indo39

gas slot 193Jutaan kata 847073Orang-orang telah membaca serialisasi

《indo39》

KLHK mulai survei macan tutul di Pulau Jawa guna pastikan populasinya******

Survei ini menjadi sangat penting kalau kita mengingat kembali pengelolaan satwa liar itu diawali dari inventarisasi yang menyajikan data-data yang valid...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkolaborasi dengan Yayasan SINTAS Indonesia mengadakan survei populasi Macan Tutul Jawa (Panthera pardus melas) di Pulau Jawa untuk mengetahui jumlah pasti satwa terancam punah tersebut.

"Survei ini menjadi sangat penting kalau kita mengingat kembali pengelolaan satwa liar itu diawali dari inventarisasi yang menyajikan data-data yang valid walaupun mungkin tidak lengkap," ujar Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Satyawan Pudyatmoko dalam acara yang menandai dimulainya Java-Wide Leopard Survey (JWLS) di Jakarta, Selasa.

"Itu sangat penting untuk menyusun program konservasi karena itu merupakan data dasar," ucapnya.

Data yang valid soal berapa individu satwa dan keberadaan mereka akan memberikan gambaran nyata tentang kondisi yang ada, sekaligus mendukung pemetaan tantangan yang ada di masing-masing lanskap.

Baca juga: Macan tutul jawa terekam berkeliaran di hutan Sanggabuana

Kegiatan JWLS akan dilakukan dengan memanfaatkan 600 unit kamera pengintai yang akan dipasang oleh delapan tim gabungan survei lapang secara bergantian, yang dilakukan di 1.160 stasiun pengamatan pada 21 bentang alam meliputi 10 taman nasional, 24 kawasan suaka alam, dan 55 kawasan hutan lainnya.

Data yang diharapkan didapatkan, kata dia, termasuk data dasar status populasi hewan dan preferensi satwa mangsa Macan Tutul Jawa, sekaligus data biodiversitas terestrial dan sebarannya di seluruh habitat satwa liar yang tersisa di Pulau Jawa.

Sekumpulan data itu akan digunakan untuk pembaharuan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Macan Tutul Jawa. Survei itu sendiri rencananya akan dilaksanakan selama dua tahun.

Macan Tutul Jawa adalah satwa endemik Pulau Jawa yang masuk dalam kategori terancam dalam daftar IUCN Red List. Menurut Yayasan SINTAS Indonesia, populasinya diperkirakan berada di kisaran 319 individu.

Baca juga: Melindungi macan tutul dari ancaman kepunahan di Meru Betiri
Baca juga: Populasi macan tutul Jawa di TN Meru Betiri cenderung bertambah

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

KPPPA pastikan dampingi korban pelecehan seksual di kampus Jakarta******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memastikan memberikan pendampingan terhadap korban pelecehan seksual yang terjadi di sebuah kampus swasta di Jakarta.

"Kami ikut mendampingi. Memastikan hak korban, mulai dari pengaduan, kebutuhan korban terpenuhi, dan pendampingan psikis," kata Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang KPPPA Prijadi Santoso di Jakarta, Senin.

Baca juga: Polisi panggil rektor Universitas Pancasila dugaan pelecehan seksual

Prijadi sangat menyesalkan adanya dugaan kasus pelecehan seksual di kampus dan berharap penyidik dapat menuntaskan kasus tersebut dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Sebelumnya, seorang karyawati di sebuah kampus swasta di Jakarta menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum rektor berinisial E.

Baca juga: Menteri PPPA ajak masyarakat berani laporkan tindak kekerasan seksual

E pun kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Hingga Senin, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa delapan saksi, termasuk korban, dalam penyelidikan kasus tersebut.

Polisi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor E pada Senin, namun E berhalangan hadir.

Baca juga: Cegah kekerasan seksual, Menteri Bintang: Sosialisasikan terus UU TPSK

Selanjutnya penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap E.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

ASEAN bahas implementasi HAM dan perdagangan orang lewat forum AICHR******

Jakarta (ANTARA) - Negara-negara ASEAN melalui Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR) membahas implementasi program bidang hak asasi manusia (HAM) dan perdagangan orang yang akan menjadi salah satu fokus kegiatan pada 2024.

Sekretariat ASEAN dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut dibahas pada forum ke-38 AICHR yang berlangsung pada 20-23 Februari di Vientiane, Laos dan bertujuan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Ketua AICHR, yang merupakan Perwakilan Laos untuk AICHR, Duta Besar Yong Chanthalangsy menyoroti pencapaian dalam implementasi Visi Komunitas ASEAN 2025 serta memetakan arah masa depan ASEAN di bawah keketuaan Laos pada 2024.

Keketuaan Laos ASEAN 2024 mengusung tema “ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience”. Yong menyerukan upaya kolektif dalam penguatan Komunitas ASEAN, serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kemudian, masing-masing anggota forum yakni Perwakilan AICHR/Perwakilan Alternatif asal Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Thailand memberikan informasi terkini mengenai perkembangan upaya-upaya hak asasi manusia di masing-masing negara di kawasan, termasuk undang-undang, peraturan baru, dan inisiatif hak asasi manusia.

Baca juga: FORUM Asia serukan Brunei fokus pada situasi HAM di kawasan

Forum tersebut turut membahas program prioritas di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim, hak-hak penyandang disabilitas, hak anak, dan pemberantasan kemiskinan.

Hal-hal yang bersifat kelembagaan juga dibahas, antara lain peninjauan jangka menengah Rencana Kerja Lima Tahun AICHR 2021-2025, langkah-langkah penguatan tata kelola Dana AICHR dan pendanaan eksternal kepada AICHR, persiapan pengembangan Rencana Kerja Lima Tahun AICHR.

Lalu, dibahas pula rencana 2026-2030 dan kemungkinan masukan AICHR terhadap pengembangan Rencana Strategis Visi Komunitas ASEAN 2045 yang dipimpin oleh Satuan Tugas Tingkat Tinggi untuk Visi Komunitas ASEAN Pasca-2025 (HLTF-ACV).

AICHR juga mengadakan pertemuan antarmuka ke-3 dengan Kelompok Kerja Hak Lingkungan ASEAN (AER-WG) guna membahas kemajuan penyusunan kerangka regional tentang hak lingkungan hidup di ASEAN. AICHR turut memberikan panduan kepada AER-WG mengenai pengembangan kerangka kerja tersebut.

Baca juga: Sekjen PBB: ASEAN miliki peran penting majukan hak asasi manusia

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Label：gacor online、slot97、masterslot88

Terkait：inatigel、voucher belanja superindo、mantap slot 138、menara 123 slot、bebasjudi88、syarat kredivo、shopee cicil、slot bro、plazabola、gelora188

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：sgp 777 slot（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28

Daftar bab terbaru

link slot online terbaik

situs new member to kecil

permata888

babawin

aplikasi kredit hp terpercaya

kampusBacaan TerkaitMore+

Jangkar Loli yang Berubah

situs slot gaming

Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa lembaganya menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Bagja mengatakan bahwa data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Bagja mengatakan bahwa sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang

Adapun dua tren itu, kata dia, masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Adapun temuan dan laporan yang diterima Bawaslu tersebut, belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Naruto Uzumaki Lima Daun

tokopedia pakai kredivo

Tahanan kabur, Kapolsek Tanah Abang dicopot******

kebutuhan organisasi

Jakarta (ANTARA) - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mencopot Kapolsek Tanah Abang Kompol Hans Philip Samosir dari jabatannya sebagai imbas dari insiden kaburnya 16 tahanan dari kantor institusi penegak hukum itu pada Senin (19/2).

"Benar (soal dicopotnya Hans Philip sebagai Kapolsek Tanah Abang)" kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indardi saat dikonfirmasi, di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, pencopotan itu berdasarkan surat telegram rahasia Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto per Jum'at (23/2)

Kompol Hans Philip kemudian dimutasi sebagai Kanit I Bagwasiddik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Sementara itu, posisi Kapolsek Tanah Abang kini dijabat oleh AKBP Aditya Simanggara Pratama.

Baca juga: Petugas jaga Polsek Tanah Abang diperiksa terkait 16 tahanan kabur

Meskipun membenarkan kabar tersebut, namun Ade Ary tidak banyak berkomentar perihal mutasi Kompol Hans Philip.

Ia hanya mengatakan bahwa hal itu semata-mata hanya untuk kebutuhan organisasi di internal Polri.

"(Untuk) kebutuhan organisasi," kata Ade Ary.

Sebelumnya, belasan tahanan Polres Metro Tanah Abang melarikan diri pada Senin (19/2) sekira pukul 02.40 WIB dini hari.

Total ada 16 orang tahanan yang kabur. Namun, dua di antaranya sudah berhasil ditangkap kembali pada hari yang sama.

Baca juga: Sepuluh personel Polsek Tanah Abang diperiksa terkait 16 tahanan kabur

Pada 22 Februari lalu, polisi juga telah berhasil menangkap delapan orang tahanan lainnya.

Tak hanya itu, polisi juga menangkap RA yang membantu para tahanan untuk kabur dari Polsek Tanah Abang dengan membawakan gergaji.

Hingga kini polisi masih mencari enam orang tahanan lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Bintang besar di dunia seni bela diri

zoomengine

TNI gagalkan aksi teror separatis terhadap pekerja proyek di Maybrat******

Maybrat (ANTARA) - Pasukan TNI Satgas Yonif 133/YS menggagalkan aksi teror dan penyerangan kelompok separatis terhadap pekerja proyek pembangunan puskesmas di Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Dansatgas Yonif 133/YS Letkol Inf. Andhika Ganessakti di Maybrat, Sabtu, menjelaskan bahwa aksi teror kelompok separatis telah terjadi selama 3 hari berturut-turut hingga puncaknya beradu kontak tembak antara Tim Patroli Pos Ayata Satgas Yonif 133/YS dan kelompok separatis.

"Niat jahat tersebut berhasil digagalkan oleh Satgas Yonif 133/YS yang melaksanakan patroli perimeter sehingga membuat tiga orang dari kelompok separatis lari kocar-kacir ke dalam hutan," jelasnya.

Letkol Inf. Andhika menceritakan kronologi kejadian itu bermula saat pekerja proyek pembangunan puskesmas, Ansar (43) dan Faan Umpain (35), melihat beberapa orang yang tidak dikenal dengan gerak-gerik mencurigakan berada persis sekitar area proyek pembangunan.

Pekerja proyek itu merasa takut untuk melanjutkan kegiatan pembangunan puskesmas. Akhirnya, pekerja proyek pembangunan mendatangi Pos Ayata dan melaporkan kondisi itu.

"Menindaklanjuti laporan para pekerja itu, Tim Patroli Perimeter Pos Ayata Satgas Yonif 133/YS langsung melaksanakan patroli di sekitar belakang proyek pembangunan puskesmas," katanya.

Pada patroli itu, anggota tim melihat pergerakan tiga orang dari kelompok separatis dengan membawa dua pucuk senjata laras panjang jenis rakitan dan dua bilah parang sedang bergerak dan memantau aktivitas pekerja di sekitar proyek pembangunan puskesmas.

"Namun, gerakkan mereka digagalkan tim patroli saat itu," ujarnya.

Dari kejadian itu, menurut dia, menunjukkan bahwa kelompok separatis di Maybrat masih aktif untuk mengganggu keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

"Saya mengimbau agar masyarakat dan pekerja proyek pembangunan puskesmas lebih berhati-hati dan jangan ragu untuk melaporkan setiap hal mencurigakan kepada kami," kata Dansatgas Yonif 133/YS Letkol Inf. Andhika.

Dalam aksi itu, lanjut dia, tidak ada korban jiwa, baik dari pihak satgas ataupun dari pihak masyarakat dan pekerjaan proyek pembangunan puskesmas di Kampung Ayata.

Baca juga: PDIP rekomendasikan pemerintah mengecap KKB sebagai separatis
Baca juga: Pj Gubernur Papua Pegunungan yakin KKB tidak dapat senjata dari asing

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

mansion77 link alternatif

Polri terima dua personel disabilitas jalur rekrutmen SIPSS******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima dua orang personel dari penyandang disabilitas yang lolos seleksi melalui jalur penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 2024

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Polisi Dedi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan ada 226 peserta lolos tahap awal seleksi SIPSS, tiga orang di antaranya penyandang disabilitas.
"Dari tiga peserta yang tes pusat ini, sampai sekarang masih lanjut ada dua orang," kata Dedi.

Baca juga: Tiga penyandang disabilitas lolos seleksi awal anggota Polri

Jenderal polisi bintang dua itu menyebut dua orang penyandang disabilitas tersebut memiliki latar belakang pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana pendidikan dengan kompetensi di bidang teknologi dan informasi.

Dua orang peserta penyandang disabilitas itu memperoleh hasil tes yang baik hingga tahap akhir, tak kalah dengan peserta reguler.

Penugasan yang akan diberikan kepada personel dari penyandang disabilitas ini adalah satu orang akan bertugas sebagai dokter dan satu orang lainnya sebagai operator di bidang teknologi informasi.

"Pekerjaannya lebih banyak ke staf, staffing, maupun kelompok-kelompok operator," ujar Dedi.

Baca juga: Komnas Perempuan apresiasi kebijakan disabilitas jadi anggota Polri

Mantan Kepala Divisi Humas Polri itu menambahkan seluruh peserta yang lolos tahap akhir penerimaan SIPSS Polri, termasuk penyandang disabilitas, akan memulai pendidikan pada 5 Maret 2024.

"Dalam tahap ini, siswa difabel dan reguler diperlakukan setara," kata Dedi menerangkan.

Penerimaan personel Polri dari kelompok disabilitas merupakan program Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang membuat kebijakan inklusif dengan membuka rekrutmen SIPSS untuk kalangan disabilitas.

Proses seleksi masuk dan kegiatan pendidikan para penyandang disabilitas dengan siswa reguler dilakukan bersamaan.

Baca juga: Polri buka seleksi Bintara SIPSS jaring kelompok disabilitas

Dedi menambahkan Polri juga akan membuka kesempatan bagi kalangan difabel untuk mengikut seleksi pendidikan pembentukan bintara mulai tahun ini.

"SSDM Polri menggencarkan sosialisasi pengumuman pembukaan rekrutmen bintara ke kelompok-kelompok disabilitas," ujarnya.

Pada tahun 2023, Polri telah menerima satu orang polisi wanita penyandang disabilitas daksa lulusan D3 manajemen perusahaan yang bertugas sebagai Arsiparis di Polda Sumetera Selatan.

Baca juga: Sosiolog Unsoed apresiasi rencana Polri rekrut penyandang disabilitas
Baca juga: Polri rekrut difabel menjadi ASN melalui Program Prioritas Kapolri

sistem kehidupan tertinggi

gacor 5000

Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan lembaganya masih menelusuri dugaan jual beli surat suara Pemilu 2024 yang terjadi di Malaysia.

"Ini belum masuk ke penyidikan, tetapi masih dalam proses penelusuran," kata Bagja di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Senin.

Selain itu, Bagja menjelaskan bahwa saat ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sedang melakukan penyelidikan dan pemberkasan karena dugaan jual beli surat suara pemilu di Malaysia itu memiliki unsur pidana.

Kendati demikian, Bagja belum dapat memberikan informasi lebih rinci mengenai perkembangan kasus dugaan jual beli surat suara pemilu tersebut.

"Masih dalam penyelidikan, proses. Agak sulit kami memberitahu kepada teman-teman," ujarnya.

Baca juga: Migrant CARE laporkan ke Bawaslu RI jual beli surat suara di Malaysia

Akan tetapi, Bagja menjelaskan bahwa mulanya Bawaslu menelusuri video yang beredar mengenai dugaan terjadinya jual beli surat suara pemilu tersebut.

"Video yang beredar kemudian kita selidiki, kita telusuri kan. Ada yang menarik sih memang, tetapi nantilah. Ini kan masih dalam rangkaian," tuturnya.

Sebelumnya, organisasi Migrant CARE melaporkan dugaan jual beli surat suara selama Pemilu 2024 di Malaysia ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Baca juga: Migrant CARE lapor dugaan pelanggaran pemilu di Malaysia ke Bawaslu RI

Staf Migrant CARE Muhammad Santosa di Jakarta, Selasa (20/2), menjelaskan modus jual beli surat suara adalah dengan memanfaatkan surat suara yang dikirimkan ke kotak pos di jalur tangga apartemen tanpa memberikannya kepada pemilih secara langsung.

Santosa menuturkan pedagang surat suara kemudian memanfaatkan ketidaktahuan pemilih. Pedagang surat suara itu memang sengaja mengincar kotak pos di sejumlah apartemen.

"Mereka memang sengaja mencari dari kotak pos satu ke kotak pos yang lainnya. Akhirnya dari satu, dua, sembilan, sepuluh, sampai terkumpul banyak. Nah, ketika sudah terkumpul banyak, mereka akan mengamankan di satu tempat," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Ahmad Yani minta pemerintah usut surat suara tercoblos di Malaysia
Baca juga: Hari ini, Bawaslu dan KPU bertemu bahas PSU di Kuala Lumpur
Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

semua togel

Wapres: PM Luxon setuju pendekatan persuasif bebaskan Kapten Philip******

"Ada sedikit juga disinggung sandera di Papua. Saya sampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membebaskan, cuma kita lebih mengutamakan keselamatan dari pilot itu sehingga kita melakukannya dengan cara persuasif,"

Wellington, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengatakan upaya Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan persuasif untuk membebaskan Kapten Philip Mark Mehrtens dari penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) disetujui oleh Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon.

Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma'ruf usai menggelar pertemuan bilateral di Speaker Lounge New Zealand, Gedung Parlemen Selandia Baru, Selasa sore waktu setempat.

"Ada sedikit juga disinggung sandera di Papua. Saya sampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membebaskan, cuma kita lebih mengutamakan keselamatan dari pilot itu sehingga kita melakukannya dengan cara persuasif," katanya.

Wapres mengatakan upaya persuasif ditempuh Pemerintah Indonesia untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan.

"Dan beliau setuju bahwa pendekatannya harus persuasif, karena ini hal-hal yang sensitif," ujarnya.

Ma'ruf mengatakan Pemerintah Indonesia memahami keprihatinan Pemerintah Selandia Baru dengan masih berlanjutnya penyanderaan Kapten Philip Mehrtens oleh kelompok bersenjata di Papua.

"Saya ingin tegaskan kembali bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengupayakan pembebasan pilot tersebut secepatnya. Prioritas utama dalam upaya tersebut adalah keselamatan Kapten Philip Mehrtens," katanya.

Untuk itu, kata Wapres Ma'ruf, Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pendekatan persuasif melalui tokoh-tokoh masyarakat dan gereja.

Dalam kesempatan itu Wapres juga mengatakan bahwa opsi pelibatan pihak asing dalam upaya lain pembebasan sandera perlu dipertimbangkan kembali, mengingat sensitivitas pada persoalan itu.

Wapres juga berharap komunikasi intensif antara Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru terkait pembebasan Kapten Philip dapat terus dilanjutkan.

Kapten Philip Mark Mehrtens berprofesi sebagai pilot Maskapai Susi Air yang berkewarganegaraan Selandia Baru.

Philip telah disandera oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua sejak 7 Februari 2023. Selama 1 tahun lebih penyanderaan berlangsung, upaya pembebasan masih belum dapat mencapai titik temu.

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan notifikasi kepada Kedubes Selandia Baru di Jakarta sehari setelah kejadian dan memberikan akses misi kekonsuleran sejak 12 Februari 2023.

Indonesia juga memfasilitasi Kedubes Selandia Baru untuk bertemu dengan sejumlah pejabat RI terkait upaya pembebasan sandera.

Pemerintah Selandia Baru terus menyuarakan keprihatinannya terhadap berlarutnya penyanderaan dan mengkhawatirkan keselamatan Philip.

Selandia Baru sedang berupaya mendekati Pemerintah Indonesia agar mempertimbangkan langkah mediasi menggunakan jasa pihak ketiga atau pihak asing.

《indo39》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs slot free depositHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《indo39》bab terbaru。