kakek123

menjadi seekor anjing

Ekonom: Libur Nataru Bakal Bikin Inflasi RI 2022 Bengkak******

Ekonom sekaligus Co-Founder & Dewan Pakar Institute of Social Economics and Digital (ISED) Ryan Kiryanto memprediksi inflasi Indonesia pada akhir 2022 akan membengkak imbas libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Inflasi 2022 berkisar 5,9-6,3 persen year on year (yoy) karena secara seasonal inflasi di Desember selalu tinggi, berkisar 0,5-0,7 persen mtm, karena dorongan konsumsi masyarakat jelang perayaan Nataru dan liburan anak sekolah serta banyak pekerja mengambil cuti tahunan untuk berwisata," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Selain itu, Ryan mengatakan kenaikan harga bahan berbagai jenis bakar minyak (BBM) pada tiga bulan lalu masih menyumbang inflasi, khususnya untuk November ini.

"Kenaikan mobilitas orang dan barang melalui berbagai moda transportasi mendorong kenaikan konsumsi BBM dan/atau energi sehingga mendorong laju inflasi," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto memproyeksi inflasi RI sampai akhir tahun menyentuh 5,5 persen yoy. Kenaikan harga makanan dan minuman, transportasi karena libur Nataru, dan rekreasi pada libur akhir tahun menjadi faktor pendorong.

Di lain sisi, Ekonom Makro Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan inflasi tahunan Indonesia akan terus mereda. Bahkan, inflasi RI pada akhir 2022 diramal bakal lebih rendah dari perkiraan awal.

"Mengingat keberhasilan pemerintah dalam menjaga pasokan pangan dan mengendalikan harga pangan, inflasi pada akhir 2022 bisa berada di sekitar 5,6 persen yoy atau lebih rendah dari perkiraan kami sebesar 6,27 persen yoy," jelas Faisal.

Namun, ia melihat inflasi tahunan Indonesia akan tetap tinggi setidaknya hingga semester pertama 2023, berada di kisaran 5 sampai 6 persen yoy. Sedangkan inflasi pada akhir 2023 diperkirakan berkisar antara 3,6 persen hingga 4,02 persen.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi RI sebesar 5,42 persen (year on year/yoy) pada November 2022. Tingkat inflasi ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 5,71 persen. Sedangkan, inflasi bulanan terealisasi sebesar 0,09 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok di Tanah Air.

"Komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year on year adalah komoditas bensin (BBM), bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, termasuk tarif angkutan dalam kota," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Tahun 2021, BPS mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi atau kenaikan harga sebesar 0,57 persen secara bulanan pada Desember 2021. Sementara, secara tahun berjalan dan tahunan keduanya seragam yakni inflasi 1,87 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sarjana Shenwu

Meta Didenda Rp4,32 T, Diduga Langgar Hukum Privasi Data******

RegulatorIrlandia mendenda perusahaan induk Facebook, MetaPlatforms Inc, senilai US5 juta atau sekitar Rp4,32 triliun (asumsi kurs Rp15.725 per dolar AS) karena melanggar undang-undang privasi data Eropa yang dikenal Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).

Meta dituding gagal mencegah peretas menyedot informasi pribadi lebih dari 500 juta pengguna Facebook dalam kebocoran data pada 2019.

Melansir CNN Business,Selasa (29/11), ini adalah yang keempat kalinya dalam setahun terakhir Meta dihukum oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia. Komisi mengatakan Meta dijatuhkan denda pada Jumat lalu.

Pada September lalu, Meta juga didenda sebesar 405 juta euro terkait penanganan data anak oleh Instagram. Tindakan penegakan hukum lainnya pada Maret 2022 dan dan September 2021 yang berujung pada denda masing-masing sebesar 17 juta euro dan 225 juta euro.

Sementara itu juru bicara Meta mengatakan pihaknya sedang meninjau keputusan Komisi Perlindungan Data tersebut dengan hati-hati dan telah bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan agensi.

Penyelidikan dimulai April lalu setelah Business Insider melaporkan bahwa lebih dari setengah miliar detail pengguna Facebook diunggah di situs peretas. Namun, Meta mengatakan pelaku kejahatan telah menyalahgunakan alat pengimpor kontaknya untuk mencocokkan nomor telepon yang diketahui dengan profil pengguna Facebook sebelum mengambil informasi tambahan dari profil mereka.

"Melindungi privasi dan keamanan data orang merupakan hal mendasar dalam cara kerja bisnis kami," kata Meta.

"Pengikisan data yang tidak sah tidak dapat diterima dan bertentangan dengan aturan kami dan kami akan terus bekerja sama dengan rekan-rekan kami dalam tantangan industri ini," lanjut pernyataan Meta.

Keputusan Komisi Perlindungan Data Irlandia tersebut muncul di tengah kritik luas oleh pendukung privasi bahwa regulator telah bergerak lambat dan ragu-ragu untuk menegakkan GDPR yang berlaku sejak 2018.

Denda GDPR terbesar hingga saat ini diberlakukan tahun lalu di Amazon (AMZN) sebesar 746 juta euro oleh regulator privasi di Luxembourg yang mengatakan cara perusahaan e-commerce memproses data pribadi tidak sesuai dengan hukum.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju pagi berbintang

UMP hingga PHK Bakal Ikut Dibahas Dalam Rapimnas Kadin******

Upah minimum provinsi (UMP) 2023 hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadinyang diselenggarakan pada 1-2 Desember 2022 mendatang.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan PHK dan UMP tidak menjadi topik pembahasan yang utama, namun tidak akan dilewatkan. Terutama PHK yang memang menghantui dan menjadi kekhawatiran sehingga perlu dicari solusinya.

"Ini yang harus kita jawab bersama. Apa yang terjadi hari ini dalam konteks industri punya kompleksitas yang berbeda," ujarnya saat diskusi bersama media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Namun, imbas perang Rusia dan Ukraina, kondisi berbalik seketika. Saat ini, justru industri tersebut yang banyak melakukan PHK, karena orderan yang berkurang dan bahkan banyak yang melakukan pembatalan.

"Awal tahun masih oke, ternyata apa yang terjadi high inflation. Akhirnya di sana permintaan lebih rendah karena saving dulu. Overstock, akhirnya order dicancel, itu terjadi. Ini memang menghadapi sesuatu hal yang boleh dikatakan berubah terus. Ini berbulan-bulan sehingga kita harus cari bagaimana kebijakan yang bisa kita rumuskan," jelasnya.

"Ini diskusi yang terus kita lakukan sejak lama, tidak hanya dalam rapimnas nanti," imbuhnya.

Begitu juga dengan UMP 2023, dalam hal ini yang dibahas adalah bagaimana pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum. Sebab, kenaikan UMP yang berlebihan dinilai akan mengganggu aktivitas industri di Tanah Air.

"Kadin melihat ada ketidakpastian hukum. Waktu pengusaha dagang melakukan gugatan peninjauan uji materi, kami mendukung karena kami melihat perspektif tadi, melihat sisi hukumnya, melihat ketidakpastian, membingungkan investor dan pelaku industri. Ini akan kami terus bahas juga," jelasnya.

Sementara itu, pembahasan utama dalam Rapimnas ini adalah penguatan UMKM di tengah kondisi global yang tak menentu dan ancaman resesi.

"Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah akan terus berupaya untuk mengantisipasi terjadinya dampak dari ancaman tersebut. Salah satunya dengan memperkuat UMKM Indonesia sehingga dapat memperkuat perekonomian nasional maupun daerah," kata Arsjad.

Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun pada 2021 lalu. UMKM juga menyerap dan memberikan lapangan kerja bagi 97 persen dari total tenaga kerja yang ada atau sekitar 117 juta pekerja.

"Saat ini jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Memajukan UMKM Indonesia agar dapat naik kelas menjadi salah satu fokus Kadin Indonesia, sehingga dapat lebih memperkuat perekonomian Indonesia dan dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata dia.

Rapimnas itu akan menjadi forum untuk berbagi, berkolaborasi dan berdiskusi antara pengusaha nasional dan daerah, pengusaha besar dan kecil terkait dengan pemulihan dunia usaha dan ekonomi Indonesia pasca pandemi, serta mengukur keberhasilan kinerja dan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang sudah dijalankan selama setahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Titah Jokowi ke Zulhas: Misi Dagang Keliling Dunia, Saingi China******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo melakukan misi dagang keliling dunia untuk menyerbu pasar potensial serta menyaingi China, Thailand, dan Vietnam.

"Sekarang saya diperintah Presiden (Jokowi) untuk melaksanakan misi dagang sebulan tiga kali. Kemarin saya satu hari ke India, dapat kontrak US,2 miliar. Bayangkan India itu 1 miliar lebih orangnya, Asia Selatan 1,5 miliar orang, mereka butuh barang banyak dan punya uang, bisa bayar. Selama ini kita kurang serius menggarap itu," jelasnya dalam Indonesia Digital Economy Conference Lazada Indonesia, Selasa (29/11).

Ia menyebut ada tiga kawasan pasar potensial yang akan disasar Indonesia yaitu Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.

"Dengan (negara) luar kita buka pasar baru. Misi dagang sebulan tiga kali, saya nanti akan ke Mesir, Nigeria, India, dan Arab Saudi untuk membangun misi dagang. Aturannya kita bikin perjanjian agar bebas tarif sehingga pengusaha-pengusaha kita akan lebih mudah," tuturnya.

Lebih lanjut, langkah ini disebut Zulhas sebagai kunci yang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju. Menurutnya, langkah pertama agar RI bisa menjadi negara maju adalah menyerbu pasar-pasar potensial tersebut.

"Kalau negara-negara yang saya sebutkan tadi kita gak serbu, sekarang Thailand, Vietnam, dan Tiongkok (China), mereka menyerbu Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, Eropa Timur, dan Amerika Latin. Mereka sudah masuk besar-besaran. Kalau kita tidak, kita akan terlambat," jelasnya.

Kedua, Zulhas menegaskan perlu ada pembenahan dari dalam negeri. Menurutnya, UMKM adalah kunci utama yang harus difasilitasi. Ia menekankan konsep segitiga yang membuat UMKM bekerja sama dengan marketplace dan ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

Kaesang Blak******

Kaesang Pangarep blak-blakan soal saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku sudah tak tertarik.

Diketahui, GoTo merilis saham perdana atau IPO pada April 2022 lalu.

"Di awal (GoTo) menarik sih, tapi sekarang liat sendiri seperti apa? Saya kalau (IPO) perusahaan teknologi enggak. Capek. Boncos banyak," katanya kepada wartawan di Menara Imperium, Jakarta, Rabu (30/11).

GoTo memang melakukan PHK terhadap 1.300 orang atau 12 persen dari total karyawannya pada Sabtu (19/11). Hal itu ditempuh agar perusahaan lebih agile dan mampu menjaga tingkat pertumbuhan.

Keputusan PHK karyawan GoTo ini diambil di tengah kondisi ekonomi global yang semakin penuh tantangan.

"Ya itu kan di dunia, semua sektor teknologi juga begitu lah. Saya kira wajar saja. Cuma kan yang bikin miris ya masalah harus layoff itu ya. Sekitar 10 persen ya kalau ga salah? 12 persen malahan ya?" kata Kaesang.

Sebenarnya Kaesang sempat cuan besar dari proses IPO. Keuntungan hingga 2.300 persen itu ia dapatkan dari bank digital di mana ia melakukannya pada 2021.

Kaesang sempat membocorkan soal keuntungan jumbo tersebut dalam acara virtual Potensi Mendulang Cuan ala Kaesang dan Kevin Bersama Saham Rakyat, Sabtu (26/11).

Ia menuturkan saham bank digital itu IPO di kisaran Januari-Februari 2021. Ia mengaku hanya pegang 1 bulan sebelum langsung out. Merespons hal itu, Kaesang mengaku hanya beruntung.

"Yaitu kan (cuan 2.300 persen) karena kebetulan saja. Kalau enggak, itu ya gak bisa juga. Itu beginners lucklah. Setelah itu IPO saya jeblok semua kok," jelasnya.

Bicara soal ketertarikan IPO, Kaesang mengaku sebenarnya kurang berminat. Namun, yang menjadi prioritas adalah perusahaannya sendiri.

[Gambas:Video CNN]

Wanita muda terkemuka

Kadin Dukung Apindo Gugat Pemerintah Soal UMP 2023******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait gugatan atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pengusaha mengikuti mekanisme atau kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah, namun butuh juga butuh kepastian hukum.

"Kalau kita melihat ada dualisme dari regulasi. Dualisme ini berbahaya membuat ketidakpastian hukum. Di sisi inilah waktu teman asosiasi datang dan bilang ada uji materiil kami mendukung karena kami melihatnya dari hukum, karena ada ketidakpastian dari sisi investor dan pelaku industri," ujarnya dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Jadi sebetulnya kaitan dengan UMP, suara industri macam-macam. Di sisi ini perlu adanya solusi. Industri tidak bisa disamakan. Ada industri, ada juga padat karya. Di sisi ini kita nggak sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Rasyid kembali menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

"Jadi untuk UMP lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada. Saya menghormati proses yang ada. Saya tidak mau menyentuh hal tersebut, kalau berbicara cawe-cawe. Jadi kami harus menghargai proses tersebut. Saya setuju melihatnya kepastian hukum karena ada dualisme tadi," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah tak pernah mengajak pengusaha membahas mengenai UMP 2023 yang ditetapkan berdasarkan Permenaker 18/2022 tersebut. Sehingga, ia melihat wajar saja Apindo melakukan gugatan.

Pasalnya, kata Sarman, kenaikan UMP yang ditetapkan tidak berdasarkan kemampuan pelaku usaha yang saat ini masih banyak belum pulih seutuhnya.

"Tiba-tiba keluar Permenaker 18/2022, bagi kami sangat aneh. Itu tidak melalui proses perundingan, ini kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja, jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang menetapkan pemerintah yang bayar siapa? pemerintah? Kita yang bayar," kata Sarman.

"Jadi kita yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita dalam hal ini, makanya kita sangat sayangkan. Jadi kalau Kadin sama Apindo melakukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum," imbuhnya.

Sama seperti tahun sebelumnya, Sarman optimis gugatan yang diajukan pengusaha ke MA bakal menang. Karenanya, diharapkan UMP 2023 bisa kembali diformulasikan berdasarkan PP 36/2021.

"Feeling saya nggak mungkin kalah (gugatan). Feeling saya ya, karena bagaimanapun juga PP itu lebih tinggi dari Permenaker," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]