slot demo4d

Catatan Jiwa Setan

Pemburu Barang Murah Boleh Simak, Sarinah Duty Free Resmi Dibuka******

Sarinah resmi membuka Sarinah Duty Free untuk umum. Gerai bebas bea tersebut melengkapi fasilitas belanja di Sarinah yang banyak menyediakan berbagai produk lokal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan kualitas internasional.

Direktur Utama Sarinah Fetty Kwartati mengatakan Sarinah Duty Free resmi dibuka untuk umum menjelang akhir November lalu.

"24 November (resmi dibuka)," kata Fetty kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (3/12).

Fetty mengatakan Sarinah memposisikan diri sebagai 'Panggung Karya Indonesia' sejak dibuka kembali pada Maret 2022 dan senantiasa membantu UMKM memperkenalkan karya dan merek lokal kepada masyarakat.

"Sarinah Duty Free adalah etalase dari keunggulan produk-produk lokal dan mendukung diplomasi budaya yang tengah digalakkan pemerintah Indonesia," jelas Fetty dalam keterangan resmi.

Sarinah Duty Free menempati area seluas 1.800 meter persegi dan menyediakan ratusan merek internasional, mulai dari produk-produk rokok, minuman beralkohol, makanan seperti cokelat, parfum dan kosmetik, serta koleksi aksesoris seperti kacamata, perhiasan, dan jam tangan.

Selain itu, Sarinah menyajikan produk-produk lokal yang dibuat oleh UMKM dan telah memenuhi standar produk global. Beberapa produk yang tersaji, antara lain tas yang terbuat dari kulit dan anyaman, bir dan anggur merek asli Indonesia, makanan khas Indonesia seperti teh dan kopi, makanan ringan, perhiasan nusantara, pakaian, dan kain Indonesia.

Pembukaan Sarinah Duty Free berarti memberi kesempatan untuk berbelanja barang-barang yang bebas bea.

Hal ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak, seperti korps diplomatik beserta anggota keluarga, tenaga ahli dari lembaga internasional dengan kekebalan diplomatik, hingga wisatawan yang akan bepergian ke luar negeri.

Menyambut Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Sarinah Duty Free juga telah menyiapkan penawaran khusus berupa Gift with Purchase dan potongan belanja hingga 30 persen.

Dahuanglu

OYO Pangkas 600 Pekerja, Tambah Deretan Perusahaan yang PHK Tahun Ini******

Perusahaan jaringan hotel asal India, OYO Hotels and Homes Pvt Ltd, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 600 orang di departemen perusahaan dan teknologinya.

"Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan bahwa sebagian besar orang yang harus kami keluarkan, mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan," kata Chief Executive Officer Ritesh Agarwal dikutip dari Reuters, Senin (5/12).

Perusahaan bekingan Softbank, yang terikat IPO India, ini setidaknya memangkas 10 persen dari 3.700 karyawan tetapnya. Sementara di saat yang sama, perusahaan tersebut baru saja merekrut 250 orang.

OYO Hotels pertama kali mengajukan go public pada Oktober 2021 tetapi penjualan sahamnya ditunda karena kondisi pasar.

Perusahaan melaporkan kerugian bersih sebesar 3,33 miliar rupee India setara dengan U,90 juta pada kuartal kedua tahun keuangan dibandingkan dengan kerugian sebesar 4,14 miliar rupee pada kuartal pertama. Tahun keuangan perusahaan berlangsung dari 1 April hingga 31 Maret.

[Gambas:Video CNN]

Perang Wu Geng Liuli

Badan Pangan Nyalakan Alarm Krisis Pangan: Stok Beras cs Bulog Kritis******

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arif Prasetyo Adi mengungkapkan cadangan pangandi Bulogdan BUMNPangan sedang kritis. Pernyataan ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Ia menjabarkan cadangan bahan pangan yang dimiliki pemerintah saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit di minyak goreng," ujar Arif secara daring.

Artinya, pemerintah hanya memiliki cadangan sebesar 21 persen dari kebutuhan nasional.

Bahan Paparan Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi di Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Arsip Badan Pangan Nasional).

Sedangkan untuk gula pasir, pemerintah lewat Bulog, ID Food, dan PTPN memiliki total stok 393.141 ton dari kebutuhan bulanan nasional sebesar 268.241 ton. Jumlah ini surplus atau mencapai 147 persen dari kebutuhan.

Bulog juga memiliki 23.157 ton daging kerbau dan ID Food memiliki 697 ton daging sapi. Jika diakumulasikan untuk kebutuhan bulanan nasional sebesar 60 ribu ton, maka stok pemerintah hanya sekitar 40 persen.

Sementara untuk jagung, kedelai, cabai, daging ayam, bawang merah, bawang putih, dan telur ayam stok di Bulog dan BUMN Pangan tidak mencapai 1 persen.

Padahal, kebutuhan bulanan nasional jagung sebesar 1,2 juta ton, telur ayam 458 ribu ton, bawang merah 90 ribu ton, cabai 165 ribu ton, kedelai 247 ribu ton, dan daging ayam membutuhkan 266 ribu ton.

Terakhir, untuk minyak goreng, pemerintah memiliki hanya 21.125 kl dengan kebutuhan nasional 332 ribu kl per bulan. Stok yang dimiliki ini hanya mampu memenuhi 4 persen kebutuhan nasional.

"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.

[Gambas:Video CNN]

Sistem lotere penuh waktu

Partai Buruh Tolak Mentah******

Partai Buruh menolak sikap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyetujui usulan pengaturan dan pengurangan jam kerja untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Partai Buruh juga menyebut Muhadjir menyepakati sistem no work no pay, atau buruh hanya mendapat upah sesuai dengan jam kerja. 

"Menteri PMK sebaiknya tidak berkomentar soal no work no pay, karena tidak memahami pokok persoalan," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/12). Ia juga menyatakan no work no paytidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pertama, menurutnya, karena bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kedua, upaya untuk menghindari PHK telah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, seperti mengurangi shift kerja, merumahkan, atau mengurangi jam kerja tanpa pemotongan upah. 

Ketiga, karena usulan ini merugikan buruh.

Said mengatakan upah buruh yang diterima sekarang masih kurang. Belum lagi jika dikurangi imbas sistem 'no work no pay'.

Sebelumnya usulan no work no pay ini sempat dilontarkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11) lalu.

"Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja," katanya,

Kemudian pada pekan ini, Muhadjir setuju dengan usulan pengaturan jam kera jika pengusaha dan pekerja sepakat. Muhadjir juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.

"Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ungkap Muhadjir di kantornya, Kamis (1/12).

Saat itu Muhadjir tidak melontarkan istilah no work no pay.

Muhadjir mengatakan kini pihaknya tengah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membuat payung hukum terkait kesepakatan tersebut. Selain itu, Ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

Pedang Bintang Suci

Profil Sam Bankman******

Sam Bankman-Fried kehilangan hartanya senilai US,6 miliar atau Rp228 triliun (asumsi kurs Rp15.674 per dolar AS) dalam semalam. Jumlah itu setara 94 persen dari total kekayaannya.

Raibnya harta mantan CEO bursa pertukaran kripto FTX itu tak lepas dari harga token kripto FTT miliknya yang anjlok.

FTX bahkan telah mengajukan pailit pada Jumat (11/11) hingga membuat Bankman-Fried mengundurkan diri dari kursi pemimpin di perusahaan.

Lantas siapakah Sam Bankman-Fried?

Bankman-Fried menyelesaikan pendidikannya di bidang fisika di MIT. Ia kemudian bekerja di Jane Street Capital selama sekitar tiga setengah tahun.

Ia memulai bisnis dengan mendirikan Alameda, perusahaan perdagangan kuantum kripto. Ide bisnis ini berawal dari proyeksinya terhadap likuiditas uang kripto yang akan melambung di kemudian hari.

Meskipun saat itu likuiditas uang kripto tak mencukupi, uang kripto menjadi buah bibir. Banyak orang di belahan dunia mencoba untuk membeli uang digital itu dengan metode berbeda-beda.

Bankman-Fried melihat kondisi ini membutuhkan infrastruktur yang cukup untuk pasar kripto, dengan potensi permintaan akan melebihi likuiditas.

Ia kemudian mendirikan FTX yang saat ini menjelma menjadi salah satu pertukaran aset digital terbesar dan paling cepat berkembang di dunia.

Tetapi, platform tersebut kehilangan US juta per hari dari aset nasabah pada akhir 2018.

Bankman-Fried kemudian membangun ulang FTX dan meluncurkannya kembali pada 2019. Sejak itu, FTX kemudian berkembang dan bahkan sempat jadi bursa mata uang kripto terbesar keempat yang berbasis di luar China.

Pada 2022, Bankman-Fried sempat memiliki sekitar 70 persen dari bisnis FTX di AS, yang sekarang diperkirakan nilainya menjadi tidak berharga.

Isu kebangkrutan FTX ini membuat para penggunanya coba menarik aset. Namun, perusahaan mengalami krisis dana untuk menyelesaikan pencairan dana tersebut.

Sam Bankman-Fried mengatakan kepada investor pada Rabu (9/11) bahwa FTX membutuhkan dana darurat hingga US miliar untuk menutupi kekurangan karena permintaan penarikan yang diterima dalam beberapa hari terakhir.

[Gambas:Video CNN]

kontrak terbatas

Jubir Luhut Tegaskan Kepulauan Widi Tak Bisa Dilelang untuk Privat******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estat asing.

Mengutip CNN, lebih dari 100 pulau di wilayah itu atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar yang akan dilelang.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di perusahaan induk bernama PT Leadership Islands Indonesia (LII).

Wakil Presiden Eksekutif EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) Charlie Smith mengatakan tawaran untuk kepulauan Widi menjadi signifikan di Lelang Pramutamu Sotheby.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.

[Gambas:Video CNN]