situs gacor jam sekarang

Legenda manusia pertama

Bos Badan Pangan soal India Setop Ekspor Beras: Harus Waspada******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi merespons kebijakanIndia menyetop ekspor beras mulai 20 Juli 2023. Menurutnya, Indonesia perlu hati-hati menyikapi langkah India tersebut.

Ia menyebut Indonesia sebenarnya tidak dalam posisi meminta beras impor dari India. Justru India yang menawarkan beras ke Indonesia dan telah meminta trade balance atau neraca perdagangan ke Kementerian Perdagangan dan Bapanas.

Kendati begitu, ia menyebut langkah India tersebut tetap harus diwaspadai.

"Tapi kita tidak boleh teledor dan harus selalu waspada. Dan menjaga hubungan baik dengan seluruh negara lain," tambahnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan pemerintah akan mengutamakan produksi beras dalam negeri terutama dalam mengantisipasi El Nino. Selain itu, impor beras juga dilakukan secara paralel.

Dari total 2 juta ton rencana beras impor tahun ini, sebanyak 500 ribu ton sudah masuk. Produk impor itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

"Kita utamakan produksi dalam negeri. Saat bersamaan pak presiden meminta kita semua menteri dan kepala lembaga meningkatkan produksi. Paralel kita juga siapkan importasi. Kita jaga bersama," kata Arief.

India resmi mengumumkan bakal menyetop ekspor beras. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia. Pasalnya, India menyumbang 40 persen ekspor beras dunia.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutipReuters, Jumat (21/7).

[Gambas:Video CNN]

Angin adalah riak dedaunan

Alasan Bank Dunia Turunkan Peringkat Logistik Indonesia Tahun Ini******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan kecewa indeks kinerja logistik (LPI) Indonesia anjlok dari 46 ke urutan 63 tahun ini. Ia bakal meminta klarifikasi Bank Duniasoal laporan tersebut.

Dalam laporan Bank Dunia yang dikutip pada Selasa (18/7), skor LPI Indonesia pada tahun ini turun menjadi 3,15, kalah jauh dari Singapura yang ada di posisi pertama dengan skor 4,3 dan Jepang di peringkat ke-15 dengan skor 3,9.

Survei LPI dilakukan Bank Dunia terhadap 139 negara terkait dengan kecepatan pengiriman atau pengangkutan barang, hingga pelayanan yang diberikan dalam melakukan bisnis logistik.

Jika dilihat, dari sisi kepabeanan, skor Indonesia sebenarnya mengalami kenaikan dari 2,67 (2018) menjadi 2,8 (2023). Indonesia juga mampu mempertahankan skor infrastruktur yakni 2,9.

Namun, skor pengiriman internasional turun dari 3,23 (2018) menjadi 3 (2023). Begitu juga dengan kompetensi dan kualitas logistik di Indonesia skornya turun dari 3,1 (2018) menjadi 2,9 (2023).

Untuk skor indikator pelacakan dan penelusuran serta timeline juga turun. Pelacakan dan penelusuran tercatat turun dari 3,3 (2018) menjadi 3 (2023) dan timeline merosot dari 3,67 (2018) menjadi 3,3 (2023).

Adapun negara dengan peringkat LPI tertinggi adalah Singapura (1), Finlandia (2), Denmark (3), Jerman (4), dan Belanda (5). Sementara, negara tetangga Indonesia lainnya seperti Australia ada di peringkat 19, Malaysia di posisi 31, Thailand peringkat 37 dan India peringkat 38.

[Gambas:Video CNN]

penguasa sungai

Pengusaha Logistik Usul Pajak Barang Impor di E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana pemerintah melarangimportir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Alih-alih membatasi harga produk impor, Ketua APLE Sonny Harsono mengusulkan pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh).

Dengan langkah itu, harga barang impor pun tidak terlalu murah dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," kata Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Pemerintah juga diusulkan melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. untuk Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casing serta charger ponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Selanjutnya, pemerintah disebut juga perlu melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-border bagi pelaku UMKM di tanah air.

Lihat Juga : Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi

Sonny menilai rencana larangan menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commerce lokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujarnya.

Selain itu, ada juga platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-border UMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Maka dari itu, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut dinilai justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Larangan jualan barang impor di bawah Rp1,5 juta di e-commerce akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Langkah itu dinilai bisa melindungi produk UMKM lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

[Gambas:Video CNN]

Pemecahan

Pemerintah Kaji Subsidi Konversi Motor Listrik Rp7 Juta ke Semua Warga******

Pemerintah mengkaji subsidi konversi motor listrik Rp7 juta bisa dinikmati semua warga. Hal ini dipertimbangkan mengingat realisasi konversi masih minim.

"Kami tadi mempertimbangkan untuk setiap KTP. Satu KTP, satu (konversi) motor listrik, tadi kita lagi ada mempertimbangkan seperti itu," ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (31/7).

Pemerintah menduga penyebab minimnya realisasi adalah ketentuan teknis di lapangan belum jelas. Selain itu, kelompok yang bisa mengakses bantuan tersebut juga terbatas.

Dalam rapat yang sama, sambung Bahlil, pemerintah juga merumuskan sejumlah langkah komprehensif, baik terkait regulasi maupun insentif.

"Tadi kita sudah membahas agar bagaimana caranya kita bisa kompetitif dengan negara negara lain seperti di Thailand, kemudian Malaysia. Kalau tidak kita segera membahas ini maka pasti kita akan melakukan ketertinggalan dari negara negara tetangga kita," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengakui aturan konversi motor listrik masih perlu diperbaiki, terutama dari sisi syarat.

Hal ini tercermin dari target 50 ribu konversi motor listrik hingga akhir tahun, per 27 Juli 2023, baru 4.578 masyarakat yang daftar untuk ikut program tersebut. Artinya, masih sekitar 45 ribuan lagi konversi yang harus dikejar dalam lima bulan ke depan.

"Kita sadar masih ada ruang untuk perbaikan yang perlu dilaksanakan agar program konversi dapat memenuhi target 50 ribu unit pada akhir 2023," ujar Luhut melalui tayangan video dalam acara Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kementerian ESDM, Jumat (28/7) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata ajaib dunia film

Bos Freeport Indonesia Bantah Isu Bakal IPO******

Presiden Direktur PT FreeportIndonesia Tony Wenas membantah kabar perusahaan tersebut akan mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Enggak ada (pembahasan soal IPO Freeport)," kata Tony di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com, Kamis (20/7).

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan pihaknya tengah diskusi dengan Mandiri Sekuritas terkait perusahaan yang layak melantai di bursa. Salah satu perusahaan yang berpotensi IPO adalah Freeport.

Namun, wacana IPO Freeport sempat dikritik oleh peneliti. Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman menilai penjualan saham Freeport melalui IPO hanya menguntungkan pihak tertentu.

Menurutnya, jika saham itu dilepas melalui pasar modal, maka hanya orang-orang kaya yang dapat membelinya. Ferdy sendiri merupakan penulis buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara.

"Kalau saham Freeport dilepas melalui mekanisme IPO di pasar modal, yang dapat untung hanya pengusaha kaya. Pelaku pasar modal hanya 0,6 persen penduduk Indonesia," kata Ferdy dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi: Penjaga

Neraca Dagang RI Surplus US,45 M Juni Ini******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US,45 miliar pada Juni 2023 ini.

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto mengatakan surplus ini terjadi karena penurunan impor jauh lebih dalam dari penurunan ekspor.

"Dengan angka ini neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 38 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Atqo dalam konferensi pers, Senin (17/7).

Ekspor

Kinerja ekspor Indonesia pada Juni ini mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan. Ekspor tercatat US,61 miliar atau turun 5,08 persen dibandingkan Mei 2023 dan anjlok 21,18 persen jika dibandingkan Juni 2022 yang sebesar US,14 miliar.

Penurunan ekspor terjadi pada sektor migas dan nonmigas, seiring dengan penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia di pasar internasional.

Kinerja ekspor minyak kelapa sawit (CPO) tercatat US,31 miliar atau turun 18,01 persen secara tahunan (yoy). Namun, masih naik 55,51 persen bila dilihat secara bulanan (mtm).

Lihat Juga : Mengintip Harta Rosan Roeslani, Wamen BUMN yang Baru Dilantik Jokowi

Begitu juga dengan batu bara yang nilai ekspornya turun 41,96 persen secara tahunan menjadi US,67 miliar pada Juni ini. Sedangkan secara bulanan turun 11,19 persen.

Selanjutnya, kinerja ekspor besi dan baja juga turun 2,7 persen secara tahunan dan naik 7,36 persen secara bulanan menjadi US,18 miliar pada Juni 2023 ini.

Secara kumulatif (Januari-Juni) total nilai ekspor tercatat sebesar US8,66 miliar. Realisasi ini turun 8,86 persen dibandingkan Juni 2022 sebesar US1,17 miliar. Penurunan terbesar terjadi pada industri pengolahan sebesar 10,19 persen.

Impor

Nilai impor Indonesia pada Juni 2023 juga tercatat mengalami kontraksi baik secara bulanan maupun tahunan. Realisasi ekspor sebesar US,15 miliar turun 19,40 persen (mtm) dan minus 18,35 persen (yoy).

Penurunan kinerja ekspor ini terjadi pada kelompok migas dan nonmigas. Terbesar penurunan terjadi pada bahan baku penolong turun 19,24 persen (mtm) dan anjlok 22,83 persen (yoy). Hal ini wajar karena memang menjadi penopang aktivitas produksi domestik yang sedang turun.

Secara kumulatif (Januari-Juni), total nilai impor mencapai US8,73 miliar. Realisasi ini turun 6,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berhasil mencapai US6,18 miliar.

[Gambas:Video CNN]