denda pembayaran kredivo

Tiongkok Kuno

Tual Jadi Kota dengan Inflasi Tertinggi di Indonesia pada Maret 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tual, Maluku menjadi kota di Indonesia dengan inflasitahunan tertinggi pada Maret 2023. Bulan lalu, inflasi Tual menembus 7,49 persen. Sebagai pembanding, inflasi nasional 4,97 persen. 

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini. Ia mengatakan secara tahunan, keseluruhan 90 kota indeks harga konsumen (IHK) mengalami inflasi.

Rinciannya, 26 kota mengalami inflasi tahunan lebih rendah dari inflasi nasional. Sedangkan 64 kota lain mengalami inflasi tahunan yang lebih tinggi dari inflasi nasional.

Jika dibedah per kawasan, inflasi tertinggi secara year on year(yoy) di Sumatra terjadi di Tanjung Pandan sebesar 6,71 persen, di Jawa ada Jember dengan 6,48 persen, di Kalimantan ada Kotabaru 7,40 persen, di Sulawesi dipimpin Kotamobagu 6,95 persen, dan Bali-Nusra ada Kupang sebesar 6,84 persen.

Sementara itu, BPS mencatat inflasi secara bulanan pada Maret 2023 menyentuh 0,18 persen. Kupang menjadi kota dengan inflasi tertinggi secara month to month(mtm).

"Pada Maret 2023, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Kupang dengan komoditas penyumbang inflasi tarif angkutan udara (0,55 persen), kontrak rumah (0,14 persen), beras (0,14 persen), daging babi (0,11 persen), kangkung (0,10 persen), dan cabai merah (0,07 persen)," tutur Pudji.

Berikut rincian kota dengan inflasi tertinggi secara mtm pada Maret 2023:

Sumatra: Tanjung Pandan 0,70 persen
Jawa: Sumenep 0,67 persen
Bali-Nusra: Kupang 1,30 persen
Kalimantan: Tanjung 0,93 persen
Sulawesi: Pare-pare dan Luwuk 0,88 persen
Maluku-Papua: Sorong 0,92 persen

[Gambas:Video CNN]

Tak terkalahkan

2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberlakukan syarat baru bagi calon komisarisperusahaan pelat merah.

Syarat baru itu adalah; harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Syarat baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

Aturan itu beda jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan lama, calon komisaris BUMN tidak diwajibkan punya NPWP dan taat pajak.

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Madam Shofu dalam melawan monster

Maskapai Ajukan 756 Extra Flight di Bandara AP II Saat Mudik Lebaran******

Sejumlah maskapai mengajukan 756 penerbangantambahan atau extra flightdi bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP IIpada mudik Lebaran tahun ini.

Jumlah extra flightitu diajukan per 30 Maret 2023 dan akan bertambah.

"Maskapai sudah meminta 756 extra flightdan jumlah ini akan terus bertambah pada periode Angleb 2023 (angkutan lebaran). Ini menandakan moda transportasi udara telah menjadi pilihan favorit para pemudik dalam arus mudik maupun arus balik," ujar President Director AP II Muhammad Awaluddin dalam keterangan resmi, Kamis (6/4).

Menurut, Awaluddin ada lima hal yang menjadi keunggulan moda transportasi udara. Pertama, pesawat menjadi moda transportasi tercepat saat ini. Contohnya, perjalanan dengan pesawat untuk rute Jakarta - Surabaya bisa ditempuh sekitar 1 jam 30 menit, lalu rute Jakarta - Medan (Kualanamu) sekitar 2 jam 15 menit.

Kedua,moda transportasi udara menawarkan berbagai kemudahan. Misalnya kemudahan mendapatkan tiket penerbangan yaitu dengan memesan lewat beberapa alternatif seperti agen perjalanan, situs maskapai dan agen perjalanan online, dengan metode pembayaran yang juga beragam.

Saat memproses keberangkatan, pemudik juga bisa memilih alternatif yang paling mudah dan sesuai, misalnya check-insecara onlineatau check-indi kios check-in yang tersedia di bandara AP II.

Ketiga,moda transportasi udara memiliki jaringan penerbangan domestik yang luas sehingga bisa menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Keempat,moda transportasi udara memiliki kelebihan dalam hal kapasitas. Maskapai dapat mengoperasikan extra flightuntuk mengakomodir tingginya permintaan.

"Misalnya dibutuhkan 10 atau 20 extra flight, maka sistem akan langsung berjalan di mana AP II sebagai operator bandara, lalu AirNav, kemudian ground handling, sudah siap untuk mengakomodir extra flight tersebut," kata Awaluddin.

Keunggulan kelima,AP II sebagai pengelola 20 bandara disebut memiliki beragam fasilitas bagi pemudik, seperti aplikasi Travelin yang menyediakan beragam informasi terkait penerbangan, transportasi darat, layanan kebandarudaraan, check-indan lain sebagainya.

"Bandara AP II dilengkapi sejumlah fasilitas ibadah, fasilitas komersial dan fasilitas umum untuk tetap membuat pemudik nyaman di saat periode sibuk angkutan lebaran," kata Awaluddin.

[Gambas:Video CNN]

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Airlangga Imbau Pengusaha Bayarkan THR Karyawan H******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengimbau pihak perusahaan segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawan. Ia berharap THR tersebut cair sebelum Lebaran 2023.

"THR swasta diharapkan bisa diberikan sebelum Lebaran. Minimal seminggu sebelum Lebaran," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4).

Menurutnya, pencairan THR H-7 Lebaran memang sudah lazim dilakukan pengusaha.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Lihat Juga : Warga Bisa Ajukan Banyak Motor untuk Dikonversi ke Kendaraan Listrik

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Moli

Erick Thohir Pangkas Gaji Wakil Direktur Utama BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pangkas gajiwakil direktur utama perusahaan pelat merah sebesar 5 persen mulai tahun ini.

Pemotongan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

Dalam beleid ini, ia mengatur bahwa gaji wakil direktur utama BUMN sebesar 90 persen dari gaji direktur utama BUMN. Gaji ini berbeda dengan aturan sebelumnya di Permen BUMN 12/2020 yang sebesar 95 persen.

Sedangkan, untuk gaji anggota direksi BUMN lainnya tetap sama yakni sebesar 85 persen dari gaji direktur utama.

Sementara, gaji komisaris utama atau ketua Dewan Pengawas BUMN ditetapkan sebesar 45 persen dari gaji direktur utama, dan wakil komisaris utama atau wakil ketua dewan pengawas sebesar 42,5 persen.

Kemudian, untuk dewan komisaris atau dewan pengawas BUMN gajinya ditetapkan sebesar 90 persen dari gaji komisaris utama atau ketua dewan pengawas BUMN.

Selain gaji, pejabat BUMN juga bakal mendapatkan berbagai tunjangan, yakni tunjangan hari raya (THR), tunjangan perumahan, dan tunjangan asuransi purna jabatan yang besarannya diatur dalam aturan lanjutan.

Pejabat BUMN juga mendapatkan insentif, rinciannya:

1. Wakil direktur utama BUMN sebesar 90 persen dari direktur utama BUMN;
2. Anggota Direksi BUMN sebesar 85 persen dari direktur utama BUMN;
3. Komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 45 persen dari direktur;
4. Wakil komisaris utama/wakil ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 42,5 persen dari direktur utama BUMN; dan
5. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebesar 90 persen dari komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Senja

Johnson & Johnson Ajukan Bangkrut dan Bayar Rp133 T untuk Kasus Kanker******

Johnson & Johnson mengajukan permohonan pailitatau kebangkrutan untuk menyelesaikan puluhan ribu kasus tuntutan hukum terkait bedak produksi perusahaan yang dituduh menyebabkan kanker.

Permohonan diajukan oleh anak perusahaan J&J bernama LTL pada Selasa (4/4). Permohonan ini merupakan yang kedua kalinya setelah strategi mengajukan permohonan kebangkrutan Bab 11 untuk menyelesaikan kasus bedak ditolak oleh pengadilan banding beberapa waktu lalu. Kala itu, hakim memandang perusahaan tidak bisa bangkrut karena keuangan masih bagus.

Upaya itu mereka lakukan sebagai sebuah strategi agar penyelesaian kasus bedak bisa dilakukan secara adil dan efisien. Demi memuluskan permohonan itu, Johnson & Johnson bersedia membayar US,9 miliar atau Rp133 triliun kepada para penggugat dalam jangka waktu 25 tahun.

Mereka menuding bahwa tuduhan bedak produksi Johnson & Johnson mengandung zat pemicu kanker adalah kampanye hitam.

"Perusahaan terus percaya bahwa tudingan ini palsu dan kurang ilmiah," kata Wakil Presiden Litigasi global Johnson & Johnson Erik Haas dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari CNN.com, Kamis (6/4).

"Namun, seperti yang diakui oleh pengadilan kebangkrutan, menyelesaikan kasus-kasus ini dalam sistem tort akan memakan waktu puluhan tahun dan membebankan biaya yang signifikan pada LTL dan sistem," tambahnya.

Haas mengatakan menyelesaikan klaim melalui kebangkrutan menguntungkan perusahaan dan penggugat. Bagi penggugat, hal itu akan membuat mereka mendapatkan ganti rugi lebih cepat.

Sementara bagi J&J, langkah itu dinilai bisa memberikan kemampuan untuk mengakhiri semua masalah hukum terkait dengan tuntutan bedak di Amerika Utara.

Namun, tawaran itu mendapatkan respons negatif dari pengacara penggugat.

"Kesepakatan palsu ini tidak cukup membayar sebagian besar tagihan medis korban. Biaya medis saja dapat berkisar dari US0 ribu hingga lebih dari US,4 juta per korban untuk kasus kanker ovarium. Biaya untuk mesothelioma bahkan lebih tinggi" katanya.

[Gambas:Video CNN]