belajar main slot online

terlahir sebagai penjahat

Pengembang Jawab Polemik Status Tanah KPR cuma HGB: Itu Ketentuan UU******

Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).

Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.

"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.

Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Deret Saham Cuan Pekan Ini, Ada Sektor Kesehatan hingga Perbankan******

Indeks HargaSaham Gabungan (IHSG) menguat 19,65 poin atau 0,28 persen ke level 6.997 pada perdagangan Jumat (17/11) lalu.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp8,35 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 14,50 miliar saham.

Dalam sepekan terakhir, indeks saham menguat empat kali, sementara satu hari sisanya melemah. Tak heran, performa indeks pun menguat 2,47 persen.

Tercatat rata-rata volume transaksi harian saham melemah 11,35 persen dari 19,11 miliar menjadi 16,94 miliar lembar saham. Rata-rata nilai transaksi harian juga melemah 32,42 persen dari Rp12,77 triliun menjadi Rp8,63 triliun.

Kemudian, rata-rata frekuensi transaksi harian saham melemah 3,45 persen dari 1.115.185 menjadi 1.076.690 kali transaksi.

"Investor asing pada hari ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp157 miliar, dan sepanjang 2023 investor asing telah mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp15,48 triliun," imbuh Kautsar melalui keterangan resmi, Jumat (17/11).

Di sisi lain, kapitalisasi pasar saham pekan ini menguat 3,27 persen dari Rp10.69 triliun menjadi Rp11.04 triliun.

Lihat Juga : Erick Soal Roda LRT Jabodebek Cepat Aus: InsyaAllah Ada Solusi

Lantas, seperti apa proyeksi pergerakan IHSG untuk sepekan ke depan?

Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi memproyeksi IHSG menguat sepanjang pekan ini. Menurutnya indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.829 dan resistance 7.080.

Menurutnya, pergerakan indeks saham ditopang oleh keputusan Bank Indonesia (BI) yang disinyalir bakal menahan suku bunga acuan di level 6 persen. Selain itu, laju IHSG juga dimotori oleh penguatan nilai tukar rupiah.

"Kami melihat rupiah yang beberapa minggu terakhir menguat, serta The Fed (bank sentral AS) akan lebih dovish mendorong BI untuk tetap mempertahankan suku bunga," kata Oktavianus kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/11).

Ia pun memperkirakan kondisi politik dalam negeri seperti penentuan nomor urut capres-cawapres pekan lalu tidak terlalu mempengaruhi bursa saham. Oktavianus menilai pasar saat ini masih terfokus pada geopolitik, suku bunga yang tinggi, dan capital outflow.

Dari luar negeri, Oktavianus mengatakan sinyal pelanggaran kebijakan moneter The Fed memberikan sentimen positif untuk IHSG. Ia menuturkan data inflasi AS ternyata di bawah ekspektasi pasar dan jumlah klaim pengangguran Negeri Paman Sam juga meningkat.

"Ini akan memberikan sentimen positif untuk pasar saham, termasuk IHSG, karena mendorong investor untuk masuk kembali ke high risk investment," kata dia.

Dengan sentimen-sentimen seperti di atas, Oktavianus pun menyarankan investor untuk tetap melakukan trading jangka pendek. Hal tersebut bisa dilakukan meski akan ada koreksi di awal pekan.

"Tetapi kami melihat penguatan masih berpotensi berlanjut. Terlebih jika IHSG berhasil breakout resistance 7.046 pada pekan ini," imbuhnya.

Berdasarkan analisis teknikal, Oktavianus pun merekomendasikan beberapa saham yang bisa dikoleksi.

Pertama, saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk atau ADRO yang ditutup menguat 0,4 persen ke posisi 2.540 pada pekan lalu. Oktavianus memproyeksi ADRO dapat menyentuh level 2.780 pada pekan ini.

Kedua, saham PT Dharma Polimetal Tbk atau DRMA yang menguat 6,37 persen ke posisi 1.420 pekan lalu. Oktavianus memproyeksi saham emiten otomotif itu dapat menyentuh posisi 1.600 pekan ini.

Ketiga, Oktavianus merekomendasikan saham PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF yang ditutup menguat 0,31 persen ke posisi 1.620 pekan lalu. Ia memproyeksi KLBF dapat menyentuh posisi 1.800 pekan ini.

Keempat, ia juga merekomendasikan saham PT Siloam International Hospitals Tbk atau SILO yang ditutup menguat 1,69 persen ke posisi 2.400 pekan lalu. Oktavianus memprediksi SILO dapat menyentuh level 2.630 pekan ini.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Rekomendasi Saham, Sektor Pertambangan hingga Perbankan

Terlahir kembali sebagai istri militer

Daftar Taipan AS yang Buat Propaganda Hias Citra Israel******

Sejumlah taipan Amerika Serikatbekerja sama membuat propaganda untuk meningkatkan citra Israeldan menjelek-jelekkan milisi di Palestina,Hamas.

Propaganda mereka lakukan di tengah perang antara Israel dengah Hamas beberapa waktu belakangan ini. 

Salah satu taipan yang terlibat dalam propaganda itu adalah CEO Starwood Capital Group Barry Sternlicht. Ia menginisiasi aksi propanganda ini untuk menggalang dukungan dengan cara kampanye media.

"Opini publik pasti akan berubah karena adegan, nyata atau dibuat-buat oleh Hamas, mengenai penderitaan warga sipil Palestina pasti akan mengikis empati (ke Israel) saat ini di komunitas internasional," kata Sternlicht dalam pernyataan yang tertuang dalam email berisi testimoni dari para taipan AS yang dirilis Semafor tak lama setelah agresi Israel pada 7 Oktober.

"Kita harus mendahului narasinya," lanjut taipan tersebut.

Dorongan kampanye Sternlicht bertujuan melabeli Hamas sebagai organisasi teroris yang bukan hanya musuh Israel, tetapi juga lawan Amerika Serikat.

Selain Sternlicht, propaganda juga diikuti oleh mantan CEO Google Eric Schmidt, CEO Dell Michael Dll dan pebisnis Michael Milken.

Sementara itu berdasarkan laporan Al Jazeera, para taipan itu ingin meraih dukungan publik untuk Israel dengan cara banyak mengunggah konten yang menyalahkan Hamas.

Selain menggalang kampanye, para taipan itu juga menggelar kampanye media itu bertajuk Facts For Peace. Mereka mencari sumbangan hingga 50 juta dolar atau sekitar Rp785 miliar dari puluhan nama tokoh besar di bidang media, keuangan, dan teknologi.

Laporan itu menyebut mereka mendekati lebih dari 50 orang untuk meraup dana. 

Mereka memiliki kekayaan bersih gabungan sekitar US0 miliar atau sekitar Rp7.855 triliun.

Dana dari para orang kaya ini kemudian akan digabung dengan badan amal Yahudi.

Hingga kini, belum ada informasi jumlah pasti yang disumbangkan. Namun, mereka berhasil mengumpulkan jutaan dolar.

[Gambas:Video CNN]

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******

Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).

Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.

Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.

Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

Dewan Pengupahan DKI Buat 3 Rekomendasi Besaran UMP 2024******

Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta menghasilkan tiga rekomendasi terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024.

Berdasar berita acara keputusan sidang yang diterima, terdapat perbedaan nilai yang diusulkan oleh unsur organisasi pengusaha, unsur serikat pekerja dan unsur pemerintah.

Lihat Juga : Menaker Klaim Rumus Kenaikan UMP Baru Sudah Sesuai Teori Pengupahan

Ketiga, unsur Pemerintah mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2023 berdasar formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan menggunakan alfa 0,30 dari Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta sehingga UMP Jakarta 2024 menjadi sebesar Rp5.067.381.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, Dedi Hartono berharap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima usulan yang disampaikan oleh unsur serikat pekerja.

"Harapannya nilai usulan pekerja menjadi rekomendasi UMP 2024," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (17/11) malam.

Lihat Juga : Pemerintah Tugaskan Bulog Gelontorkan 200 Ribu Ton Cadangan Beras

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan hasil sidang Dewan Pengupahan itu nantinya bakal menghasilkan rekomendasi yang diserahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Hari menyebut nantinya UMP DKI Jakarta 2024 ditetapkan paling lambat pada 21 November.

"Setelah selesai sidang, kita membuat rekomendasi ke Pak Gubernur untuk menetapkan angkanya. Pakai Kepgub. Kita membuat laporan ke Pak Gub," kata Hari sebelum sidang.

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

Menaker Ingatkan Batas Pengumuman UMP 2024 Hari Ini******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kembali mengingatkan seluruh gubernur menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024paling lambat hari ini (21/11).

Sementara, upah minimum kabupaten/kota (UMK) harus ditetapkan oleh gubernur paling lambat 30 November 2023.

Hal tersebut disampaikan Ida dalam Rakornis tentang 'Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2024' bersama Mendagri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta, Senin (20/11).

PP 51 tahun 2023 sendiri telah ditetapkan dan diundangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November 2023 lalu.

Ida pun lantas menjelaskan penetapan upah minimum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan yang ada di setiap daerah.

Bahkan, Ida mengaku telah memberikan arahan tentang kebijakan pengupahan dan PP Nomor 51 Tahun 2023 kepada para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota pada 13 November 2023 lalu di Jakarta.

"Substansi pengaturan dan isi rancangan PP 51 Tahun 2023 juga sudah Kemnaker sosialisasikan sejak beberapa bulan lalu di segenap wilayah di Indonesia, dengan mengundang perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dinas ketenagakerjaan, akademis atau pakar," ujarnya.

Lebih lanjut, Ida menyebut ada tiga hal yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh kepala daerah atau penjabat kepala daerah terkait beberapa pokok substansi pengaturan dalam PP 51 Tahun 2023.

Pertama, kebijakan upah minimum tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Kedua, formula penyesuaian atau kenaikan upah minimum menggunakan tiga variabel utama yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan index tertentu yang disimbolkan dengan alpha dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tersebut.

Ketiga, kebijakan pengupahan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja dengan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah (SUSU).

"Artinya pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun berhak untuk dibayar atau digaji di atas upah minimum yang disesuaikan dengan output kinerja atau produktivitas pekerja dan kemampuan perusahaan, " kata Ida.

[Gambas:Video CNN]