pusatqq

situs slot gacor 4d hari ini 809Jutaan kata 986912Orang-orang telah membaca serialisasi

《pusatqq》

KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali untuk diperiksa sebagai saksi pada Jumat, terkait dengan kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kami sudah melayangkan panggilan kepada Bupati Sidoarjo dan juga Kepala BPPD Sidorjo untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, besok hari Jumat tanggal 2 Februari 2024," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (1/2).

Ia berharap, para pihak yang dipanggil tim penyidik kooperatif sehingga bisa membuat terang benderang perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.

"Kami mengingatkan agar kooperatif juga memenuhi panggilan dari tim penyidik untuk hadir besok," ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan pihak KPK belum menerima konfirmasi soal kehadiran para pihak tersebut.

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Penyidik KPK pada Rabu (31/1) menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di sisi barat Pendopo Kabupaten Sidoarjo.

Ali menjelaskan tim penyidik komisi antirasuah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing.

Akan tetapi, ia tidak membeberkan nominal uang yang disita. Sebanyak tiga mobil juga disita dalam penggeledahan tersebut.

“Turut diamankan pula sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dan tiga unit kendaraan roda empat,” kata dia.

Ia mengatakan dokumen yang disita berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pemotongan dana insentif.

“Dari kegiatan ini, ditemukan serta diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dugaan pemotongan dana insentif, barang elektronik,” kata dia.

Baca juga: KPK tetapkan Kasubag BPPD Sidoarjo tersangka korupsi insentif pegawai

Ia menjelaskan bahwa semua barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut.

“Keterkaitan bukti awal ini untuk lebih dulu disita dan dianalisis serta nantinya dikonfirmasi pada para pihak yang segera akan dipanggil sebagai saksi,” ujar Ali.

Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penanganan kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW).

"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SW untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024 di Rutan Cabang KPK," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Senin (29/1).

Ia menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW. Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Baca juga: KPK benarkan ada OTT di Sidoarjo, 10 orang terjaring
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkeu lakukan penyesuaian anggaran K/L antisipasi ketidakpastian******

saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan kembali melakukan automatic adjustmentatau penyesuaian otomatis belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2024 dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi global dan gejolak geopolitik.

“Sesuai arahan Presiden saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada tahun 2024,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023, nilai penyesuaian anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50,15 triliun.

Menurut Deni, kebijakan automatic adjustment tersebut merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampul untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan 2023.

“Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustmentmasih tetap berada di kementerian/lembaga (K/L),” ujar dia.

Baca juga: Kemenkeu rilis detil kenaikan gaji dan pensiun ASN per Maret 2024

Baca juga: Kemenkeu: Investor respons positif tawaran SDGs Bond seri FRSDG001

Kebijakan automatic adjustmentjuga diterapkan pada tahun lalu, di mana besarannya yaitu Rp50,23 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (18/2/2023), menjelaskan automatic adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran, melainkan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik melalui prioritas belanja.

Kebijakan tersebut merupakan mekanisme pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara pada pagu belanja karena masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai usaha mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment,antara lain belanja pegawai yang dapat diefisienkan dan belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket rapat, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya).

Kemudian, belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya sampai dengan akhir semester I-2023.

Sementara itu, Menkeu menuturkan anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment yaitu belanja terkait bantuan sosial yang permanen meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako, belanja terkait tahapan Pemilu, belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan.

Pengecualian dilakukan untuk menjaga alokasi belanja prioritas serta menjaga fungsi APBN sebagai instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi struktural.

Melihat dari hal yang diprioritaskan dan dikecualikan dimaksud, automatic adjustment tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan nasional maupun target masing-masing K/L.

Baca juga: Menkeu harap generasi muda infrastruktur punya integritas teruji

Baca juga: Kemenkeu bakal lelang lagi aset Tommy Soeharto pada tahun ini

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Mahfud ceritakan pertemuan dengan Presiden Jokowi tak ada ketegangan******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menceritakan pertemuan dirinya dengan Presiden RI Joko Widodo saat menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan menteri di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

"Saya dengan Pak Jokowi tadi bergurau aja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu. Ndak ada ketegangan apa pun itu," kata Mahfud saat ditemui awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Mahfud mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi yang berlangsung selama 10 menit itu banyak diisi dengan gurauan.

Saat menyerahkan surat pengunduran diri, Mahfud menilai pembicaraan substansi surat itu selesai dalam waktu yang singkat, dan lebih banyak bergurau dengan Presiden.

Calon wakil presiden nomor urut tiga itu juga mengungkapkan bahwa pembicaraan dilakukan dengan penuh kekeluargaan, bahkan keduanya bicara dari hati ke hati.

Mahfud mengaku bahwa ia dengan Presiden Jokowi saling bercerita ketika dirinya diangkat sebagai Menko Polhukam pada Oktober 2019.

Presiden Jokowi pun menyebut Mahfud Md sebagai Menko Polhukam yang menjabat paling lama di kabinetnya selama dua periode ini.

Menurut Presiden, kata Mahfud, Menko Polhukam sebelum-sebelumnya yakni Tedjo Edhy Purdijatno menjabat tidak sampai satu tahun.

Menko Polhukam selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan hanya menjabat setahun empat bulan, lalu Wiranto menjabat sekitar tiga tahun enam bulan, sedangkan dirinya menjabat selama sekitar empat tahun enam bulan.

Namun karena situasi politik yang berkembang di tengah Pemilihan Presiden 2024, ia merasa harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

"Saya hampir empat tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik, saya memang harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada hal yang lain," kata Mahfud.
Baca juga: Presiden sebut Mahfud Menko Polhukam terlama menjabat di kabinetnya
Baca juga: Mahfud temui Presiden di Istana untuk serahkan surat pengunduran diri
Baca juga: Usman Hamid: Keputusan Mahfud mundur sangat patut dihormati
​​​​​​​Baca juga: PDIP: Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi jadi keputusan bijak

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot lagi gacor、tafsir mimpi 18、buku mimpi 2d 31

Terkait：cara kredit hp tanpa dp di akulaku、kredit hp paling murah、megawi188、login slot、betwing88、situs slot resmi 2023、permainan slot hari ini、star88 slot、demo slot 128、unggul4d

---

---

bab terbaru：paito 5d toto macau harian（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12