situs terbaru 2023

Mimpi adalah raja

Israel Hancurkan Tempat Ibadah dan RS, Ini Pasal Konvensi Jenewa yang Dilanggar******

GAZA — Israel melanggar Konvensi Jenewa setelah menyerbu dan mengepung Rumah Sakit (RS) Al-Shifa di Jalur Gaza, dengan operasi yang berlanjut di sayap barat gedung, Jumat (18/11/2023).

Rumah sakit tersebut terputus dari layanan internet dan pasokan listrik sesaat sebelum serangan Israel.

Promosi BRI Kembali Buka BRILiaN Future Leader Program General dan IT

Para jurnalis yang hadir di dekat gedung rumah sakit kemudian ditahan oleh tentara Israel.

Alasan Israel menyerang rumah sakit itu, karena meyakini bahwa Hamas menggunakan gedung rumah sakit sebagai markasnya. Pengepungan oleh Israel dimulai sejak Rabu (8/11/2023).

Selain itu, fasilitas medis tersebut juga diklaim Israel memiliki pintu masuk ke jaringan bunker dan terowongan bawah tanah, tempat sekitar 200 orang radikal Hamas bersembunyi.

Melansir TASS, Israel juga meyakini sejumlah sandera Israel yang jumlahnya tidak diketahui mungkin di terowongan bawah tanah rumah sakit tersebut.

Sementara itu penembak jitu bersiap menembak siapapun yang masuk dan keluar rumah sakit. Operasi ambulans juga terhenti.

Selain menyerang rumah sakit, Israel juga membombardir tempat ibadah di Gaza, Palestina.

Setidaknya lebih dari 60 masjid di wilayah konflik tersebut hancur sejak serangan 7 Oktober 2023.

Melansir Wafa, kerusakan masjid terus bertambah setelah Israel melancarkan serangan udara yang menghancurkan Masjid al-Salam di lingkungan Sabra, Kota Gaza bagian utara.

Israel sebelumnya juga menembakkan rudal dan menghancurkan Masjid Khalid bin Walid dan Al-Ikhlas di Khan Younis pada Rabu (8/11/2023) waktu setempat.

Puluhan gereja juga sudah rata dengan tanah akibat rudal-rudal Israel.

Sementara, bantuan kemanusiaan yang ingin memasuki Gaza juga tersendat, karena harus melewati pemeriksaan yang ketat oleh pihak Israel hingga bisa sampai ke depan pintu Rafah, yakni pintu perbatasan Mesir dengan Gaza.

Menteri Energi Israel Katz mengatakan tidak akan ada saklar listrik yang akan dinyalakan, tidak ada hidran air yang akan dibuka, dan tidak ada truk bahan bakar yang akan masuk ke Gaza, sampai sandera dibebaskan, pada 13 Oktober lalu.

Penyerangan Israel ke rumah sakit dan tempat ibadah, serta mempersulit masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, tentunya telah melanggar Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Dosen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta, Hestutomo Restu Kuncoro menjelaskan, ulah Israel yang menyerang rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza, bentuk pelanggaran hukum internasional.

“Menurut hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa Keempat 1949 dan Konvensi Den Haag 1907, serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk tujuan medis atau keagamaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang,” ucapnya.

Pasal-pasal relevan dalam konteks yang dilanggar tersebut, antara lain:

– Pasal 18 Konvensi Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (1907)

Pasal ini melarang serangan terhadap rumah sakit, tempat medis, dan tenaga medis yang mengumpulkan, merawat, dan mengevakuasi orang yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata.

– Pasal 19 Konvensi Den Haag tentang Penghormatan terhadap Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (1907)

Pasal ini melarang serangan terhadap tempat ibadah yang digunakan untuk beribadah dalam konflik bersenjata.

– Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat (1949)

Pasal ini melarang tindakan kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, atau segala bentuk kekejaman terhadap orang-orang yang terluka, sakit, atau terdampar selama konflik bersenjata, dan pasal ini memberikan perlindungan khusus bagi rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk perawatan mereka.

“Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk tujuan medis atau keagamaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang, kecuali jika mereka digunakan secara aktif untuk tujuan militer oleh pihak bersenjata yang berkonflik. Misalnya memasang instalasi pertahanan, menyimpan senjata,” katanya.

Catatan Pastoral Petani

Sepakati Gencatan Senjata 4 Hari, Israel******

YERUSALEM – Israel dilaporkan telah menyetujui kesepakatan gencatan senjata selama empat hari dengan Hamas, yang akan membebaskan sekitar 50 sandera. 

Melansir Bloomberg dari Axios Post via Bisnis.com, Rabu (22/11/2023), kantor perdana menteri Israel mengatakan Hamas diharapkan membebaskan wanita dan anak-anak Israel yang ditahan di Gaza. 

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Sementara itu, Israel diharapkan untuk membebaskan sekitar 150 tahanan Palestina yang sebagian besar wanita dan anak-anak di bawah umur. 

Dalam tahap kedua dari kesepakatan yang dimediasi Qatar tersebut, Hamas akan membebaskan lebih banyak wanita, anak-anak dan orang tua sebagai imbalan bagi Israel untuk memperpanjang gencatan senjata selama beberapa hari. 

Dalam 24 jam ke depan, nama-nama tahanan Palestina yang akan dibebaskan akan diumumkan kepada publik sehingga warga Israel dapat mengajukan banding ke pengadilan atas pembebasan mereka, menurut pernyataan sumber pejabat Israel yang tidak disebutkan identitasnya kepada Axios. 

Sebelumnya, pada awal rapat kabinet Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa perang untuk membasmi Hamas tidak akan berhenti setelah gencatan senjata. 

“Kami sedang berperang dan kami akan melanjutkan perang sampai kami mencapai semua tujuan kami untuk menghancurkan Hamas, mengembalikan semua sandera kami, dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun di Gaza yang dapat mengancam Israel,” ungkap Netanyahu.

Qatar membantu menengahi perundingan antara Israel dan Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengatakan bahwa perundingan tersebut berada pada tahap kritis. 

Perjanjian ini menjadi gencatan senjata pertama setelah agresi Israel meratakan sebagian besar wilayah Gaza dan menewaskan 13.300 warga sipil dan menyebabkan sekitar dua pertiga dari 2,3 juta orang kehilangan tempat tinggal.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Israel-Hamas Sepakati Gencatan Senjata 4 Hari, 50 Sandera Dibebaskan”

Jingfangnian

Airlangga Sebut Presiden Tak Perlu Cuti saat Kampanye******

SOLO —Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyebutkan presiden itu tidak perlu mengajukan cuti apabila ingin berkampanye.

Airlangga menyampaikan hal itu sebagai respons terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Presiden itu adalah kepala negara. Maka, kepala negara itu tidak ada cutinya,” kata dia saat diwawancarai di Palembang, Jumat (26/1/2024).

Menurutnya, setiap warga itu memiliki hak konstitusi, termasuk presiden. Sehingga, dukungan presiden kepada ke salah satu partai politik (parpol) bukan sesuatu yang baru.

“Presiden Soekarno dari PNI, Presiden Soeharto dengan Partai Golkar, Pak Habibie yang juga Golkar, kemudian Gus Dur PKB, Pak SBY Demokrat. Maka, hal ini sesuatu yang lumrah dan ini suatu hak politik, termasuk presiden,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

Airlangga mengatakan pihaknya memasang target 55% Sumatra bagian selatan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, pada Pilpres 2024 di

“Kami memasang target meraih suara di atas 55% di Sumatra bagian selatan untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Sehingga, kami meminta ketua di daerah ini terus bergerak untuk memenangkan pilpres, pileg, dan pilkada 2024,” kata dia.

Sebelumnya, KPU RI mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengajukan cuti jika ingin ikut berkampanye pada Pemilu 2024. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka izin cuti diajukan Jokowi sebagai presiden kepada dirinya sendiri.

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

Ibu Negara Bukan Jabatan Publik, Tak Ada Aturan Khusus Soal Kampanye******

JAKARTA —Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

Promosi Transaksi Pakai BRImo, 15 Nasabah BRI Beruntung Dapat Mobil Listrik Keren!

“Enggak ada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024. Meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) bersama calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri). Iya kan presiden cuma satu,” kata Hasyim sebagaimana dilansir Antara.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye. Aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

“Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Barisan Bintang Penyihir

Miris, Militer Israel Serbu Rumah Sakit Al Shifa di Gaza******

GAZA —Militer Israel menyerbu Rumah Sakit Al Shifa di Kota Gaza pada Rabu (15/11/2023) pagi setelah sebelumnya melakukan serangan besar di sekitar rumah sakit tersebut.

Kepala Departemen Luka Bakar RS Al Shifa, Ahmad Mikhailalati, mengatakan dalam pernyataan pers yang dilaporkan Al Jazeera bahwa tank-tank dan buldoser-buldoser Israel saat ini berada di dalam kompleks rumah sakit.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

Militer Israel pada Rabu pagi mengumumkan akan melakukan operasi militer di bagian tertentu RS Al Shifa.

Pengumuman itu dikeluarkan setelah Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan militer Israel secara resmi menginformasikan rumah sakit itu akan diserbu pada Selasa malam.

Direktur Jenderal Rumah Sakit Gaza, Muhammad Zaqout, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tidak ada sebutir pun peluru yang ditembakkan dari dalam rumah sakit selama pasukan penjajah menyerbu masuk ke dalam kompleks.

“Pasukan penjajah menyerbu gedung operasi dan gawat darurat di kompleks Al Shifa, memasuki departemen darurat, dan saat ini melakukan pencarian di ruang bawah tanah rumah sakit,” kata dia seperti dikutip Solopos.comdari Antara.

Pasukan Israel melepaskan tembakan ke orang-orang yang melewati koridor yang mereka sebut sebagai jalur aman untuk keluar Al Shifa.

Dia menegaskan tentara Israel tidak menemukan bukti adanya anggota kelompok perlawanan Palestina, Hamas, yang bersembunyi di dalam atau sekitar rumah sakit.

Hal itu bertolak belakang dengan tuduhan Israel sebelum menyerbu kompleks RS itu.

Hamas menilai Israel dan Presiden AS Joe Biden bertanggung jawab penuh atas dampak penyerbuan ke Al Shifa dan keselamatan staf medis dan warga yang mengungsi di sana.

“Penggunaan narasi palsu Israel oleh Gedung Putih dan Pentagon, yang mengklaim bahwa kelompok perlawanan menggunakan kompleks medis Al Shifa untuk tujuan militer, adalah lampu hijau bagi pasukan pendudukan untuk melakukan lebih banyak pembantaian terhadap warga sipil,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

“Dan juga memaksa mereka untuk bermigrasi dari utara ke selatan guna menyelesaikan rencana penjajah menggusur warga kami,” tulis pernyataan itu.

Menteri Kesehatan Palestina Mai Al Kaila juga mengeluarkan pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi WAFA penjajah Israel bertanggung jawab atas nyawa staf medis, pasien, dan warga yang mengungsi di Al Shifa.

Kaila memperingatkan risiko bencana bagi pasien dan staf medis jika Israel melakukan penyerbuan ke Al Shifa.

Sementara itu, Ismail Al Thawabta, kepala kantor media pemerintah di Gaza, mengatakan bahwa penyerbuan ke RS itu adalah kejahatan perang.

“Pihak penjajah akan gagal membuktikan RS Al Shifa adalah markas pemimpin perlawanan. Diperkirakan para penjajah akan membawa senjata ke rumah sakit, mengaturnya dengan cara tertentu, dan kemudian mengambil foto,” kata Thawabta kepada Al Jazeera.

Saat keajaiban jatuh

Buntut Serangan Isreal, 22 Rumah Sakit di Jalur Gaza Berhenti Beroperasi******

GAZA — Pemerintah di Gaza Palestina mengatakan setidaknya 22 rumah sakit telah menghentikan operasinya di Jalur Gaza akibat serangan Israel.  

Berdasarkan laporan terakhir, 22 rumah sakit dan 49 layanan kesehatan tidak dapat beroperasi akibat agresi Israel. 

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Tercatat, tentara Israel juga menembak 53 ambulans. Selain itu, Juru Bicara Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) Nebal Farsakh menyatakan bahwa rumah sakit Al-Quds di utara Jalur Gaza telah berhenti beroperasi karena kekurangan bahan bakar dan listrik, pada Minggu (12/11/2023).  

“Rumah Sakit Al-Quds tidak dapat beroperasi, karena menipisnya bahan bakar yang tersedia dan pemadaman listrik,” katanya, dilansir TASS, Senin (13/11/2023) via Bisnis.com.

Menurutnya, personel rumah sakit sudah melakukan yang terbaik untuk membantu para pasien dan korban luka dalam kondisi kemanusiaan yang sulit di tengah kekurangan obat-obatan, makanan, dan air. 

PRSC mengatakan sebelumnya bahwa Rumah Sakit Al-Quds mungkin berhenti beroperasi dalam waktu 3 jam karena kehabisan bahan bakar untuk memberi daya pada generator listriknya, pada Sabtu (11/11/2023).  

Sementara itu, sebelumnya juga dikatakan bahwa jalan menuju rumah sakit telah diblokir akibat pemboman Israel. 

Selain itu, pasukan Israel telah juga mengepung rumah sakit Al-Shifa, dan mencegah ambulans memasuki atau meninggalkan fasilitas tersebut, sejak Sabtu (11/11/2023).  

Koresponden Tareq Abu Azzoum mengatakan bahwa para penembak jitu dan artileri Israel disinyalir akan menargetkan siapapun yang berupaya bergerak ke luar rumah sakit. Militer Israel telah menutup gerbang depan rumah sakit terbesar di Gaza itu, tempat ribuan orang yang terluka di tengah pemboman intensif Israel. 

“Mereka menyerang dan menghancurkan gerbang depan kompleks medis utama di Jalur Gaza karena pasien dan ribuan warga Palestina masih berada di halaman rumah sakit ini,” katanya.  

Dia mengatakan orang-orang saat ini benar-benar terjebak oleh pasukan Israel yang ditempatkan di berbagai sektor yang mengelilingi seluruh tempat.  

Seperti diketahui, situasi di Timur Tengah memburuk setelah pejuang Hamas dari Gaza menyerang dan menyusup ke Israel pada 7 Oktober 2023. 

Hamas mengklaim serangan mereka adalah reaksi terhadap serangan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. 

Israel mendeklarasikan blokade total terhadap Gaza dan mulai melakukan pembalasan terhadap wilayah tersebut serta wilayah tertentu di Lebanon dan Suriah. Bentrokan juga terjadi di Tepi Barat.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “22 Rumah Sakit di Jalur Gaza Berhenti Beroperasi”