web prediksi togel

dunia yang berbakat

panen77 com

Melindungi hutan mangrove di Teluk Youtefa Jayapura dengan strategi 3M******

Jayapura (ANTARA) - Luas hutan bakau atau hutan mangrove di Teluk Youtefa, Kota Jayapura, Papua, kini semakin berkurang, sehingga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat dari abrasi dan gelombang pasang jika tidak dilakukan upaya pelestariannya. 

Berkurangnya  hutan bakau di Kota Jayapura disebabkan karena beberapa faktor di antaranya pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu mangrove untuk bahan bakar. Sekitar  1,3 hektare hutan mangrove gundul, habis ditebang.

Hasil penelitian yang dilakukan Universitas Cenderawasih (Uncen) meyebut telah terjadi penurunan luas hutan mangrove di Teluk Youtefa hingga mencapai 281,12 hektare selama 50 tahun terakhir.

Sejak 2019 aktivitas pembangunan di sekitar hutan mangrove terus meningkat yang diiikuti dengan pembukaan areal hutan mangrove yang dekat  lokasi wisata, tempat usaha serta perumahan warga.

Padahal hutan mangrove memiliki fungsi penting untuk melindungi pantai dari abrasi dan gelombang besar serta menyediakan habitat berbagai biota laut seperti kerang dan ikan.

Saat ini, baik pemerintah maupun TNI-Polri serta masyarakat serta komunitas pencinta lingkungan mulai gencar mengkampanyekan pentingnya hutan bakau di kawasan Teluk Youtefa demi keberlangsungan manusia.

Untuk menjaga dan melindungi hutan mangrove di Taman Wisata Alam Teluk Youtefa maka Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI intens melakukan sosialisasi sekaligus penanaman pohon mangrove.

BRGM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, pada Rabu (7/2), dalam rangka Hari Lahan Basah Sedunia, menanam sebanyak 300 bibit pohon mangrove di Teluk Youtefa di lahan 1.000 meter persegi atau 0,1 hektare. Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia yang bertepatan dengan tanggal 2 Februari lalu itu mengambil tema "Wetlands and Human Wellbeing"  atau Lahan Basah dan Kesejahteraan Manusia. 

Lahan basah dalam arti luas mencakup ekosistem air tawar dan laut serta pesisir seperti semua danau dan sungai, akuifer bawah tanah, rawa dan rawa-rawa, padang rumput basah, lahan gambut, oasis, muara, delta dan dataran pasang surut, hutan bakau dan daerah pesisir lainnya, terumbu karang, dan semua tempat yang dibuat oleh manusia seperti tambak, sawah, waduk, dan tambak garam.

Lahan-lahan tersebut sangat penting bagi manusia dan alam mengingat nilai ekosistemnya, termasuk kontribusinya terhadap lingkungan, iklim, ekologi, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi, dan estetika terhadap pembangunan berkelanjutan maupun kesejahteraan manusia.


Strategi 3 M

Untuk merehabilitasi hutan mangrove, BRGM bersama pihak terkait melakukan berbagai upaya demi kelestarian hutan bakau ini dengan menerapkan strategi 3M, yakni Memulihkan, Meningkatkan dan Mempertahankan.

Memulihkan dan meningkatkan berarti melakukan penanaman sambil menyertakan masyarakat untuk terlibat. Kemudian, mempertahankan  terhadap kondisi yang sudah baik serta melindungi mangrove  dengan membangun alat pemecah ombak di area yang berpotensi terjadi kerusakan.

Strategi 3M menjadi pilihan tepat untuk bagaimana hutan mangrove tetap menjadi 'sabuk pengamanan'  dalam meredam banjir dan abrasi air laut. Strategi ini harus diikuti dengan pemberdayaan masyarakat,  salah satunya dengan membangun kampung mandiri peduli mangrove.

Sejak 2021 BRGM telah melakukan penanaman mangrove di Papua sebanyak 7,45 juta bibit dengan luas lahan 2.669 hektare dan akan terus berkelanjutan, kata Kepala Pengawasan Internal BRGM, Triko Iriandi.

Sementara Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Papua, Edward Sembiring, menambahkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk mendukung pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lainnya.

Dengan demikian, penanaman pohon mangrove merupakan upaya konkret dan strategis dalam mengatasi perubahan iklim, polusi dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati.

Selain itu, pohon mangrove memiliki manfaat multiguna bukan saja bagi manusia tetapi juga semua makhluk hidup dengan menyediakan oksigen dan menjadi tempat penyimpanan karbon dioksida serta berperan penting dalam menjaga emisi gas rumah kaca.

Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melakukan pelestarian alam mulai dari menanam hingga merawat hutan bakau agar tetap tumbuh subur dan produktif guna menjaga keseimbangan ekosistem.

Upaya tersebut harus dilakukan oleh semua pihak mengingat semua manusia memiliki posisi yang sangat penting sebagai garda terdepan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Sebab, keberadaan pohon dan tutupan lahan yang sangat baik akan meningkatkan daya dukung alam dalam mitigasi perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi serta kesejahteraan seluruh makhluk hidup.


Nilai ekonomi

Tanaman mangrove memiliki manfaat yang banyak di antaranya sebagai pendukung bagi keanekaragaman hayati, peredam banjir, mencegah abrasi air laut, serta dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat.

Hutan mangrove bisa menjadi tempat wisata dan mencari ikan maupun kerang. Hutan bakau menjadi salah satu tempat yang paling nyaman untuk tempat tinggal, berlindung, berpijah dan mencari makan beberapa jenis mahluk hidup dan organisme, seperti udang, ikan dan kepiting.  

Oleh karena itu, jajaran Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mengajak masyarakat di daerah tersebut untuk menanam pohon mangrove, menjaga dan melestarikannya.

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua Jan Ormuseray menilai penting untuk menanam pohon mangrove di sepanjang Pantai Holtekamp yang masuk dalam kawasan wisata di Teluk Youtefa.

Teluk ini sangat terkenal dengan potensi pemandangan alam laut yang indah, sehingga pada 1996 kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 714/Kpts-II/1996, dengan luas 1.675 hektare.
 
Sebagai taman wisata alam sangat penting untuk dijaga kelestarian alamnya. Sebab, salah satu potensi sumber daya alam yang terdapat di kawasan Teluk Youtefa adalah hutan mangrove yang berada di beberapa kampung, antara lain Tobati, Enggros, Nafri dan Entrop.

Terkait dengan hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura diharapkan memiliki regulasi yang jelas terkait tata ruang di kawasan tersebut. Tata ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang. 
 

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi Loli

situs gacor

WHO peringatkan invasi Israel di Rafah akan jadi bencana tak terduga******

Jenewa (ANTARA) - Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk wilayah pendudukan Palestina, Richard Peeperkorn, memperingatkan bahwa invasi darat militer ke Kota Rafah di Gaza akan menjadi “bencana tak terduga yang semakin memperluas bencana kemanusiaan di luar bayangan."

“Semua mata tertuju pada Rafah,” ujar Peeperkorn yang khawatir atas kemungkinan invasi darat yang dilakukan Israel.

Lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina memadati pengungsian sementara di Kota Rafah.

Pada 13 Februari, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan sekaligus Koordinator Bantuan Darurat Martin Griffiths memperingatkan bahwa operasi militer di Kota Rafah “dapat menyebabkan pembantaian di Gaza” dan juga “menyisakan operasi kemanusiaan yang sudah rapuh di ambang kematian".

Martin juga menambahkan bahwa “Pemerintah Israel tidak bisa terus-menerus menghindari seruan” dari komunitas internasional ini.

Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan sebanyak 152 instalasi miliknya di Gaza mengalami kerusakan sejak 7 Oktober, termasuk bangunan yang memberikan perlindungan bagi Pengungsi Internal (IDP).

Menurut data Pusat Satelit PBB, UNOSAT, yang dipublikasi pada 1 Februari, tercatat 30 persen bangunan di Jalur Gaza hancur atau mengalami kerusakan parah hingga sedang.

Sementara itu, wilayah Gaza dan Khan Yunis mengalami peningkatan kerusakan terparah pada Januari 2024 dibanding November 2023.

Sumber: WAFA

Baca juga: Indonesia kutuk keras serangan Israel ke Rafah

Baca juga: Utusan Afsel untuk PBB: Rafah berubah jadi 'kamp pengungsi de facto'

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Jimat Misterius

nagaliga

KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan penghitungan suara metode pos dan kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur, Malaysia, ditunda, karena ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

"Untuk dua metode itu dihentikan dulu, tidak diikutkan karena ada temuan-temuan yang sesungguhnya KPU sendiri sudah mengetahui ada situasi yang secara prosedural itu unprocedural," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Ia mengungkapkan seharusnya penghitungan suara di Kuala Lumpur dimulai pada 14 hingga 15 Februari 2024. Sementara metode pos dimulai dari 15 hingga 22 Februari 2024.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Kendati demikian, penghitungan suara yang boleh dilakukan saat ini hanya untuk metode TPSLN. "Untuk metode pos dan kotak suara keliling dihentikan dahulu," jelasnya.

Hasyim menilai terdapat sinkronisasi antara temuan-temuan Bawaslu dan KPU dalam proses pemilu di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, untuk metode pos dan KSK berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

"Sehingga kemudian nanti situasinya potensial untuk metode pos dan metode KSK khusus di Kuala Lumpur akan dilakukan pemungutan suara ulang. Detail-detail dan mekanismenya kami di KPU Pusat mempersiapkan segala sesuatunya tentu saja berkoordinasi dengan Bawaslu," pungkas Hasyim.

Sebelumnya, Rabu (14/2), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri Kuala Lumpur menyatakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan merekomendasikan melakukan pemungutan suara ulang sistem Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos.

Ketua Pawaslu LN Kuala Lumpur Rizky Al-Farizie di Kuala Lumpur, Rabu, mengatakan telah melakukan penelusuran terkait beberapa isu yang secara garis besar berkaitan dengan pemungutan suara dengan metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK).

Terhadap dugaan pelanggaran pemilu, ia mengatakan Panwaslu selanjutnya merekomendasikan PPLN Kuala Lumpur untuk, pertama, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kedua, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK).

Ketiga, melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keempat, pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK.

Kelima, tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keenam, mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama.

Baca juga: KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

angka jitu 4d sdy hari ini

Menilik kesiapan IKN dalam menyambut HUT ke******

Ibu Kota Nusantara (ANTARA) - Memasuki Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.

Meskipun belum sempurna, gedung-gedung perkantoran pemerintah itu sudah mendekati persis seperti gambaran awal dalam konsep/denah yang dirilis Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebelumnya. Mulai dari Gedung Istana Presiden, Gedung Kantor Presiden, Kantor Kemenko, hingga Rumah Tapak Menteri sudah memiliki bentuk rupa hampir jadi.

Kemegahan utama kawasan inti IKN ditunjukkan dengan Istana Presiden dan Gedung Kantor Presiden yang sudah berbentuk.

Di depan Istana Presiden, terdapat lapangan yang sudah hampir jadi. Lapangan itu yang rencananya akan digunakan untuk seremoni upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI. Para pekerja tampak terus bekerja guna mempercepat pembangunan ibu kota baru Nusantara.

Pemerintah, sebelumnya telah menetapkan bahwa upacara HUT ke-79 RI akan dilangsungkan di lapangan Istana Presiden, menandakan kebanggaan dan keistimewaan perayaan kemerdekaan dengan memilih ibu kota baru sebagai lokasi utama.

Kesiapan pemerintah, khususnya OIKN dalam mempersiapkan lokasi, terlihat dari pembangunan kawasan inti yang terus dikebut. Pembangunan IKN secara keseluruhan jika dipersentasekan mencapai 71,47 persen.

Kemudian sebagai venueutama, pembangunan Istana Presiden dan Lapangan Upacara mencapai 54,7 persen dan terus dikebut. Lapangan itu dapat menampung hingga 8.000 orang untuk upacara.

Di sisi lain, area Sumbu Kebangsaan Fase 1 juga sudah mencapai 96,41 persen.

Secara keseluruhan, penyelesaian megaproyek IKN memang masih jauh dari kata selesai. Terlihat dari berbagai fasilitas gedung yang masih belum mulai konstruksinya. Namun, setidaknya pemerintah menargetkan saat HUT ke-79 RI, kawasan inti sudah siap dipergunakan.

OIKN sebagai otoritas pengelola yang ditunjuk pemerintah, sudah tergabung dalam Panitia Nasional yang diketuai oleh Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono. Panitia Nasional sendiri bertugas untuk mempersiapkan penyelenggaraan HUT RI.

Dalam suatu wawancara dengan ANTARA, Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan perayaan HUT ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus ini dengan sangat matang. Itu ditunjukkan dengan gemuruh konstruksi gedung-gedung inti beserta para pekerja yang tampak sibuk menjalankan tugasnya masing-masing dengan serius. Semua itu demi menyelesaikan kawasan inti pemerintahan IKN untuk 17 Agustus nanti.

Perayaan kemerdekaan RI merupakan momentum peresmian sekaligus menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memamerkan ibu kota barunya kepada masyarakat Indonesia maupun dunia. Oleh karena itu segala aspek harus dipersiapkan matang.

Berdiri di Menara Pandang sembari menunjuk ke arah kompleks Istana Presiden, Jaka menjelaskan bahwa saat perayaan HUT ke-79 RI nanti, masyarakat bakal diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam perayaan. Ia yakin, saat 17 Agustus nanti masyarakat akan antusias untuk mengunjungi IKN.

Kepindahan aparatur sipil negara (ASN) juga bakal semakin memeriahkan perayaan.

Oleh karena itu, OIKN juga sudah mempersiapkan beberapa tempat di sekitaran lapangan Istana Presiden agar masyarakat dapat menyaksikan secara langsung prosesi upacara menyambut hari kemerdekaan.

Layar besar atau videotronjuga akan disiapkan agar masyarakat tetap bisa menyaksikan prosesi upacara dari jauh. Begitupun dengan Plaza Seremoni yang sudah mulai kelihatan bentuknya, kendati masih dipenuhi debu dan material-material proyek.

Penyelenggara memastikan bahwa nantinya akan menambah side eventlain yang dapat dinikmati masyarakat agar semakin memeriahkan perayaan HUT ke-79 RI, namun saat ini belum dapat dibocorkan. 

Penyelenggara tidak akan bisa mencegah atau membendung animo masyarakat. Untuk itu, disiapkan beberapa lokasi di depan area upacara. 

Pembangunan IKN tahap satu terdiri dari empat groundbreaking.Tahap satu hingga empat telah dilaksanakan pada September, November, Desember 2023, dan Januari 2024.

Adapun delapan sektor utama yang dibangun, termasuk hotel, hunian, ritel dan logistik, perkantoran, pendidikan, kesehatan, energi dan transportasi, serta area hijau.

Hingga saat ini, OIKN mencatat total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap satu mencapai Rp47,5 triliun, dengan porsi investasi swasta mencapai Rp35,9 triliun.

Sudah ada sekitar 350 letter of intent(LoI) yang diterima OIKN, dan tengah dikaji dengan mendetail, sehingga proyek nantinya dapat memberikan kerja sama yang saling menguntungkan, terutama bagi pembangunan keberlanjutan.

Total luas IKN mencapai 256.142 hektare (ha) untuk wilayah darat, dan 68.189 ha untuk wilayah perairan laut. Dari luas wilayah darat IKN, kawasan Nusantara nantinya hanya sekitar 56.159 ha, sedangkan sisanya 196.501 ha merupakan kawasan pengembangan IKN.

Hijau dan Memberdayakan Masyarakat

Sesuai dengan visi IKN untuk menjadi kota cerdas kota hijau (smart city green city), untuk menyambut HUT ke-79 RI nanti, OIKN sudah menyiapkan titik transit (transit point) kendaraan listrik (EV) untuk memasuki IKN.

Fasilitas itu memang dibutuhkan selaras dengan visi IKN agar menjadi smart city green city. Nantinya para pengunjung yang menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil akan berhenti di situ, untuk transit menggunakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau diantar menggunakan bus EV.

IKN dibangun berlandaskan konsep smart and forest cityyang disiapkan untuk menjawab tantangan permasalahan pada masa depan sehingga dapat menunjang berbagai kebutuhan masyarakat dengan keberadaan ibu kota layak huni.

Tak hanya itu, menyambut HUT ke-79, pemerintah juga berencana akan melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk lebih memeriahkan perayaan kemerdekaan RI.

Ini diharapkan membuat perayaan kemerdekaan kali ini menjadi lebih istimewa karena partisipasi aktif masyarakat dalam menyambut momen bersejarah di Ibu Kota baru.

Pada kesempatan lain, Rian, salah satu warga yang tinggal di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PUU), turut merasa antusias dengan rencana pemerintah untuk merayakan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Sebagai salah satu warga yang tinggal dekat dengan KIPP, ia tentu akan mengambil kesempatan untuk berpartisipasi dalam perayaan HUT RI di IKN nanti. Menurut Rian, HUT RI kali ini bisa jadi spesial karena membuka sejarah baru perayaan hari kemerdekaan di ibu kota baru Nusantara.

“Tentunya saya ikut antusias, karena selain jaraknya memang dekat, pasti juga penasaran dengan IKN kalau upacaranya di sana,” kata Rian.

Walaupun pemerintah hingga saat ini masih perlu fokus untuk mempercepat dan memprioritaskan pembangunan. Mengingat waktu yang hanya enam bulan lagi, tentunya beberapa infrastruktur prioritas perlu segera diselesaikan.

Sebagai refleksi dari perjalanan panjang bangsa ini menuju kemerdekaan dan kejayaan, perayaan Hari Kemerdekaan juga menjadi momen untuk meresmikan sekaligus menilai ibu kota baru negara Nusantara.

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Petualangan seorang gadis cerdas

info slot gacor terbaru

DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara******

Purwokerto (ANTARA) - Anggota Komite I DPD RI Abdul Kholik memastikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan transparansi dalam penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Saat ditemui di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu sore, Abdul Kholik mengaku telah mengunjungi panitia pemilihan kecamatan (ppk) di Kabupaten Cilacap serta KPU Kabupaten Banyumas untuk melihat secara langsung rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan maupun mekanisme Sirekap.

"Hasilnya, terkait dengan perdebatan didalamnya ada misalnya apakah ada keragu-raguan proses, sebenarnya KPU tidak terlalu banyak mengubah proses rekapitulasi seperti pemilu sebelumnya, manual tetap berjalan secara berjenjang," katanya.

Akan tetapi, kata dia, saat sekarang ada Sirekap sebagai alat bantu KPU dalam merekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Dengan demikian ketika rekapitulasi, lanjut dia, Sirekap dari setiap tempat pemungutan suara (tps) di masing-masing desa dibuka satu per satu dan catatan hasil penghitungan perolehan suara secara manual berupa Formulir Model C1-Plano dilihat kembali untuk dicek ulang serta dicocokkan dengan data yang ada di Sirekap dan dikirim lagi setelah cocok.

"Jadi sebenarnya dari sisi proses penyelenggaraan ini ada kemajuan. Kalau tahun 2014 itu hanya uploadC1 oleh KPU sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemilunya, sekarang itu data C1 sudah dibaca dan ditabulasi, rinci, bisa dilihat langsung per kabupaten, turun ke level kecamatan, turun ke level desa, semua bisa dicek," jelasnya.

Bahkan, kata dia, Formulir Model C1-nya juga diunggah dan bisa diakses oleh publik.

Oleh karena itu, lanjut dia, mekanisme tersebut sebenarnya sangat transparan namun masih ada titik lemahnya.

"Sistem yang membaca itu masih ada beberapa potensi kesalahan, misalnya membaca angka yang harusnya sekian menjadi sekian, itu memang terjadi, tetapi C1-nya, sandingannya itu masih ada. Jadi tinggal dicek dan dibetulkan," katanya.

Akan tetapi sebagai sebuah sistem informasi, kata dia, kehadiran Sirekap menunjukkan kemajuan yang signifikan dan perlu diberikan kesempatan sampai tuntas supaya ada bahan evaluasi ke depan untuk memperkuat sistem tersebut.

Senator asal Jawa Tengah itu mengatakan hal itu disebabkan jika sistem tersebut terus disempurnakan hingga optimal, Sirekap akan menjadi instrumen untuk memastikan transparansi proses penghitungan dalam pemilu, menjamin akuntabilias hasil pemilu, dan mencegah kecurangan.

"Kecurangan ini sangat bisa dieliminasi karena semua sudah bisa dilihat dan bisa di-cross checksecara langsung. Bahkan mungkin nanti saksi tidak akan terlalu repot seperti sekarang, harus berlama-lama, karena dia sudah bisa mengompilasi sendiri C1, tidak harus bersusah payah mencari C1," katanya.

Menurut dia, Sirekap juga sangat membantu partai-partai yang kesulitan memiliki saksi.

"Saya berpandangan kelemahan memang ada, tetapi itu bisa di-cross checkdan bisa diperbaiki. Sistem ini perlu kita dukung sebagai bagian dari peningkatan sistem IT pemilu kita, mudah-mudahan ke depan bisa lebih dimaksimalkan," kata Kholik.

Baca juga: KPU: Dokumen C1 pilpres dari 64,8 persen TPS telah dimasukkan Sirekap

Baca juga: Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Pakar hebat dari dunia lain

samurai188

Bawaslu ungkap 19 masalah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu******

Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Bagja menjelaskan temuan tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15
Februari 2024 pukul 06.00 WIB.

"Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Walaupun demikian, data dinilai belum lengkap dikarenakan adanya kendala jaringan internet, keterbatasan akses jaringan pada saat pengiriman data, sehingga berpotensi bertambah.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan bahwa 13 permasalahan saat pemungutan suara meliputi sebanyak 37.466 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 waktu setempat.

"Yang kedua, terdapat 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap," ungkap Lolly.

Keempat, kata Lolly, terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik.

Kelima, terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Kemudian, terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping.

"Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara," tuturnya.

Kedelapan, terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.

"Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah)," paparnya.

Baca juga: Bawaslu RI catat pelanggaran etik dan netralitas mendominasi

Baca juga: Bawaslu akan bertemu KPU bahas permasalahan Pemilu 2024

Kesepuluh, lanjut dia, terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

Selanjutnya, terdapat 2.509 TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

"Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau kepada penyelenggara pemilu di TPS," ujar Lolly.

Sementara itu, Lolly menyebut enam permasalahan penghitungan suara meliputi terdapat 11.233 TPS yang didapati adanya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan/atau masyarakat.

"Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian barat," ujarnya.

Ketiga, kata dia, terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih

Berikutnya, terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan.

Kemudian, terdapat 1.888 TPS yang didapati saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas

"Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara," kata Lolly menambahkan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024