digital slot login

Master Pedang Sembilan Surga

Wamenaker Imbau Perusahaan Beri Mudik Gratis ke Pekerja******

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengimbau setiap perusahaan untuk memberikan fasilitas mudik gratis kepada pekerja menjelang lebaran.

Pasalnya, penyelenggaraan mudik bersama pekerja merupakan wujud hubungan industrial Pancasila telah berjalan dengan baik di perusahaan.

"Kita akan bangun imbauan di seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, kalau ada karyawannya yang mau mudik agar difasilitasi oleh perusahaan," kata dia saat melepas mudik gratis yang digelar PT Kayaba Indonesia di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/4).

Ia menjelaskan pelaksanaan mudik gratis yang digelar perusahaan merupakan bukti perusahaan memiliki kepedulian yang tinggi kepada pekerja.

Afriansyah menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan sangat menghargai peran serta perusahaan yang telah mendukung dan bersinergi dengan pemerintah melalui kegiatan mudik bersama ini.

"Mudah-mudahan manajemen, serikat pekerja dengan kementerian yang mewakili pemerintah bisa membangun hubungan industrial tetap harmonis," tutur Afriansyah lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga mengimbau hal serupa dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu silam.

"Selain mengoptimalkan pembayaran THR (tunjangan hari raya) kepada pekerja, Kemnaker juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk menyelenggarakan mudik gratis tahun 2024 bagi para pekerja," ucap Ida.

Hanya saja, skema pemberian mudik gratis dalam hal ini belum dijelaskan lebih lanjut oleh dirinya. Kendati, sifat dari dorongan pemberian mudik gratis oleh perusahaan hanya sekadar imbauan.

[Gambas:Video CNN]

Guru hebat dari kedua dunia

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

Bermain game online di dunia lain

Berkah Cuan Ratusan Juta Hujani Bisnis Rental Mobil Jelang Lebaran******

Hari Raya Idulfitri menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Banyak yang memanfaatkan momen itu untuk mudikdemi merayakan di kampung halaman.

Oleh karenanya, mudik pun seolah sudah menjadi budaya saban Lebaran datang. Mereka yang merantau berjuang menempuh jarak untuk berkumpul dengan keluarga besar.

Pada masa mudik, hampir seluruh moda transportasi umum pun dipadati penumpang. Tak kalah, pemudik dengan kendaraan pribadi juga selalu ramai.

Wawan, salah satu pengelola Apy Rental di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, salah satunya. Ia mengaku setiap Lebaran, semua unit mobil habis disewa pemudik.

Menurutnya, hal tersebut setidaknya terjadi dalam dua tahun belakangan ini. Meski semua mobil sudah dipesan, permintaan tetap membludak. Oleh karena itu, omzetnya naik pada Idulfitri.

"Sama saja 100 persen habis. Cuma permintaan tinggi. Kalau unit kami sudah disewa semua, lalu ada yang minta lagi, ya full," katanya saat ditemui CNNIndonesia.comdi kantornya, Rabu (27/3).

Lebih rinci, Wawan mengatakan pihaknya memiliki 50 unit kendaraan. Namun, yang tersedia untuk kendaraan pemudik hanya 6-7 unit saja. Pasalnya, sebagian besar mobil sudah disewa secara jangka panjang oleh instansi tertentu. Sewa jangka panjang ini biasanya dihitung per bulan.

Khusus untuk musim mudik, Wawan memberikan paket sewa. Misalnya, untuk Toyota Avanza ia sewakan dengan harga Rp5 juta per 10 hari. Sementara, Innova Reborn sekitar Rp9 juta. Alhasil, khusus untuk kendaraan pemudik saja, omzetnya pun mencapai puluhan juta rupiah.

"Ya puluhan juta rupiah lah," ucap Wawan.

Lihat Juga : Sri Mulyani Bertemu Bos Besar Freeport, Bahas Tembaga hingga Pensiun

Sementara itu, Manajemen Sembodo Rent Car Kisnanto Hadi Pribowo menilai permintaan sewa mobil untuk mudik tahun ini belum seramai tahun sebelumnya.

"Kalau di internal kami tahun ini memang ada sedikit penurun, berbeda dari 2022-2023," ujar pria yang berkantor di bilangan Warung Buncit, Jakarta Selatan itu.

Menurut Kisnanto, penurunan permintaan itu tak lepas dari hype para pemudik. Ia berpendapat pada 2022 gairah masyarakat untuk mudik sangat tinggi.

Sebab, pada tahun tersebut pemerintah baru mengizinkan kembali masyarakat bepergian pasca pandemi covid-19. Hal yang sama juga terjadi di 2023, saat itu keinginan. masyarakat untuk mudik, menurutnya juga masih tinggi.

"Jadi di Minggu kedua Ramadan ini permintaan masih standar, belum sebesar tahun-tahun sebelumnya," tegas Kisnanto.

Ia mencontohkan pada tahun lalu, jumlah mobil yang disewa pemudik adalah sebanyak 20 unit. Sementara untuk tahun ini turun 25 persen. Artinya, jumlah mobil yang disewa pada Lebaran 2024 ini hanya sekitar 15 unit.

"Iya itu (itungan) kasarnya," ujarnya.

Kisnanto mengatakan kebanyakan unit yang disewa pemudik adalah mobil keluarga, seperti Kijang Innova.

Berdasarkan informasi di website Sembodo Rent Car, harga sewa Innova 2.0 G A/T adalah Rp600 ribu per hari. Selain Innova, mobil langgan pemudik lainnya adalah Xpander. Harga sewa mobil jenis ini Rp500 ribu per hari.

Kisnanto mengatakan pada saat Lebaran biasanya harga itu naik 20 persen hingga 25 persen. Dengan harga tersebut, kata Kisnanto, maka omzet untuk sewa kendaraan mudik pun bisa sekitar Rp100 juta.

Sama seperti Wawan, Kisnanto mengatakan mayoritas mobil yang disewakan adalah untuk jangka panjang. Pelanggannya pun kebanyakan dari instansi hingga kementerian.

Oleh karena itu, meski permintaan sewa saat Lebaran turun, omzetnya masih terbilang stabil karena terbantu sewa jangka panjang.

"Kalau secara omzet gak terlalu tinggi juga mungkin kisarannya antara Rp100 juta sampai Rp200 juta (per bulan). Itu pun nanti kalau kami lihat laporan bulanan, angka segitu adalah standar," kata Kisnanto.

Pemerintah memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2024 terjadi pada Jumat (5/4). Sementara itu untuk arus balik akan jatuh pada Minggu (14/4).

"Puncak mudik diperkirakan terjadi tanggal 5 sampai 7 April 2024 dan arus balik tanggal 14 sampai 15 April 2024," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers, Senin (18/3).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, kata dia, jumlah pemudik diperkirakan mencapai 193,6 juta orang. Jumlah itu naik sekitar 60 persen dari tahun lalu yang hanya berjumlah 123,8 juta orang pemudik.

[Gambas:Video CNN]

Grup Monster Hadiah

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Invasi Tao

Sinergi Satgas UU Cipta Kerja & IWAPI, Perkuat Peran Ekonomi Perempuan******

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dengan menggelar workshop bertajuk "Hubungan Perempuan Pengusaha dan Tenaga Kerja yang Inklusif dan Berkeadilan".

Ketua Pokja Sinergi Substansi Soalisasi Satgas UU Cipta Kerja mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata bersama dalam mendorong pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa menjadi perempuan berdaya dan mandiri

"Kolaborasi dengan IWAPI tidak hanya kami lakukan sekali saja, tetapi setiap tahun satgas mengundang IWAPI untuk melaksanakan workshop terkait perempuan dalam lensa ekonomi," kata Tina dalam sambutannya dikutip Senin (18/3).

Sementara Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna, menegaskan bahwa Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berusaha untuk menyempurnakan PP 5/2021.

"Kedepannya, banyak hal yang perlu disinergikan antara pemerintah dan IWAPI untuk mendorong Indonesia yang semakin maju dan bersahabat dengan para pengusaha," kata Ktut.

Kemudian Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan bahwa para pelaku usaha perempuan yang tergabung di IWAPI menghadapi banyak kendala terkait permasalahan hukum antara pekerja dan pelaku usaha.

"Saya harap dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masalah antara pekerja dan pelaku usaha bisa selesai, tidak lagi saling memviralkan suatu permasalahan," ujar Nita.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati, menyampaikan bahwa perempuan di era industrialisasi sudah mampu menampakkan jati dirinya dan bisa beradaptasi dengan perubahan global.

"Saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang sedang mengalami perubahan yang cepat, ketidakpastian dan kompleks," ujar Agatha.

Agatha menambahkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi perempuan yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi global dan politik dunia, tantangan gig economy dan green economy, serta tantangan demografi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

"Selain tantangan tadi, kita juga mengalami dinamika hubungan industrial. Di mana perusahaan melakukan transformasi bisnis yang akan berakibat pada pengurangan kesejahteraan pekerja." Jelas Agatha dalam paparannya.

Dengan begitu ia mengimbau kepada seluruh perempuan pengusaha Indonesia agar dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan ketenagakerjaan dan secara serius mempertimbangkan dampaknya bagi pekerja di masa depan.

"Keterbukaan serta melibatkan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan dan dialog bipartit dengan komunikasi yang baik, menjadi hal yang sangat penting harus dilakukan." Tegas Agatha.

Dari segi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM yang menjabarkan bahwa secara data UMKM yang dimiliki Perempuan sebesar 64,5 persen sedangkan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal sebesar 42,35 persen.

"UMKM di sektor kuliner yang dimiliki oleh perempuan berada di kisaran 50%. Jika dilihat dari PDB, hampir 50 persen merupakan sektor konsumsi, penetrasi di sektor kuliner bagus untuk meningkatkan UMKM," ujar Yulius.

Walaupun demikian, Yulius menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong kontribusi perempuan dari sisi ekonomi dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Puncak seni bela diri

Menaker Kaji Aturan Perlindungan Kemitraan Ojol hingga Kurir Paket******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bakal mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini ia ungkapkan setelah menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," tutur Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah crossya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," imbuhnya.

Dalam rapat tersebut, Edy Wuryanto menilai revisi Permenaker 6/2016 perlu dilakukan agar tidak ada bias antara pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan pekerja kemitraan.

"Saya kira hal yang baik yang dilakukan oleh Bu Dirjen PHI (Indah Anggoro Putri), tapi sebetulnya akan lebih bagus lagi kalau permenaker direvisi untuk melindungi itu," ujar Edy.

[Gambas:Video CNN]