situs judi slot 138 673Jutaan kata 226496Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara pinjam uang online tanpa ktp》
Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights******Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemenkominfo) Usman Kansong menjelaskan dua mekanisme yang bakal diterapkan dalam pemantauan algoritma distribusi berita mengacu pada Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights.
Menurut Usman nantinya dengan kehadiran komite pengawas untuk Perpres Publisher Rights maka perusahaan platform digital bakal diminta untuk transparan terkait dengan algoritmanya.
Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media
"Ini terkait dengan transparansi algoritma itu, jadi komite sebetulnya bisa meminta penjelasan kepada platform bagaimana mereka membuat algoritmanya," kata Usman di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.
Menurutnya transparansi mengenai algoritma distribusi berita dapat dicek juga salah satunya dengan kata kunci yang paling banyak dicari lewat Search Engine Optimization(SEO).
Dari kata-kata kunci di SEO dapat terlihat nantinya jumlah konten yang berkualitas dan hanya sensasional, dari situ menurut Usman dapat terlihat komitmen platform digital dalam mengupayakan langkah terbaik menyiapkan algoritma distribusi berita.
Usman pun mengatakan sudah ada platform yang cukup baik melakukan algoritma distribusi berita, ia mencontohkan salah satunya layanan pencarian dari Google.
Baca juga: Merunut awal mula lahirnya regulasi Publisher Right
"Saya lihat sudah ada perbedaan, misal saat buka Google kalau mau cari apa itu kan suka disajikan dengan berita-berita, berita pertama apa, berita kedua apa. Kadang ada iklan juga di situ. saya lihat berita-berita yang sekarang ditampilkan di platform itu adalah berita-berita yang secara jurnalistik menarik," kata Usman.
Selanjutnya, untuk mekanisme kedua Usman mengatakan pemantauan bisa dilihat dari pemeringkatan di ruang digital serta jumlah pengguna yang mengakses berita yang disebarkan oleh media.
"Bisa dilihat juga dari trafficpemberitaan, dari pemeringkatan itu bisa dikontrol dari situ saya kira," ujar Usman.
Dalam Perpres Publisher Rights, ketentuan mengenai platform digital diwajibkan memberikan upaya terbaik dalam menyusun algoritma distribusi berita untuk mendukung jurnalisme berkualitas tertuang pada pasal 5e di Perpres 32/2024.
Baca juga: Media harus miliki kemandirian untuk jaga keberlanjutan bisnis
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Bamsoet ingin penyesuaian tarif KRL Jabodetabek terjangkau rakyat******Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menginginkan penyesuaian tarif Kereta Rangkaian Listrik (KRL) Jabodetabek tahun 2024 yang tengah dibahas oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), masih tetap terjangkau oleh rakyat.
Menurutnya penyesuaian itu harus menyesuaikan dengan daya beli dan tidak memberatkan bagi masyarakat. Selain itu, menurutnya penyesuaian tarif itu harus diiringi dengan peningkatan kualitas. "Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, bersama PT Kereta Commuter Indonesia untuk memastikan adanya peningkatan kualitas dan pelayanan KRL Jabodetabek yang sesuai dengan besaran penyesuaian tersebut," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat. Menurutnya Kemenhub dan PT KCI perlu menjelaskan kepada masyarakat terkait faktor yang menyebabkan adanya rencana penyesuaian tarif KRL, sehingga masyarakat khususnya yang kontra dengan rencana tersebut dapat memahami. Dia juga berharap pihak pemerintah bisa mendengarkan masukan dan kritikan dari masyarakat. Dia pun mengingatkan bahwa pemerintah harus menjamin bahwa KRL Jabodetabek tetap dapat digunakan oleh semua masyarakat dari berbagai kalangan. Pasalnya, sarana transportasi itu memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Selain itu, menurutnya penyelenggara layanan publik itu harus memperhatikan rakyat yang kurang mampu dan miskin, yang masih tetap memerlukan subsidi dalam penggunaan transportasi massal tersebut. Sebelumnya pada Januari 2024, Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) Asdo Artriviyanto mengatakan bahwa penyesuaian tarif layanan KRL Jabodetabek merupakan wewenang dari regulator atau dalam hal ini pemerintah. Ia mengatakan bahwa penyesuaian tarif Kereta Rel Listrik (KRL) terakhir pada tahun 2016. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa biaya operasi KRL seluruhnya ditanggung oleh pemerintah melalui skema public service obligation atau PSO.
Baca juga: Bamsoet minta Ditjen Pajak serius merespons penipuan bermodus pajak
Baca juga: Bamsoet terima Dubes Singapura dan mengajak berinvestasi di IKN
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Label:link slot yang gacor、sihoki、stars77 slot rtp
Terkait:dolar138、bandar slot88、madu303、stars77slot、erek33、slot183、satelitqq、rtp btv 168、situs slot nexus、10 situs slot gacor
bab terbaru:rtp dewa89(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《cara pinjam uang online tanpa ktp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjaman uang bank bcaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara pinjam uang online tanpa ktp》bab terbaru。