mgo303

slot yakin menang 662Jutaan kata 442238Orang-orang telah membaca serialisasi

《mgo303》

Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran******

Jakarta (ANTARA) - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya tidak memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, kata pakar hukum tata negara.

"Secara hukum putusan KPU soal pencalonan Gibran tidak terpengaruh dengan keluarnya putusan DKPP," kata pakar hukum tata negara Universitas Borobudur Jakarta Prof. Faisal Santiago mengemukakan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, menanggapi putusan DKPP.

Menurut Faisal, tidak ada yang salah dengan ketua KPU RI karena hanya menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan capres dan cawapres. "Karena putusan MK adalah final dan mengikat sehingga KPU hanya menjalankan dari putusan tersebut," tambahnya.

"Bahwa setelah putusan MK tersebut terbit, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap Ketua MK Anwar Usman karena dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres, tidak ada pengaruhnya dengan putusan KPU soal pencalonan Gibran," jelas Faisal.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran

Ia menimpali, "Sama seperti putusan MK, di mana Anwar Usman, mantan Ketua MK, dikenakan pelanggaran berat, tetapi tahapan pendaftaran capres dan cawapres tetap berjalan sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU tak pengaruhi pencalonan Gibran

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. "Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambahnya.

Selain Hasyim, enam orang anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP
Baca juga: Ganjar sebut putusan DKPP jadi pelajaran untuk demokrasi
Baca juga: Di Solo, Muhaimin tanggapi putusan DKPP soal Gibran

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP******

Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP, ketika dipanggil sidang kita sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan

Jakarta (ANTARA) - Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan tidak ingin mengomentari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memvonis dirinya dan dan enam anggota lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024. Dia mengatakan selama persidangan pihaknya telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, hingga argumentasi, terkait pengaduan tersebut. "Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP, ketika dipanggil sidang kita sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan," kata Hasyim kepada wartawan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dia menjelaskan, konstruksi Undang-undang Pemilu itu selalu menempatkan KPU dengan posisi "ter", yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dengan ada pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, menurutnya pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran Sehingga apa pun putusan-nya dari DKPP, dia menegaskan tidak akan mengomentari putusan tersebut karena seluruh keterangan dan catatan dari pihaknya sudah disampaikan saat persidangan. "Setelah itu kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan," ujarnya. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan. Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Ketum Projo minta sukarelawan cabut laporan polisi terhadap Butet******

Jangan bikin ramai di publik, saya yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja tidak mengadukan ke polisi, kok.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Projo Budi Arie meminta sukarelawan pendukung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencabut laporan terhadap budayawan Butet Kertaredjasa ke kepolisian.

Budi Arie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo secara khusus meminta Projo agar mencabut pelaporan Butet di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Jangan bikin ramai di publik, saya yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja tidak mengadukan ke polisi, kok. Apalagi Pak Butet itu 'kan kawan sendiri," kata Budi Arie mengulangi penjelasan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Butet Kertaredjasa dilaporkan ke Polda DIY atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315.

Pelaporan tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/114/1/2024/SPKT Polda DIY tertanggal 30 Januari 2024. Berkas laporan ditandatangani Kasiaga II SPKT Polda DIY Kompol Sugiarta.

Pelaporan terhadap Butet oleh sejumlah organisasi sukarelawan pendukung Jokowi seperti PROJO DIY, Sedulur Jokowi, dan Relawan Arus Bawah Jokowi. Pelaporan tersebut didampingi Tim TKD Prabowo-Gibran.

Baca juga: Istana sebut Presiden Jokowi tak terganggu dengan sindiran Butet
Baca juga: Komunitas Advokat nilai pernyataan Butet Kartaredjasa sudutkan Polri

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：metro4d、info slot gacor hari ini、slotjp 99

Terkait：cara pinjam uang di pegadaian jaminan bpkb motor、angka jitu france hari ini、kumpulan situs mpo bonus new member 100、situs slot tergacor saat ini、hubungi kredivo、liga178、situs slot gacor hari ini terpercaya、slot 123 slot、cari dollar gratis、goodbet303

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：kupon promo tokopedia（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

cara menghasilkan uang di hello

slot 88 gacor hari ini

kotaBacaan TerkaitMore+

Perhatikan iblis seperti ini

update slot gacor hari ini

Wapres sebut substansi debat Capres cukup memberi rujukan bagi pemilih******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan agenda debat para calon presiden (Capres) yang berlangsung, Minggu (4/2), di Jakarta Convention Center, memiliki substansi yang mencukupi untuk menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

"Saya kira cukup menjadi rujukan. Kita lihat tadi malam lebih landai dibanding yang sebelumnya, dimana terjadi debat yang agak panas," kata Wapres Ma'ruf Amin di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, dilansir dari keterangan Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan apa yang disampaikan para Capres dan Cawapres dalam rangkaian agenda debat telah mencerminkan visi misi yang diusung masing-masing.

“Apa yang mereka sampaikan secara tertulis visi misi itu kan sudah bisa terevaluasi di dalam debat. Saya kira masyarakat jadi tahu, ketika Capres atau Cawapres menyampaikan, masyarakat jadi paham,” katanya.

Oleh sebab itu, Wapres kembali menegaskan bahwa lima kali debat Capres-Cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah cukup untuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih.

“Menurut saya lima kali itu sudah cukup mempresentasikan visi misi dan masyarakat saya kira sudah paham, sudah mengerti, dan mereka sudah bisa menentukan pilihan,” katanya.

Menjelang proses pemungutan suara yang tinggal menghitung hari, Wapres mengimbau masyarakat yang memiliki hak pilih untuk mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dan menyalurkan haknya pada 14 Februari 2024.

Wapres juga mengajak seluruh pihak terkait, baik penyelenggara, para kontestan, maupun masyarakat untuk menjaga Pemilu 2024 ini berjalan dengan aman, damai, dan penuh kegembiraan.

“Saya kira kita sudah sepakat bahwa Pemilu ini adalah Pemilu damai, Pemilu yang menggembirakan. Oleh karena itu, jangan lagi ada hal-hal yang bisa merusak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa adanya polarisasi politik akibat perbedaan pilihan dalam Pemilu merupakan hal yang wajar. Tapi yang terpenting, polarisasi ini jangan sampai menimbulkan konflik dan perpecahan.

“Polarisasi boleh saja karena memang kita harus berbeda pilihan, tapi jangan membawa pembelahan, perpecahan bangsa,” katanya.

Untuk itu, ia meminta para pemenang kontestasi Pemilu dapat merangkul para pihak yang kalah.

“Dan siapapun nanti yang unggul ya tentu harus bisa diterima. Kepada yang menang harus merangkul semua pihak, harus menjadi Presiden dan Wakil Presiden dari seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Baca juga: Wapres minta NU-Muhammadiyah tingkatkan kiprah jaga perdamaian dunia
Baca juga: Wapres ajak ulama terus jaga persatuan bangsa di tengah pemilu
Baca juga: Wakil Presiden: Perguruan tinggi harus berorientasi pada masa depan

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Superstar Xuankai

audy88 slot

Kasad sebut pilot Susi Air yang disandera OPM kondisinya sehat******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut pilot Susi Air Philip Mark Merhtens yang disandera OPM kelompok Egianus Kogoya hingga saat ini kondisinya sehat.

Maruli mengatakan operasi pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu koordinasinya ada pada Markas Besar TNI yang bekerja sama dengan Polri.

"Informasi terakhir, pilot tersebut dalam keadaan sehat," kata Maruli ditemui wartawan usai menghadiri perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin.

Baca juga: Pangdam: Tidak ada pengerahan pasukan untuk bebaskan sandera

Dalam kesempatan sama, Kasad memastikan operasi pembebasan pilot Susi Air terus berlangsung. TNI menggandeng banyak pihak, termasuk pemuka adat, pemuka agama, dan pemerintah daerah untuk bernegosiasi dengan penyandera demi membebaskan Philip.

"Kalau saya mengikuti perkembangan dari Mabes TNI, kita terus melakukan upaya-upaya negosiasi. Itu yang saya dengar informasinya," kata Maruli.

Kepala Staf TNI AD menambahkan bahwa selama ini komunikasi dengan OPM kurang stabil. "Kalau saya lihat selama ini, orangnya ini nggak stabil. Kadang-kadang bilang A, besok bilang B lagi di sana," kata Maruli saat menanggapi pertanyaan mengenai rencana pembebasan pilot Susi Air.

Baca juga: Kapolda Papua: Kondisi pilot disandera KKB baik

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) berencana membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merhtens pada 7 Februari 2024 atau tepat setahun sejak dia disandera.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menyebut alasan pembebasan itu karena mereka meyakini tidak ada alasan untuk menahan Philip demi kemanusiaan.

"Tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat," kata Sebby.

Baca juga: KSP: Pemda ujung tombak pembebasan pilot Susi Air Philips Marthen

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam beberapa kesempatan menegaskan operasi pembebasan pilot Susi Air menggunakan pendekatan lunak (soft approach) dan keras (hard approach).

Agus menjelaskan pendekatan lunak itu mengedepankan pembinaan teritorial dan kerja sama dengan instansi-instansi sipil yang ada di Papua. Sementara untuk pendekatan keras yang menggunakan senjata, menurut Agus, menjadi pilihan terakhir bagi TNI untuk operasi pembebasan OPM.

"Kita hindari adanya letusan senjata, satu butir pun," kata Agus Subiyanto di sela kegiatannya di Jayapura, Papua, pada 8 Desember 2023.

Baca juga: Panglima TNI tegaskan pembebasan sandera tetap "soft approach"
Baca juga: Wapres upayakan tempuh negosiasi bebaskan pilot Selandia Baru

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

maxwin88

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Ciptakan kerajaan besar

tutup buku shopee pinjam

Presiden resmikan operasional dua tol penghubung wisata******

Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, pada pagi hari ini saya resmikan jalan tol ruas Kisaran Indrapura-Limapuluh dan ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, seksi Tebing Tinggi-Indrapura, di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan operasional ruas jalan tol seksi Tebing Tinggi-Indrapura dan seksi Indrapura-Limapuluh di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rabu.

Presiden Jokowi melalui rekaman dari Sekretariat Presiden di Jakarta, mengatakan kedua infrastruktur jalan tol itu merupakan bagian dari jalan tol Trans-Sumatera yang diproyeksikan meningkatkan konektivitas transportasi menuju kawasan wisata Danau Toba serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

"Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, pada pagi hari ini saya resmikan jalan tol ruas Kisaran Indrapura-Limapuluh dan ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, seksi Tebing Tinggi-Indrapura, di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam agenda peresmian jalan tol tersebut.

Jalan tol Tebing Tinggi Indrapura yang membentang sepanjang 20,4 kilometer dibangun dengan biaya pemerintah senilai Rp3,06 triliun dan jalan tol seksi Indrapura-Limapuluh dengan panjang 15,6 kilometer dibangun dengan biaya Rp1,67 triliun.

Presiden mengatakan dua ruas jalan tol tersebut akan meningkatkan konektivitas transportasi ke kawasan pariwisata di Danau Toba serta meningkatkan kecepatan logistik ke pelabuhan Kuala Tanjung dan juga berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan KEK Sei Mangkei.

"Ini kita harapkan juga akan cepat bisa berkembang dan juga mempercepat waktu tempuh dari Medan dan sekitarnya menuju Kisaran dan Provinsi Riau, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan dan sekitarnya," katanya.

Presiden optimistis pembangunan jalan tol itu akan semakin menambah minat investasi di sekitar kawasan untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, Presiden Jokowi juga yakin operasional tol tersebut bisa meningkatkan volume kunjungan wisatawan ke destinasi super prioritas di Danau Toba dan sekitarnya serta mengefisienkan biaya logistik ke Pelabuhan Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangkei.

"Kita harapkan dengan jalan tol ini akan terjadi peningkatan daya saing daerah, mendorong tumbuhnya usaha baru dan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya," katanya.

Hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam agenda peresmian tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pimpinan Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, serta pejabat daerah setempat.

Baca juga: Presiden Jokowi lakukan kunjungan kerja ke Sumatra Utara

Baca juga: Presiden arahkan BUO IKN-INA berkolaborasi garap minat investor asing

Buku alamat Wanjie

bmw slot88

Hutama Karya targetkan Tol Trans Sumatera tahap 1 tuntas tahun ini******

Sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kita targetkan 5 ruas JTTS Tahap I sepanjang 196 km dapat selesai pada Semester I...

Jakarta (ANTARA) - PT Hutama Karya (Persero) menargetkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap I dapat selesai pada tahun ini dalam rangka memperkuat konektivitas di Pulau Sumatera.

"Sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kita targetkan 5 ruas JTTS Tahap I sepanjang 196 km dapat selesai pada Semester I, dan terbitnya 9 Sertifikat Laik Operasi (SLO). Progres dari masing-masing ruas secara umum sudah sangat signifikan, kita harapkan JTTS dapat berdampak terhadap perekonomian nasional,” ujar Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo di Jakarta, Senin.

Tjahjo mengatakan mengatakan target penyelesaian JTTS Tahap I yang meliputi 5 ruas tersebut terdiri dari Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi I Padang Tidji – Seulimum sepanjang 25 km, Jalan Tol Binjai – Langsa Seksi III Tanjung Pura – Pangkalan Brandan sepanjang 19 km, Jalan Tol Indrapura – Kisaran Seksi II Lima Puluh – Kisaran sepanjang 32 km.

Kemudian Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi III dan IV Tebing Tinggi – Pematang Siantar sepanjang 58 km; Jalan Tol Padang – Pekanbaru Seksi I Padang – Sicincin sepanjang 37 km, dan Seksi V Bangkinang – Pangkalan Tahap I (Bangkinang – Koto Kampar) sepanjang 25 km.

Pada 2024, Hutama Karya terus melanjutkan pembangunan JTTS dengan menargetkan seluruh jalan tol tahap I tuntas. Upaya ini diharapkan mampu untuk memperkuat konektivitas transportasi darat di wilayah Sumatera.

Tjahjo menjelaskan untuk mengakselerasi pembangunan JTTS, Hutama Karya mengapresiasi dukungan Pemerintah atas Penyertaan Modal Negara (PMN) 2024 sebesar Rp18,6 triliun yang di dalamnya termasuk anggaran penyelesaian sejumlah ruas JTTS Tahap I.

Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang kurang lebih1.030 km, termasuk dengan jalan tol dukungan konstruksi. Untuk ruas tol Konstruksi 286,4 km dan 743,6 km ruas tol Operasi.

Adapun ruas yang telah beroperasi secara penuh diantaranya yakni Tol Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 140 km, Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 km), Tol Palembang – Indralaya (22 km), Tol Medan – Binjai (17 km).

Kemudian Tol Pekanbaru – Dumai sepanjang 132 km, Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2 – 6 (49 km) serta Tol Binjai – Langsa Seksi Binjai – Tanjung Pura (38 km), Tol Bengkulu – Taba Penanjung (17 km), Tol Pekanbaru – Bangkinang (31 km), Tol Indralaya – Prabumulih (64 km), Tol Indrapura – Lima Puluh (15,6 km), Tol Tebing Tinggi – Indrapura (28,5 km).

Baca juga: Hutama Karya : Jalan tol simpang Indralaya-Prabumulih segera bertarif

Baca juga: Hutama Karya dapatkan dua kontrak proyek baru di awal 2024

Baca juga: Hutama Karya cetak laba bersih sebesar Rp1,66 triliun pada 2023

Rekor pertempuran inti

slot terpercaya 2022

Kemenperin: Indonesia kuasai 1,25 persen pangsa pasar kerajinan dunia******

Market share ekspor kerajinan Indonesia sangat mungkin untuk tumbuh

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan Indonesia menguasai 1,25 persen pangsa pasar penjualan produk-produk industri kerajinan di dunia.

“Saat ini, Indonesia memegang market sharesekitar 1,25 persen dari pangsa pasar kerajinan dunia,” kata Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kemenperin Alexandra Arri Cahyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Alexandra, industri kerajinan merupakan salah satu sektor industri yang berperan menyumbang ekspor. Data TradeMap.org pada September tahun 2023 menunjukkan total nilai ekspor kerajinan Indonesia ke dunia mencapai 603,956 juta dolar AS.

“Sedangkan, kinerja ekspor Indonesia ke negara Eropa mencapai 129,182 juta dolar AS," ucap Alexandra.

Sementara itu, lanjut Alexandra, tercatat bahwa negara tujuan ekspor kerajinan Indonesia paling tinggi antara lain Belgia, Belanda, dan Jerman, khususnya untuk komoditas travelling bags, basketwork, tableware, dan kitchenware.

“Peluang industri kerajinan Indonesia dapat berkembang lebih besar,” katanya.

Menurutnya, industri kerajinan Indonesia juga berpotensi tumbuh positif karena didukung oleh potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan kemampuan perajin dalam mengolah sumber daya alam menjadi produk kerajinan dan dekorasi yang unik.

Industri kerajinan Indonesia, lanjut Alexandra, juga diproyeksikan dapat mempengaruhi ekonomi nasional karena sentra industri kerajinan tersebar di seluruh provinsi, yakni dengan penghasil utama kerajinan berasal daerah Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

“Oleh karena itu market shareekspor kerajinan Indonesia sangat mungkin untuk tumbuh, dengan potensi pasar dalam dan luar negeri yang cukup besar, serta perkembangan industri Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya,” katanya.

Sebelumnya, Kemenperin memfasilitasi 10 industri kecil dan menengah (IKM) kerajinan lokal mengikuti pameran ternama kelas dunia, yaitu Pameran Ambiente di Messe Frankfurt, Jerman, pada 26-30 Januari 2024.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita mengatakan 10 IKM untuk ikut serta dalam Pameran Ambiente 2024. Para penerima fasilitas tersebut, yaitu Grandis Home, Bana Andaru Nusantara, Yogya Indo Global, Jawa Classic, Alam Cipta Karya, Hasibuan Design, Abbacraft Multi Kreasi, Art Classic Indonesia, Indorisakti, dan Siji Lifestyle.

Reni mengungkapkan dengan pameran tersebut para pelaku IKM berhasil mendapatkan penawaran produk dari para pembeli potensial yang berasal dari Asia, Eropa, maupun Amerika dengan nilai permintaan mencapai 457 ribu dolar AS dan nilai penawaran sebesar 775 ribu dolar AS.

“Hal ini menunjukkan bahwa Pameran Ambiente membantu meningkatkan ekspor industri kerajinan dan home decor,” kata Reni.

Baca juga: Penawaran produk IKM pada pameran di Jerman capai 775 ribu dolar AS
Baca juga: Kemenperin gelar pelatihan operator sewing dan servis sepeda motor
Baca juga: Kemenperin bangun fasilitas produksi obat bahan alam

《mgo303》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，diskon biaya cicilan shopee pinjamHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mgo303》bab terbaru。