info bo slot gacor hari ini

Dua bintang besar

slot baru gacor

Mengintip Anggaran Pendidikan DKI di Tengah Polemik Data Beasiswa KJMU******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tengah menjadi sorotan karena kabar pembatalan penerimaan secara sepihak oleh Pj Gubernur DKI JakartaHeru Budi Hartono.

KJMU merupakan beasiswa dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ditujukan bagi siswa SMA/MA/SMK sederajat kelas 12 untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Bantuan ini diberikan kepada calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma atau sarjana atau jenjang D3, D4, dan S1 sampai selesai dan tepat waktu.

Sementara terkait kabar penerima diputus sepihak, Heru mengatakan ada proses sinkronisasi data penerima KJMU dan KJP.

Menurutnya, data yang digunakan untuk pemberian KJMU dan KJP merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Heru menyebut data tersebut telah disinergikan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Kemensos, sehingga ada penyesuaian. Selain itu, pemberian bantuan juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemprov DKI Jakarta.

"Data itu juga sudah disinergikan dengan Regsosek sehingga DKI menggunakan data dasarnya, data utamanya adalah data DTKS. Bisa desil satu, dua, tiga, empat dan tentunya melihat kemampuan keuangan DKI," katanya.

Lantas berapa anggaran pendidikan DKI?

Berdasarkan situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 ditetapkan sebesar Rp81,71 triliun. Postur APBD 2024 DKI Jakarta terbagi seimbang antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Untuk pendidikan, anggaran ditetapkan sekitar Rp6,2 triliun. Rinciannya, Rp2 triliun untuk dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), Rp143 miliar untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Lalu, Rp40 miliar dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan dan Rp82 miliar untuk dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan PAUD (BOSP).

Selanjutnya, Rp1,12 triliun berupa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri (BOSP) dan Rp24 miliar untuk Sertifikat SMK.

Kemudian Rp1 triliun untuk program rehab sekolah dan fasilitas pendidikan serta Rp1,18 triliun untuk APBD SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PAUD, dan kesetaraan.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

erek 06

Kemendes dorong BUMDes diaudit akuntan publik******

Laporan keuangan yang teraudit meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUMDes

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diaudit oleh akuntan publik. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan laporan keuangan BUMDes yang telah diaudit oleh akuntan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak swasta terhadap BUMDes terkait. "Laporan keuangan yang teraudit meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUMDes," ujar Gus Ivan, sapaan akrab Ivanovich Agusta. Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan Kick-OffAudit Badan Usaha Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMDesma LKD) Kabupaten Serang 2024, di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Banten, Jumat.

Dalam kesempatan tersebut laporan keuangan lima BUMDesma LKD di Kabupaten Serang mulai diaudit oleh akuntan publik.

Baca juga: Pemda-bumdes diminta kolaborasi optimalkan penerimaan pajak ranmor
 Pada kesempatan yang sama, Gus Ivan pun mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, disebutkan bahwa Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan wajib bertransformasi menjadi BUMDesma LKD.
 Gus Ivan menyampaikan sampai saat ini, terdapat 17.231 BUMDes berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Lalu, terdapat 1.487 BUMDesma berbadan hukum. "Juga terdapat 2.366 UPK eks-PNPM sudah bertransformasi menjadi BUMDesma LKD dan 1.228 di antaranya sudah berbadan hukum," kata dia. Selain itu, dia menyampaikan pula bahwa pembinaan yang dijalankan Kemendes PDTT menunjukkan bahwa sebanyak 786 BUMDes telah mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Meski begitu, kata dia melanjutkan masih ada Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan yang justru berubah menjadi lembaga keuangan privat, seperti koperasi, perkumpulan badan hukum dan perseroan terbatas. Akibatnya, dana publik kemudian berubah menjadi dana privat yang menjadi milik pemegang saham atau anggota. Menurutnya, hal itu perlu segera dibenahi karena berpotensi membahayakan dari sisi regulasi ataupun akuntabilitas publik.

Baca juga: Desa-desa di Aceh telah salurkan Rp229,6 miliar dana desa tahap awal
Baca juga: Mendes PDT dorong koperasi BUMDes dapatkan pendamping dari OJK
 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

togel rumah

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

voucher indomaret bisa buat bayar shopee

Tokopedia Beber Upaya Bantu UMKM Go Digital******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tokopedia berkomitmen untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk go digital.

Head of Communication Tokopedia Aditia Grasio Nelwan mengatakan pihaknya ingin UMKM tidak hanya menjajakan produk mereka di daerahnya saja tetapi juga daerah lain, bahkan hingga luar negeri. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan pelatihan.

Hal itu ia sampaikan saat acara Pelatihan UMKM Go Digital TikTok Tokopedia di Yogyakarta, Rabu (6/5).

Aditia mengatakan pelatihan yang diberikan Tokopedia bagi UMKM juga bagian dari mendukung upaya pemerintah untuk menggalakkan UMKM go digital, di antaranya bagaimana memanfaatkan fitur-fitur seperti Livestreaming untuk meningkatkan penjualan.

Tidak hanya di Yogyakarta, sambungnya, Tokopedia juga akan menyelenggarakan pelatihan UMKM di kota-kota lainnya. Harapannya, semakin banyak UMKM yang akan melek digital.

Ia mengatakan tantangan UMKM untuk go digital adalah soal pola pikir karena sudah terbiasa dengan berjualan secara offline. Karenanya, Tokopedia mengimbau UMKM untuk memulai saja terlebih dahulu untuk berjualan online. Jika mengalami kendala, maka Tokopedia akan membantu.

"Banyak sumber-sumber bagi UMKM untuk belajar, ada dari sosial media dan website kami. Dan bahkan ada komunitas yang bisa dimanfaatkan UMKM untuk terus belajar dan menyesuaikan diri untuk jualan online," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Warisan langit berbintang di kota

cara dapat uang cepat dan halal tanpa modal

PDIP Usul Bentuk Timsus Beras di Paripurna DPR Demi Cegah Krisis******

Jakarta, CNN Indonesia--

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah berasnasional jelang Ramadan.

"Pimpinan, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional. Walaupun informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium," ujar Aria dalam Sidang Paripurna DPR yang ditayangkan secara virtual di akun Youtube DPR RI, Selasa (5/3).

Menurut Aria, sejumlah negara mulai menutup pintu ekspor beras ke Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, meski musim panen diperkirakan April, untuk beras sampai ke pasaran membutuhkan waktu sebulan.

"Kalau kita bikin pansus beras itu terlalu lama. Sementara, waktu Ramadan dan lebaran sudah dekat," ujar Sufmi.

DPR, menurut Sufmi, sebaiknya mengoptimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Masalah beras juga menjadi sorotan Anggota Dewan dari Fraksi DPR, Slamet. Ia menuntut kehadiran pemerintah untuk serius mengatasi isu tersebut.

Slamet menyinggung soal harga beras yang tak kunjung turun. Namun, kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani.

Berdasarkan catatannya, Bulog hanya membeli 2 persen beras dari petani. Sedangkan 98 persen sisanya dibeli oleh swasta. Artinya, menurut Slamet, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar.

Pada saat yang sama, rakyat berhak mendapatkan harga beras yang terjangkau. Terlebih, El Nino sudah berlalu.

"Melalui pimpinan saya harapkan pemerintah serius untuk menangani bagaimana logistik pangan dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani tetapi dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/pta)

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

hoki311

Pemkot Jambi datangkan komoditas cabai dari Kabupaten Sleman******

kami langsung eksekusi dengan membeli cabai dari koperasi di Sleman, dengan harga yang lumayan jauh kalau dibandingkan di wilayah Jambi

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota Jambi mendatangkan komoditas cabai dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai implementasi kerja sama antardaerah dalam memenuhi kebutuhan pangan di daerah tersebut dalam rangka pengendalian inflasi.

Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih di Jambi, Sabtu, mengatakan pembelian dan pengiriman perdana cabai siaga inflasi Kota Jambi sebanyak 4,5 ton tersebut merupakan implementasi dan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pembelian cabai perdana dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Kota Jambi (KPN-KPKJ), untuk selanjutnya didistribusikan kepada agen dan penjual di Kota Jambi.

Menurutnya, setelah sebelumnya melakukan penandatangan perjanjian kerja sama, Pemkot Jambi langsung mengeksekusi perjanjian tersebut dengan pembelian cabai pada Jumat (8/3).

"Usai penandatangan, kami langsung eksekusi dengan membeli cabai dari koperasi di Sleman ini, dengan harga yang lumayan jauh kalau dibandingkan di wilayah Jambi. Jadi kita bawa 4,5 ton dari Kabupaten Sleman cabai merah besar untuk kemudian nanti distribusinya di Kota Jambi," kata dia.

Baca juga: BI mengapresiasi kerja sama Kota Jambi dan Sleman kendalikan inflasi

Baca juga: Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 3 Jambi ditargetkan selesai Juni 2024

Sri sampaikan bahwa pembelian ini juga didukung penuh oleh Bank Indonesia Provinsi Jambi yang membantu pembiayaan distribusi dan pengangkutan cabai dari Sleman hingga ke Kota Jambi.

"Mulai dari bongkar muat dan pengangkutannya dibiayai dari Bank Indonesia Perwakilan Jambi dan sampai di Kota Jambi, supaya harga tidak naik, maka kepada distributor maupun agen serta pengecer harus kami beri subsidi dengan dana BTT (belanja tak terduga) kami supaya di Kota Jambi harga tetap sama dengan harga di Sleman ini," kata dia.

Dia berharap langkah konkret yang dilakukan oleh Pemkot Jambi tersebut berdampak positif pada upaya pengendalian inflasi, terutama menjaga ketersediaan pasokan dan pengendalian harga komoditas yang cukup bergejolak di Kota Jambi, seperti cabai merah.

Selanjutnya selain cabai merah, Kota Jambi juga siap mendatangkan komoditas penyumbang inflasi dari daerah penghasil lainnya seperti bawang merah dari Brebes dan maupun beras dari Purworejo.

Ke depan kerja sama antardaerah penghasil akan diperbanyak untuk menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan harga dan pengendalian inflasi di Kota Jambi.

Kerja sama antardaerah yang dilakukan Kota Jambi dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman dengan ruang lingkup meliputi kerja sama antar pemerintah maupun antar dunia usaha.

Baca juga: Pemerintah segera pasok 7.000 ton beras ke Jambi

Baca juga: Jalan Nasional Jambi-Padang lumpuh total akibat banjir

Pewarta: Tuyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024