nakula slot

Pakar hebat dari dunia lain

Tarif Tol Pasuruan******

TarifTol Pasuruan-Probolinggo bakal naik dalam waktu dekat. Namun, belum diketahui kapan kenaikan tersebut mulai diberlakukan.

Hal itu diumumkan oleh anak usaha Waskita Karya, PT Waskita Toll Road, melalui akun Instagram resmi @waskita_tollroad pada Rabu (28/2).

"Selamat sore rekans WTR, hari ini mimin mau ngingetin bahwa sebentar lagi ruas Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 1-3 akan mengalami penyesuaian tarif dan untuk seksi 4A akan mulai bertarif," tulis pengumuman tersebut.

Berikut daftar tarif Tol Pasuruan-Probolinggo terbaru:

1. Grati-Tongas

- Golongan I naik dari Rp13 ribu menjadi Rp17 ribu

- Golongan II naik dari Rp19.500 menjadi Rp25.500

- Golongan III naik dari Rp19.500 menjadi Rp25.500

- Golongan IV naik dari Rp26 ribu menjadi Rp34 ribu

- Golongan V naik dari Rp26 ribu menjadi Rp34 ribu

2. Grati-Probolinggo Barat

- Golongan I naik dari Rp20 ribu menjadi Rp26 ribu

- Golongan II naik dari Rp30 ribu menjadi Rp39 ribu

- Golongan III naik dari Rp30 ribu menjadi Rp39 ribu

- Golongan IV naik dari Rp40 ribu menjadi Rp52.500

- Golongan V naik dari Rp40 ribu menjadi Rp52.500

3. Grati-Probolinggo Timur

- Golongan I naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40 ribu

- Golongan II naik dari Rp45 ribu menjadi Rp60 ribu

- Golongan III naik dari Rp45 ribu menjadi Rp60 ribu

- Golongan IV naik dari Rp60 ribu menjadi Rp80 ribu

- Golongan V naik dari Rp60 ribu menjadi Rp80 ribu

4. Grati-Gending

- Golongan I Rp52 ribu

- Golongan II Rp78 ribu

- Golongan III Rp78 ribu

- Golongan IV Rp104 ribu

- Golongan V Rp104 ribu

5. Tongas-Probolinggo Barat

- Golongan I naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.000

- Golongan II naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan III naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan IV naik dari Rp14 ribu menjadi Rp18.500

- Golongan V naik dari Rp14 ribu menjadi Rp18.500

6. Tongas-Probolinggo Timur

- Golongan I naik dari Rp18 ribu menjadi Rp23 ribu

- Golongan II naik dari Rp26.500 menjadi Rp34.500

- Golongan III naik dari Rp26.500 menjadi Rp34.500

- Golongan IV naik dari Rp35.500 menjadi Rp46.500

- Golongan V naik dari Rp35.500 menjadi Rp46.500

7. Tongas-Gending

- Golongan I Rp35 ribu

- Golongan II Rp52.500

- Golongan III Rp52.500

- Golongan IV Rp70 ribu

- Golongan V Rp70 ribu

8. Probolinggo Barat-Probolinggo Timur

- Golongan I naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan II naik dari Rp16 ribu menjadi Rp21 ribu

- Golongan III naik dari Rp16 ribu menjadi Rp21 ribu

- Golongan IV naik dari Rp21.500 menjadi Rp28 ribu

- Golongan V naik dari Rp21.500 menjadi Rp28 ribu

9. Probolinggo Barat-Gending

- Golongan I Rp26 ribu

- Golongan II Rp39 ribu

- Golongan III Rp39 ribu

- Golongan IV Rp51.500

- Golongan V Rp51.500

10. Probolinggo Timur-Gending

- Golongan I Rp12 ribu

- Golongan II Rp18 ribu

- Golongan III Rp18 ribu

- Golongan IV Rp24 ribu

- Golongan V Rp24 ribu.

[Gambas:Video CNN]

sistem perdagangan paksa

TKN: Putusan DKPP Soal Pelanggaran Etik KPU Tak Berdampak ke Prabowo******

“Intinya berdasarkan konstitusi pasangan Prabowo-Gibran tetap terdaftar. Justru kalau tidak diberikan kesempatan Prabowo-Gibran mendaftar, maka bisa saja melanggar hak konstitusi dan bisa saja terkena hukuman yang lebih berat kalau menolak pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran,” kata Habiburokhman.

Wakil Ketua TKN itu menilai putusan DKPP menyasar hanya persoalan teknis pendaftaran. “Komisioner KPU diberikan sanksi karena dianggap melakukan kesalahan teknis, bukan pelanggaran yang substantif,” kata dia.

Menurut Habiburokhman, persoalan yang substantif ada di atas urusan formal yang di antaranya menyangkut teknis-teknis pendaftaran. Dengan demikian, putusan DKPP tidak berdampak apapun terhadap pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran.

“Ada yang namanya substansi itu di atas formalitas. Substansinya secara konstitusi mas Gibran sudah memenuhi syarat sehingga itu yang jadi pedoman KPU untuk menerima pendaftaran saat itu,” kata Habiburokhman.

Dia menjelaskan situasinya saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi nomor 90/PUU-XXI/202 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, KPU tak dapat langsung berkoordinasi dengan DPR RI untuk berkonsultasi mengenai revisi aturan teknis KPU (PKPU) terkait persyaratan capres-cawapres.

Putusan MK itu yang kemudian menjadi dasar Gibran dapat mendaftar sebagai cawapres, meskipun usianya saat itu belum 40 tahun.

“Bisa dipahami pada saat itu KPU tidak bisa berkoordinasi dengan DPR. Orang DPR enggak ada, sedang ada di dapil (daerah pemilihan) masing-masing. PKPU terkait syarat pendaftaran pada akhirnya diubah dan memang sudah disepakati oleh komisi ll DPR,” kata Habiburokhman.

DKPP pada sidang di Jakarta, Senin (5/2/2024), memutuskan Ketua KPU RI beserta enam komisioner lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito, saat membacakan putusan, juga menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU RI berupa peringatan keras terakhir.

Keberuntungan membakar langit

UPG BPJS Ketenagakerjaan Raih Apresiasi KPK Keempat Kali******

BPJS Ketenagakerjaan untuk keempat kalinya menerima penghargaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai mencatatkan nilai tertinggi dalam Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023.

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha menyatakan menyambut baik apresiasi itu. Dirinya menegaskan kesiapan berkolaborasi dengan KPK untuk menciptakan layanan publik yang bersih. Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan mendapat apresiasi serupa secara berturut mulai 2017-2019.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK atas apresiasi yang diberikan. Keberhasilan ini tentu dapat tercapai berkat komitmen dan konsistensi seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan yang senantiasa menerapkan tata kelola yang baik serta menjaga integritas," kata Asep di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/2).

Asep mengatakan, seluruh hal itu dilakukan agar para pekerja bisa bekerja tanpa rasa cemas karena seluruh dana dipastikan terjaga dan dikelola secara prudent.

"Ke depan, kami akan terus mengawal program pengendalian gratifikasi melalui inovasi-inovasi yang mendukung peningkatan budaya anti gratifikasi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan," kata Asep.

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Hemijaya yang menyerahkan penghargaan mengingatkan, pembentukan UPG bertujuan menciptakan pelayan publik yang partisipatif, akuntabel, responsif terhadap keluhan, dan transparan.

"Jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan kita. Bersama-sama kita perbaiki iklim pelayanan publik yang bebas dari korupsi, utamanya bebas dari praktik-praktik gratifikasi," ujar Herda. 

kehilangan masa remaja

BRI Umumkan Pembagian Dividen Rp48,10 T usai RUPST 2024******

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta menyatakan menyetujui pembagian dividen sebesar Rp48,10 triliun atau per saham sebesar Rp319, setara dividend payout ratio kurang lebih 80,04 persen dari laba atribusi.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, dengan pembayaran Dividen untuk Laba Tahun Buku 2023, CAR Perseroan tetap terjaga pada kisaran 20 persen, atau tetap di atas ketentuan minimum regulator. Dividen tersebut tercatat meningkat 10,59 persen dibandingkan nominal pada tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun.

"Perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank," kata Sunarso.

Sunarso menyebut, hal itu sekaligus membuktikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator seperti BRI dapat menjalankan peran economic dan social value secara bersamaan.

"Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah," ujar Sunarso.

Agenda RUPST dan Perubahan Struktur BRI

Pada RUPST 2024, setidaknya ada tujuh agenda, dua di antaranya adalah perubahan jajaran komisaris dan jajaran direksi.

Kelima agenda RUPST lainnya adalah sebagai berikut.

• Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan oengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
• Menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
• Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2024.
• Menyetujui laporan Realisasi Penggunaan Dana, yang terkait laporan realisasi penggunaan dana obligasi subordinasi IV BRI tahun 2023 dan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap II BRI tahun 2023.
• Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terakhir.

Adapun perubahan struktur jajaran komisaris dan direksi perseroan seperti berikut:

Perseroan memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko.

RUPST memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI.

RUPST lalu memutuskan mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan, di antaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business serta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Sehingga, RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business dan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen
Rofikoh Rokhim

Komisaris
Awan Nurmawan Nuh

Komisaris
Rabin Indrajad Hattari

Komisaris Independen
Dwi Ria Latifa

Komisaris Independen
Heri Sunaryadi

Komisaris Independen
Paripurna Poerwoko Sugarda

Komisaris Independen
Agus Riswanto

Komisaris Independen
Numaria Sarosa

Komisaris Independen
Haryo Baskoro Wicaksono

Anggota Direksi

Direktur Utama
Sunarso

Wakil Direktur Utama
Catur Budi Harto

Direktur Keuangan
Viviana Dyah Ayu R.K

Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan
Agus Noorsanto

Direktur Bisnis Mikro
Supari

Direktur Digital dan Teknologi Informasi
Arga Mahanana Nugraha

Direktur Commercial, Small & Medium Business
Amam Sukriyanto

Direktur Retail Funding & Distribution
Andrijanto

Direktur Human Capital
Agus Winardono

Direktur Manajemen Risiko
Agus Sudiarto

Direktur Bisnis Konsumer
Handayani

Direktur Kepatuhan
Ahmad Solichin Lutfiyanto

Para anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diwajibkan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.

Sunarso menambahkan, RUPST 2024 mengokohkan komitmen BRI untuk memperkuat kapabilitas retail banking dan mengoptimalkan kontribusi perusahaan anak.

"Strategi tersebut akan berfokus pada pengelolaan assets & liabilities yang lebih produktif, diversifikasi sumber pertumbuhan, keandalan pendukung operasional serta implementasi prinsip-prinsip ESG agar memberi nilai positif bagi lingkungan, dan BRI mampu men-deliver value beyond profit secara berkelanjutan," katanya.

Pakar hebat dari dunia lain

AHY Sebut Hilirisasi Program Warisan SBY******

AHY mengatakan di era pemerintahan SBY, negara tidak diperkenankan mengekspor bahan mentah. Selain itu, industri pertambangan juga diwajibkan membangun smelterdi lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku.

Pembangunan tersebut pun, kata AHY, tetap memperhatikan situasi alam sehingga tidak merusak ekosistem lingkungan.

“Kita juga melibatkan pekerja lokal, serta menjaga dan menghormati hak adat setempat,” jelas AHY sebagaimana dilansir Antara.

Saat ini, program hilirisasi perekonomian masih berjalan dan akan dilanjutkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka jika nanti terpilih.

Oleh sebab itu, dia berharap para simpatisan dan masyarakat memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 demi kemajuan ekonomi bangsa.

Hilirisasi adalah suatu proses transformasi ekonomi berkelanjutan di mana kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi, menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks. Selain pertambangan, masih banyak potensi hilirisasi di komoditas lainnya dan produk turunan dari hilirisasi produk yang sudah ada.

Industri hilir terus berlanjut dengan pengembangan rantai pasok industri baterai dan Kawasan Industri Kalimantan Utara (KIPI) akan menjadi sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia.

Potensi nilai tambah hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah dapat mencapai 3-180 kali lipat dari bijih. Hilirisasi dari bauksit, tembaga, dan timah juga mendukung value chain electric vehicle.

Buku keinginan

Minta Maaf di Debat Terakhir Capres 2024, Ini Maksud Prabowo******

Budiman menambahkan Prabowo merupakan satu-satunya capres yang secara terbuka mengapresiasi jasa para presiden Indonesia.

“Beliau menekankan pentingnya suatu kesatuan keberlanjutan, mengingatkan kita semua apa yang sudah dilakukan pemimpin-pemimpin sebelumnya, dan apa yang bisa yang bisa kita lanjutkan. Ini adalah suatu kesatuan dari Indonesia merdeka sampai hari ini,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Budiman menjelaskan makna ucapan terima kasih Prabowo kepada Presiden pertama RI Soekarno karena meletakkan dasar-dasar kebangsaan modern.

Prabowo berpandangan Bung Karno membangun narasi terbesar bangsa Indonesia dengan pidato 1 Juni yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Momen ini merupakan fondasi terbesar bangsa yang masih dipegang teguh sampai saat ini.

“Selanjutnya, Pak Harto (Presiden ke-2 RI Soeharto) adalah peletak dasar pembangunan ekonomi modern setelah Bung Karno. Lalu, Pak Habibie (Presiden ke-3 RI BJ Habibie) menyadarkan bangsa Indonesia pentingnya pembangunan SDM (sumber daya manusia) dan pembangunan berdasarkan teknologi mendorong Indonesia cinta ilmu pengetahuan,” kata Budiman.

Kemudian, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah peletak dasar kembali prinsip toleransi bangsa. Budiman mengatakan Gus Dur menjadi pengingat kembali karakter Bhinneka Tunggal Ika, sehingga toleransi ditumbuhkan di era kepemimpinan Gus Dur.

“Ibu Megawati adalah peletak dasar pelembagaan institusi-institusi politik demokratis, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan MK (Mahkamah Konstitusi). Bu Mega juga menata kembali politik demokratis,” katanya.

Selanjutnya, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), menurut Budiman, mendapat apresiasi sangat tinggi oleh Prabowo, karena meneruskan tradisi demokrasi dan merawat tradisi perdamaian setelah era yang penuh konflik politik setelah demokrasi.

Lalu, terakhir, kata Budiman, Presiden Joko Widodo adalah peletak dasar infrastruktur fisik dan SDM masa depan bangsa Indonesia.

“Pak Jokowi meletakkan dasar Indonesia menuju kemajuan dengan pemerataan infrastruktur fisik dan pembangunan SDM. Tidak ada yang tidak terjangkau dan satu lagi, Pak Jokowi menyatukan Indonesia dengan kerja,” ujarnya.

Budiman menilai sikap Prabowo tersebut adalah ciri seorang negarawan yang melegakan lawan politik dan teman berdebat, sehingga masyarakat dapat menyambut hari pemilihan dengan hati sejuk. Oleh karena itu, dia meyakini debat terakhir tersebut memiliki pengaruh besar terhadap elektoral Prabowo Subianto.