kudamas88

Pakar pribadi si cantik sekolah

TikTok PHK 60 Karyawan Awal Tahun Ini******

TikTok melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 60 karyawandemi menekan biaya operasional pada awal 2024 ini.

Mengutip NPR, Selasa (23/1), sebagian karyawan yang terdampak berasal dari divisi penjualan dan periklanan.

Juru bicara TikTok mengatakan sejumlah karyawan yang terkena PHK itu adalah pekerja di Los Angeles, New York, Austin, dan luar negeri.

Perusahaan induknya yang berbasis di Tiongkok, yakni raksasa teknologi ByteDance, memiliki lebih dari 150 ribu pekerja yang tersebar di seluruh dunia.

Hubungan TikTok dengan ByteDance selama bertahun-tahun telah membuat layanan ini menjadi perhatian para pejabat di Washington. Pasalnya, para pejabat AS khawatir TikTok mengganggu keamanan nasional.

TikTok sendiri mengklaim memiliki lebih dari 150 juta pengguna aktif di AS. Dan dengan nilai aset US5 miliar, ByteDance diperkirakan menjadi perusahaan swasta paling berharga di dunia.

Kendati, pada akhir tahun lalu ByteDance pun berencana melakukan PHK pada sejumlah pekerja. Hal ini tak lepas dari perusahaan akan restrukturisasi bisnis game mereka dengan menyuntik mati Nuverse pada Desember.

Keputusan itu diambil karena mereka ingin fokus ke bisnis inti. Kebijakan tersebut berdasarkan sumber yang mengetahui rencana itu akan mengakibatkan ratusan karyawan terkena PHK.

Mengutip CNN.com, sumber itu mengatakan informasi itu ia buat berdasar pengumuman internal perusahaan yang dirilis pada 27 November 2023.

Namun, sumber tersebut menambahkan bahwa meskipun ditutup, Nuverse masih akan mempertahankan beberapa operasinya, termasuk staf yang akan fokus pada inisiatif eksplorasi.

[Gambas:Video CNN]

Rencana perjalanan cepat

Airlangga Sebut Pajak Hiburan Acu UU HKPD, Insentif Pemda Tak Wajib******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pajak hiburandiskotek Cs tetap mengacu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yakni 40 persen-75 persen.

Ia paham banyak protes dari pengusaha jasa hiburan terkait kenaikan pajak tersebut. Bahkan, Airlangga baru saja menerima audiensi dari Hotman Paris, Inul Daratista, dan jajaran pengusaha hiburan lain hari ini.

Karena itu, Airlangga menyebut pemerintah daerah bisa memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Ini mengacu pada Pasal 101 UU HKPD. Namun, pemberian insentif ini tak wajib.

Airlangga mengatakan ada dua jalan bagi para pengusaha yang ingin mendapatkan insentif tersebut.Pertama, pemda menetapkan langsung melalui peraturan kepala daerah (perkada).

Kedua, pengusaha mengajukan keringanan pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa kepada pemerintah daerah.

Nantinya, insentif fiskal yang ditetapkan melalui perkada cukup diberitahukan kepada DPRD. Dengan keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD, bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

Sebelumnya, Hotman Paris dan Inul Daratista Cs yang menyambangi kantor Airlangga mengatakan sudah mendapatkan solusi. Mereka mengatakan bakal mengacu tarif pajak lama, terlebih ada penegasan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi Undang-undang (Pasal 101 UU HKPD)," klaim Hotman selepas bertemu Airlangga.

"Cuma ada masalah, gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana bahwa pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," sambung Hotman.

Sedangkan Inul Daratista mengatakan dirinya dan para pengusaha sektor hiburan lain sedang dalam proses mempersiapkan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut pihaknya sudah menyampaikan poin-poin yang akan diuji di MK kepada Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani untuk ditelisik lebih dalam.

[Gambas:Video CNN]

Tuan datang ke dunia lain

Ekonomi Warga Drop Usai Tambang Nikel Blok Mandiodo Milik Antam Tutup******

Ombudsman RI mengungkap penutupan tambang nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara membuat ekonomi warga sekitar sulit.

Adapun aktivitas tambang di blok tersebut dihentikan sementara buntut kasus korupsi sejak pertengahan 2023 lalu.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menuturkan pihaknya telah melakukan pantauan langsung di lapangan pada September 2023. Hasilnya, perwakilan tokoh masyarakat Desa Mandiodo menyebut penutupan tambang berdampak pada perekonomian warga.

Sementara, berdasarkan keterangan perwakilan masyarakat Desa Tapuemea, jumlah pengangguran kian meningkat setelah tambang ditutup. Pasalnya, pekerjaan dan penghasilan masyarakat setempat bergantung kepada pertambangan.

Hery mengatakan masyarakat sekitar tambang pun tidak bisa lagi bertani karena semua lahan sudah tidak produktif. Hal itu disebabkan oleh rusaknya ekosistem dan lingkungan buntut aktivitas tambang.

Ia juga menuturkan pertambangan mempunyai dampak positif terhadap masyarakat setempat. Sebab, masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Masyarakat setempat berharap operasional tambang di Blok Mandiodo Kembali berjalan lagi seperti semula," imbuh Hery.

Lihat Juga : Guru Besar IPB Nilai Food Estate Jokowi Gagal Semua

Hery menuturkan keluhan yang sama juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat Desa Tapunggaya. Ia menyebut kondisi ekonomi warga di desa itu cukup baik sebelum ada penutupan tambang.

"Bahwa setelah adanya penutupan operasional tambang di Blok Mandiodo lebih banyak negatifnya daripada positifnya," tutupnya.

Oleh karena itu, Ombudsman pun memberi sarana agar Kementerian ESDM dan Antam mengaktifkan kembali kegiatan operasional tambang Blok Mandiodo.

Namun, pengaktifan kembali itu harus dengan mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Begitu juga terhadap proses penegakan hukum dalam kasus Blok Mandiodo harus dijalankan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hery.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan dirjen mineral dan batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin (RJ) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait tambang nikel ilegal.

Adapun tambang nikel ilegal itu berada di wilayah IUP Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Selain Ridwan, Kejagung juga menetapkan HJ sebagai Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan pengusaha asal Brebes Windu Aji Sutanto (WAS) sebagai tersangka. Selain itu, ada juga pejabat Kementerian ESDM lainnya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia adalah SM selaku Kepala Geologi Kementerian ESDM sekaligus mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Sementara itu, beberapa tersangka lainnya merupakan HW selaku General Manager PT Antam UPBN Konawe Utara, GAS selaku pelaksana lapangan PT LAM, AA selaku Direktur PT Kabaena Kromit Pratama, dan OS selaku Direktur PT LAM.

[Gambas:Video CNN]

Keterlibatan dengan kekuasaan

BNPB Klaim Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Diketahui Kemenkeu******

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bantuan Rp8 juta per hektare yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada petani Jawa Tengah sudah dapat restu Kementerian Keuangan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) puso itu mulanya dari perintah langsung Presiden Jokowi.

"Iya, setiap penggunaan anggaran harus melalui persetujuan Kementerian Keuangan," kata pria yang akrab disapa Aam kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/1).

CNNIndonesia.com telah menghubungi Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata untuk menanyakan teknis penggunaan anggaran dan klaim BNPB tersebut. Namun, yang bersangkutan belum menjawab hingga berita ini tayang.

Terpisah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan bantuan secara simbolis di Grobogan, Jawa Tengah menyebut penyaluran tersebut akan diberikan via Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia menegaskan tidak akan ada potongan kepada para petani penerima.

Suharyanto mengatakan nominal bantuan tersebut tak berubah, tetap seperti yang pernah dibagikan Jokowi kepada kelompok petani di Pekalongan, Jawa Tengah pada Desember 2023 silam. Bahkan, kali ini Jokowi memperluas bantuan tersebut ke lima kabupaten/kota lain di Jateng, yakni Grobogan, Jepara, Demak, Pati, dan Kudus.

Catatan BNPB menunjukkan 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi terdampak gagal panen karena banjir sepanjang 2023. Total lahan terdampak ada 110.383 hektare dengan 54.442 hektare lahan mengalami puso.

Lalu, pemerintah daerah terdampak mengusulkan luas lahan yang perlu diberikan BLT puso sebanyak 26.995 hektare dengan jumlah 35.500 petani. Khusus lahan di Jawa Tengah yang terdampak gagal panen ada 16.321 hektare dengan jumlah petani sebanyak 6.439 orang.

Jika data usulan pemda yang dipakai, BNPB harus menggelontorkan Rp215,96 miliar demi memuluskan BLT puso yang dibagikan Jokowi. Ini akan diberikan kepada 35.500 petani yang terdampak banjir dan El Nino.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengklaim ide BLT puso ini muncul dari Kepala BNPB Suharyanto. Ia dan Suharyanto sepakat bahwa gagal panen yang dirasakan petani juga bagian dari bencana alam, sama seperti gempa bumi.

"Pak Jenderal (Suharyanto) menyampaikan kepada saya 'Pak, sama, sebetulnya bencana kena gempa sama kena banjir itu ya sama, bisa dibantu,' oh oke bantu saja. Kayak gitu. Perintah langsung. Bantu," katanya saat bertemu para petani di Grobogan, Jawa Tengah.

"Wong kalau gempa rumahnya roboh atau retak aja dibantu sama BNPB. Ini sawah kena banjir sama kan penderitaannya kok ndak dibantu. Bantu," tandas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Buku Misteri Tokyo

Guru Besar IPB Nilai Food Estate Jokowi Gagal Semua******

Guru BesarIPB University Dwi Andreas Santosa menyebutkanfood estate atau lumbung pangan yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal.

Menurutnya, tak ada satu pun pembangunan lumbung pangan yang direncanakan berhasil, termasuk yang berlokasi di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Berbeda dengan klaim cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

"Iya gagal semua. Khusus untuk Gunung Mas itu bahkan bukan lahan yang tepat untuk bercocok tanam. Gunung Mas itu bukan tanah berpasir, tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya. Jadi gimana mau ada yang tumbuh," ujarnya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan keberhasilan program food estate harus memenuhi kriteria. Lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.

Kriteria itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estate di Kalteng. Memang petaninya ada, begitu juga hasil panennya. Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.

"Ini 1 ton pun nggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Xingwutongshen

Airlangga Sebut Pajak Hiburan Acu UU HKPD, Insentif Pemda Tak Wajib******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pajak hiburandiskotek Cs tetap mengacu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yakni 40 persen-75 persen.

Ia paham banyak protes dari pengusaha jasa hiburan terkait kenaikan pajak tersebut. Bahkan, Airlangga baru saja menerima audiensi dari Hotman Paris, Inul Daratista, dan jajaran pengusaha hiburan lain hari ini.

Karena itu, Airlangga menyebut pemerintah daerah bisa memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Ini mengacu pada Pasal 101 UU HKPD. Namun, pemberian insentif ini tak wajib.

Airlangga mengatakan ada dua jalan bagi para pengusaha yang ingin mendapatkan insentif tersebut.Pertama, pemda menetapkan langsung melalui peraturan kepala daerah (perkada).

Kedua, pengusaha mengajukan keringanan pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa kepada pemerintah daerah.

Nantinya, insentif fiskal yang ditetapkan melalui perkada cukup diberitahukan kepada DPRD. Dengan keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD, bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

Sebelumnya, Hotman Paris dan Inul Daratista Cs yang menyambangi kantor Airlangga mengatakan sudah mendapatkan solusi. Mereka mengatakan bakal mengacu tarif pajak lama, terlebih ada penegasan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi Undang-undang (Pasal 101 UU HKPD)," klaim Hotman selepas bertemu Airlangga.

"Cuma ada masalah, gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana bahwa pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," sambung Hotman.

Sedangkan Inul Daratista mengatakan dirinya dan para pengusaha sektor hiburan lain sedang dalam proses mempersiapkan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut pihaknya sudah menyampaikan poin-poin yang akan diuji di MK kepada Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani untuk ditelisik lebih dalam.

[Gambas:Video CNN]