nyalabet

tukang sampah pesawat

Kemenperin Rancang 'Jurus Baru' Agar Hiliriasi Tak Untungkan China Cs******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya agar hilirisasi di bidang industri Sumber Daya Alam (SDA) tidak terus menguntungkan negara asing, terutamaChinaseperti tudingan Ekonom Senior Faisal Basri.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Warsito Ignasius mengatakan sejatinya semua kebijakan yang ditempuh pemerintah sudah didesain dengan baik dari awal, termasuk hilirisasi.

Di mana tujuan yang disusun untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Menurutnya, Kemenperin tengah menyusun berbagai aturan terkait hilirisasi ini. Salah satunya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Jasa dan Publik.

Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur mengenai kerja sama dengan negara lain berdasarkan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Apabila nilai TKDN nya tidak memenuhi, maka kerja sama tak bisa dilakukan.

"Ini setiap kerja sama dengan internasional nanti dihitung nilai TKDN nya. Jadi tidak sampai seperti dikatakan Pak Faisal Basri masuk ke China semua atau negara lain," imbuhnya.

Warsito menjelaskan Kemenperin saat ini tengah fokus untuk hilirisasi lima sektor industri SDA, yakni migas, karet, batu bara, hasil hutan, dan non logam. Di mana, semua sektor ini memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar.

Menambahkan, Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Saiful Bahri mencontohkan industri karet. Saat ini sudah tak diekspor dalam bentuk mentah.

Ekspor sudah dilakukan dalam bentuk ban yang tentunya nilai nya lebih besar.

"Hilirisasi kita menuju ke industri karet. Kalau bicara untuk penggunaan, untuk ban sudah jalan, 70 persen produk diekspor," jelasnya.

Ke depannya, komoditas karet ini diharapkan tak hanya dijual dalam bentuk ban, tapi bisa lebih luas lagi. Apalagi, produksi karet Indonesia terbesar nomor dua di dunia setelah Thailand.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau kesempatan ini kita enggakambil sekarang, kapan lagi. Jadi di situ kita lakukan perbaikan soal bagaimana pola penanaman dan kualitas di hulunya sangat-sangat dibutuhkan dan sehingga masuk ke industri ada kualitas standar," jelasnya.

Sementara, Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Wiwik Pudjiastuti mengatakan untuk industri nonlogam misalnya, ada silika. Di mana, untuk wilayah Asia, Indonesia adalah pemain utama.

"Kalau bicara nilai tambah, kalau kita lakukan hilirisasi mineral non logam, silika jadi monocrystalline silicon bisa 85 kali (nilai tambah) dibanding kita ekspor langsung (dalam bentuk mentah)," pungkasnya.

Hilirisasi sumber daya alam yang dilakukan pemerintah mendapatkan  kritik keras dari Faisal Basri. Untuk nikel saja misalnya, Faisal Basri menyebut 90 persen keuntungan justru dinikmati oleh China.

Dengan mengutip data pemerintah, ia mengaku bahwa setelah pemerintah melakukan hilirisasi, nilai ekspor  bijih nikel yang 2014 lalu hanya Rp1 triliun melesat jadi Rp413,9 triliun.

Namun, Faisal menilai uang hasil ekspor itu tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas.

Dengan begitu, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Ditambah lagi, ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

"Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," terangnya.

Faisal menyebut perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Tak hanya itu, sambung Faisal, perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. Pasalnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional. Ketika masih dibolehkan mengekspor bijih nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor.

Perbaikan abadi

Saham Evergrande Anjlok 70 Persen Lebih Meski Kerugian Menurun******

Perusahaan real estat asal China, Evergrande Group melaporkan penurunan kerugian pada awal tahun ini, namun sahamnya anjlok lebih dari 70 persen.

Mengutip CNN, Selasa (29/8), penurunan ini terjadi setelah suspensi selama 17 bulan, meskipun saham sebagian besar perusahaan properti China diperdagangkan lebih tinggi setelah serangkaian pengumuman akhir pekan oleh pejabat yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan properti.

Selama bertahun-tahun, perusahaan yang berbasis di Shenzhen ini menjadi pengembang properti terbesar di China berdasarkan penjualan.

Pada awal bulan ini, Evergrande Group mengajukan kebangkrutan di Amerika Serikat.

Investor dengan cermat mengawasi perkembangannya karena peran kunci yang dimainkannya dalam kesulitan ekonomi China saat ini.

Kerugian Evergrande yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham mencapai 33 miliar yuan (US,5 miliar) untuk periode Januari hingga Juni, penurunan 50 persen dari kerugian 66,4 miliar yuan (US,1 miliar) yang tercatat dalam periode yang sama setahun yang lalu, seperti yang diungkapkan dalam laporan pada hari Minggu ke bursa saham Hong Kong.

Pendapatan melonjak 44 persen dari tahun sebelumnya, mencapai 128,2 miliar yuan (US,6 miliar).

Lihat Juga : 'Kiamat' Hantui Nikel Indonesia 13 Tahun Lagi

Perusahaan mengatakan mereka berencana secara aktif untuk melanjutkan penjualan dan berhasil menangkap lonjakan singkat pasar properti yang muncul pada awal tahun.

Ekonomi Tiongkok menikmati awal tahun yang kuat, berkat pemulihan pasca pembukaan setelah negara ini menghapus pembatasan Covid-19 yang ketat. Tetapi pemulihan tersebut meredup sejak April.

Evergrande merugi sebesar US miliar selama 2021 dan 2022, sesuai dengan laporan keuangan yang sangat tertunda yang diposting bulan lalu.

Sayang, tantangan tersebut belum usai. Evergrande masih dibebani dengan kewajiban senilai 2,39 triliun yuan (US8 miliar) pada akhir Juni. Jumlah ini sedikit lebih rendah dari total kewajiban 2,44 triliun yuan (US4 miliar) yang dilaporkan pada akhir tahun lalu.

Total asetnya juga menurun menjadi 1,74 triliun yuan (US9 miliar) dari 1,84 triliun yuan (US3 miliar).

Evergrande sedang menjalani restrukturisasi utang yang dipandu pemerintah, yang dimulai pada akhir 2021 segera setelah gagal membayar utangnya.

Pada Maret tahun ini, perusahaan tersebut mengungkapkan rencana bernilai miliaran dolar untuk berdamai dengan kreditur internasionalnya, tetapi mereka memerlukan pendanaan tambahan sebesar US miliar hingga US miliar untuk menyelesaikan proyek properti yang belum selesai.

Dalam laporan Minggu lalu, Evergrande mengatakan mereka mendapat pendanaan baru untuk beberapa proyek dan akan terus mencari modal tambahan.

Namun, kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi masih tergantung pada apakah mereka dapat berhasil menyelesaikan rencana restrukturisasi utang luar negeri.

Perusahaan juga perlu bernegosiasi dengan pemberi pinjaman dalam negeri mengenai perpanjangan pinjaman perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

Erick Thohir Angkat Wakapolri Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad******

Menteri BUMNErick Thohir menunjuk Wakil Kepala Polri Komjen. Pol. Agus Andrianto menjadi Wakil Komisaris Utama PT Pindad menggantikan Komjen. Pol. Gatot Eddy Pramono.

Penunjukan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN SK-243/MBU/08/2023 dan nomor: 009/KRUPS/LEN-PINDAD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pindad.

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose berharap masuknya Agus di jajaran komisaris PT Pindad bisa membuat perusahaan yang dipimpinnya semakin kuat.

Sementara itu merespons penunjukan tersebut, Agus berjanji akan menjalankan amanah baru yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

"Akan kami jalankan amanah tersebut sebaik-baiknya. Perlu belajar dan belajar terus untuk setidaknya bisa memberikan warna guna tumbuh dan berkembangnya industri pertahanan dan keamanan dalam negeri," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Paus Bola Basket

Tembus Rp2,9 T, Warga Jateng Terbanyak Terima Ganti Pembebasan Lahan******

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menyebut wargaJawa Tengah(Jateng) menjadi yang paling banyak menerima ganti untungpembebasan lahansepanjang 2023 ini.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan salah satu upaya LMAN mengubah ganti rugi menjadi ganti untung. Menurutnya, pemerintah mencoba memastikan harga wajar tercipta di masyarakat saat LMAN membayar pembebasan lahan.

Lebih lanjut, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara merinci ganti untung yang dilakukan pihaknya sejak awal Januari hingga 25 Agustus 2023 berdasarkan wilayah.

"Wajar, Bawen wilayah Jawa Tengah. Solo-Klaten wilayah Jawa Tengah, Semarang-Demak juga Jawa Tengah. Itu hanya beberapa saja, makanya (uang ganti untung) Jawa Tengah Rp2,9 triliun," sambung Qoswara.

Setelah Jawa Tengah, ada Jawa Barat yang menerima ganti untung Rp2,23 triliun. Selanjutnya, ganti rugi pembebasan lahan yang besar juga diterima warga DI Yogyakarta.

Mereka mengantongi ganti untung sebesar Rp1,39 triliun.

Selain warga di tiga daerah tersebut, Qoswara menyebut orang Kalimantan Timur mendapatkan Rp723,78 miliar. Ia menambahkan masyarakat Banten juga mengantongi dana ganti untung pembebasan lahan proyek senilai Rp511,44 miliar.

LMAN secara total merealisasikan Rp116,04 triliun dari alokasi Rp144,46 triliun untuk pendanaan pengadaan lahan 114 proyek strategis nasional (PSN) sejak 2017. Realisasi tersebut paling banyak untuk pembebasan 52 PSN jalan tol sebesar Rp98,10 triliun.

LMAN mengatakan angka realisasi tersebut akan terus bergerak sampai akhir 2023 nanti.

[Gambas:Video CNN]

Tersenyum bangga di dunia keabadian

LMAN Buka Sebab BPK Temukan 87,9 Juta M2 Lahan Tol Tak Bersertifikat******

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengungkap penyebab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal 87,9 juta meter persegi ruas toldi Indonesia tak bersertifikat.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara mengatakan tugas pihaknya mendanai pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN), termasuk jalan tol. Ia menegaskan ketika tanah tersebut sudah dibayar LMAN, otomatis kepemilikannya dipegang negara.

"Sebelum 2020, LMAN wajib melakukan pensertifikatan, tapi setelah 2020 pensertifikatan menjadi kewenangan instansi yang memerlukan tanah. Makanya temuannya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," jelasnya dalam Taklimat Media di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Senin (28/8).

Ia menegaskan aset-aset tersebut memang harus disertifikat. Namun, Qoswara menyebut proses sertifikasi tanah perlu clearsepenuhnya.

Karena itu, proses membutuhkan waktu.

"Informasi yang kami dapat beberapa waktu lalu, teman-teman di PUPR telah menghubungi teman-teman Kementerian ATR/BPN untuk pensertifikatan atas aset-aset yang telah dibayar LMAN, yang kemudian menjadi barang milik negara di Kementerian PUPR," tandasnya.

BPK menemukan tanah seluas 87,9 juta meter persegi untuk 33 ruas proyek tol masih belum bersertifikat.

"Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut," ungka Ketua BPK Isma Yatun, Selasa (20/6).

[Gambas:Video CNN]

badai jenius

Bappenas Harap Kenaikan Harga Beras Tak Tingkatkan Kemiskinan******

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berharap kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir tidak akan menambah jumlah penduduk miskin.

Direktur Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Maliki mengatakan kenaikan komoditas utama memang menjadi tantangan dalam menurunkan kemiskinan. Ia mengatakan harga beras naik 9,83 persen selama September 2022 hingga Maret 2023.

Lihat Juga : Harga Beras Kompak Melonjak di Pasar Tradisional Jakarta

Dengan pertumbuhan ekonomi RI yang saat ini di atas lima persen, maka akan memberikan kesempatan kerja lebih baik.

"Jadi dari sini ada faktor positif yang mengurangi kemiskinan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (25/8).

Namun, efek positif itu akan dipengaruhi juga oleh inflasi. Jika orang miskin miskin dapat pekerjaan tetapi harga barang juga naik, maka yang tadinya akan tidak miskin bisa menjadi miskin kembali.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bansos untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

"Nah, sekarang tarik menarik, mana yang paling kuat. Dengan semua tantangan itu, akhirnya kita bisa mengurangi dari 9,54 menjadi 9,36 persen," kata Maliki.

Ia menambahkan bahwa delapan tahun lalu, kenaikan harga beras 10 persen memang bisa menaikkan angka kemiskinan 300 ribu orang. Namun untuk kondisi sekarang, ia belum mengetahui pasti seberapa besar dampak kenaikan harga beras pada kemiskinan.

"Kita memang harus melihat semua faktor tadi," katanya.

[Gambas:Video CNN]