menang maxwin

pinjaman online cepat cair tanpa ribet 689Jutaan kata 905719Orang-orang telah membaca serialisasi

《menang maxwin》

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

RUPST BNI setujui bagikan dividen Rp280,49 per saham******

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen sebesar 50 persen dari laba bersih tahun buku 2023, atau senilai Rp10,45 triliun.

“Nilai pembagian dividen naik 42,76 persen dari total dividen tahun buku 2022 yang senilai Rp7,32 triliun. Dengan demikian, nilai dividen kali ini ditetapkan sebesar Rp280,49 per lembar saham,” ujar Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dalam Konferensi Pers setelah RUPST di Jakarta, Senin.

Dengan memperhitungkan komposisi saham milik pemerintah sebesar 60 persen, Royke menyebut perseroan akan menyetorkan dividen sebesar Rp6,27 triliun ke rekening Kas Umum Negara.

Lanjutnya, porsi 50 persen lainnya dari laba bersih atau senilai Rp10,45 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha berkelanjutan BNI Group ke depan.

“Kenaikan rasio pembayaran dividen menjadi 50 persen di tahun ini dilakukan seiring dengan kinerja keuangan perseroan yang terus membukukan kinerja positif dengan capaian laba bersih senilai Rp20,9 triliun di 2023,” ujar Royke.

Baca juga: Presiden meletakkan batu pertama pembangunan Kantor Bank BNI di IKN

Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR)perseroan pada level yang sehat mencapai 22 persen per Desember 2023,

Sehingga, menurut Royke, perseroan memiliki kapasitas untuk membagikan dividen dengan rasio dan nilai yang lebih besar, sambil tetap memenuhi kebutuhan bisnis dan investasi BNI Group.

Lebih lanjut, pihaknya berkomitmen dan berupaya disiplin terus melanjutkan program transformasi agar semakin berdampak positif pada kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional dan profitabilitas perusahaan.

Seiring dengan itu, perseroan berkomitmen terhadap implementasi prinsip ESG, seperti penetapan framework dan roadmap ESG untuk jangka pendek, menengah dan panjang, dengan target Net Zero Emission (NZE) Operasional pada tahun 2028 dan NZE Pembiayaan pada tahun 2060.

Baca juga: BNI sediakan wadah UMKM Go Global melalui Xpora dalam Inacraft 2024

Sepanjang 2023, BNI membukukan laba bersih sebesar Rp20,9 triliun, atau tumbuh 14,2 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Pendapatan non-bunga (non-interest income)perseroan terus memberikan dorongan positif pada profitabilitas, dengan capaian sebesar Rp21,47 triliun selama 2023 atau tumbuh 6,6 persen (yoy).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Ekonom optimistis ekonomi RI 2024 tumbuh 5,07 persen******

Memasuki paruh kedua tahun, selesainya pemilu dan potensi penurunan suku bunga global diprediksi akan mengurangi tekanan ekonomi secara bertahap

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Bank Permata Josua Pardede optimistis perekonomian Indonesia pada 2024 dapat tumbuh 5,07 persen (year-on-year/yoy).

"Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 akan tetap kuat, tumbuh sebesar 5,07 persen," kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Optimismenya itu menimbang kinerja perekonomian pada 2023 yang mampu tumbuh sesuai prediksi di atas 5 persen.

Menurut dia, perekonomian Indonesia pada 2023 menghadapi tantangan normalisasi dari realisasi pertumbuhan ekonomi 2022 yang telah mencatatkan basis yang tinggi (high base) serta perlambatan ekonomi global.

Kendati begitu, ekonomi Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan 5,05 persen yoy sepanjang 2023.

Dengan ekspektasi pemulihan ekonomi terus berlanjut, Josua memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2024 akan ditopang oleh permintaan domestik.

Namun, pada paruh pertama tahun, perekonomian Indonesia menghadapi potensi tantangan dari faktor internal maupun eksternal.

Di dalam negeri, potensi peningkatan inflasi pangan akibat El Nino berpeluang memengaruhi konsumsi rumah tangga.

Selain itu, ketidakpastian akibat Pemilu 2024 membuat investor memilih wait and see, sehingga berpotensi memengaruhi pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

Sementara dari sisi eksternal, risiko perlambatan kinerja ekspor akibat perlambatan ekonomi dinilai juga perlu menjadi perhatian.

"Meski begitu, peluang pertumbuhan tetap ada, termasuk peningkatan belanja pemerintah terkait dengan Pemilu 2024 dan percepatan proyek strategis nasional (PSN)," ujar Josua.

Memasuki paruh kedua tahun, selesainya pemilu dan potensi penurunan suku bunga global diprediksi akan mengurangi tekanan ekonomi secara bertahap. Dengan begitu, investasi langsung dan arus modal masuk diantisipasi akan meningkat.

"Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 juga akan didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang cenderung pro pertumbuhan," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 didesain sebagai shock absorber, akselerator transformasi ekonomi, sekaligus instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sementara, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan BI terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran baik yang pro-stabilitymaupun pro-growthuntuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca juga: Airlangga: Pertumbuhan ekonomi RI 2023 jadi yang tertinggi di dunia
Baca juga: Ekonom sebut perekonomian 2023 mampu tumbuh sesuai prediksi
Baca juga: BPS sebut perekonomian RI 2023 tumbuh solid

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：link alternatif mansion77、togel yang keluar malam ini、biaya admin kredivo

Terkait：cara verifikasi kredivo、rtp mentol4d、betul88、bocor88、forum angka jitu hk kamis、7774d slot、black 888 slot、akun demo kakek zeus、slot indonesia online、koi388

---

---

bab terbaru：situs game online aman dan terpercaya（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04