ikan nila 2d bergambar

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

Menimbang Untung Rugi Gaji Tunggal PNS Bagi APBN, Mana Paling Besar?******

Wacana penerapan skema gajitunggal aliassingle salarybagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) kembali mencuat.

Hal tersebut terjadi usai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut skema gaji tunggal PNS menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana kerja pemerintah di 2024.

Jika skema itu diterapkan, maka seluruh tunjangan yang melekat, baik untuk PNS maupun Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dihapus dan digantikan dengan satu penghasilan yang sudah mencakup keseluruhan.

Single salary systemyang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).

Sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya.

Selanjutnya, sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gradingadalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.

Sementara itu, setiap gradingakan dibagi menjadi beberapa stepsdengan nilai rupiah yang berbeda. Dengan kata lain, ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan single salary systemPNS saat ini sudah dilaksanakan dalam bentuk pilot projectdi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Single salaryini barupilot projectdi KPK dan PPATK. Ini juga ada komplain orang yang kerja dengan yang tidak kok salary-nya sama. Nah, itulah yang jadi hitungan evaluasi kita," kata Anas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Meski demikian, Anas menekankan pihaknya masih perlu mengkaji wacana tersebut. Ia menyebut evaluasi penerapan single salary systemdi KPK dan PPATK bakal menjadi acuan penerapan aturan ini ke depan.

Ia mengungkapkan skema gaji tunggal ini bakal dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Namun, Anas tidak memastikan apakah gaji tunggal ini akan diterapkan merata pada seluruh kementerian/lembaga (K/L) di 2024 mendatang.

Anas hanya menjelaskan bahwa tunjangan kinerja alias tukin saat ini masih menjadi prioritas pemerintah untuk membedakan mana PNS yang kerja dan tidak. Akan tetapi, ia menyinggung soal kemampuan daerah yang berbeda.

"Tapi negatifnya kadang orang mengatur perjalanan dinas rapat di luar kota hanya untuk dapat (uang) perjalanan dinas. Jadi, plus minus lah antara kinerja dan efisiensi," tuturnya.

Lantas, apakah skema gaji tunggal tepat dijalankan sebagai upaya reformasi birokrasi dan menekan anggaran?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai untuk saat ini skema tersebut malah bakal bikin APBN tekor. Pasalnya, besaran gaji antara PNS di semua daerah bisa sama.

Apalagi, skema gaji tunggal besarannya akan disesuaikan dengan kinerja. Padahal, saat ini besaran gaji dan tunjangan PNS di pusat dan daerah berbeda-beda.

Artinya, kelak gaji PNS di daerah pun bisa naik meski APBD besarannya terbatas.

"Sekarang APBD-nya berapa? Kan itu tidak akan mampu (bayar gaji tunggal PNS) terus ujung-ujungnya mengambil dari APBN juga," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

Menurut Trubus, skema gaji tunggal memang lebih praktis. Namun, untuk mencapai itu semua butuh tahap dan waktu yang panjang.

Ia juga mengatakan sebenarnya skema gaji tunggal adalah wacana lama. Tapi, memasuki 2024 alias tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, wacana itu kembali didengungkan.

Alasannya, agar ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sekarang.

"Tapi persoalannya sebenarnya ini selalu perdebatannya itu apakah di daerah dengan di DKI Jakarta akan disamakan? kalau kinerja bisa dihitung, kinerja nanti dianggap sama saja (DKI dan daerah), gajinya sama, masalahnya kita punya sumber dananya tidak? duitnya ada tidak? tegas Trubus.

Ia pun berpendapat sebaiknya skema tepat untuk gaji PNS yang berkeadilan adalah besaran gajinya saja disamakan di setiap daerah.

Sedangkan, untuk tunjangannya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian, besaran tunjangan juga disesuaikan dengan kinerja individu sang abdi negara.

Maklum, tunjangan kinerja PNS memang telah menelan banyak uang negara. Data Kementerian Keuangan mencatat belanja kementerian/lembaga mencapai Rp134,2 triliun untuk belanja pegawai pada semester I 2023.

Angka ini naik 11,1 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan belanja pegawai ini terbagi ke dalam gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp90,4 triliun atau naik 12,5 persen dari realisasi 2022 sebesar Rp80,4 triliun. Ada juga tukin, honorarium, hingga uang lembur Rp43,8 triliun atau naik 8,4 persen dari Rp40,4 triliun.

Trubus mengingatkan skema gaji tunggal PNS belum tepat untuk diterapkan dalam jangka pendek ini. Ia mengatakan skema tersebut baru bisa diaplikasikan untuk jangka panjang saja.

"Jangka panjang bagus. Cuma dari anggaran harus disiapkan. Nanti APBN-nya habis untuk biaya birokrasi (kalau diterapkan sekarang)," kata Trubus.

Berbeda dengan Trubus, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Skema gaji tunggal bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem penggajian PNS.

Namun, kurang tepat tujuan utamanya jika untuk menghemat anggaran. Ia menilai gaji tunggal lebih tepat tujuan utamanya untuk menyesuaikan kinerja dan pendapatan PNS, atau antara efisiensi dan efektifitas kerja.

"Bisa jadi akhirnya nanti anggarannya menjadi lebih besar, karena tujuannya yang ingin dicapai juga besar toh," kata Ronny.

Berhasil atau Tidak, Sistem Gaji Tunggal PNS Tetap Perlu Dicoba

Permaisuri Qianlong

Menteri ESDM soal Wacana Subsidi Pertamax Demi Polusi: Karangan Siapa?******

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membantah pemerintah bakal mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pertamax demi mengurangi polusidi Jakarta yang memburuk akhir-akhir ini.

Arifin bahkan menyebut tak ada pembahasan mengenai pemberian subsidi pertamax. Ia menyatakan isu tersebut tidak benar.

"Tidak ada wacana itu (subsidi pertamax), yang karang-karang siapa?" ujarnya usai di Komplek Istana Negara, Senin (28/8).

"Kan nggak ada subsidi pertamax. Kan udah dibilangin. Pertamax emang disubsidi ? tidak kan," jelasnya.

Namun, ia mengakui memang ada pembahasan mengenai BBM ramah lingkungan yang perlu didorong penggunaannya di saat seperti ini. Namun, pembahasan tidak pernah soal subsidi pertamax.

"Ini masalah BBM ini banyak contohnya BBM yang memang tingkat polutannya bersih segala macem. kita masih memang memakai BBM yang memang (hasilkan polusi). Tapi intinya gimana ini bisa mengurangi polusi dari transportasi. Nggak ada pembahasan mengenai subsidi pertamax," pungkasnya.

Kabar pemerintah sedang mengkaji pemberian subsidi untuk pertamax demi mengatasi polusi udara belakangan ini diungkap Sekretaris Jenderal kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana.

Hal ini dilakukan agar masyarakat beralih ke bahan bakar beroktan tinggi yang dapat membantu menekan polusi. Pertamax sendiri merupakan BBM beroktan (RON) 92.

"Itu (pemberian subsidi untuk Pertamax) termasuk yang sedang dibahas. Kita lagi bahas, lagi lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian karena kan berbeda. Jadi nanti segara akan ada dari Pak Menteri (Arifin Tasrif) tapi kami masih bahas di internal," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di sela acara pembukaan 41st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM), Nusa Dua, Bali, seperti dikutip CNBC Indonesia pada Kamis (24/8).

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Surgawi yang Agung

Jokowi Dijadwalkan Uji Coba Kereta Cepat 13 September******

PresidenJoko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal menguji coba kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada 13 September 2023 mendatang.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan uji coba sekaligus meninjau pembangunan aksesibilitas pada empat stasiun yang dilintasi KCJB, Sabtu (9/9).

"Hari ini saya melakukan pengecekan progres aksesibilitas jalan penumpang KCJB. Sebelum beroperasi pada 1 Oktober 2023, Bapak Presiden Joko Widodo akan mencoba kereta cepat pada 13 September," ujar Budi melalui keterangan resmi.

Ia menyebut dalam rangka percepatan kesiapan aksesibilitas KCJB pihaknya akan berkolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan, seperti Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, PT Jasa Marga, serta sejumlah lembaga dan pihak swasta terkait.

Adapun sejumlah aksesibilitas yang tengah dibangun menjelang beroperasinya KCJB yaitu :

- Stasiun Halim, Jakarta meliputi akses Jl. DI. Panjaitan tahap I dan II; akses jalan kawasan Stasiun Halim, dan akses exit Tol Halim 1+842 km beserta jalan penghubungnya.

- Stasiun Karawang, Jawa Barat (Stasiun antara) meliputi akses Jl. THK, akses Km.42+00, dan akses jalan kawasan.

- Stasiun Padalarang, Jawa Barat (stasiun antara dan stasiun kereta feeder KCJB menuju Stasiun Bandung) meliputi akses masuk stasiun dan tol; jalan kabupaten tol pada ruas Gedonglima dan Panaris; jalan provinsi ruas Padalarang-Cisarua; jalan nasional Padalarang; dan rencana akses jalan dari Kota Baru Parahyangan.

- Stasiun Tegalluar, Jawa Barat (stasiun akhir) meliputi akses Km 151; dropzone Tegalluar; akses Stasiun Cimekar - Stasiun KCJB Tegalluar; jembatan Cibiru Bandung.

Lihat Juga : Menhub: Uji Coba Gratis Kereta Cepat Tunggu Presiden Pulang dari India

Petualangan seorang gadis cerdas

DPR Curiga Kepentingan Politik di Balik Konflik Rempang******

Komisi VI DPRRI menduga ada kepentingan politik di balik konflik antara warga dan aparat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem Subardi mengatakan Rempang Eco City yang digarap di bawah pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) punya dua kepentingan, yakni kepentingan nasional untuk mengundang investasi dan kepentingan rakyat Rempang.

Menurutnya, tidak mungkin gempar jika tidak ada kepentingan-kepentingan besar. Subardi mengatakan jika hanya kepentingan kecil, tidak mungkin keributan pecah sebesar itu.

"Saya minta Pak Rudi (Kepala BP Batam Muhammad Rudi) terbuka saja. Ini harus diatasi, tidak hanya dibiarkan dan diliarkan," sambung Subardi.

Lalu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyinggung soal pemerintah Indonesia yang getol betul menggenjot investasi, termasuk di Rempang. Ia mengungkit target investasi Rp1.200 triliun di 2022 dan Rp1.400 triliun pada tahun ini.

Khusus di Batam, Muslim mengatakan ada potensi investasi jumbo menyentuh Rp350 triliun. Bahkan, digembar-gemborkan bisa menyerap 350 ribu tenaga kerja.

"Saya enggak tahu seperti apa Pak Rudi, April ke September ini cukup lama, kok tiba-tiba meledak di akhir? Berarti ada persoalan mendasar sehingga meledak barang ini," kata Muslim.

"Terlepas siapapun di balik ini, investasi akan kita dukung sepenuhnya, tapi tentu harus berpihak kepada masyarakat yang dilindungi undang-undang. Saya harap Pak Rudi sampaikan saja apa adanya," imbuhnya.

Merespons pertanyaan DPR, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan ada aspek internal dari pemerintah dan eksternal soal pemicu konflik di Rempang ini. Namun, ia menyebut bahwa sosialisasi awal dari pihaknya berjalan lancar.

Akan tetapi, perlakuan berbeda datang dari warga lokal seiring berjalannya waktu. Dalihnya proyek ini mengganggu masyarakat adat.

"Awalnya bagus-bagus saja, tapi ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," jelas Rudi.

Ia pun membedah dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang dilakukan bukan warga lokal. Ia mengatakan mungkin hanya sisa 10 persen warga Rempang yang demo, sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian dengan Dewa Kematian

Bandara Soekarno******

Bandara Internasional Soekarno - Hatta (Soetta) sempat mengalami mati lampu pada Senin (18/9) pagi ini.

Senior Manager Branch Communications & Legal Bandara Soekarno-Hatta M Holik Muardi mengungkapkan pasokan listrik dari Power Station 3 Bandara Soekarno-Hatta ke Terminal 3 area internasional sempat mengalami gangguan.

Sementara, pasokan listrik ke Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3 area domestik berjalan lancar.

Unit terkait langsung melakukan pemulihan pasokan listrik untuk ke Terminal 3 area internasional. Pasokan listrik sudah kembali normal sejak pukul 08.35 WIB.

Dalam hal ini, seluruh fasilitas di Terminal 3 area internasional dan domestik sudah dapat berfungsi seperti biasa.

Menurut Holik, tidak ada gangguan penerbangan yang signifikan.

"Kami pastikan seluruh penerbangan akan berjalan dengan baik pada hari ini. Bandara Soekarno-Hatta tetap beroperasi 24 jam setiap harinya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Cara menarik bintang dengan login di awal

Otoritas IKN Minta Tambahan Anggaran Rp3,1 T untuk Ibu Kota Baru******

Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono meminta tambahan anggaran Rp3,15 triliun ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan alokasi sebelumnya yang hanya sebesar Rp434 miliar.

"Kalau kita lihat, untuk semua hal ini kami masih membutuhkan beberapa hal yang tidak termasuk di dalam anggaran yang Rp434 miliar yang kami sampaikan," kata Bambang dalam rapat kerja bersama Banggar DPR, Senin (18/9), mengutip Antara.

Selain itu, Rp2,11 triliun akan digunakan oleh Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana untuk pembangunan infrastruktur IKN.

Menurut Bambang, belum ada alokasi untuk pembangunan tower rumah susun untuk ASN IKN dan juga operasional pemeliharaan hunian bagi pekerja konstruksi sebelumnya.

Kemudian, Kedeputian bidang Transformasi Hijau dan Digital bakal menggunakan anggaran sebesar Rp466,64 miliar untuk pembangunan yang bersifat digital.

"Indonesia sebagai kota cerdas, karena kalau kita ingin tahun depan itu kita mulai dengan semuanya serba digital, tentu ada hal-hal yang kita juga ingin ajukan di sini untuk sistem, untuk peralatan, dan sebagainya, sehingga nantinya semua pelayanan di Indonesia kita mulai dengan pelayanan layaknya sebagai smart city, seperti itu," lanjut Bambang.

Sementara itu, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam memerlukan anggaran senilai Rp387,6 miliar untuk pembangunan bidang lingkungan hidup sebagai antisipasi bencana alam.

"Kalau ada nanti misalnya pengendalian kebakaran hutan, dan sebagainya. Dan juga reforestasi, penghutanan kembali dari beberapa area yang memang kita programkan untuk menjadi hutan tropis Kalimantan," jelas dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Hal itu menjadi dasar bagi Otorita IKN untuk mengajukan tambahan anggaran, meskipun anggaran awal sudah mencakup sejumlah aspek.

Melalui usulan ABT 2024 tersebut, ia berharap kawasan IKN dapat terus berkembang sebagai pusat transformasi hijau dan digital yang berkelanjutan, serta berperan dalam perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Penambahan anggaran yang diajukan tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi Otorita IKN untuk masa depan yang lebih baik.