eurotogel

bintang ajaib

link slot gacor pagi ini

BMKG prakirakan cuaca ekstrem intai Jateng hingga 17 Maret******

Semarang (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca ekstrem masih akan melanda wilayah Jawa Tengah hingga 17 Maret 2024.

"Potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi hingga 17 Maret," kata Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo dalam siaran pers di Semarang, Jumat.

Menurut dia, gangguan atmosfer menyebabkan peningkatan potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Jawa Tengah.

Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi antara lain oleh aktifnya gelombang Equatorial Rossby, gangguan atmosfer Madden Julian Oscillation (MJO), serta Bibit Siklon Tropis 91S di Samudera Hindia dan Bibit Siklon Tropis 94S di Teluk Carpentaria di sekitar Utara Australia.

Beberapa daerah yang berpotensi dilanda cuaca ekstrem antara lain di wilayah pegunungan, seperti Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo,
Magelang, Boyolali, Semarang, Salatiga, Temanggung, serta Kota Magelang.

Sementara di wilayah Pantura, antara lain Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, serta Kota Semarang, Tegal, serta Pekalongan.

Jawa Tengah wilayah selatan meliputi Kabupaten Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, serta Kota Surakarta.

Yoga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap bencana yang timbul akibat cuaca ekstrem.

"Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang diimbau lebih waspada," katanya.

Baca juga: Imbas banjir Semarang, enam KA tujuan Surabaya masih alami keterlambatan

Baca juga: BPBD: 158 ribu jiwa terdampak banjir Semarang

Baca juga: Pj Gubernur Jateng berencana rekayasa cuaca untuk antisipasi banjir

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Otak paling kuat dalam hiburan

erek 96

Luhut Ingatkan Pemerintahan Baru Tak Ganggu Aturan Pakai Produk Lokal******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitan mewanti-wanti pemerintahan selanjutnya untuk tidak mengganggu Rancangan Undang-Undang (RUU) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Menurutnya, RUU P3DN dapat melindungi Indonesia dari kasus korupsi.

"Rancangan Undang-Undang P3DN ini, maksud kita sebenarnya juga untuk melindungi ini. Jangan nanti pemerintahan yang akan datang ada oknum-oknum di sana yang pingin tidak terjadi ini," kata Luhut dalam acara Business Matching di Bali, Kamis (7/3).

"Karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan. Kita harus bikin negeri kita yang tertib. Makanya Gov Tech itu, digitalisasi itu kunci," sambungnya.

Sebelumnya, Luhut mengklaim penggalangan P3DN melalui belanja pemerintah dalam e-katalog telah berhasil mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) korupsi dalam negeri.

"E-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri," ujar Luhut.

Dengan pembelian barang dan jasa melalui aplikasi, menurut Luhut, kasus OTT korupsi pun berkurang, lantaran oknum pejabat pemerintahan tak lagi bisa bermain.

"Kalau kita membangun sistem yang baik, kan tidak ada OTT lagi atau berkurang drastis OTT karena semua belanja ke mesin. Nah, mesinnya kan enggak bisa disogok," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Kaisar Dewa Abadi

rtp vegasslot77

Bos Bulog Akui Bansos Gagal Tekan Harga Beras: Benar Tidak Berpengaruh******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi mengakui bantuan sosial (bansos) pangan tak membuat harga berasturun.

Hal tersebut ia sampaikan dalam 'Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan' di Jakarta, Senin (4/3).

Bayu menyebut saat ini pemerintah telah menggelontorkan 360 ribu ton beras untuk bansos. Namun, hal itu tak membuat harga beras turun.

Kendati, dengan bantuan pangan itu Bayu menilai dapat membantu masyarakat mengakses beras. Menurutnya, bansos membuat 22 juta keluarga tak perlu repot mencari beras ke pasar.

Bayu juga menilai 22 juta keluarga itu merupakan yang paling sensitif terhadap harga beras.

"Sehingga apabila mereka merasa cukup pembelian 10 kg per bulan itu informasi yang kami terima mencukupi 40-50 persen kebutuhan keluarga itu adalah satu bulan," tutur Bayu.

"Sehingga mereka cukup tenang untuk menjalani hari-harinya karena mereka telah memiliki beras," imbuhnya.

Di sisi lain, Bulog pun terus berupaya mengendalikan harga beras. Salah satunya, dengan melanjutkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Bayu mengatakan pihaknya telah mengucurkan beras SPHP kepada pengecer sebanyak 50,2 persen juga kepada distributor 45,4 persen.

Adapun terkait kelangkaan beras di Alfamart, Bayu menyebut hal itu terjadi karena ritel tersebut mengambil stok lebih sedikit.

"Kalau kita lihat diberitakan seperti Alfamart yang tidak ada stoknya, jadi memang relatif sedikit mengambilnya misalnya dibandingkan Transmart, Hypermart atau Indomaret," ujar Bayu.

Ia menjelaskan khusus beras SPHP, para pengecer memang harus mengajukan pembelian kepada Bulog. Hal ini termasuk kuota stok yang mereka minta.

"Untuk SPHP maka mekanismenya adalah pengecer ini harus mengajukan membeli atau meminta untuk mereka bisa dialokasikan beras SPHP. Mekanismenya ada unsur pertanggungjawaban keuangannya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Harga beras belakangan tengah melambung tinggi. Untuk beras premium harganya melambung hampir menyentuh Rp18 ribu per kg. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) beras tersebut adalah Rp13.900 per kg.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Senin (4/3) pagi, rata-rata harga beras kualitas bawah I dan II masing-masing naik menjadi Rp14.550 dan Rp14.450 per kg.

Sementara, harga beras medium I turun Rp200 menjadi Rp15.600 per kg. Adapun beras medium II turun Rp450 menjadi Rp15.150 per kg.

Sedangkan, harga beras kualitas super I stagnan di posisi Rp17.100 per kga. Kemudian, harga beras kualitas super II turun Rp100 menjadi Rp16.450 per kg.

Lihat Juga : Isi Komentar Erick Thohir soal 4 Calon Menkeu Prabowo: Sangat Bagus

(mrh/agt)

Sistem roh bela diri yang mistis

angka jitu kamboja

Asosiasi Peritel: Harga Beras Naik karena Produsen Kasih Harga Tinggi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan para peritel terpaksa menjual komoditas bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET) serta harga acuan lainnya lantaran mendapat harga yang tinggi dari produsen.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan para produsen telah menaikkan harga beli (tebus) sebesar 20-35 persen di atas HET sejak sepekan terakhir, sehingga peritel juga harus menaikkan harga jual.

"Faktanya saat ini kami tidak ada pilihan dan harus membeli dengan harga di atas HET dari para produsen atau pemasok beras lokal, bagaimana mungkin kami menjual dengan HET," ujar Roy di Jakarta, Minggu (11/2).

Dia mengatakan kenaikan harga dari produsen dapat menyebabkan kekosongan atau kelangkaan bahan pokok di gerai ritel modern Indonesia.

Menurut Roy, kelangkaan yang terjadi di kemudian hari mampu menimbulkan panic buyingatau pembelian secara berlebihan karena takut kekurangan stok.

Peritel saat ini disebut mulai kesulitan mendapatkan suplai beras untuk tipe premium lokal kemasan 5 kilogram. Keterbatasan ini disebabkan karena masa panen diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Lihat Juga : Megawati di Solo: Jangan Kesengsem Cuma Dikasih Bansos & Beras 10 Kilo

Selain itu, belum masuknya beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah juga menjadi penyebab kelangkaan dan tingginya harga beras.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Roy.

Aprindo pun meminta pemerintah untuk merelaksasi HET dan harga acuan lainnya agar peritel dapat membeli bahan pokok dari produsen.

Relaksasi ini pun bertujuan untuk mencegah kekosongan dan kelangkaan bahan pokok, terlebih pada Februari ini, para peritel mulai melakukan pembelian dari produsen guna persiapan pasokan Ramadhan dan Idul Fitri di gerai ritel modern.

(Antara/kid)

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Seni Bela Diri Bintang

slot gacor online

KPK tahan 15 pegawainya tersangka kasus pungli rutan******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menahan dan menetapkan 15 orang pegawainya sebagai tersangka kasus pungutan liar di Rumah Tahanan Negara Cabang KPK.

"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka dimaksud selama 20 hari pertama, terhitung 15 Maret sampai 3 April 2024 di Rutan Polda Metro Jaya," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Para tersangka tersebut, yakni Kepala Rutan KPK saat ini Achmad Fauzi,  mantan petugas Rutan KPK Hengki, mantan Plt Kepala Rutan KPK Deden Rochendi, petugas Rutan KPK Ristanta.

Lalu, Petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim, Petugas Rutan KPK Agung Nugroho, mantan petugas Rutan KPK Eri Angga Permana, Petugas Rutan KPK Muhammad Ridwan, dan Petugas Rutan KPK Suharlan.

Baca juga: KPK dalami aliran uang hasil pemerasan tahanan di Rutan KPK

Kemudian lima petugas Rutan KPK lainnya, yakni Suharlan, Ramadhan Ubaidillah, Mahdi Aris, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ricky Rachmawanto.

"Modus yang dilakukan HK (Hengki) dan kawan-kawan terhadap para tahanan, di antaranya memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan handphonedan powerbank hingga informasi sidak," kata Asep.

Besaran uang untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari Rp300 ribu sampai Rp20 juta yang kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampung.

Besaran uang yang diterima para tersangka juga bervariasi sesuai dengan posisi dan tugas yang dibagikan per bulan, mulai dari Rp500 ribu sampai Rp10 juta.

Baca juga: KPK periksa dua pegawainya soal pungli di Rutan KPK

Dalam melancarkan aksinya, para tersangka menggunakan beberapa istilah atau password,di antaranya banjir dimaknai info sidak, kandang burung dan pakan jagung dimaknai transaksi uang, dan botol dimaknai sebagai telepon seluler dan uang tunai.

Rentang waktu tahun 2019 hingga 2023, besaran jumlah uang yang diterima para tersangka sekitar Rp6,3 miliar dan masih akan dilakukan penelusuran serta pendalaman kembali untuk aliran uang maupun penggunaannya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: Pakar sebut permintaan maaf 78 pegawai KPK pungli terkesan teatrikal
Baca juga: KPK geledah tiga rutan dan sita alat bukti terkait pungli
Baca juga: Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Semua langit dan dunia

belanja online yang bisa kredit

Menpan RB: THR dan gaji ke******

"Peningkatan pemberian THR dan gaji 13 ini dikarenakan kemampuan keuangan negara yang semakin baik,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 pada tahun 2024 terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sejak pandemi COVID-19.

Ia menyebutkan ada peningkatan pada kebijakan tahun 2024, yaitu tunjangan kinerja bagi ASN di instansi pusat sebesar 100 persen dan TPP bagi ASN di instansi daerah paling banyak 100 persen dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

"Peningkatan pemberian THR dan gaji 13 ini dikarenakan kemampuan keuangan negara yang semakin baik," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain itu, pemberian THR dan gaji 13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Hal ini juga sebagai upaya pemerintah untuk terus menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.

"Pemberian ini merupakan penghargaan atas kontribusi kepada ASN yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dan untuk mendorong agar kinerja para ASN ke depan akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” ujarnya.

Penerima THR dan gaji 13 sebagaimana disampaikan oleh Menteri Anas antara lain terdiri dari PNS dan CPNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, serta staf khusus di lingkungan kementerian dan lembaga.

Adapun daftar lengkap penerima THR dan gaji 13 dapat dilihat lebih jelas dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Lebih lanjut, Anas mengemukakan bahwa komponen THR dan gaji 13 bagi pegawai ASN terdiri dari gaji pokok serta tunjangan yang terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, serta tunjangan kinerja untuk ASN di instansi pusat atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) di pemerintah daerah.

Kemudian, komponen tersebut diberikan sesuai dengan pangkat, jabatan, dan peringkat/kelas jabatan masing-masing penerima.

Sedangkan komponen bagi penerima pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan pensiun.

Lalu, bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan, dalam komponennya juga terdapat tunjangan profesi guru/dosen, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru dengan besaran 100 persen yang diterima dalam satu bulan.

PP terkait pemberian THR dan gaji 13 ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2024 lalu. Pembahasan terkait hal ini telah disusun bersama oleh Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait lainnya.

Pemberian THR ini dilakukan juga untuk menunjang peringatan Hari Raya Idulfitri 1445H. Sedangkan, gaji 13 diberikan sebagai bantuan pemerintah kepada aparatur negara untuk mendukung biaya pendidikan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemberian THR merupakan bagian dari instrumen dalam APBN sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.

Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri menjadi salah satu momentum dalam mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, termasuk melalui pemberian THR bagi aparatur negara, pensiunan, dan penerima tunjangan.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran bagi THR di tahun 2024 ini mencapai Rp48,7 triliun, sedangkan anggaran bagi gaji 13 mencapai Rp 50,8 triliun.

Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 yang dikarenakan pemberian 100 persen untuk tunjangan kinerja dan TPP, serta kenaikan gaji ASN sebesar 8 persen dan kenaikan biaya pensiunan sebesar 12 persen.

“Pencairan THR direncanakan dimulai pada 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri, sedangkan gaji 13 sebagai bantuan pendidikan dilaksanakan mulai Juni 2024. Jika THR dan gaji 13 belum dibayarkan dalam waktu tersebut, dalam dibayarkan setelahnya,” tambah Sri Mulyani.

Adapun dasar perhitungan bagi THR adalah komponen penghasilan Maret 2024 dan untuk gaji 13 menggunakan komponen penghasilan Mei 2024. Ketentuan bagi THR dan gaji 13 tersebut adalah tidak kena potongan dan iuran, namun untuk PPh ditanggung pemerintah.

Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun gaji 13 akan diatur dengan Permenkeu untuk yang bersumber dari APBN dan dengan Perkada untuk yang bersumber dari APBD.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dan Gaji 13 tahun 2024.

Dia mengatakan pemberian THR dan gaji 13 bagi lingkungan pemerintah daerah juga wajib memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

Tito pun berkomitmen untuk mengawal tindak lanjut dari kebijakan THR dan gaji 13 di tingkat daerah.

“Bagi pemerintah daerah yang belum menyediakan atau belum mencukupi alokasi anggaran untuk pembayaran THR dan gaji 13 dalam APBD 2024, maka pemda diminta segera menyediakan dengan mengoptimalkan belanja pegawai atau pergeseran anggaran melalui perubahan APBD sehingga tetap dapat dianggarkan dalam perda yang mengatur perubahan APBD 2024,” pungkas Tito.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024