situs gacor slot

Shenwutu

Penumpang Pesawat Komplain Jadwal Terbang Molor dari Bandara Bali******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut pengaturan penerbanganyang dilakukan pada hari puncak kepulangan para delegasi KTT G20 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, berjalan lancar pada Rabu (16/11).

"Alhamdulillah, dari Selasa sampai Rabu kemarin, secara umum pengaturan penerbangan kepulangan para delegasi berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti," ujar Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto, seperti dilansir Antara, Kamis (17/11).

Namun, bagi penumpang pesawat reguler, jadwal terbang dari Bandara Bali molor. Keterlambatan penerbangan bervariasi sekitar satu jam.

Setelah mendekati jam terbang, Feby kembali diberitahu bahwa jadwal terbangnya kembali diundur satu jam menjadi pukul 17.50 WITA. Ia dijadwalkan terbang hari ini usai meliput KTT G20 dari Bali. "Sebel ya," katanya singkat.

Ryan, penumpang pesawat Citilink juga mengalami hal serupa. Jadwal terbangnya molor hingga 47 menit saat ia hendak terbang ke Jakarta pada Rabu (16/11). "Bosan menunggu. Tapi jadi sempat lihat pesawat kepresidenan yang mejeng," katanya.

Diketahui, mulai Rabu pagi kemarin hingga tengah malam, terdapat 39 keberangkatan penerbangan VVIP, baik yang menggunakan pesawat kenegaraan maupun komersial.

Dari total penerbangan itu, 25 di antaranya merupakan pesawat para kepala negara dan pimpinan lembaga internasional. Sisanya merupakan pesawat yang mengangkut pendukung delegasi.

Pada hari sebelumnya, terdapat 5 keberangkatan penerbangan VVIP dari Bandara Ngurah Rai Bali.

"Kamis ini masih terdapat sejumlah penerbangan VVIP, namun jumlahnya relatif tidak banyak seperti Rabu kemarin. Kami akan terus melakukan pengaturan penerbangan untuk menjaga kelancaran lalu lintas penerbangan VVIP maupun penerbangan reguler," ungkap Novie.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menuturkan pada hari puncak kepulangan para delegasi G20 kemarin, pengaturan penerbangan reguler domestik relatif masih terkendali dan dilaporkan tidak ada pengalihan atau pembatalan penerbangan.

On time performance atau ketepatan waktu penerbangan di hari puncak kepulangan para delegasi kemarin di kisaran 65,09 persen.

"Beberapa keterlambatan yang terjadi dikarenakan dinamika perubahan jadwal keberangkatan pesawat VVIP dan penyesuaian proses pergerakan di sisi udara untuk memastikan kelancaran penerbangan VVIP," terang Adita.

[Gambas:Video CNN]

Bermain game online di dunia lain

China Kekurangan Stok Daging Babi******

Chinamengalami krisis babiakibat menurunnya jumlah produksi peternak. 

Penurunan itu dipicu lonjakan biaya pakan yang terjadi sejak Juni 2021 hingga Juli tahun ini.  Karena lonjakan itu, petani menjual ternak dan memusnahkan lebih banyak induk babi dari biasanya atau memperlambat produksi dengan tidak mengawinkan betina supaya kerugian tak makin membesar.

Kepala Eksekutif Genesus Inc Kanada Jim Long yang merupakan pemasok babi pembibitan ke China memperkirakan karena langkah itu populasi babi menyusut antara 6 juta dan 8 juta ekor.

Sementara itu, Kementerian pertanian mengatakan Cina memiliki 44,6 juta induk babi pada September 2021, turun menjadi 41,85 juta pada Maret 2022. Kemudian, meningkat lagi menjadi lebih dari 43 juta pada September 2022.

Meski kenaikan pasokan indukan terjadi, itu semua tak mampu meredam lonjakan harga.

Maklum, daging babi sejauh ini merupakan makanan favorit di China. Di sisi lain, lonjakan harga komoditas tersebut telah mendorong inflasi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Biro statistik mencatat pada Oktober 2022, harga daging babi melonjak 51,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara itu, data dari Shanghai JC Intelligence Co Ltd mencatat harga babi hidup JCI-HOG-LUOHER naik sekitar 78 persen dari Juni menjadi 28,50 yuan atau sekitar U,98 per kg pada 19 Oktober. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak Maret 2021.

Menurut 10 analis industri, petani, dan pemasok pakan dan genetika, harga daging babi diproyeksi akan tetap tinggi pada 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah menyalahkan para petani yang menahan babi dari penyembelihan untuk menggemukkan karena harga yang lebih tinggi. Sedangkan, analis dan ahli mengatakan telah terjadi pengurangan pasokan yang besar sejak musim dingin lalu.

Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Pedesaan berkali-kali mengatakan kapasitas pembibitan sudah mencukupi.

"Penghapusan kapasitas produksi benih mungkin lebih besar dari yang dibayangkan pasar saat ini," kata Guan Yilin, analis Cofco Futures, dalam sebuah catatan bulan lalu.

Tapi, pelaku industri di negara tersebut mengatakan akan mengimpor daging babi sampai beberapa bulan ke depan supaya masalah itu bisa diatasi.

Laksamana Gadis Siru

Pemprov DKI & LPPOM MUI Gelar Seminar Dukung UMKM Bersertifikasi Halal******

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mendukung UMKM terus berkembang dengan memiliki sertifikasi halal.

Dukungan itu diwujudkan Pemprov DKI melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) bersama LPPOM MUI menggelar seminar sertifikat halal dalam rangkaian "Jakarta Islamic Festival" ke-2, di Kampung Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (13/11) lalu.

Seminar tersebut mengangkat tema urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di tengah stigma pembuatan sertifikasi halal yang merepotkan dan dianggap menyulitkan UMKM.

"Selain itu, tujuan dari sertifikasi halal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No. 33 tahun 2014 adalah meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal," kata Ratu.

Ada dua cara dalam proses pendaftaran sertifikasi halal, yakni secara reguler dan self declare. Untuk persyaratan dan alurnya bisa diketahui lebih lanjut melalui website maupun media social Kementerian Agama RI dan aplikasi SIHALAL.

Sedangkan untuk tarif sertifikasi secara regular adalah Rp300.000 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk dan Rp350.000 untuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sebagai strategi agar UMKM di Jakarta semakin tumbuh dan berkembang dengan memiliki sertifikasi halal, Ratu meminta agar para pelaku UMKM tidak perlu khawatir dengan pembiayaan. Menurutnya, Pemprov DKI telah memberikan pelayanan sertifikasi halal gratis, juga fasilitas gratis lainnya bagi UMKM yang berusaha di Jakarta.

"Pemprov DKI sangat concern dengan perkembangan UMKM di Jakarta, karena UMKM itu sokoguru perekonomian bangsa. Sektor UMKM yang terus berkembang ini menjadi salah satu indikator bahwa ekonomi warga Jakarta semakin tangguh," jelasnya.

Sementara itu, Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, Deden Edi menyebutkan bahwa sekurangnya ada lima manfaat bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal.

Pertama, memberi ketenangan pada produsennya. Kedua, memperbaiki manajemen produksi. Ketiga, mengetahui sumber bahan baku yang halal.

"Keempat, meningkatkan daya saing produk. Kelima, kepercayaan konsumen semakin baik," ujarnya.

Selain Ratu dan Deden, turut hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara, Ketua Umum MUI DKI Jakarta K.H. Munahar Muchtar dan Wakil Direktur Bidang Sertifikat Halal Arif Zulkifli.

Adapun seminar sertifikat halal itu diakhiri dengan pelantikan pengurus Komunitas UMKM MUI DKI Jakarta yang dipimpin oleh Sukidi, serta dilanjutkan dengan acara lainnya, seperti hiburan oleh Opik dan Faza, serta seminar Islamic Parenting bersama Ari Untung.

Acara ditutup dengan launching Jinggel JIFEST oleh 13 Nadi Musik, serta Tabligh Akbar oleh K.H. Bachtiar Nasir.

Ambisi Rhodes

Jumlah Terbaru Karyawan Kena PHK: 79.316 Orang******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyebutkan jumlah pekerjayang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 79.316 orang per November 2022.

Anggota Dewan Pertimbangan APINDO sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan berdasarkan laporan APINDO Jawa Barat, sudah ada 111 perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan, dan 16 perusahaan menutup operasi produksinya.

Dari pengurangan pekerja dan penutupan pabrik, total  korban PHK di Jawa Barat sebanyak 79.316 orang.

APINDO mengatakan bahwa industri padat karya khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) termasuk pakaian jadi (garmen) dan produk alas kaki telah mengalami tekanan serius.

Penurunan order akhir 2022 dan pengiriman sampai dengan kuartal pertama 2023 bahkan sudah mengalami penurunan di kisaran 30 sampai 50 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut telah memaksa perusahaan yang berstatus sebagai anggota APINDO melakukan pengurangan produksi secara signifikan dan berdampak pada pengurangan jam kerja hingga PHK.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi: Penjaga

Harga Tomat Naik, Tembus Rp25 Ribu per Kg di Pasar DKI******

Harga rata-rata tomatnaik hingga Rp776 per kilogram menjadi Rp18.106 per kg di sejumlah pasardi DKI Jakarta.

Terendah, harga tomat berada di level Rp10 ribu per kg terpantau di Pasar Klender SS, dan Pasar Cengkareng.

Sementara, harga tertingginya bisa menembus Rp25 ribu per kg terpantau di Pasar Senen Blok III-VI , Pasar Mayestik, Pasar Kramat Jati, dan Pasar Anyer Bahari.

Namun, sejumlah pasar lainnya mencatat kenaikan harga tomat, seperti Pasar Kramat Jati naik Rp5.000 menjadi Rp25 ribu per kg.

Lalu, Pasar Pulo Gadung mencatat harga tomat naik Rp4.000 menjadi Rp18 ribu per kg. Kemudian, Pasar Perumnas Klender dan Pal Meriam mencatat kenaikan harga tomat Rp3.000 per kg menjadi masing-masing Rp20 ribu dan Rp18 ribu.

Pasar Cijantung juga mencatat kenaikan harga tomat Rp1.000 per kg menjadi Rp19 ribu per kg. Lalu, harga tomat di Pasar Gondangdia naik Rp7.000 menjadi Rp22 ribu per kg, dan Pasar Paseban mencatat kenaikan harga tomat Rp5.000 menjadi Rp20 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Naga Tersembunyi di Kota

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]