kelebihan kredivo

Tuan dan kegilaan jahat

Impor Beras 880,8 Ribu Ton Banjiri Indonesia Januari******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatimpor beras mencapai 880,82 ribu ton sepanjang Januari-Februari 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dari jumlah tersebut, nilai impor beras mencapai US4,61 juta atau setara Rp8,81 triliun (asumsi kurs Rp15.620 per dolar AS).

"Nilai ini mengalami kenaikan baik secara volume maupun nilai jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023," ucap Amalia dalam konferensi pers, Jumat (15/3).

"Impor beras ini (Januari-Februari 2024) paling banyak berasal dari Thailand, kemudian Pakistan, dan Myanmar," imbuh Amalia.

Lebih rinci, impor dari Thailand mencapai 59,11 persen, Pakistan 17,82 persen, dan Myanmar 14,34 persen.

Demikian juga impor bawang putih naik 374,2 persen (yoy) menjadi 8,52 ribu ton pada Januari-Februari 2024. Adapun nilai impor bawang putih mencapai US,64 juta atau sekitar Rp181,91 miliar.

Impor bawang putih mayoritas berasal dari China, yakni 98,86 persen. Kemudian dari India 0,53 persen dan AS 0,52 persen.

Selanjutnya, nilai impor gula juga naik 6,7b persen (yoy) menjadi US8,86 juta atau setara Rp7,95 triliun. Namun, volume impor gula ini turun 12,85 persen menjadi 828,42 ribu ton.

Impor gula ini mayoritas beras dari Thailand, yakni 53,96 persen. Disusul, Brasil 27,56 persen dan India 0,96 persen.

Sementara itu, impor daging lembu turun 78 persen (yoy) menjadi 5,28 ribu ton pada Januari-Februari 2024. Sedangkan, nilai impornya turun 75,1 persen menjadi US,97 juta atau setara Rp312,09 miliar.

Impor daging lembu ini mayoritas berasal dari Brasil sebanyak 40,1 persen, Australia 27,43 persen, dan AS 12,64 persen.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan panjang umur

Tito Ngeri Surplus Beras Jadi 'Mainan', Minta Satgas Panggil Pengusaha******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian khawatir surplus berasIndonesia akan jadi 'permainan' pengusaha alias pedagang besar yang akan memengaruhi stok dan harga di pasaran.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, ada 3,45 juta ton produksi beras pada Maret 2024 dan 4,92 juta ton pada April 2024. Dengan asumsi konsumsi rata-rata 2,5 juta ton per bulan, Kementan mencatat akan ada surplus total 3,32 juta ton pada dua bulan tersebut.

"Ini harga, kalau angka jumlah produksi disebutkan, akan mempengaruhi sentimen pasar. Para pedagang sudah mulai mikir mereka menahan akan percuma. Tapi yang perlu dijaga, Kementerian Perdagangan, Bulog, serta Satgas Pangan Polri supaya penyerapan terutama Bulog bagaimana menyerap produksi dalam negeri ini," tuturnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).

Tito paham memang tidak mungkin semua produksi petani dalam negeri diserap Bulog. Akan tetapi, ia berpesan jangan sampai banyak yang dikuasai para pedagang besar atau swasta.

Ia juga meminta Kemendag mengatur dari sisi harga. Mendagri Tito ingin ada keseimbangan yang didapat sehingga petani tetap untung, tetapi konsumen tidak keberatan.

"Dari Satgas Pangan Polri menjaga betul mungkin bersama-bersama Kemendag dan Kementerian Pertanian, pedagang besar perlu diimbau dan dikumpulkan supaya mereka tidak menahan (stok beras). Segera begitu mereka menyerap dari petani kemudian disalurkan dan diperjualbelikan di pasar dengan harga lebih rendah," pinta Tito.

"Prinsipnya jangan terjadi moral hazard yang didominasi atau dimonopoli pihak-pihak tertentu dan mendikte harga, sehingga produksi surplus (beras) tidak menurunkan (harga). Ini perlu juga pengawasan penegak hukum, Polri dan Kejaksaan (Agung)," tambahnya.

Tito lantas bertanya kepada Bulog bagaimana skema penyerapan gabah dari para petani tersebut.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari mengatakan pihaknya punya dua mekanisme dalam menjalankan perintah pemerintah untuk menyerap beras petani lokal.

Pertama,penyerapan untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Epi mengatakan Bulog bakal mengikuti tata aturan yang ditetapkan penyelenggaraan CBP, mulai dari harga, bagaimana beras masuk ke gudang, standar kualitas, pengemasan, hingga penyebaran ke masyarakat.

Kedua,mekanisme untuk beras komersial. Bulog akan menyerap hasil panen para petani tersebut sesuai harga pasar.

"Dan nanti akan kita simpan dan sebarkan juga antarwilayah kalau diperlukan perdagangan antara Kantor Wilayah (Kanwil) Bulog," jelas Epi.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Luhut: Semua Proyek Pemerintah Ada Studi, Nyimpang Sedikit Diperbaiki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjamin hampir semua proyek pemerintah era Presiden Joko Widodo pasti berlandaskan studi.

"Saya bisa pastikan hampir semua proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah sekarang atau semua proyek-proyek di mana saya terlibat, saya maaf nih, itu pasti ada studinya," pamer Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (19/3).

"Tapi, dari studi kalau ada yang nyimpang kiri kanan sedikit, ya itu yang kita perbaiki, ndak mungkin juga sempurna. Saya pikir semua pemerintah ndak ada yang pengin rakyatnya rugi, ndak ada itu," sambungnya.

Akan tetapi, Luhut menegaskan jangan sampai kritik tersebut malah merusak negara. Ia lantas menyindir pihak yang mengatakan Indonesia di era Jokowi ugal-ugalan.

"Kritik saja pemerintah, enggak apa-apa, kita senang kok dikritik. Tapi kritik itu untuk membangun negara ini, bukan untuk merusak negara ini. Ndak mungkin lah kita sempurna," ucapnya.

"Jadi kalau ada yang kemarin bilang kita ugal-ugalan, pergi lihat dulu deh, baru ngomong," sindir Luhut.

Menko Marves Luhut mengklaim banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia, terutama sejak setahun belakangan. Bahkan, Luhut mengatakan niat penanaman modal asing itu banyak datang dari industri yang tak berkaitan dengan nikel.

"Para investor asing ini melihat transformasi ekonomi Indonesia yang luar biasa. Ditambah lagi hasil pemilu kali ini juga menjadi pertimbangan mereka bahwa ada keberlanjutan dari apa yang dikerjakan oleh Presiden @jokowi saat ini," tegas Luhut.

"Kami percaya, jika terus konsisten melakukan perbaikan, re-industrialisasi Indonesia akan berjalan semakin cepat dan membawa kemakmuran untuk rakyat Indonesia," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila vs. Yun Fei

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Konsolidasi Upah Minimum dan Alih Daya******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja), bersama pemangku kepentingan dari Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh, mengadakan rapat konsolidasi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Rapat ini berfokus pada evaluasi penerapan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan monitoring rencana revisi PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, berharap dengan adanya UU Cipta Kerja pemerintah dapat membangun suatu ekosistem usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja, di mana para pekerja tersebut dapat mendorong perekonomian.

"Yang terpenting ketika membahas PP 51/23 dan PP 35/21 memang harus dalam 1 rangkaian. Dalam PP 35/21 kita membahas mengenai PKWT, PHK, dan lain-lain. Artinya hal tersebut merupakan mekanisme yang tertuang dalam jaminan sosial," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa komponen upah minimum sebelumnya hanya ditentukan oleh inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja. Sementara setelah adanya revisi upah minimum ditentukan oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Terkait kebijakan alih daya, Edy mengatakan bahwa dalam UU Cipta Kerja yang lama, pekerjaan yang bisa dialihdayakan diserahkan kepada pelaku usaha. Sedangkan dalam UUCK hasil revisi dinyatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

"Artinya PP 35 Tahun 2021 tentang alih daya ini harus segera direvisi. Kami usahakan sebelum pergantian pemerintah, peraturan tersebut sudah selesai," paparnya.

Di sisi lain, Kepala Institute of Advanced Studies in Economics and Business Universitas Indonesia, Turro Selrits Wongkaren, mengatakan bahwa yang seharusnya memerlukan perhatian lebih adalah struktur dan skala upah, bukan upah minimum.

"Data sakernas menunjukkan sekitar 60 persen pekerja menerima upah di bawah rata-rata, yang artinya struktur skala upah relatif tidak berjalan," sebutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam PP 51/23, Dewan Pengupahan memiliki tugas untuk mengawasi penerapan struktur dan skala upah di perusahaan. Oleh karena itu, dewan ini harus profesional, dalam artian mereka memberikan masukan kepada pemerintah dengan kajian dan data yang tidak berdasarkan pada perasaan dan dugaan.

Sedangkan untuk kebijakan alih daya, Koordinator Bidang Hubungan kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Feryando Agung Santoso, melihat bahwa alih daya sudah semakin berkembang.

"Untuk itu, ketika membuat suatu peraturan maka bentuknya bukanlah pembatasan melainkan hanya sebatas mengatur," tegas dia.

Feryando menerangkan bahwa alih daya dibagi ke dalam perjanjian penyedia jasa pekerja buruh dan perjanjian borongan. Perjanjian pekerja buruh dibagi ke dalam lima kriteria sedangkan perjanjian borongan berdasarkan pada alur kerja.

Kebijakan alih daya ini juga mendapat sambutan positif dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Rizky. Menurutnya alih daya sejalan dengan UU Cipta Kerja yang berusaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia karena banyak dipakai oleh perusahaan sebagai hal yang kompetitif.

"Kami berharap agar alih daya lebih fleksibel namun juga fokus pada perlindungan pekerjanya," katanya.

Edy pun menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada perlindungan pekerja alih daya.

"Perusahaan alih daya terikat dengan ketentuan upah minimum, pemberian hak jaminan sosial, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya yang diharapkan dengan adanya UU Cipta Kerja," pungkas dia.

Jalan peri berkabut

Google Pecat Pegawai Pro Palestina yang Protes Proyek Genosida Israel******

Google memecat seorang karyawan yang melakukan protes pro-Palestinasaat forum pimpinan perusahaan digelar di Kota New York, AS pekan lalu.

"Saya menolak untuk membangun teknologi yang mendukung genosida, apartheid atau pengawasan," teriak mantan karyawan Google Cloud pada Senin (4/3) lalu dalam sebuah video yang kemudian menjadi viral di media sosial seperti dilansir Anadolu.

Karyawan tersebut melancarkan protes saat Pimpinan Google Israel Barak Regev berpidato.

Seorang juru bicara Google mengatakan kepada CNBC bahwa karyawan tersebut dipecat karena "mengganggu acara resmi yang disponsori perusahaan."

"Perilaku ini tidak baik, apa pun masalahnya, dan karyawan tersebut dipecat karena melanggar kebijakan kami," ujar juru bicara tersebut tanpa merinci kebijakan mana yang dilanggar oleh mantan karyawan tersebut.

Proyek Nimbus dikecam oleh para pendukung pro Palestina. Proyek tersebut mencakup kontrak lebih dari US miliar antara Google dan Amazon, serta pemerintah dan militer Israel, untuk menyediakan layanan komputasi awan kepada Tel Aviv.

Kecaman karyawan Google dan Amazon tertuang dalam surat terbuka pada 2021 lalu diterbitkan Guardian. Dalam surat itu, mereka menilai proyek tersebut akan membuat diskriminasi dan pengusiran sistematis yang dilakukan oleh militer dan pemerintah Israel menjadi lebih kejam dan mematikan bagi warga Palestina.

"Teknologi ini memungkinkan pengawasan lebih lanjut dan pengumpulan data yang melanggar hukum mengenai warga Palestina, dan memfasilitasi perluasan pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina," ujar surat tersebut, yang ditandatangani oleh 90 pekerja di Google dan lebih dari 300 pekerja di Amazon pada saat itu.

Pekan lalu, lebih dari 600 karyawan Google menulis surat internal kepada pimpinan pemasaran perusahaan yang menuntut perusahaan teknologi tersebut membatalkan sponsornya pada Forum Mind the Tech tempat Regev berbicara. Pertemuan tersebut merupakan acara yang dimaksudkan untuk menyoroti kemajuan dalam industri teknologi Israel.

"Mohon menarik diri dari Mind the Tech, menyampaikan permintaan maaf, dan mendukung Google serta pelanggan yang putus asa atas banyaknya korban jiwa di Gaza; kami membutuhkan Google untuk berbuat lebih baik," kata surat itu.

Israel melancarkan serangan di Gaza sejak 7 Oktober lalu. Hingga kini, serangan yang dinilai sebagai aksi Genosida oeh Mahkamah Internasional itu sudah menewaskan lebih dari 30.800 orang dan melukai hampir 73 ribu lainnya.

Israel juga menerapkan blokade yang melumpuhkan wilayah kantong Palestina, menyebabkan penduduknya, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

PBB mencatat sekitar 85 persen warga Gaza terpaksa mengungsi akibat serangan Israel di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan. Serangan itu juga menyebabkan 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin merasuki iblis

Rincian Tarif Tol Indralaya******

Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih akan dikenakan tarif mulai Selasa (20/2) pukul 12.00 WIB. Tol tersebut sebelumnya dioperasikan gratis sejak 30 Agustus 2023.

PT Hutama Karya (Persero) mengatakan penetapan tarif tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan sosialisasi kepada pengguna jalan telah dilakukan selama lima bulan saat tol beroperasi gratis. Sosialisasi, katanya, dilakukan melalui media sosial, media luar ruang (spanduk, baliho, VMS), siaran pers perusahaan, hingga iklan radio.

"Dikarenakan tol ini merupakan sambungan dari Tol Palembang-Indralaya, pengguna jalan diimbau untuk memastikan terlebih dahulu kecukupan saldo uang elektronik sebelum melintasi jalan tol untuk menghindari penumpukan antrian di gerbang tol," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, dikutip detikcom, Senin (19/2).

Berdasarkan, SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 berikut tarif pada Tol Simpang Indralaya - Prabumulih:

Indralaya-Prabumulih

Golongab I: Rp85.000

Golongan II: Rp127.500

Golongan III: Rp170.000

Prabumulih-Indralaya

Golongan I : Rp85.000

Golongan II: Rp127.500

Golongan III: Rp170.000

Sementara itu, akumulasi tarif Golongan I dari Palembang menuju Prabumulih dan sebaliknya sebesar Rp105.500 yang akan dilakukan transaksi di Gerbang Tol (GT) di Tol Palembang-Indralaya dan Tol Indralaya-Prabumulih.

[Gambas:Video CNN]