga diajukan menjabat sebagai komisaris perseroan. Winato mengawali karirnya di Bank Sumitomo Niaga, kemudian beralih ke Arthur Andersen Indonesia, sebelum bergabung ke Citigroup. Di Citigroup, Winato membangun karirnya selama delapan tahun hingga menjabat head of investment banking di Indonesia.

Tak hanya komisaris, perseroan juga menominasikan dua kandidat untuk direksi, yaitu Pablo Malay sebagai direktur atau chief corporate officer yang akan mengawasi fungsi-fungsi corporate development, partnership, dan legal.

Kemudian Nila Marita sebagai direktur atau head of external affairs yang akan mengawasi fungsi-fungsi corporate affairs serta public policy dan government relations.

Di lain sisi, Kevin Aluwi akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisaris perseroan. Kemudian, Anthony Wijaya akan mengundurkan diri dari jabatan direksi GoTo dan akan berfokus pada strategi e-commerceGoTo sebagai chief operating officerTokopedia.

[Gambas:Video CNN]

makhluk abadi

Respons Gudang Garam Soal Gugatan Susilo Wonowidjojo oleh OCBC NISP******

PT Gudang Garam Tbk menyatakan gugatan yang dilayangkan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) kepada Presiden Direktur Gudang Garam Susilo Wonowidjojo tak berkaitan dengan perusahaan.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (10/2), perusahaan dengan kode emiten GGRM itu memberikan klarifikasi terkait kasus gugatan tersebut sebagai tanggapan dari permintaan BEI.

BEI meminta penjelasan kepada GGRM mengenai informasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Susilo Wonowidjojo dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2023/PN Sda.

BEI sendiri sebenarnya meminta beberapa penjelasan kepada Gudang Garam terkait kasus tersebut. Yakni, klarifikasi atas kebenaran informasi terkait perkara hukum, kronologi dan penyebab adanya gugatan, dan langkah yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi gugatan.

BEI juga meminta Gudang Garam menjelaskan apakah nilai gugatan tersebut bersifat material bagi perseroan. Lalu, apa dampak/risiko dari gugatan yang berpotensi dialami Perseroan apabila gugatan tersebut dimenangkan oleh penggugat baik dari sisi hukum, keuangan dan operasional.

Kemudian, apa mitigasi yang akan perseroan rencanakan untuk menghadapi dampak/risiko gugatan bagi perseroan. Terakhir BEI meminta Gudang Garam menjelaskan informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perseroan.

NISP menggugat manajemen PT Hair Star Indonesia (PT HSI) sebesar Rp232 miliar ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Salah satu nama yang terseret kasus ini adalah bos PT Gudang Garam Tbk Susilo Wonowidjojo.

Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan membenarkan adanya gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan dilayangkan karena perusahaan tersebut gagal membayar utang.

"Betul, kita sudah ajukan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Sidoarjo," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com,Jumat (3/2) lalu.

Hasbi menjelaskan Susilo Wonowidjojo menjadi salah satu pihak tergugat karena kapasitasnya sebagai pemegang saham pengendali PT Hari Mahardika Usaha (HMU), ini adalah induk usaha PT HSI.

"PT HMU itu dahulu pemegang saham PT HSI sejumlah 50 persen," imbuhnya.

Ia menjelaskan pada 2016 lalu PT HSI mengajukan pinjaman atau kredit modal kerja untuk mendukung pengembangan bisnis rambut palsu atau wig miliknya dan langsung diberikan oleh OCBC NISP.

Namun, pada 2021 lalu pembayaran rutin ke OCBC mulai macet sampai perusahaan mengajukan kepailitan. Di mana jumlah tagihan yang belum dibayarkan mencapai Rp232 miliar.

Ternyata, gugatan karena tak bayar utang kepada konglomerat itu tak hanya berasal dari OCBC.

Sebelumnya, PT Bank Mega Tbk juga menggugat perdata Susilo Wonowidjojo atas dugaan perbuatan melawan hukum dengan total kerugian lebih dari Rp112 miliar.

Gugatan perusahaan keuangan di bawah CT Corp itu tercatat dengan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN.Sda di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Jawa Timur.

Pihak tergugatnya adalah Susilo Wonowidjojo, Meylinda Setyo, Kasita Dewi Wonowidjojo, Swasti Dewi Wonowidjojo, Daniel Widjaja. Kemudian PT Hari Mahardika Usaha (PT HMU), Hadi Kristanto Niti Santoso, Notaris Ida Mustika, PT Hair Star Indonesia (PT HSI), Lianawati Setyo, dan PT Surya Multi Flora.

[Gambas:Video CNN]

Dunia monster

BPKH Investasi di Arab Demi Tekan Biaya Haji Masa Depan******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sedang mendirikan anak perusahaan di Arab Saudidemi mendapatkan nilai manfaat yang lebih besar untuk membantu menekan biaya hajidi masa mendatang.

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VIII DPR RI mengatakan ini adalah respons dari saran berbagai pihak terkait investasi yang dilakukan BPKH.

Fadlul mengasumsikan Komisi VIII, BPKH, dan stakeholder lain sudah sepaham terkait ekosistem perhajian. Menurutnya, ekosistem perhajian bukan hanya kegiatan sosial, tapi juga kegiatan usaha yang akan menghasilkan keuntungan di masa mendatang.

"Mudah-mudahan bukan hanya BPKH merupakan sumber pembiayaan keberangkatan haji, namun dapat membantu Kemenag dalam melakukan press control terhadap beberapa harga yang menjadi komponen utama penyelenggaraan biaya haji," sambung Fadlul.

Segala hal seputar BPKH dirinci dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, termasuk pembagian soal penempatan investasi yang musti dilakukan BPKH untuk memperoleh nilai manfaat. Kemudian, dimanfaatkan untuk mensubsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Selanjutnya, porsi penempatan dan investasi dana kelolaan haji diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Rinciannya, investasi dalam bentuk emas maksimal 5 persen (pasal 29 ayat 2), investasi langsung maksimal 20 persen (pasal 30 ayat 3), investasi lainnya maksimal 10 persen (pasal 31 ayat 2), dan investasi surat berharga syariah negara (SBSN) dengan limit yang tidak dibatasi (pasal 28 ayat 1-3).

Berdasarkan Laporan Keuangan BPKH 2022 (unaudited), saldo dana haji 2022 sebesar Rp166,01 triliun atau meningkat 4,56 persen dari tahun sebelumnya di angka Rp158,79 triliun. Namun, nilai manfaat yang dihasilkan merosot 4,18 persen dari Rp10,52 triliun pada 2021 menjadi Rp10,08 triliun di tahun berikutnya.

Sementara itu, polemik dana haji mencuat setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp98.893.909,11. Namun, proporsi pemenuhan BPIH tahun ini mengalami perubahan drastis dan memantik perdebatan.

Tahun lalu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) alias ongkos yang harus dibayar calon jemaah sebesar Rp39.886.009,00 atau 40,54 persen dan sisanya ditanggung dari nilai manfaat alias optimalisasi yang mencapai 59,46 persen sebesar Rp58.493.012,09.

Skema ini dikenal dengan komposisi 40:60, tetapi tahun ini diusulkan menjadi 70:30, di mana 70 persen pembiayaan dibebankan langsung kepada calon jemaah.

Skenario tersebut membuat Bipih yang harus dibayarkan calon jemaah haji tahun ini membengkak hingga Rp69.193.734,00. Sedangkan nilai manfaat haji yang diberikan turun menjadi 30 persen atau hanya Rp29.700.175,11 per jemaah.

Teranyar, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief yang hadir di dalam rapat tersebut memaparkan bahwa usul BPIH 2023 dipangkas dari Rp98.893.909,11 menjadi Rp96.477.955,59 alias turun sekitar Rp2.415.953,12.

Penurunan usul BPIH tersebut dilakukan setelah kunjungan panitia kerja (panja) BPIH ke Arab Saudi pada 31 Januari-1 Februari lalu. Kendati, biaya penerbangan haji masih mandek di Rp33.979.784,00.

"Dari keseluruhan kajian kami sementara ini, direct dan indirect cost, bahwa usulan (BPIH) per jemaah sebelumnya masih Rp98,8 juta kemudian menjadi Rp96,4 juta, yaitu berkurang Rp2.415.953 dan itu belum dikurangi dengan biaya maskapai," kata Hilman.

Merespons hal tersebut, BPKH menegaskan siap untuk turut mendukung sosialisasi kepada seluruh masyarakat muslim Indonesia jika besaran BPIH 2023 ditetapkan. Fadlul mengatakan BPKH akan mensosialisasikan hal tersebut kepada jemaah yang berangkat maupun yang akan berangkat di tahun ini.

"BPKH siap menerima arahan dan masukan dari panja terkait proporsi Bipih dan BPIH untuk keberangkatan ibadah haji 2023 dengan menyesuaikan alokasi nilai manfaat berdasarkan proyeksi hasil investasi di tahun berjalan," tegas Fadlul.

[Gambas:Video CNN]

usia fantasi

DPR Panggil Bos Lippo James Riady Soal Meikarta Hari Ini******

DPR akan memanggil bos Lippo Group James Riady untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah hari ini, Senin (13/2). Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung pukul 14.00.

Usai pemanggilan hari ini, DPR juga akan melakukan sidak ke lokasi pembangunan Meikarta secara langsung besok Selasa (14/2).

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bakal memimpin langsung sidak tersebut. Sidak ini bakal melibatkan beberapa stakeholder di DPR dan pemerintah.

"Senin kami panggil, Selasa Pak Dasco langsung pimpin ke lapangan, melibatkan Komisi III, Komisi V, Komisi VI, Komisi XI. Jadi Insyaallahpilihan bapak, ibu melapor ke DPR tidak salah karena kami bertugas membela nasib bapak, ibu semua," jelas Andre dalam forum audiensi di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Hal itu disampaikan dalam audiensi pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM). Ketua PKPKM Aep Mulyana dan belasan korban lain hadir dalam audiensi tersebut.

Komisi VI DPR RI sebelumnya meradang usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan perdana rapat dengar pendapat umum (RDPU) Rabu (25/1). Anak usaha Lippo itu bahkan tidak memberikan keterangan berhalangan hadir.

Mohamad Hekal yang memimpin rapat tersebut memutuskan tiga kesimpulan RDPU yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, presiden direktur PT MSU tidak hadir dan tidak memberikan keterangan.

Kedua, Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada pihak PT MSU dan mengundang Lippo Group.

PT MSU merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang dimiliki oleh Mochtar Riady. Sosok ini adalah Presiden Komisaris dari Lippo Group.

Dilansir dari berbagai sumber, Mochtar Riady yang juga dikenal sebagai Lie Mon Tie memiliki putra pertama yang bernama James Riady. Nama James yang disebut-sebut DPR, memang ikut menjalankan bisnis Lippo.

Kisruh Apartemen Meikarta ini tak kunjung usai. Masalah justru memasuki babak baru ketika PT MSU selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen Rp56 miliar usai meminta refund imbas unit apartemen yang tak kunjung diserahterimakan.

[Gambas:Video CNN]