bukalapak bisa pinjam uang

Novel Tuan Raja Dewa

erek2 53

Pan Zhanle pecahkan rekor dunia renang 100m gaya bebas putra******

Jakarta (ANTARA) - Perenang China Pan Zhanle memecahkan rekor dunia renang nomor 100 meter gaya bebas putra saat tampil dalam Kejuaraan Akuatik Dunia atau World Aquatics Championships 2024 di Doha, Qatar, pada Senin.

Pan Zhanle yang juga turun  dalam nomor estafet 4x100 meter gaya bebas putra menorehkan waktu 46,80 detik untuk memecahkan rekor dunia yang sebelumnya dipegang  perenang Rumania, David Popovici yang menggenggam rekor 46,86 detik.

"Memecahkan rekor dunia adalah sebuah kehormatan bagi saya. Ini adalah motivasi bagi perenang muda dan tua. Saya yakin saya bisa melaju lebih cepat dari waktu hari ini. Memecahkan rekor dunia terjadi secara alami dan sekarang tujuan saya adalah berenang lebih cepat," kata Pan Zhanle dalam laman World Aquatics Championships.

Pan Zhanle yang satu tim dengan Ji Xinjie, Zhang Zhanshuo dan Wang Haoyu menyegel medali emas estafet 4x100 meter gaya bebas putra dengan mencatatkan waktu 3 menit 11 detik.

Baca juga: Kim Woo-min sabet gelar juara dunia renang gaya bebas 400m putra

Sementara itu tim Italia memperoleh medali perak dengan catatan waktu 3 menit 12,08 detik, sedangkan Amerika Serikat mendapatkan medali perunggu dengan catatan waktu 3 menit 12,29 detik.

"Saya beruntung memiliki rekan-rekan satu tim yang luar biasa dan kami melakukannya dengan sangat baik hari ini. Ini baru hari pertama dan saya merasa sangat bersemangat. Saya akan terus bekerja keras demi  Olimpiade Paris," kata atlet berusia 19 tahun tersebut.

Rekor yang dicetak Pan juga membuat dirinya satu-satunya perenang China yang memegang rekor dunia. 

Pan juga masuk daftar lima perenang sepanjang sejarah yang bisa mencatatkan waktu di bawah 47 detik dalam nomor 100 meter gaya bebas.

Catatan waktu Pan juga mempertajam catatan pribadinya Asian Games 2023 ketika di sana dia membukukan waktu 46,97 detik untuk memboyong medali emas.

Baca juga: Beijing jadi tuan rumah Kejuaraan Akuatik Dunia 2029

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Longsheng yang santai

akun gacor malam ini

Rektor UIN Jakarta imbau rakyat sikapi informasi Pemilu dengan bijak******

Masyarakat juga diimbau menghormati hasil Pemilu 2024 sebagai pilihan rakyat yang sah dan konstitusional

Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, mengimbau masyarakat menyikapi setiap informasi yang beredar tentang Pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan bijak dan nalar yang kritis.

"Kami mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi tentang Pemilu 2024 dengan sikap bijak, nalar kritis, dan bertanggung jawab, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat fitnah, informasi palsu, atau ujaran kebencian, serta selalu memverifikasi kebenaran dan sumber informasi sebelum menyebarkannya," kata Asep di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan hal tersebut mengingat pentingnya peran Pemilu 2024 dalam menentukan arah dan masa depan bangsa Indonesia, yang dalam dua hari ke depan pemungutan suara akan dilangsungkan secara serentak sehingga perlu dikawal agar tetap kondusif.

"Kami juga mengimbau agar masyarakat bisa menjadi bagian dari proses demokrasi yang beradab, bermartabat, dan berintegritas, dengan menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, serta keyakinan kuat pada Rabu, 14 Februari 2024, tanpa tekanan maupun bujukan dari pihak manapun," tuturnya.

Baca juga: Rektor Unud Bali ajak masyarakat gunakan hak pilih Pemilu 2024
Baca juga: Rektor Untirta serukan pemilu damai dan berintegritas

Asep juga mendorong seluruh pihak agar tetap mengedepankan kerukunan dan toleransi sesuai semangat dalam semboyan bangsa, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu.

"Masyarakat juga agar senantiasa mengedepankan kerukunan, toleransi, dan persaudaraan antara sesama warga negara, terlepas dari perbedaan pilihan politik, keagamaan, suku, atau pun golongan, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika," ucapnya.

Kemudian, ia juga mengimbau masyarakat agar menghindari segala ucapan dan tindakan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024, serta tetap menghormati apapun hasil yang didapatkan, dan siapapun pemimpin yang terpilih.

"Masyarakat juga diimbau menghormati hasil Pemilu 2024 sebagai pilihan rakyat yang sah dan konstitusional, serta menghargai setiap upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kebenaran," paparnya.

Terakhir, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga stabilitas dan keamanan bangsa pascapemilu dan menghindari setiap tindakan yang dapat memecah belah persatuan.

"Masyarakat juga hendaknya turut serta menjaga stabilitas, keamanan, dan persatuan bangsa pascapemilu 2024, dengan tidak terlibat dalam aksi-aksi yang dapat memecah belah atau mengancam kedaulatan negara, serta bersama-sama mendukung pemerintahan yang terpilih untuk memajukan Indonesia," demikian Asep Saepudin Jahar.

Baca juga: Rektor Unsri sebut dinamika politik harus menjaga keharmonisan
Baca juga: Forum Rektor: Kebebasan berpendapat harus beretika dan objektif
Baca juga: Rektor Unika dorong generasi muda jadi pemilih yang rasional

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Kecintaan pada hiburan Korea

situs slot gacor mudah jackpot

Ketua MUI imbau jaga suasana kondusif jelang pencoblosan pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mengajak masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif jelang pencoblosan dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada Rabu (14/2).

"Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara, yang di antaranya adalah mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum. Untuk itu, mari jaga suasana kondusif jelang pelaksanaan pemilu, untuk mewujudkan pesta demokrasi yang damai, adil, jujur, dan bermartabat, serta jauh dari perilaku curang, intimidatif, koruptif, dan tindak melanggar hukum lainnya," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini mengatakan dalam sistem politik Indonesia setiap warga negara diberi hak untuk memilih. Hak tersebut harus digunakan secara baik dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kepemimpinan publik yang baik.

"Karenanya, memilih pemimpin yang mampu menjaga agama dan mampu mengurusi urusan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan hukumnya wajib. Sebaliknya, golput dalam arti tidak mau berpartisipasi menggunakan hak pilih, kemudian terpilih pemimpin yang lalim dan tidak kompeten, maka tindakan itu haram dan berdosa," tegas Niam yang juga mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu.

Baca juga: MUI Lebak haramkan politik uang dalam Pemilu 

Baca juga: MUI Lampung: Jaga persaudaraan meskipun beda pilihan dalam pemilu

Menurut Niam, proses memilih pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan kompetensi mengemban amanah kepemimpinan guna mewujudkan kemaslahatan umum.

"Setelah mendengar visi misi calon dalam masa kampanye, saatnya kita kontemplasi dan memilih sesuai hati yang jernih, meminta pertolongan Allah SWT agar diberi pemimpin yang shidiq atau jujur, yang amanah atau dapat dipercaya, yang tablighatau punya kemampuan eksekusi, serta yang fathanah atau punya kompetensi," ujarnya.

"Tidak boleh memilih karena sebab sogokan atau pemberian harta semata. Orang yang akan dipilih, atau yang mencalonkan diri juga tidak boleh menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih, seperti menyuap atau dikenal dengan serangan fajar," sambung Niam.

Ia mengingatkan bahwa MUI telah menetapkan fatwa yang berkenaan dengan hal suap-menyuap dalam Pemilu, melalui forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Kalimantan Selatan pada 2018.

"Hukumnya haram. Menerima sogokan politik yang kemudian mendorong orang untuk memilih orang yang tidak kompeten hukumnya haram," tegas Asrorun Niam Sholeh.

Baca juga: MUI Depok imbau penyelenggara dan warga jaga pemilu jurdil dan sejuk

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan melalui kemalangan

uban4d

BRIN rekomendasikan Bahasa Laha jadi bahasa persatuan di Ambon******

Pada satu sisi Bahasa Laha terancam punah, karena saat saya turun ke sana hanya sekitar 240-an yang masih aktif menggunakan bahasa daerah yang ada di Negeri Laha

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Harlin Turiah, merekomendasikan Bahasa Laha menjadi bahasa persatuan di Kota Ambon, Maluku, mengingat keberadaannya yang sudah terancam punah.

"Kami merekomendasikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon agar Bahasa Laha ini tetap lestari, untuk dibuatkan salah satunya menjadi bahasa persatuan di daerah Ambon karena Nahasa Laha ini memiliki 15 sebaran dialek di Pulau Ambon, Pulau Seram, dan Pulau-Pulau Lease (Pulau Haruku, Saparua, dan Nusalaut)," kata Harlin dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.

Harlin menjelaskan penduduk di Negeri (setingkat desa) Laha berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat ada 7.167 jiwa, tetapi penutur Bahasa Laha yang aktif hanya sekitar 240 jiwa, dengan rata-rata pemakai berusia di atas 50 tahun.

"Pada satu sisi Bahasa Laha terancam punah, karena saat saya turun ke sana hanya sekitar 240-an yang masih aktif menggunakan bahasa daerah yang ada di Negeri Laha. Padahal ini menjadi aset budaya kita yang betul-betul masih ada terkait bahasa yang ada di Kota Ambon," ujarnya. 

Baca juga: BRIN ungkap alasan bahasa daerah bisa terancam punah

Ia mengutarakan situasi kebahasaan di Maluku sangat beragam, hanya berbatas daerah atau kampung saja sudah berbeda bahasa, yang menjadikan jumlah bahasa di Maluku menempati peringkat ketiga terbanyak setelah Papua dan Nusa Tenggara Timur, sehingga Bahasa Laha sangat penting untuk dilestarikan.

"Di Ambon, secara umum kita menggunakan Bahasa Melayu Ambon, saya menyebutnya lebih cocok dengan Bahasa Indonesia dialek Ambon. Bahasa Melayu Ambon inilah yang kemudian banyak memengaruhi masyarakat dan lebih banyak digunakan," tuturnya.

Ia menyebutkan sudah tidak ada penutur aktif di bawah 50 tahun, karena mereka hanya sebatas menjadi penutur pasif.

"Dahulu usia anak-anak diajarkan bahasa daerah, sekarang hampir tidak ada. Sekarang hampir semua menggunakan Bahasa Indonesia Melayu Ambon, baik di situasi resmi maupun tidak resmi," ucapnya.

Baca juga: Kemenag terbitkan mushaf Al Quran terjemahan bahasa Melayu Ambon

Selain itu, menurutnya, selama ini juga tidak ada ruang informal agar para penutur saling berkomunikasi.

"Niat hanya datang dari tetua adat, tetapi tidak bisa mengimplementasikan. Untuk itu harus ada dukungan baik dari Kemendikbudristek di Badan Bahasa maupun periset bahasa dari BRIN bisa menyokong pelestarian bahasa di Laha," paparnya.

Ia juga berharap agar masyarakat dan pemerintah saling bahu-membahu baik di tingkat sosial maupun tingkat pembuat kebijakan, untuk menyokong kelestarian Bahasa Laha, dengan menetapkan Bahasa Laha menjadi bahasa persatuan di Kota Ambon.

Baca juga: Kemenag telah terjemahkan Al Quran dalam 26 bahasa daerah

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

daget77

RUPST BNI rombak jajaran komisaris dan direksi******

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Senin, menyetujui perubahan susunan jajaran komisaris dan direksi.

RUPST menyetujui pemberhentian dengan hormat Susyanto sebagai Komisaris BNI dan menyetujui pengangkatan Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris BNI, serta menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali Askolani sebagai Komisaris BNI.

Lalu, RUPST menyetujui pemberhentian dengan hormat Adi Sulistyowati sebagai Wakil Direktur Utama BNI, dan mengalihkan penugasan Putrama Wahju Setyawan sebagai Wakil Direktur Utama BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Retail Banking BNI.

Kemudian, RUPST mengalihkan penugasan Corina Leyla Karnalies menjadi Direktur Retail Banking BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI.

RUPST menyetujui pengangkatan Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI, dari sebelumnya menjabat sebagai SEVP of Corporate Development & Transformation BNI.

Selanjutnya, RUPST menyetujui pemberhentian dengan hormat Silvano Winston Rumantir sebagai Direktur Wholesale & International Banking BNI, dan menyetujui pengangkatan Agung Prabowo sebagai Direktur Wholesale & International Banking BNI dari sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama BNI Sekuritas.

RUPST menyetujui pemberhentian dengan hormat Muhammad Iqbal sebagai Direktur Institutional Banking BNI, dan menyetujui pengangkatan Munadi Herlambang sebagai Direktur Institutional Banking BNI dari sebelumnya menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja.

RUPST menyetujui pemberhentian dengan hormat Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI, dan menyetujui pengangkatan I Made Sukajaya sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI dari sebelumnya menjabat sebagai SEVP Remedial & Recovery BNI.

Dengan demikian, susunan Anggota Dewan Komisaris BNI saat ini, diantaranya :

• Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen: Pradjoto
• Wakil Komisaris Utama: Pahala Nugraha Mansury
• Komisaris Independen: Sigit Widyawan
• Komisaris: Askolani.
• Komisaris Independen: Asmawi Syam
• ​​​​​​​Komisaris: Mohamad Yusuf Permana
• Komisaris Independen: Iman Sugema
• ​​​​​​​Komisaris Independen: Septian Hario Seto
• ​​​​​​​Komisaris Independen: Erwin Rijanto Slamet
• ​​​​​​​Komisaris: Fadlansyah Lubis
• Komisaris: Robertus Billitea.

Sementara itu, susunan Anggota Direksi BNI saat ini, yakni:

• Direktur Utama: Royke Tumilaar
• ​​​​​​​Wakil Direktur Utama: Putrama Wahju Setyawan
• ​​​​​​​Direktur Digital & Integrated Transaction Banking: Hussein Paolo Kartadjoemena
• ​​​​​​​Direktur Enterprise & Commercial Banking: I Made Sukajaya
• ​​​​​​​Direktur Finance: Novita Widya Anggraini
• Direktur Risk Management: David Pirzada
• ​​​​​​​Direktur Institutional Banking: Munadi Herlambang
• ​​​​​​​Direktur Network & Services: Ronny Venir
• Direktur Retail Banking: Corina Leyla Karnalies
• ​​​​​​​Direktur Human Capital & Compliance: Mucharom
• ​​​​​​​Direktur Technology & Operations: Toto Prasetio
• ​​​​​​​Direktur Wholesale & International Banking: Agung Prabowo.

Baca juga: RUPST BNI setujui bagikan dividen Rp280,49 per saham
Baca juga: BNI targetkan pertumbuhan kredit 10 persen pada 2024
Baca juga: Penyaluran kredit UMKM BNI tumbuh 18,9 persen capai Rp118 triliun
​​​​​​​

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Satu pukulan kawan

slot permainan slot

Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024