slot gacor 4d rtp

Pistol Tuhan menangis darah

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.

Kelahiran Kembali Era Kapur

Perundingan Perpanjangan Jeda Kemanusiaan di Gaza Berlangsung di Qatar******

YERUSALEM — Perundingan kesepakatan baru tentang jeda kemanusiaan jangka panjang dalam pertempuran di Jalur Gaza berlangsung di Qatar, menurut Perusahaan Penyiaran Publik Israel (KAN) pada Selasa (28/11/2023).

Dilansir Antara, KAN menyebutkan bahwa jeda tersebut akan mencakup pelepasan seluruh sandera Israel di Jalur Gaza, termasuk tentara, dan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, termasuk beberapa orang yang telah “divonis” karena membunuh warga Israel.

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

Laporan media tersebut mengungkapkan bahwa kelompok Hamas Palestina menyampaikan persetujuannya terhadap garis besar perjanjian baru tersebut, tetapi menambahkan pula pihak Hamas meminta “gencatan senjata total,” yang masih ditolak oleh Israel.

Media Israel melaporkan bahwa perundingan tersebut dilakukan oleh kepala agen mata-mata Mossad Israel David Barnea, kepala Badan Intelijen Pusat AS William Burns, Direktur Badan Intelijen Umum (GIS) Mesir Abbas Kamel dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani.

Qatar pada Senin (27/11/2023) malam mengumumkan kesepakatan untuk memperpanjang jeda empat hari awal selama dua hari tambahan, yang memungkinkan dilakukannya pertukaran tahanan lebih lanjut.

Israel meluncurkan serangan militer masif di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober.

Serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 15 ribu orang, termasuk 6.150 anak-anak dan 4 ribu perempuan, menurut otoritas kesehatan di daerah kantong Palestina tersebut. Sementara itu, jumlah korban tewas di Israel disebut sekitar 1.200 orang.

Kota Permainan Dunia Kematian

Asli Karanganyar, Guru Besar UNS Nunuk Suryani Jadi Dirjen GTK Kemendikbudristek******

SOLO —Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. resmi dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Pelantikan dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim di Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

Nunuk Suryani menyampaikan akan menjalankan tugas sebagai Dirjen GTK ini dengan sebaik-baiknya.

“Mohon doa restu dan dukungannya, semoga saya bisa menjalankan amanah ini. Saya memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan guru di seluruh Indonesia,” terang Nunuk, Sabtu (25/2/2023), sebagaimana dilansir dari uns.ac.id.

Nunuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika UNS yang telah memberikan dorongan dan dukungan.

“Saya bisa di titik ini berkat dukungan dari keluarga besar UNS. Bahkan Bapak Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho sangat mendukung dan memberikan izin kepada saya untuk berkiprah di Kemendikbudristek,” imbuh Nunuk.

Sebelum meniti karier di Jakarta, sejak 1990, Nunuk Suryani menjadi tenaga pengajar di S-1 Pendidikan Sejarah FKIP UNS. Kemudian pada 2017 hingga 2020, Nunuk ditunjuk menjadi Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kemendikbudristek.

Bahkan dalam waktu bersamaan, dia juga dipercaya menjadi Kepala Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UNS hingga Juni 2020.
Pada 2020, perempuan kelahiran Karanganyar, 8 November 1966 ini mendapat amanah sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal GTK Kemendikbudristek.

“Jadi sebelum dilantik menjadi Dirjen, saya menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal GTK dan delapan bulan ini juga merangkap sebagai Plt. Dirjen GTK. Saya terpanggil untuk mengikuti seleksi ini dan dari berbagai calon, Alhamdulillah saya terpilih untuk mengemban amanah ini,” imbuhnya.

Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho mengaku bangga karena salah satu tenaga pengajar FKIP UNS yaitu Nunuk Suryani dilantik sebagai Dirjen GTK Kemendikbudristek.

Ini menunjukkan bahwa kepercayaan pemerintah terhadap dosen-dosen UNS meningkat.

“Sebelum jadi Dirjen, Prof. Nunuk ini menjadi Sekjen GTK lalu Plt. Dirjen GTK. Ini menunjukkan prestasi beliau bagus. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk Prof. Nunuk Suryani atas dilantiknya menjadi Dirjen GTK Kemendikbudristek,” ujar Jamal.

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

Sambangi Al Muayyad, Tim Riset Ekologi FMIPA UNS Ajari Santri Kelola Sampah******

SOLO —Tim Riset Ekologi Fakultas MIPA UNS mengajari santri Pondok Pesantren Al Muayyad Solo tentang pengelolaan sampah organik dan budi daya maggot atau belatung.

Kegiatan sosial itu dilangsungkan di ponpes yang terletak di Laweyan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (18/11/2023).

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

Dalam rilisnya kepada Rabu (22/11/2023), Ketua Pengabdi Tim Riset Ekologi FMIPA UNS, Edwi Mahadjoeno, mengatakan pengelolaan sampah organik merupakan upaya penting menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Di Pondok Pesantren Al Muayyad Solo pihaknya mengajari para santri untuk mengelola sampah organik berupa sisa makanan berupa lauk-pauk, sayuran, buah dan lain-lain.

“Banyaknya santri yang tinggal di asrama tentu menghasilkan sisa makanan yang tidak sedikit. Hal tersebut mestinya dikelola dengan baik sehingga santri berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan,” kata Edwi.

Ia menjelaskan, proses pengelolaan dimulai dari pemilahan dan dilanjutkan pengomposan.

Kompos adalah proses alami di mana sampah organik diurai menjadi pupuk yang berguna.

Untuk membuat kompos, kata dia, para santri diminta mengumpulkan bahan organik dalam sebuah komposter.

“Komposter harus memiliki ventilasi yang cukup, dan dipastikan bahwa campuran bahan coklat seperti daun kering dan bahan hijau seperti sisa makanan seimbang. Selain itu penting menjaga kelembaban komposter. Rutin mengaduk kompos membantu memastikan sirkulasi udara yang baik dan penguraian yang optimal,” katanya.

Tak hanya itu, Edwi melanjutkan, santri juga diajak untuk mengurangi pemborosan makanan berupa pengelolaan makanan dengan baik agar tidak menghasilkan limbah organik berlebihan.

Sejalan dengan pengelolaan sampah organik, santri diberi pelatihan budidaya maggot atau belatung.

Santri diajari langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan larva lalat tentara hitam yang bernutrisi tinggi, yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi yang mendukung keberlanjutan dan pengelolaan limbah.

Proses dimulai dengan pemilihan kontainer yang sesuai, yang akan menjadi rumah bagi koloni maggot.

Pemilihan lokasi yang tepat, dengan ventilasi yang baik dan perlindungan dari cuaca ekstrem, menjadi langkah awal yang penting dalam menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan mereka.

Kemudian, media makanan yang sesuai harus didiamkan. Sampah organik seperti sisa makanan, dedaunan, atau bahan organik lainnya adalah bahan makanan yang cocok untuk maggot.

Menurut Edwi, menjaga keseimbangan yang tepat dalam media makanan adalah kunci keberhasilan.

“Maggot akan membantu dalam menguraikan bahan-bahan ini menjadi pupuk yang berguna,” tutupnya.

Tianji

Gempa Bumi Kuat M 6,2 Goyang China, Seratusan Jiwa Meninggal Dunia******

HAIDONG — Gempa bumi Magnitudo 6,2 Skala mengguncang Barat Laut China, sedikitnya 111 orang dinyatakan tewas. Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mengatakan gempa tersebut terjadi di kedalaman 10 km pada pukul 23.59 waktu setempat, pada Senin (18/12/2023).

Melansir CNA via Bisnis.com, gempa bumi itu meruntuhkan gedung-gedung di Barat Laut China, dan petugas penyelamat berupaya untuk mulai menggali reruntuhan, pada Selasa (19/12/2023).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Media CCTV melaporkan bahwa lebih dari 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka di Provinsi Gansu setelah gempa kuat dan dangkal itu terjadi. Sementara itu, sebanyak 11 orang tewas dan 100 lainnya luka-luka di kota Haidong di Provinsi Qinghai.

Xinhua melaporkan gempa tersebut menyebabkan kerusakan besar, termasuk rumah-rumah roboh, dan menyebabkan orang-orang berlarian ke jalan untuk menyelamatkan diri.

Presiden China Xi Jinping menyerukan upaya sekuat tenaga dalam pekerjaan pencarian dan pertolongan serta menjamin keselamatan para korban. Upaya penyelamatan sedang dilakukan pada Selasa (19/12/2023) pagi.

USGS pada awalnya melaporkan bahwa gempa tersebut berkekuatan 5,9 SR, terjadi di Gansu dekat perbatasan dengan Qinghai. Pusat gempa berada sekitar 100 km barat daya Ibu Kota Provinsi Gansu, Lanzhou. Beberapa gempa susulan yang lebih kecil terjadi setelah gempa awal.

Xinhua melaporkan gempa tersebut juga dirasakan di Xi’an di Provinsi Shaanxi Utara, sekitar 570 km jauhnya.

Para pejabat berupaya tanggap darurat dan mengirimkan personel penyelamat ke daerah tersebut tepat setelah gempa terjadi dan para pemimpin provinsi juga sedang dalam perjalanan ke lokasi. Gempa bumi bukan hal yang jarang terjadi di China.

Sejak Agustus, gempa dangkal berkekuatan 5,4 SR melanda China Timur, melukai 23 orang dan meruntuhkan puluhan bangunan.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Gempa Bumi Magnitudo 6,2 Guncang China, 111 Orang Tewas”

Panggil si jenius

Ratusan Mahasiswa UNS Datangi Rektorat, Ini Tuntutannya******

SOLO–Ratusan Mahasiswa Universitas Maret (UNS) Solo melakukan aksi di depan Rektorat kampus setempat, Kamis (8/6/2023).

Mereka memberikan beberapa tuntutan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS Solo, Hilmi Ash Shiddiqi mengatakan ada tujuh tuntutan. Pertama, menuntut UNS Solo untuk mempublikasikan transparansi penggolongan dan pengelolaan UKT.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Serta pembagian golongan UKT harus sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswanya,” tulis dalam surat tuntutan yang diterima Kamis (8/6/2023).

Selain itu, BEM UNS menuntut untuk menerapkan transparansi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan mempublikasikannya setiap tahun.

Tuntutan selanjutnya, yakni mengembalikan kebijakan komponen biaya jaket almamater bagi mahasiswa baru, untuk dimasukan ke UKT. Ini dianggap melanggar Permenristekdikti No. 39/2017.

Lalu kampus disarankan untuk melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan. Termasuk, menurutnya pengadaan sarana prasarana kampus yang masih rendah.

“Kita juga meminta agar kampus memberikan kemudahan dalam pelayanan birokrasi kampus,” tulis dalam tuntutan.

Dia juga meminta UNS untuk melakukan transparansi jumlah kuota semua jalur penerimaan mahasiswa baru.

“Dan menjamin tidak adanya penambahan kuota mandiri sesuai dengan apa yang sudah disepakati,” lanjut dia.

BEM UNS juga menyoroti terkait kekerasan seksual di sekitar kampus. Menurut dia, perlu ada peraturan rektor untuk mengantisipasi hal tersebut.

Dalam tuntutan, BEM UNS mendesak untuk menerapkan Permendikbud tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus dengan optimal.

Lalu juga disoroti tentang pencairan dana reward bagi mahasiswa yang berprestasi. Termasuk terkait dana delegasi dan dana kegiatan untuk mahasiswa UNS.

Terakhir, pihak BEM menuntut untuk mengevaluasi terkait pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri yang dianggap mahal. Menurut BEM UNS, hal itu memberatkan calon mahasiswa.