pinjol ilegal cair ke e wallet

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

Pelni Kerek Harga Tiket Kapal 23 Persen usai 10 Tahun Tak Naik******

PT Pelni (Persero) menaikkantarif tiket untuk kapal penumpang rata-rata sebesar 23 persen dari harga sebelumnya sejak 1 Juni 2023.

Direktur Utama Pelni Tri Andayani mengatakan kenaikan terjadi karena dalam waktu 10 tahun tidak ada penyesuaian tarif.

Dalam hal ini, ia mengatakan kenaikan tarif untuk masing-masing rute berbeda.

Dia mengatakan kenaikan tarif ini tidak memberikan dampak pada penurunan penumpang.

"Peningkatan tarif penumpang per 1 Juni itu tidak berdampak, karena memang 10 tahun tidak mengalami penyesuaian," katanya.

Lihat Juga : Gegara India, Eksportir Vietnam-Thailand Ingin Harga Beras Naik

"Dan regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan memandang bahwa itu hal yang wajar," imbuhnya.

Ia menambahkan meski tarif naik namun jumlah penumpang terus melonjak sampai Juli. Padahal, jumlah penumpang setelah Lebaran biasanya turun.

"Fluktuasi dari Januari sampai Juni bahkan sampai Juli terus meningkat," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

Pertamina Bakal Bangun Rumah Sakit hingga Kampus di IKN Nusantara******

PTPertamina (Persero) akan membangun rumah sakit hingga kampus di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina A. Salyadi Saputra mengatakan Pertamina Group melihat ada peluang untuk melakukan pengembangan usaha di IKN.

"Pertamina merencanakan akan membangun fasilitas-fasilitas pendukung di IKN sesuai dengan bidang usaha anak perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, hospitality, dan pendidikan," kata Salyadi dikutip dari Antara,Jumat (4/8).

Dalam hal ini, pembangunan rumah sakit akan dilakukan melalui anak usaha PT Pertamina Bina Medika-IHC, pengembangan hotel resor melalui anak usaha PT Patra Jasa dan pengembangan universitas vokasi melalui Universitas Pertamina dalam satu kawasan terpadu di IKN.

Selain itu, untuk sarana transportasi akan dikembangkan oleh PT Pelita Air Service yang akan membangun penghubung maskapai penerbangan atau hub kedua di Balikpapan yang akan dimulai prosesnya pada kuartal IV 2023.

"Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Bina Medika IHC akan membangun rumah sakit dan klinik di wilayah IKN. Untuk klinik mungkin bisa dalam waktu dekat kami bangun dan sudah bisa beroperasi tahun ini juga dan untuk penanganan kesehatan lebih lanjut akan dirujuk ke RS Pertamina Balikpapan," kata Salyadi.

Lihat Juga : Luas Ibu Kota Baru Menciut Jadi 252 Ribu Hektare Jika UU IKN Direvisi

Ia mengatakan rumah sakit di IKN rencananya akan dibangun di atas lahan 50 hektare, di mana ditargetkan hanya 20 persen dari luas lahan yang terbangun, sisanya lahan berupa ruang terbuka hijau.

"Rencananya pembangunan hotel menggunakan rancangan bangunan dengan material olahan bambu, rotan, dan kayu lokal sebagai salah satu sumber daya bahan bangunan melimpah. Kami berharap hotel sudah bisa beroperasi tahun depan," tuturnya.

Untuk pengembangan fasilitas edukasi berupa universitas vokasi, Universitas Pertamina juga merencanakan pengembangan kampus modern dan berkonsep green buildingdi atas lahan 50 hektare.

"Kampus universitas akan memiliki bangunan rektorat dan fakultas yang memiliki konsep tumbuh kembang dilengkapi fasilitas akomodasi bagi dosen dan mahasiswa," ucap Salyadi.

Sementara itu untuk sarana transportasi, Pelita Air Service akan mengoperasikan beberapa penerbangan rute domestik dari Balikpapan.

"Pelita Air Service akan mengalokasikan lebih banyak pesawat Airbus A320 untuk didedikasikan beroperasi di hub Balikpapan guna melayani rute domestik termasuk destinasi-destinasi yang dihubungkan langsung dengan Balikpapan," ucapnya.

Pelita Air sendiri sudah membuka rute penerbangan ke Kota Balikpapan dengan frekuensi 14 kali penerbangan dalam seminggu sejak 20 Maret 2023 dan akan terus menambah frekuensi penerbangan untuk memperkuat posisi Pelita air sebagai maskapai dengan konektivitas terbaik menuju IKN.

"Untuk merealisasikan rencana-rencana tersebut, kami terus melakukan koordinasi secara intens dengan pihak Otorita IKN," kata Salyadi.

[Gambas:Video CNN]

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

Kementerian PUPR Percepat Penyelesaian Proyek Tol ke IKN Medio 2024******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat penyelesaian proyek jalan tol ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada pertengahan 2024.

Hal itu dilakukan untuk melakukan konektivitas di calon pengganti DKI Jakarta itu.

"Saat ini untuk progres pada Segmen 3A sebesar 12,33 persen, Seksi 3B sebesar 30,11 persen, dan Seksi 5A sebesar 37,39 persen. Ketiga seksi ini ditargetkan rampung pada pertengahan 2024 pada sekitar Juni atau Juli," kata Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Armen Adekristi dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip Antara, Sabtu (5/8).

Untuk seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI saat ini sudah dalam proses lelang paket pekerjaan dengan target penandatangan kontrak pada Agustus 2023.

"Sementara untuk Seksi 1 ruas Bandara Sepinggan-Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) akan dilakukan lelang pada Oktober 2023 dengan target kontrak pada Desember 2023 dan Seksi 5B-1 Segmen Jembatan Pulau Balang - Simpang Rencana Bandara VVIP serta Seksi 5B-2 Simpang Rencana Bandara VVIP - Riko akan mulai lelang pada September 2023 dengan target kontrak November 2023," kata Armen.

Sedangkan untuk seksi 2 adalah bagian dari Tol Balsam. Untuk di seksi 4 disiapkan pembangunan terowongan bawah laut (immersed tunnel) untuk menjaga lingkungan, dan di seksi 4 juga disediakan dua lintasan untuk satwa, jadi ada semacam terowongan pendek. Untuk immersed tunnel saat ini masih proses lelang pekerjaan desainnya.

Saat ini, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang di Kalimantan Timur sepanjang 514 meter.

Jembatan ini akan tersambung dengan jalan tol akses IKN Segmen 5A Simpang Tempadung -Jembatan Pulau Balang. Saat ini progres konstruksinya sebesar 25,3 persen dan ditargetkan rampung pada Mei 2024.

Terkait pembangunan KIPP IKN, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 1,2, dan 3 sepanjang 5,7 km dan sisanya Segmen 4 (4,4 km) sedang tahap konstruksi dengan progres 48,37 persen untuk mendukung konektivitas.

Selain Jalan Lingkar Sepaku, saat ini juga tengah dibangun Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat sepanjang 2,02 km dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur sepanjang 3,27 km.

Lalu, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat sudah dalam tahap konstruksi sejak September 2022 dan ditargetkan selesai April 2024 dengan progres 39,04 persen.

Lebih lanjut untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur sudah dimulai konstruksi sejak Desember 2022 dengan progres 36,52 persen dan target selesai Maret 2024.

[Gambas:Video CNN]

Mulailah berlatih dari dasar laut

Pakar Ekonomi UGM Nilai UU Cipta Kerja Sesuai Tujuan Hidup Masyarakat******

Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, R.M. Gunawan Sumodiningrat memberi pandangannya terhadap misi besar yang dibawa Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menganalogikan misi besar UU Cipta Kerja itu untuk menghapus kemiskinan di Indonesia dengan tujuan utama dalam hidup, yakni mencapai kebahagiaan.

"Filosofi tujuan hidup itu sederhana, ingin bahagia," ujar Gunawan saat hadir dalam Focus Group Discussion 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja' di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/8) lalu.

Menurut Gunawan, manusia dapat meraih kebahagian jika hidupnya nyaman. Menirutnya, pondasi kenyamanan pada umimnya, yakni tidak kelaparan, sehingga agar tidak lapar, maka orang harus bekerja.

Sebagai salah satu kalangan akademisi yang terlibat dalam pembuatan UU Cipta Kerja, Gunawan mengakui sejumlah pihak menentang kehadiran regulasi ini. Di mata Gunawan, mereka yang menolak karena belum paham tujuan utamanya, yakni mengentaskan kemiskinan.

"Karena itu, harus berubah dulu mindset-nya. Bahwa, manusia itu kalau ingin mencapai bahagia ya harus mampu menghidupi dirinya sendiri, harus bekerja agar dapat makan, dapat mencapai kesejahteraan," ujarnya.

Meski begitu, sebuah usaha yang menghasilkan lapangan kerja tidak dapat bergerak sendiri, karena dibutuhkan kerja sama dengan banyak pihak. Untuk itu kemitraan menjadi kunci utama dalam mencapai target UU Cipta Kerja.

Gunawan menuturkan, upaya mengubah paradigma ini ia juga lakukan saat berbicara di berbagai desa. Kepada warga desa, ia menjelaskan bahwa sangat penting memenuhi kebutuhan pangan secara bersama, serta memakmurkan desa.

"Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) muncul sebagai perwujudan kemitraan warga desa, sekaligus bermitra dengan banyak pihak lainnya agar produksi desa tersebut dapat dipasarkan lebih luas sehingga berujung pada peningkatan ekonomi desa," lanjut Gunawan.

Dalam UU Cipta Kerja, terdapat sejumlah pasal yang secara khusus mengatur tentang kemitraan usaha menengah besar dengan UMKM. Adapun, tujuannya untuk memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pertama, fasilitasi akses pembiayaan. Kedua, pengembangan kapasitas UMKM. Ketiga, akses ke pasar yang lebih luas. Keempat, penyediaan sumber daya dan teknologi. Kelima, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

"Kemitraan ini menjadi salah satu upaya untuk membangun Indonesia dari desa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan," kata Gunawan.

Senada, Presiden Institut Otomotif Indonesia (IOI), Made Dana Tangkas menyatakan pentingnya membangun kemitraan untuk menaikkan kelas UMKM. Ia memberi contoh perusahaan otomotif Toyota dari Jepang, sebelum sukses mendunia berasal dari bisnis UMKM.

"Raja otomotif dunia ini datangnya dari UMKM. Dari perusahaan tenun berubah menjadi perusahan otomotif. Jadi saya harap dari Batam juga muncul pelaku UMKM yang berhasil membawa produknya mendunia," kata Made Dana.

Sistem negara adidaya dua dimensi

UMKM Minta Pemerintah Batasi Produk Impor Biar Jaya di Negeri Sendiri******

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meminta pemerintah membatasi masuknya produk impor. Hal itu dilakukan agar produk UMKM bisa berjaya di dalam negeri.

David, salah satu pelaku UMKM asal Jawa Timur mengatakan harapan ia sampaikan karena produk UMKM kalah dari produk impor dari sisi proses produksi. Ia mentatakan kekalahan saing terjadi karena produk impor lebih menggunakan teknologi.

"Masuknya barang-barang impor dibatasi. Itu saja. Karena kita kalahnya kan di SDM saja. Mereka kan tenaga mesin, kalau kita tenaga manusia," katanya di Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023, Kamis (2/8).

David menyebut UMKM membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah terutama banyak yang belum pulih dari pandemi covid-19. Terlebih, banyak UMKM yang tidak lagi mempekerjakan sebanyak sebelum pandemi.

Misalnya, David yang memproduksi sepatu dan tas kulit. Ia bercerita sebelumnya mempekerjakan 25 orang.

Namun, saat ini ia hanya memiliki lima pekerja tetap dan empat pekerja paruh waktu.

"Sekarang habis corona kan kita juga berpikir apakah ini (usaha) bisa berjalan atau enggak. Kita ya ambil simple saja. Kita buat tenaga kerja freelance. Kalau ada orderan kita panggil, kalau enggak yang enggak dipanggil," katanya.

Pemerintah saat ini memang sedang berencana melarang penjualan barang impor di marketplace khususnya di bawah US0 atau Rp1,5 juta. Larangan itu berlaku hanya untuk skema cross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Proyek Pasar Senen Blok VI Mangkrak, Pasar Jaya Kejar Februari 2024******

Direktur UtamaPD Pasar Jaya Agus Himawan menargetkan proses revitalisasi Pasar Senen Blok VI, Jakarta Pusat dimulai pada Februari 2024.

"Tadi sudah kita sampaikan insyallah akhir Februari sudah mulai dilakukan pembangunan. Karena kita harus menyelesaikan dulu masalah yang lama," kata Agus di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/8).

Menurut Agus, hal ini sebagaimana perintah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memintanya untuk merealisasikan pembangunan Pasar Senen Blok VI yang sempat terhambat.

Namun, kata dia, terdapat masalah hukum dengan mitra lama terkait keuangan, sehingga pembangunan Pasar Senen Blok VI pun sempat mangkrak. Ia menyebut permasalahan itu bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kendati demikian, keduanya telah mediasi.

Selain itu, Agus mengatakan mangkraknya pembangunan Pasar Senen Blok VI juga lantaran pandemi Covid-19.

"Ya karena memang pandemi. Mitra itu beberapa juga karena kondisi keuangan," ucapnya.

Agus menyampaikan revitalisasi Pasar Senen Blok VI akan dimulai dengan membangun tempat parkir dan tempat penampungan sementara pedagang pasar tersebut.

"Kita juga sudah fasilitasi keinginan dari para pedagang terkait masalah parkir sementara dan tentunya memperbaiki merenovasi tempat penampungan sementara yang sudah mengalami kerusakan," ujar Agus.

Salah satu pedagang Pasar Senen Blok VI Reynhard Sinaga mengatakan tempat penampungan sementara yang saat ini ditempatinya memiliki batas waktu. Oleh karena itu, ia mengaku khawatir.

"Ini tahun kelima. Kita enggak tahu itu sampai berapa tahun. Ketika itu nanti masa gunanya sampai pada batasnya, bagaimana kami?" ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta.

Ia menyebut rencana pembangunan Pasar Senen Blok VI telah mencuat sejak 2010 silam. Namun, hingga kini tak kunjung direalisasikan.

Menurutnya, para pedagang Pasar Senen Blok VI telah beberapa kali menyampaikan aspirasi ke PD Pasar Jaya, namun tidak diterima tanpa adanya alasan yang jelas.

"Mereka tidak mau terima kami. Kami tidak tahu alasannya. Karena mereka tidak mau nerima kami, maka kami lanjutkan ke PJ Gubernur langsung," sambungnya.

Terlebih, kata dia, para pedagang Pasar Senen Blok VI telah mengalami penurunan omset lebih dari 50 persen selama berada di tempat penampungan sementara.

"Bagaimana pelanggan datang, parkir enggak ada. Dia parkir di depan belanja, kena razia motornya, mobilnya. Sudah enggak ada martabat kami para pedagang," pungkasnya.

Sejumlah pedagang Pasar Senen Blok VI sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut agar pembangunan Pasar Senen Blok VI segera dilakukan.

[Gambas:Video CNN]