judi garuda999

Armada Abyss EVE

Teten Respons soal OJK Ikut Awasi Koperasi dalam RUU P2SK******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki angkat suara mengenai masuknya koperasidalam sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Ia mengusulkan ada kompartemen khusus koperasi di OJK dalam RUU P2SK untuk memastikan pengembangan koperasi sesuai prinsip dasarnya. Pasalnya, koperasi simpan pinjam berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya.

"Koperasi prinsipnya dari anggota untuk anggota, koperasi milik anggota juga, karena itu memberi pinjaman, koperasinya milik anggota tidak terlalu ketat seperti di bank, dan aspek ini yang perlu diberi penekanan," ujar Teten saat Rapat dengan Komisi XI dalam keterangan resmi yang dikutip dariAntara, Jumat (11/11).

Saat ini, sambungnya, ada sejumlah koperasi bermasalah yang menempuh penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam praktiknya, persoalan tersebut belum terselesaikan.

Padahal, jika bank mengalami masalah, penanganan yang diberikan jelas. Tak ayal, Teten berharap RUU P2SK dapat mengatur tegas penanganan terhadap koperasi bermasalah.

Pada saat yang sama, pihaknya akan memastikan tetap akan menjaga keberlangsungan sesuai jati diri koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Sebab, keberadaan koperasi masih sangat dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama yang belumbankable.

Pada kenyataannya, sambungnya, ada 30 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral.

"Kehadiran koperasi masih dibutuhkan, tetapi pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan. Di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Hukum pacaran

18 Perusahaan Teken MoU di B20, Investasi Rp75T untuk RI******

Ketua B20 Shinta W Kamdani mengungkapkan 18 perusahaan dari 11 negara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) investasi di sektor EBT dan energi bersih dengan total nilai Rp75 triliun.

Kesepakatan ini dicapai dalam gelaran B20 Investment Forum yang diselenggarakan pada Jumat (11/11) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) I.

Shinta memastikan bahwa pelaksanaan B20 memberikan dampak bagi peningkatan investasi Indonesia, tidak hanya dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Ia menyebut Kementerian Investasi bersama dengan KADIN Indonesia juga terus meyakinkan investor untuk melihat peluang investasi di daerah yang menggandeng perusahaan daerah serta UMKM. Hal ini juga sebagai komitmen dari B20 Indonesia yang mendorong pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih
inklusif.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia berhasil mencapai target Investasi pada 2021 di tengah tingginya pandemi covid-19.

"Di era Presiden Joko Widdodo, FDI atau investasi asing tumbuh terbesar sepanjang masa sesudah reformasi. Investor tidak perlu ragu dengan Indonesia, karena reformasi struktural kami mampu membuat ekonomi kami tetap tumbuh, inflasi tetap terkendali dan juga proses pengurusan izin berusaha hanya melalui satu pintu serta adanya beragam insentif," kata Bahlil.

Ia juga mengklaim pembangunan infrastruktur dibuat merata untuk mendorong pemerataan investasi agar tak lagi bertumpu di Pulau Jawa.

Bahlil menambahkan pemerintah selalu menggandeng dan berkolaborasi dengan swasta terutama KADIN Indonesia untuk memajukan perekonomian nasional, baik dengan cara mengundang investor asing maupun dalam negeri.

Bagi investor asing, Bahlil bahkan hanya memberikan syarat agar mengikuti aturan yang berlaku, membawa teknologi terbarukan dan menggandeng pengusaha daerah serta UMKM sebagai mitra.

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

10 Daerah dengan Pengangguran Terbanyak, Nomor Satu Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar daerah denganpengangguran terbanyak di Indonesia per Agustus 2022. Jawa Barat (Jabar) berada di urutan pertama.

BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen. Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur.

Berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Kendati demikian, TPT pada 2022 ini turun dibandingkan dengan Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.

Lebih lanjut jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada tahun ini. Jumlah itu lebih banyak ketimbang penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS membaginya berdasarkan provinsi. Berikut 10 daerah atau provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia per Agustus 2022:

1. Jawa Barat (8,31 persen)
2. Kepulauan Riau (8,23 persen)
3. Banten (8,09 persen)
4. DKI Jakarta (7,18 persen)
5. Maluku (6,88 persen)
6. Sulawesi Utara (6,61 persen)
7. Sumatra Barat (6,28 persen)
8. Aceh (6,17 persen)
9. Sumatra Utara (6,16 persen)
10. Kalimantan Timur (5,71 persen)

[Gambas:Video CNN]

Negeri dongeng

GoTo Respons Soal Isu PHK, Saham Melesat Hari Ini******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) buka suara terkait kabar akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada lebih dari 1.000 pekerjanya.

Chief Corporate Affairs GoTo Nila Marita mengatakan belum bisa memberikan komentar terkait rumor dan spekulasi yang beredar. Namun, ia menegaskan GoTo akan tetap fokus dalam membangun bisnis yang berkelanjutan.

"Fokus GoTo adalah membangun bisnis yang berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi Indonesia," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com, Jumat (11/11).

"Di saat yang sama kami melakukan kegiatan operasional secara efisien agar dapat terus memberikan solusi terbaik bagi para masyarakat di seluruh tempat kami beroperasi," jelasnya.

Di tengah kabar PHK ini, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada sesi I, saham GOTO justru melesat 9,57 persen di level Rp206/saham dengan nilai transaksi Rp240 miliar dan volume perdagangan 1,20 miliar saham.

Adapun saham GOTO memiliki kapitalisasi pasar Rp244 triliun, dan tercatat sebagai salah satu emitenbig cap(kapitalisasi pasar di atas Rp100 triliun).

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

Jawa Tengah Jadi Pilihan Pabrik Relokasi Usai Tinggalkan Banten******

Jawa Tengah menjadi pilihan relokasi pabriksetelah beberapa perusahaan memutuskan hengkang dari Serang, tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi menyebut ada tiga perusahaan yang akan pindah ke Jawa Tengah, yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport, dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

PT Nikomas Gemilang dan PT KMK Global Sport merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE. Sementara, PT PWI memproduksi sepatu Adidas.

Ia mengatakan kepergian ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

"Terus warung tempat dia belanja, kosan-kosannya sudah pasti kosong. Ya efek dominonya begitu (berpengaruh ke ekonomi). Ada berapa catering di situ, itu kan nanti sama aja, berhenti kan usaha merekanya," kata Septo.

Meski investasi masuk ke Banten terutama Kota Cilegon yang bisa menyerap tenaga kerja, ia menyebut hal itu diprediksi tidak mampu mengurangi angka pengangguran akibat tiga pabrik itu hengkang.

Hal itu disebut Septo karena perusahaan-perusahaan baru di Kota Baja itu baru beroperasi pada 2025, sementara tiga pabrik di Serang pindah tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan alasan utama perusahaan alas kaki mulai hengkang ke Jawa Tengah adalah upah yang murah.

Menurut Firman, perusahaan memilih pindah ke Jateng karena upah minimum provinsi (UMP) di wilayah tersebut paling murah se Indonesia.

"Relokasi ini sudah berlangsung cukup lama. Alasan utama relokasi kan karena angka kenaikan upah yang sangat tinggi tiap tahunnya," ujarnya.

"Jadi semakin lama biaya input upah semakin tidak kompetitif. Jadi kemudian ada relokasi," imbuhnya.

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

Kendati demikian, kata Firman, relokasi ini bukan berarti pabrik tersebut tutup total dari wilayahnya berada saat ini. Melainkan pengembangan secara bertahap di wilayah baru yang dituju.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan akan melakukan dialog dengan pelaku usaha yang memutuskan untuk hengkang dari Banten ke Jawa Tengah itu.

Menurutnya, dialog dilakukan untuk mencari cara terbaik bagaimana mencegah banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tersebut jika ia pindah ke wilayah lain.

Dialog ini akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.

"Kami terus meminta bu Dirjen PHI Jamsos dan timnya untuk memitigasi, memediasi dan mengajak mereka membicarakan itu secara bipartit perusahaan," ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta.

Menurutnya, sebelum melakukan PHK, perusahaan akan menyampaikan kepada Kemnaker kondisi yang terjadi di usahanya. Dalam kesempatan ini, pihaknya akan melakukan diskusi mencari solusi terbaik.

Ida menyampaikan kondisi relokasi perusahaan ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, sebuah perusahaan sepatu yang kala itu ada di Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah, dan Kemnaker juga melakukan dialog.

Lihat Juga : Edukasi Keuangan7 Jurus Jitu Menyiapkan Modal Bagi Korban PHK yang Ingin Wirausaha

Dari dialog tersebut ditemukan, meski saat perusahaan relokasi dan menyebabkan PHK, tapi di wilayah yang dituju menciptakan lapangan kerja baru. Kondisi ini yang akan terus dipantau oleh pemerintah.

"Itu relokasi dari Jabar misalnya, itu yang sudah saya datangi di Kabupaten Tegal misalnya, memang mungkin, ada PHK di sini (Jabar) tapi ada menyerap tenaga kerja baru di perusahaan barunya tersebut. Ini yang akan kita mitigasi terus," jelasnya.

Sistem lotere paling kuat

Perhitungan Buruh: UMP 2023 Hanya Naik 2 Persen Kalau Pakai PP 36/2021******

Buruh keberatan jika pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menghitung kenaikan UMP 2023. Pasalnya, jika rumus perhitungan UMP menggunakan formula yang diatur dalam pp tersebut, kenaikan upah buruh sangat kecil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan berdasarkan perhitungannya, jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu katanya, tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Hanya naik 2-4 persen. Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/11) kemarin.

Sebab, jika skema perhitungan upah menggunakan beleid tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil. Padahal katanya, jika melihat kondisi saat ini; harga bahan pokok, BBM dan sejumlah kebutuhan naik, harusnya kenaikan upah buruh bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Selain mengerdilkan upah buruh, Nining juga menyebut keputusan pemerintah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 juga berpotensi melanggar putusan MK soal hasil uji materi UU Cipta Kerja. 

Pasalnya kata Nining, pp tersebut merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu dinyatakan MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan uji materi dibacakan.

"Padahal mandat dari konstitusi negara itu adalah bagaimana menjamin kepastian kerja dan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan," kata Nining.