kredit iphone tanpa kartu kredit

Manual Pengembangan Tuhan

Alasan Pemerintah Belum Cabut Izin TikTok Meski Masih Langgar Aturan******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan sampai saat ini TikTok masih melanggar aturan perdagangan pemerintah terkait pemisahan media sosial dan e-commerce.

Adapun aturan perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di mana, setiap perusahaan harus memiliki perizinan berusaha dalam melakukan usaha di bidang digital.

Artinya, TikTok yang izinnya hanya untuk media sosial masih melanggar karena masih bertransaksi di TikTok Shop meski TikTok sudah mengakuisisi e-commerce Tokopedia.

Teten mengungkapkan ada kemungkinan izin usaha TikTop dicabut. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa alasan belum merealisasikannya.

Pertama, karena kepentingan investasi. Sebab, UMKM dan pembeli yang ada di TikTok cukup besar.

"Tapi kan tentu kita inikan kepentingan investasi juga, jadi lebih baik mereka diajak supaya comply terhadap aturan kita. Mereka pasti butuh jualan di Indonesia, pasar kita 270 juta, mana ada yang sebesar ini, pasti mereka mau lah," kata dia.

"Cuma masalahnya kita berani tegas tidak? Kalau pemerintah tidak konsisten, ya kita tidak akan dihargai penegakan hukum kita," imbuhnya.

Kedua, terkait harga yang sudah diatur tidak boleh memukul UMKM. Ia melihat beberapa pedagang yang ada di TikTok Shop menjual produk lokal.

"Apalagi saya sudah menjajaki ada platform lain yang memproduksi barang sendiri, padahal kan white label nggak bisa jualan. Platform nggak boleh punya produk sendiri, kalau nggak algoritmanya akan mengarahkan ke produk dia, kan itu yang harus ditegaskan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi penulis di Azeroth

Jerit Buruh Harga Beras Melonjak Jadi Rp18 Ribu******

Asosiasi Serikat Pekerja(ASPEK) Indonesia ikut mengeluhkan harga berasyang terus meroket tinggi.

Presiden ASPEK Mirah Sumirat menyoroti bagaimana harga beras saat ini tercatat tertinggi semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang naik hingga 20 persen dari kisaran Rp14 ribu menjadi sekitar Rp18 ribu per kilogram (kg).

Tak hanya beras, harga telur ayam juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi hingga Rp32 ribu per kg. Padahal, biasanya harga telur ayam di bawah Rp25 ribu per kg.

Maka itu, ia mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Masyarakat Indonesia benar-benar menjerit dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tegasnya dalam keterangan resmi, Senin (26/2).

Mirah mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga barang kebutuhan pokok masyarakat. Ia menilai melonjaknya harga pangan akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini semakin sulit.

Ia menambahkan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia dan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2024 yang sangat kecil tentunya akan semakin mempersulit masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Yang masih bekerja saja akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi para korban PHK yang tentunya sangat terdampak!," ujarnya.

Ia mengingatkan Jokowi di ujung masa tugasnya sebagai presiden agar fokus, serius, dan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

Dalih Bulog soal Beras Mahal: Sekarang Orang Eropa Juga Makan Nasi******

Perum Bulog 'menyalahkan' orang Eropayang mulai ikut makan nasi di balik lonjakan harga beras global.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan orang Eropa yang biasanya makan gandum kini mulai memakan nasi. Mereka juga memborong beras dari Vietnam dan Thailand.

"Sekarang saja (orang) Eropa jadi makan beras (nasi). Aneh juga, biasanya dengan gandum," dalih Febby soal harga beras mahal saat ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (28/2)

Menurutnya, harga beras yang mahal tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di belahan dunia lain. Apalagi, India selaku eksportir terbesar beras juga membatasi ekspornya.

"(Sebanyak) 40 persen kebutuhan beras dunia itu kan (dipasok) dari India," katanya.

El Nino memang mengganggu produktivitas pertanian, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino ini juga terasa di negara-negara pengekspor beras, termasuk Thailand.

Fenomena iklim yang memicu kekeringan ekstrem di sejumlah negara ini terjadi sejak Juli 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahkan memprediksi sisa efek ganasnya masih bakal bertahan hingga Maret 2024.

Lihat Juga : Inflasi Tembus 2,75 Persen pada Februari 2024 Gara-gara Beras Mahal

Akan tetapi, El Nino tidak bisa menjadi justifikasi minimnya stok beras di Indonesia. Terlebih, beras di Tanah Air masih surplus tipis sekitar 100 ribu ton pada 2023 lalu.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton imbas El Nino. Di lain sisi, konsumsi sepanjang tahun lalu cuma 30,8 juta ton.

Meski begitu, pemerintah malah ngotot jor-joran impor beras. Tahun lalu sudah diketok impor 3 juta ton, bahkan keputusan impor 2 juta ton di 2024 juga diketok di 2023.

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa mengkritik keras narasi defisit beras yang sering digaungkan rezim Presiden Joko Widodo. Menurutnya, itu salah kaprah.

"Berkaca di 2023, itu tadi Mbak Eliza (penelita Core) 0,65 juta ton (penurunan produksi imbas El Nino) prognosis Oktober 2023. Prognosis Desember 2023 turunnya (hanya) 0,58 juta ton, sedangkan impornya 3 juta ton," ucap Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

"Masuk di Desember (2023) 2,7 juta ton, lalu yang sisanya barusan masuk awal Februari 500 ribu ton, sehingga keputusan impor 2023 sudah masuk 3,2 juta ton. Maka terjadi kelebihan stok 2,65 juta ton, ini akan menghasilkan stok awal tahun (2024) 6,71 juta ton beras, angka yang sangat besar," bantahnya soal defisit beras Indonesia.

Terlebih, Indonesia akan memasuki masa panen raya mulai bulan ini dan puncaknya di Mei 2024. Tambahan impor 1,6 juta ton, sehingga total beras yang didatangkan dari luar negeri mencapai 3,6 juta ton di 2024, dinilai serampangan oleh Andreas.

Ahli IPB itu memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

"Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita," tandasnya.

Di lain sisi, Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengatakan ada penurunan harga beras di negara produsen. Ia mencontohkan harga beras di Vietnam saat ini sedang berada di level yang rendah, yaitu sekitar US0 per ton alias Rp9,53 juta (asumsi kurs Rp15.628 per dolar AS).

"Sementara, harga eceran tertinggi (HET) beras lokal yang premium Rp13.900 (per kg). Jadi, selisih harga sudah pasti menggiurkan bagi importir," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/2).

Jika menggunakan data tersebut, berarti harga 1 ton alias 1.000 kg beras premium lokal bisa menembus Rp13,9 juta. Ada selisih Rp4,37 juta yang bisa dihemat importir jika memilih mendatangkan beras dari Vietnam.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

Kementerian PUPR Buka Suara soal Basuki Dibujuk Mundur Faisal Basri******

Kementerian PUPR buka suara soal sang menteri, Basuki Hadimuljonodibujuk untuk mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Ekonom senior Faisal Basri.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya belum mendengar respons bujukan itu dari Basuki langsung.

"Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

Karenanya, segala sesuatu oleh sebagian pihak dikaitkan dengan politik. Meski begitu, Zainal menuturkan Kementerian PUPR saat ini tetap fokus menjalankan tugas.

"Biasa saja ini tahun politik, yang penting PU kerja, dikasih tugas, kami laksanakan. Seperti harapan teman-teman semua," ujarnya.

Saat ditanya apakah Basuki berkomitmen tetap berada di kabinet sampai masa jabatannya selesai, Zainal lagi-lagi menjawab tidak tahu.

"Tidak tahu. Pokoknya kami komitmen menjalankan (tugas) yang di APBN," kata Zainal.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Jokowi mundur.

Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

[Gambas:Video CNN]

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya mengontak Basuki, Pramono Anung dan Sri Mulyani terkait ajakan Faisal Basri ini, pada Senin (15/1). Namun, mereka belum memberikan tanggapan.

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

PUPR Buka Suara soal Kementerian ESDM Retak Imbas Proyek Gedung BSI******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons retakan bangunan Kementerian ESDMimbas pembangunan BSI Tower di Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan dirinya belum tahu lebih lanjut soal hasil evaluasi atas masalah itu. Namun, ia memastikan gedung milik negara memang menjadi ranah PUPR via Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG).

"Nah, itu (KKBG) yang turun untuk menilai keandalan gedung. Jadi, itu soal keselamatan kan prioritas di situ dan itu tanggung jawabnya ada di Kementerian PUPR," kata Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

Jubir Basuki Hadimuljono itu menegaskan KKBG berisikan para pakar yang memang ahli.

"Itu (KKBG) kan pakar isinya yang akan berikan penilaian terhadap kelayakan ataupun keandalan dari gedung. Hasilnya, pasti ada rekomendasi apakah perlu ada perkuatan atau rehabilitasi minor bahkan mayor, harus kita suntik segala macam, kita belum tahu," tandasnya.

Pembangunan BSI Tower membuat permukaan tanah turun sehingga timbul retakan di beberapa titik. Salah satunya, di Gedung Kementerian ESDM.

Akibatnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif terpaksa pindah ruang kantor sementara hingga April 2024.

Atas kejadian itu, PT Pembangunan Perumahan Tbk alias PP selaku kontraktor proyek menyetop sementara pembangunan BSI Tower sejak Selasa (30/1). Mereka akan mengevaluasi dan meminta pendampingan Kementerian PUPR untuk mitigasi lanjutan.

PT PP mengklaim sudah menyosialisasikan pembangunan tersebut dengan Kementerian ESDM. Mereka juga menyebut sudah memitigasi risiko pergerakan tanah dengan menempatkan inclinometer, monitoring settlement secara berkala, menggunakan sistem dinding penahan tanah secant pile sesuai karakteristik tanah di lokasi, serta mempertahankan dinding penahan tanah existing.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

Airlangga: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Rp600******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea walldi utara Pulau Jawa membutuhkan anggaran Rp700 triliun.

Airlangga mengatakan kebijakan itu sudah berjalan dan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia menyebut pemerintah akan menggandeng swasta untuk membangun tanggul itu.

"Estimasi biaya mungkin bisa Rp600 sampai Rp700 tergantung berapa besar karena itu studinya kita sedang siapkan. Kita bicara triliun," kata Airlangga di Bandung, Jumat (19/1).

Dia menyebut banyak investor yang tertarik dengan proyek ini. Namun, ia belum mau membeberkan siapa investor-investor yang dimaksud.

"Dananya investor banyak yang mau masuk," ujarnya.

Airlangga mengatakan kebijakan ini penting untuk melindungi masyarakat. Dia berkata masyarakat di utara Pulau Jawa terancam banjir rob seiring perubahan iklim.

"Kita akan melihat di pesisir utara dampak ke masyarakat dan dampak kepada kawasan ekonomi yang ada di sana karena kawasan ekonomi kita sebagian besar di utara dan ini bisa terancam oleh rob," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan giant sea wall diperlukan untuk mencegah rob di Jakarta dan daerah-daerah di utara Pulau Jawa.

Lihat Juga : PUPR Ungkap Proyek Giant Sea Wall Prabowo-Airlangga Dibahas Sejak 2016

Proyek itu kembali menjadi sorotan setelah calon presiden Prabowo Subianto membahasnya dalam seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dia menyindir komitmen politisi membangun tanggul raksasa di utara Jawa. Prabowo mengatakan proyek ini penting untuk melindungi masyarakat, tetapi tak diminati politisi karena butuh waktu 40 tahun.

"Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," ucap Prabowo di seminar itu.