slot 0

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Tarif KRL Orang Kaya Bakal Lebih Mahal******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mencabut subsidi tarif KRL untuk orang kaya. Hal ini akan membuat tarif untuk kelompok masyarakat mampu lebih mahal.

Ia mengungkap pemerintah tak akan menaikkan tarif KRL. Sistem subsidi baru akan diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat.

"(Tarif KRL) itu tidak naik, tapi kita pakai data yang ada dari pemda. Kalimatnya bukan naik, tapi subsidi tepat sasaran," ujarnya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12).

Dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi orang kaya akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.

Untuk itu pemerintah akan menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar rencana pemberlakuan sistem subsidi ini berjalan dengan lancar.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhak lah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," jelasnya.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Lewat Omnibus Permen BUMN, Erick Thohir Mau Pangkas 45 Aturan Jadi 3******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirberencana memangkas peraturan menteri (permen) BUMN dari semula 45 menjadi 3 aturan saja.

Ia ingin menyederhanakan birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN lewat OmnibusPermen BUMN.

"Deregulasi ini akan mewujudkanless bureaucracymelalui penyederhanaan dan konsolidasi Peraturan Menteri BUMN," ujar Erick dalam keterangan persnya, Rabu (28/12).

"Dalam beberapa kesempatan, saya sering bertanya ke direksi mana yang baca 45 Permen, saya yakin tidak ada. Dengan hanya tiga Permen, para direksi akan lebih mudah memahami dan juga mengimplementasikannya," ucapnya.

Kementerian BUMN sedang mengadakan uji publik terkait rancangan deregulasi permennya. Masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui jdih.bumn.go.id hingga akhir 2022.

"Uji publik yang dilakukan secara hybridtersebut merupakan bagian proses deregulasi Permen BUMN yang ditargetkan dapat dituntaskan di akhir tahun ini," kata Erick.

Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN Wahyu Setyawan mengatakan OmnibusPermen BUMN akan terkait dengan tata kelola dan transaksi signifikan BUMN, organ dan sumber daya manusia BUMN, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN.

Menurutnya, banyak isu yang diperbarui dalam deregulasi Permen BUMN, mulai dari penilaian terhadap dewan komisaris, syarat pemilihan auditor eksternal, pengelolaan arsip, dan keterbukaan informasi publik.

Regulasi baru juga akan mengatur kewajiban BUMN terhadap perlindungan data pribadi, laporan keuangan gabungan BUMN, kewenangan Menteri BUMN dalam pembinaan BUMN, dan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (whistleblowing system).

Dengan adanya penyusunan Permen BUMN, Wahyu mengatakan semua peraturan menteri yang eksisting akan dicabut.

"Namun nantinya akan kita atur ada aturan peralihan terkait masa berlaku efektifnya Peraturan Menteri BUMN, yang disesuaikan dengan proses yang ada," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Peri Mengejar Monster

Zulhas Akui Indonesia Tidak Punya Rencana Stok Pangan******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengakui Indonesia tidak mempunyai rencana stok pangan, menyusul adanya naik turunnya harga kebutuhan panganpada momen-momen tertentu.

Ia mencontohkan seperti kasus harga telur yang bisa naik dan turun berdasarkan banyaknya permintaan konsumen. Begitu pula, dengan harga cabai dan daging ayam yang naik turun berdasarkan pasokan.

"Ayam bertelur hari ini, kalau permintaannya tinggi besok, harganya naik. Kalau permintaannya besok sedikit, harganya turun. Potong ayam hari ini, kalau pagi harganya bagus. Jam 9 turun, tambah siang tambah turun. Makanya kalau tidak laku ayamnya busuk. Besok nyembelih lagi. Kalau panen cabai, jual hari ini, tidak laku besok, busuk. Jadi kita ini tidak punya rencana stok pangan," kata Zulhas dalam webinar Polemik Impor Beras di Akhir Tahun, dikutip dari Antara, Selasa (27/12).

Ia mencontohkan seperti di beberapa negara maju hingga Timur Tengah, pemerintah setempat telah menyiapkan rencana stok pangan untuk dua hingga tiga bulan ke depan.

"Kalau bapak pergi ke Dubai, Qatar, Arab Saudi apalagi negara maju, ada stok pangan dua bulan, tiga bulan. Kita tidak ada. Yang ada cuma beras, beras pun sekarang kayak begitu keadaannya," kata Zulhas.

Zulhas berharap keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan dapat membenahi masalah ini. Ia menargetkan Indonesia akan memiliki gudang pendingin (cold storage) yang besar agar stok pangan bisa tersimpan dengan aman.

"Ini bertahap akan dibenahi. Kita akan berusaha agar kita punya stok pangan, punya cold storage yang besar sehingga kita punya stok pangan mungkin satu bulan. Kalau tidak sebulan, ya mungkin dua minggu dulu. Kalau dua minggu sudah, tiga minggu sudah, ya kemudian satu bulan. Idealnya kita punya stok pangan satu bulan setengah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Senjata pamungkas sihir dan sains

Cuaca Ekstrem, Menhub Imbau Masyarakat Tak Pergi ke Luar Kota******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat menghindari cuaca ekstremdengan tak pergi ke luar kota di masa libur Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) jika tidak penting.

"Saya sempat mention, seperti headline di beberapa media mainstream, bahwa cuaca itu sangat menggoda dan menantang," katanya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub, Selasa (27/12).

Budi menekankan Kemenhub menaruh perhatian khusus terhadap beberapa insiden yang terjadi di masa libur Nataru imbas cuaca ekstrem, seperti di Karimunjawa hingga penutupan sementara Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

"Saya mengimbau agar, ya kalau gak penting-penting banget jangan ke luar kota, di dalam kota saja sehingga lebih aman. Dan juga Cipali dan Subang punya potensi untuk banjir," imbau Menhub.

Selain cuaca ekstrem, Budi juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum secara resmi menghapuskan atau menyudahi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menhub Budi menekankan masyarakat harus selalu berhati-hati dalam melakukan kegiatan karena menghadapi dua tantangan, yakni cuaca ekstrem dan pembatasan covid-19 yang belum resmi usai.

"Oleh karenanya di sektor penerbangan dan kereta api kami tetap menggunakan konsep PeduliLindungi yang telah dilakukan," tegas Budi.

Sebelumnya, Pelabuhan Merak menuju Bakauheni atau sebaliknya ditutup imbas cuaca buruk pada Kamis (22/12). Lalu, aktivitas pelabuhan dibuka kembali beberapa jam setelahnya.

Ada juga insiden mobil tercebur di Dermaga 2 Pelabuhan Merak, Banten pada Jumat (23/12) malam. Mobil mini bus itu terjatuh ke laut akibat kelalaian petugas penjaga pintu Kapal Fery Shalem.

Sementara itu, lebih dari 300 wisatawan terjebak di Pulau Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah. Kapal penyeberangan dari Pelabuhan Jepara terakhir merapat ke Karimunjawa pada Kamis (22/12) lalu.

Setelah itu, tak ada kapal yang bisa melakukan penyeberangan dari atau ke pulau karena cuaca buruk.

Menurut kesaksian salah satu wisatawan yang ada di sana, bahan makanan hingga bahan bakar minyak (BBM) mulai langka.

Beruntung, KM Kelimutu milik PT Pelni yang menjemput ratusan wisatawan tersebut sudah berlayar hari ini, meski diperkirakan terlambat datang imbas gelombang tinggi.

Corporate Secretary PT Pelni Opik Taufik mengatakan KM Kelimutu yang sedianya dijadwalkan tiba pukul 17.00 WIB, baru akan bersandar sekitar pukul 20.00 WIB.

[Gambas:Video CNN]

luar biasa mulia

Remaja Perokok Naik 10 Persen, YLKI Dukung Larangan Jual Rokok Eceran******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung wacana presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melarang penjualan rokokketengan. Pasalnya, jumlah perokok pemulaterus mengalami kenaikan. Pada 2020, perokok baru berusia remaja naik 10 persen.

Jumlah tersebut mengacu pada data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan.

"Riskesdas mencatat hingga 2020 sebanyak 10,61 persen remaja mulai merokok," kata Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/12).

Menurutnya, industri rokok akan menentang wacana ini. Meski begitu, Agus meminta pemerintah tidak mengendorkan sikap terkait kebijakan ini.

"Penjualan ketengan adalah shortcutmeremajakan konsumennya. Mereka menggaet perokok baru menggantikan perokok lama yang sudah sakit-sakitan," katanya.

Tak cuma melarang penjualan rokok ketengan, Agus menyebut kebijakan pengendalian rokok lainnya perlu dilakukan demi efektivitas kebijakan.

"Contohnya pelarangan iklan rokok secara total, penerapan kawasan tanpa rokok, kenaikan cukai dan perluasan peringatan kesehatan bergambar," imbuh Agus.

Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023.

Ini diketahui dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Larangan penjualan rokok ketengan itu menjadi satu dari tujuh pokok materi muatan dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik.

"Pelarangan penjualan rokok batangan," bunyi Keppres yang diunggah di situs Kementerian Sekretariat Negara.

Selain memuat larangan menjual rokok batangan, ada enam poin yang diatur antara lain ketentuan rokok elektronik, pembesaran ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.

Lalu penegakan dan penindakan, serta pengaturan kawasan tanpa rokok juga akan diatur. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.

"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari keppres itu.

Aturan baru rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Regulasi ini merupakan turunan dari Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

[Gambas:Video CNN]

Bertarung di langit

Keluh Kesah Pembeli Rokok Batangan: Ngeteng Aja Diatur Pemerintah******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melarang penjualan rokok batangan sebagaimana dalam  peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023.

Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Sejumlah perokok pun mulai mengeluhkan rencana penerapan kebijakan tersebut. Salah seorang warga Pancoran, Jakarta Selatan, Darma (24) mengaku kaget dengan rencanayang dianggap tiba-tiba ini. Menurutnya, pemerintah saat ini terlalu banyak membuat kebijakan yang mengatur kehidupan warga kelas menengah ke bawah.

"Kaget kok tiba-tiba pemerintah (akan) bikin aturan soal ngeteng rokok, bahkan aturan-aturan detail untuk warga kecil, ngeteng rokok aja diatur pemerintah," ujarnya saat ditemui CNNIndonesia.com, Senin (26/12).

Menurutnya, aturan ini tidak hanya akan berdampak pada para perokok, tetapi juga pada pelaku usaha yang menjual rokok ketengan.

Meskipun, ia sendiri merasa tak terlalu terdampak dengan kebijakan ini sebab sehari-hari ia biasa membeli rokok bungkusan. Namun, dalam pandangannya, aturan ini justru bisa meningkatkan pengeluaran perokok.

"Mau nggak mau perokok jadi harus beli sebungkus, nggak bisa ngeteng (buat ngerokok) sekali-sekali," ungkapnya.

Darma pun menyebut jika aturan ini ditujukan untuk menekan angka perokok anak-anak, maka pekerjaan rumah pemerintah masih menumpuk terkait pengawasannya.

"Mungkin kebijakan buat membatasi rokok ke anak-anak bisa efektif sih, tapi PR-nya pemerintah jadi banyak banget, nggak cukup pakai aturan ini saja," tutur Darma.

Serupa, perokok aktif Sudira (31) mengaku kebijakan ini akan berpengaruh pada dirinya. Sebab, ia kerap membeli rokok ketengan jika sedang tak memiliki uang. Sudira juga menilai kebijakan ini hanya disasar pada kelompok menengah ke bawah.

"Sebagai orang aktif merokok sehari-hari menilai kebijakan ini sangat lucu, aneh menurut saya, kenapa pemerintah sering kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru nggak menghasilkan apa-apa buat orang kecil?" tanya Sudira.

Menurutnya, dengan cukai hasil tembakau (CHT) yang ditetapkan naik per 1 Januari 2023, beban perokok akan semakin berat.

Ke depan, perokok seperti dirinya mesti membeli bungkusan. Kerugian ini pun juga menurutnya akan berdampak pada warung-warung kecil yang justru mendapat banyak untung dari menjual rokok ketengan.

"Warung-warung kelontong dan asongan kan banyak yang jualan ecer, pasti mereka teriak, mereka pasti larinya ke warung-warung yang besar karena spare harganya kan cukup beda," jelasnya.

Bahkan, ia meyakini terbitnya aturan ini tak akan berjalan efektif. Pasalnya, berbagai aturan kerap diterabas oleh warga sebab pengawasan aturannya pun minim.

"Selama pengawasannya nggak bagus, keberulangan akan terus terjadi. Anak-anak ya (tetap) gampang dapat rokok," ungkapnya.

Berbeda, Subarkah (30) menilai kebijakan ini bisa menjadi efektif untuk mengurangi tingkat kecanduan masyarakat Indonesia. Meskipun ia juga seorang perokok aktif, Subarkah mengaku jarang membeli rokok batangan.

"Pasti berpengaruh ke masyarakat pendapatan ekonomi bawah yang nggak mampu beli rokok per bungkus. Di satu sisi, saya kasihan sih sama nasib mereka, karena nggak bisa beli rokok dengan mudah, tapi di sisi lain, saya lihat kebijakan ini bisa efektif untuk mengurangi tingkat kecanduan merokok rakyat Indonesia," ucapnya.

Subarkah menjelaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi pecandu rokok hingga dapat berhenti total. Terlebih, ia melihat saat ini rokok pun mulai ditinggalkan dan beralih ke rokok elektrik seperti pods atau vape.

Menurutnya, salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan insentif kepada keluarga yang anggotanya tidak merokok. "Ada jembatan yang perlu dibangun di sini, bagaimana konseling berhenti merokok bisa dimasifkan dan alternatif-alternatif lainnya," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]