slot online hari ini

slot gacor update 501Jutaan kata 640188Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot online hari ini》

Kasad sebut pilot Susi Air yang disandera OPM kondisinya sehat******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut pilot Susi Air Philip Mark Merhtens yang disandera OPM kelompok Egianus Kogoya hingga saat ini kondisinya sehat.

Maruli mengatakan operasi pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu koordinasinya ada pada Markas Besar TNI yang bekerja sama dengan Polri.

"Informasi terakhir, pilot tersebut dalam keadaan sehat," kata Maruli ditemui wartawan usai menghadiri perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin.

Baca juga: Pangdam: Tidak ada pengerahan pasukan untuk bebaskan sandera

Dalam kesempatan sama, Kasad memastikan operasi pembebasan pilot Susi Air terus berlangsung. TNI menggandeng banyak pihak, termasuk pemuka adat, pemuka agama, dan pemerintah daerah untuk bernegosiasi dengan penyandera demi membebaskan Philip.

"Kalau saya mengikuti perkembangan dari Mabes TNI, kita terus melakukan upaya-upaya negosiasi. Itu yang saya dengar informasinya," kata Maruli.

Kepala Staf TNI AD menambahkan bahwa selama ini komunikasi dengan OPM kurang stabil. "Kalau saya lihat selama ini, orangnya ini nggak stabil. Kadang-kadang bilang A, besok bilang B lagi di sana," kata Maruli saat menanggapi pertanyaan mengenai rencana pembebasan pilot Susi Air.

Baca juga: Kapolda Papua: Kondisi pilot disandera KKB baik

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) berencana membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merhtens pada 7 Februari 2024 atau tepat setahun sejak dia disandera.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menyebut alasan pembebasan itu karena mereka meyakini tidak ada alasan untuk menahan Philip demi kemanusiaan.

"Tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat," kata Sebby.

Baca juga: KSP: Pemda ujung tombak pembebasan pilot Susi Air Philips Marthen

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam beberapa kesempatan menegaskan operasi pembebasan pilot Susi Air menggunakan pendekatan lunak (soft approach) dan keras (hard approach).

Agus menjelaskan pendekatan lunak itu mengedepankan pembinaan teritorial dan kerja sama dengan instansi-instansi sipil yang ada di Papua. Sementara untuk pendekatan keras yang menggunakan senjata, menurut Agus, menjadi pilihan terakhir bagi TNI untuk operasi pembebasan OPM.

"Kita hindari adanya letusan senjata, satu butir pun," kata Agus Subiyanto di sela kegiatannya di Jayapura, Papua, pada 8 Desember 2023.

Baca juga: Panglima TNI tegaskan pembebasan sandera tetap "soft approach"
Baca juga: Wapres upayakan tempuh negosiasi bebaskan pilot Selandia Baru

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

OIKN: Work From IKN beri pengalaman ASN untuk bekerja langsung di IKN******

Tujuan dari Program Work From IKN adalah untuk memberikan pengenalan serta pengalaman kepada para ASN untuk merasakan bekerja dari IKN secara langsung

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan program Work From IKN memberikan pengenalan serta pengalaman kepada ASN untuk merasakan bekerja langsung dari IKN.

"Tujuan dari Program Work From IKN adalah untuk memberikan pengenalan serta pengalaman kepada para ASN untuk merasakan bekerja dari IKN secara langsung," ujar Juru Bicara OIKN Troy Pantouw kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Troy juga menambahkan, program ini juga merupakan kesempatan bagi Otorita Ibu Kota Nusantara untuk meningkatkan kerja sama dengan Kementerian atau Lembaga lainnya.

Sejauh ini respons dari ASN yang sudah menjalani program Work From IKN cukup positif. Mereka dapat menyaksikan secara langsung perkembangan pembangunan IKN. Selain itu, program Work From IKN dapat menjadi salah satu cara bagi mereka untuk beradaptasi dan menyiapkan diri terkait perpindahan nantinya.

Work From IKN diinisiasi untuk memberikan gambaran kepada para ASN yang akan pindah ke IKN terkait suasana dan progres pembangunan dengan merasakan dan melihatnya secara langsung.

Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan dalam membangun sebuah kota, tidak hanya bangunan fisiknya saja yang dibangun, melainkan juga ekosistem dan kebahagiaan penghuninya, terutama ASN sebagai masyarakat yang akan pindah pertama kali ke Nusantara.

Kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutin yang diadakan oleh Otorita IKN agar lebih banyak lagi ASN dari berbagai K/L yang bisa merasakan atmosfer bekerja di Nusantara sekaligus menyaksikan langsung progres pembangunannya.

Dalam kesempatan terpisah, sejumlah ASN menyatakan antusias dan siap untuk ditugaskan di IKN, Kalimantan Timur. Salah seorang ASN bernama Anto menyatakan antusiasmenya terkait pemindahan ASN ke IKN.

Dirinya berharap agar kantor tempatnya bertugas nanti di IKN berlokasi dekat dengan rumah tinggal, sehingga membuat perjalanan menjadi efektif, efisien serta tidak membuat para ASN stress ketika melakukan perjalanan dari rumah ke kantor nantinya.

Sementara itu, ASN lainnya yang bernama Wibi mengatakan bahwa pada prinsipnya para ASN sebagai abdi negara dan rakyat harus bersedia ditempatkan di mana saja.

Dirinya berharap fasilitas - fasilitas seperti air, transportasi, sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, jaringan komunikasi dan listrik, lapangan olah raga, mall, pusat perbelanjaan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bersifat penting sudah tersedia dan memadai di IKN.

Baca juga: OIKN: Bandara VVIP IKN dapat beroperasi pada Agustus 2024

Baca juga: OIKN kaji 350 dokumen komitmen awal untuk kerja sama di Kota Nusantara

Baca juga: OIKN: Keterlibatan investor domestik penting dalam pembangunan IKN

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Akademisi: Para capres terlihat menahan diri di debat terakhir******

Purwokerto (ANTARA) - Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi menilai ketiga calon presiden (capres) terlihat menahan diri dalam Debat Kelima Capres Pemilu 2025 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2).

"Debat terakhir kemarin tidak seramai debat-debat sebelumnya. Semua capres terlihat menahan diri supaya tidak mengakibatkan blunder, ya," kata Slamet Rosyadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Menurut Slamet, debat terakhir Pemilu 2024 itu akan menentukan sikap, terutama bagi para pemilih yang belum menentukan pilihannya atau swing voters.

Oleh karena itu, lanjutnya, para capres dalam debat terakhir tersebut terlihat betul-betul menjaga sikap dan tutur kata saat menyampaikan program-programnya agar bisa dikenali.

"Tentu ada yang dengan berbagai strategi, ada yang memberikan solusi, penjelasan lengkap; tetapi intinya memang para kontestan ini mencoba untuk mengomunikasikan program-program kerja unggulannya kepada para pemilih," kata guru besar bidang administrasi pembangunan tersebut.

Baca juga: Round up hari ke-69, capres-cawapres tampil kompak di debat pamungkas

Dia menambahkan jika pemilih tradisional telah menentukan capres pilihannya, sehingga debat tersebut tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap pemilih tersebut.

Dengan demikian, kata Slamet, debat terakhir capres tersebut lebih banyak difokuskan kepada para pemilih yang belum memutuskan; sehingga mereka akan mendapatkan informasi yang cukup terkait kandidat yang dianggap paling mumpuni.

Kendati demikian, pakar kebijakan publik itu mengaku dalam debat terakhir tersebut ada beberapa hal yang kurang dikuasai oleh para capres.

"Kalau saya lihat, yang cukup bagus itu kankandidat (nomor urut) 1 dan 3. Kebetulan narasi yang dibangun lengkap, terutama dalam isu-isu pendidikan. Mereka secara lengkap menjelaskan bagaimana pemahaman para kandidat terhadap isu pendidikan," kata wakil dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.

Namun, dalam hal teknologi informasi, lanjutnya, ketiga capres itu tampak kurang menguasai dan agak gagap soal isu teknologi informasi dapat diadopsi untuk keperluan yang bisa dimengerti oleh rakyat.

Baca juga: Ahli: Para capres tidak bahas upaya preventif dalam isu kesehatan

Dalam hal itu, menurut Slamet, debat tidak hanya disaksikan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, tetapi juga bagaimana materinya betul-betul dipahami oleh masyarakat luas.

"Saya lihat kemarin agak gagap ketika membahas masalah teknologi informasi ini, terutama ketika ditanya mengenai industri gadget(gawai) di Indonesia, memang kita kalah bersaing dengan produk-produk impor," jelasnya.

Kendati demikian, Slamet mengatakan secara umum ketiga capres cukup menahan diri agar tidak melakukan kesalahan atau blunder pada debat terakhir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Panelis debat sebut jawaban Ganjar soal kebudayaan nyaris sempurna

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Label：wd 4d slot、video slot gacor、setelah lunas kredivo

Terkait：3 bukit mas slot、sukabet、cara pinjol di akulaku、jakartaslot88、trik jp dragon、rtp live pola gacor、serdadu88、cara daftar server thailand slot、trik pola zeus、grup123 slot

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs slot bonus new member 100（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

pinjam uang langsung cair sekarang

menang menang link alternatif

akun slot terpercaya

situs slot gacor hari ini pragmatic

FantasiBacaan TerkaitMore+

Faun

slot gacor gampang menang 2023

Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran******

sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari

Jakarta (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir.

"Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambah Heddy.

Baca juga: Kuasa Hukum Irman: Pimpinan dan anggota KPU langgar sumpah janji

Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," ujar Heddy.

Untuk diketahui, Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Nomor telepon tiga pimpinan DKPP diretas
Baca juga: DKPP agendakan sidang aduan pelanggaran berat oleh KPU

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kota Permainan Dunia Kematian

pokerhoya

Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP******

Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP, ketika dipanggil sidang kita sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan

Jakarta (ANTARA) - Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan tidak ingin mengomentari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memvonis dirinya dan dan enam anggota lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024. Dia mengatakan selama persidangan pihaknya telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, hingga argumentasi, terkait pengaduan tersebut. "Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP, ketika dipanggil sidang kita sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan," kata Hasyim kepada wartawan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dia menjelaskan, konstruksi Undang-undang Pemilu itu selalu menempatkan KPU dengan posisi "ter", yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dengan ada pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, menurutnya pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran Sehingga apa pun putusan-nya dari DKPP, dia menegaskan tidak akan mengomentari putusan tersebut karena seluruh keterangan dan catatan dari pihaknya sudah disampaikan saat persidangan. "Setelah itu kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan," ujarnya. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan. Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Perang Penyihir

pinjaman cepat ak

KPK periksa putra SYL soal jual beli jabatan di Kementan******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa putra mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo Syahrul Putra, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Pada Senin (5/2), telah selesai diperiksa sebagai saksi, Kemal Redindo; dikonfirmasi terkait pengetahuan mengenai dugaan aliran uang yang diterima tersangka SYL, termasuk pengetahuan mengenai dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementan saat itu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya penyidik KPK juga memanggil putri Syahrul Yasin Limpo yang juga anggota DPR RI, Indira Chunda Thita Syahrul, pada Jumat (2/2). Meski demikian, yang bersangkutan tidak hadir dan akan dilakukan pemanggilan ulang oleh KPK.

"Saksi Indira Chunda Thita Syahrul tidak hadir," kata Ali.

Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Untuk diketahui, KPK pada Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan.

Kedua tersangka itu ditahan menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dulu ditahan pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai mentan periode 2019-2024. Dengan jabatannya, SYL membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai tahun 2020 hingga 2023. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Baca juga: KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi

Selain itu, penyidik KPK menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca juga: KPK panggil putri eks mentan SYL, Indira Chunda ThitaSyahrul

Sayap Beku

info gacor hari ini

Soal putusan DKPP, Bawaslu sebut pencalonan Gibran tidak bermasalah******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tidak mengalami permasalahan, terutama usai adanya putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Putusan etik kan berkaitan dengan profesionalisme pribadinya, begitu. Apakah cawapres? Tidak ada masalah itu. Iya, bukan termasuk itu," kata Bagja di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran
Baca juga: Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran

Sebelumnya, Senin (5/2), DKPP memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya terbukti melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dalam pemilu 2024.

Bagja juga mengatakan bahwa pencalonan Gibran secara hukum tidak mengalami kecacatan.

Baca juga: Juri Ardiantoro: Pencalonan Gibran sudah sesuai konstitusi

Sementara itu, Bagja mengatakan bahwa dirinya telah memberitahukan KPU RI mengenai pembuatan produk hukum sebelum menerima pencalonan Gibran sebagai cawapres.

"Yang jelas kami telah menyampaikan. Ketika ada, misalnya keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) maka seharusnya ditindak lanjuti dengan PKPU (Peraturan KPU) tentang perubahan PKPU. Saya sudah sampaikan secara lisan bahkan secara tulisan juga," tuturnya.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pasca-Putusan DKPP, Komisi II: KPU harus buktikan integritasnya
Baca juga: Pemerintah sebut putusan DKPP berbeda dengan putusan lembaga peradilan

Kembali ke Qiao Qiling

melayu4d

BPBD: Tanggul Sungai Jragung Grobogan jebol akibatkan banjir******

Grobogan (ANTARA) - Tanggul Sungai Jragung di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengalami jebol akibat tidak kuat menahan debit air yang meningkat menyusul curah hujan tinggi, kata Kepala BPBD Kabupaten Grobogan Endang Sulistyoningsih. "Tanggul sungai jebol pada Senin (5/2) malam, dan tim BPBD Grobogan langsung ke lokasi kejadian," ujarnya di Grobogan, Selasa. Akibat kejadian tersebut, kata dia, air menggenangi permukiman penduduk dan areal pertanian milik warga.

Baca juga: BBPJN Jateng-DIY benahi drainase kurangi dampak banjir Selain banjir akibat tanggul jebol, beberapa desa juga mengalami banjir akibat air beberapa sungai melimpas, di antaranya melimpasnya air Sungai Tuntang hingga mengakibatkan banjir yang mengakibatkan genangan banjir di sekitarnya.
"Kami juga masih meninjau di lapangan untuk mendapatkan informasi yang lengkap," ujarnya.

Baca juga: Puluhan rumah di Kabupaten Grobogan rusak akibat diterjang banjir
Curah hujan tinggi di Kabupaten Grobogan tidak hanya mengakibatkan tanggul sungai jebol, tercatat sejumlah desa di belasan kecamatan di Kabupaten Grobogan juga mengalami banjir. Banjir tersebut mengakibatkan sejumlah rumah warga, lahan pertanian, dan akses jalan terdampak. Jalan Raya Purwodadi-Gubug, tepatnya di barat jembatan juga mengalami banjir akibat limpasan air sungai, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan.

Baca juga: Wagub Jateng minta warga jaga-bersihkan saluran cegah banjir Tim BPBD Grobogan masih melakukan pendataan desa terdampak banjir.

Sistem transformasi dimensi

akun slot jp

Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran******

Jakarta (ANTARA) - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya tidak memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, kata pakar hukum tata negara.

"Secara hukum putusan KPU soal pencalonan Gibran tidak terpengaruh dengan keluarnya putusan DKPP," kata pakar hukum tata negara Universitas Borobudur Jakarta Prof. Faisal Santiago mengemukakan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, menanggapi putusan DKPP.

Menurut Faisal, tidak ada yang salah dengan ketua KPU RI karena hanya menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan capres dan cawapres. "Karena putusan MK adalah final dan mengikat sehingga KPU hanya menjalankan dari putusan tersebut," tambahnya.

"Bahwa setelah putusan MK tersebut terbit, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap Ketua MK Anwar Usman karena dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres, tidak ada pengaruhnya dengan putusan KPU soal pencalonan Gibran," jelas Faisal.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran

Ia menimpali, "Sama seperti putusan MK, di mana Anwar Usman, mantan Ketua MK, dikenakan pelanggaran berat, tetapi tahapan pendaftaran capres dan cawapres tetap berjalan sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU tak pengaruhi pencalonan Gibran

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. "Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambahnya.

Selain Hasyim, enam orang anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP
Baca juga: Ganjar sebut putusan DKPP jadi pelajaran untuk demokrasi
Baca juga: Di Solo, Muhaimin tanggapi putusan DKPP soal Gibran

《slot online hari ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，gambar kakek zeus lucuHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot online hari ini》bab terbaru。