petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

wwwdewapoker

trik gacor zeus 444Jutaan kata 513446Orang-orang telah membaca serialisasi

《wwwdewapoker》

Menteri ESDM: Smelter Freeport siap beroperasi Juni 2024******

Menteri ESDM: Smelter Freeport siap beroperasi Juni 2024
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif (kiri) didampingi oleh Dirjen Minerba Bambang Suwantono, dan Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Jenpino Ngabdi saat melakukan kunjungan ke proyek Smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur, Kamis (29/2/2024). ANTARA/Rizal Hanafi/aa.
Progres pembangunan smelter ini sesuai rencana
Gresik (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan JIIPE, Gresik, Jawa Timur siap beroperasi pada Juni 2024.

"Progres pembangunan smelter ini sesuai rencana. Saya apresiasi kesungguhan Freeport dalam mendukung kebijakan hilirisasi tambang. Saya optimistis smelter PTFI dapat beroperasi pada Juni 2024," kata Arifin kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke smelter PTFI di Gresik, Kamis.

Arifin mengatakan pembangunan pabrik pemurnian tembaga (smelter) PTFI ini merupakan bagian dari program percepatan hilirisasi tambang yang dicanangkan pemerintah. Sebagai langkah penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.

Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi dalam kesempatan yang sama mengatakan pembangunan smelter berjalan lancar dan sesuai target.

"Progres pembangunan smelter saat ini sesuai dengan rencana dan siap beroperasi di bulan Juni 2024. Smelter PTFI akan mulai berproduksi di Agustus 2024 dan selanjutnya ramp upmencapai kapasitas penuh pada akhir Desember 2024,” kata Jenpino.

Untuk diketahui, pembangunan smelter ini merupakan mandat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI. Smelter berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

PTFI telah menanamkan investasi hingga 3,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp48 triliun per akhir Desember 2023. Ini merupakan smelter kedua PTFI. Smelter pertama dibangun pada 1996 dan dikelola oleh PT Smelting.

Smelter tembaga dengan Design Single Line terbesar di dunia ini nantinya mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 ton per tahun.

Produk utama smelter adalah katoda tembaga, emas dan perak murni batangan, serta PGM (Platinum Group Metal). Produk samping antara lain asam sulfat, gipsum, dan timbal.

"Setelah smelter beroperasi penuh pada akhir 2024, seluruh hasil tambang PTFI akan dimurnikan di dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan nilai tambah dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara," tutur Jenpino.

Baca juga: Inalum menargetkan smelter alumina Mempawah beroperasi akhir 2024
Baca juga: Menteri Bahlil minta perbankan biayai pengusaha untuk bangun smelter
Baca juga: Luhut katakan program hilirisasi dapat tekan kemiskinan di daerah

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu******

Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 dengan pihak terlapor Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait cuti kampanye. "Memutuskan, satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam sidang putusan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis. Dalam sidang perkara Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024, Majelis Sidang Bawaslu juga memberikan teguran kepada Zulhas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Sebelum memberikan putusan tersebut, Bawaslu berkesimpulan bahwa keikutsertaan Zulhas dalam kampanye pada Selasa (23/1) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan pada Rabu (24/1) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran. "Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilu yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 dan Pasal 302 Ayat 2 Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017)," kata Anggota Majelis Sidang Totok Hariyono dalam sidang tersebut. Totok menjelaskan Zulhas mendapatkan cuti selama 13 hari seperti tercantum dalam Surat Menteri Sekretaris Negara RI pada 10 Januari 2024, tetapi cuti tersebut untuk keperluan pribadi, bukan kampanye. "Menimbang meskipun terlapor telah mendapatkan persetujuan izin cuti selama 13 kerja pada tanggal 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, dan 31 Januari 2024, dan 5, 6, 7 Februari 2024," kata Totok. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu RI tegur KPU RI tidak datang sidang pelanggaran administratif
 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret******

Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat berpidato dalam agenda pertemuan bersama 30 pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha produk halal di Selandia Baru, Jumat, dalam rangka memacu tindak lanjut kerja sama lebih konkret antara pelaku usaha industri halal Selandia Baru dan mitra di Indonesia.

"Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berpandangan bahwa sertifikasi dan jaminan produk halal merupakan hal penting baik dalam aspek religi, maupun aspek ekonomi," kata dia saat membuka pidato dalam pertemuan yang berlangsung di Auckland.

Ia mengatakan Indonesia dengan penduduk Muslim berjumlah lebih dari 240 juta jiwa memiliki kapasitas di berbagai sektor industri halal, termasuk makanan, minuman, media dan rekreasi, farmasi, dan kosmetik.

Menurut dia, sektor tersebut merupakan peluang besar bagi pengembangan industri halal nasional melalui keterlibatan para pengusaha produk halal di Selandia Baru.

Ia mencatat bahwa sektor itu berpotensi memberikan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sebesar lebih dari 5 miliar dolar AS per tahun, dan menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi global.

Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru

Dalam kesempatan itu, Wapres mengamati adanya peningkatan minat dan permintaan internasional akan produk halal.

"Secara global diperkirakan pada tahun 2025 pengeluaran umat Islam di sektor halal akan mencapai 3 triliun dolar AS. Ekonomi halal global juga diestimasi mencapai hampir 5 triliun dolar AS pada 2030," ujarnya.

Ia optimistis ekonomi halal akan terus berkembang karena penerapan dan prinsip halal tidak hanya dibatasi oleh kaidah agama, tetapi juga mencakup standar kesehatan kebersihan dan keselamatan yang tinggi.

"Oleh karena itu, Indonesia telah mengadopsi sebuah visi untuk menjadi pusat industri halal terkemuka dunia," ujarnya.

Guna mewujudkan visi tersebut, kata Ma'ruf, perlu penguatan industri halal di Indonesia, antara lain melalui pendirian kawasan industri halal, penyempurnaan sistem informasi terkait data produksi, perdagangan dan sertifikasi produk halal, serta mendorong industri halal nasional melalui penguatan lembaga dan regulasi.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan, yang juga Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru Andrew Hoggard, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje Suebu, serta sekitar 30 pelaku bisnis industri halal di Selandia Baru.

Baca juga: Wapres bidik peluang kerja sama geotermal RI-Selandia Baru
Baca juga: Pesan Wapres ke diaspora: Bawa pulang ilmu untuk kemajuan RI
Baca juga: RI-Selandia Baru bidik peluang ekspor produk hewani dan rempah

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:judi slot terbaik

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
ug slot gacor
situs slot terpercaya membayar
kratonbet
slotmega
bo slot bonus new member 100 to kecil
e voucher shopee bca
cara pinjam duit di bank
link yang gacor
link slot mudah jackpot
Daftar isi semua bab
Bab 1 bigslot777
Bab 2 buku mimpi 2d bergambar lengkap togel
Bab 3 cara menggunakan limit kredivo 12 bulan
Bab 4 wsdbola88
Bab 5 tidak membayar tagihan kredivo
Bab 6 pinjaman kredivo 6 bulan
Bab 7 cheat pragmatic play
Bab 8 imo188
Bab 9 bike discount de voucher
Bab 10 rtp kode4d
Bab 11 voucher zalora pengguna baru
Bab 12 esse4d
Bab 13 cara pinjam uang di akulaku ke dana
Bab 14 slot paling gacor sekarang
Bab 15 slot gacor bonus new member
Bab 16 jonitogel
Bab 17 togel xiamen live
Bab 18 cara cicil barang di shopee
Bab 19 pinjol modal nasional
Bab 20 menang77
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5402bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Panduan Dewi Bintang

masuk slot online
Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Arsip - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-MPR)
Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Sistem roh bela diri yang mistis

situs judi slot online terpercaya 2020
BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila
Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala saat menghadiri acara bedah buku di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (SKSG-UI), Jakarta, Kamis (21/2/2024). (ANTARA/HO-SKSG UI)
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Petugas deportasi dari semua bidang

slot yang minimal deposit 5000
KPK periksa Hanan Supangkat soal proyek di Kementan
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Hanan Supangkat diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi, antara lain, terkait dengan komunikasi antara saksi dan SYL. Selain itu, juga dikonfirmasi mengenai informasi dugaan adanya proyek pekerjaannya di Kementerian Pertanian," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap CEO PT Mulia Knitting Factory sekaligus mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI) itu berlangsung pada hari Jumat (1/3).

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

"Keterangan saksi memperjelas dugaan perbuatan tersangka SYL dan tim penyidik saat ini masih terus melengkapi semua informasi terkait dengan pembuktian dugaan TPPU-nya," ujar Ali.

Untuk diketahui, Menteri Pertanian periode 2019—2023 Syahrul Yasim Limpo (SYL) tengah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI dalam rentang waktu 2020—2023.

Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masmudi mengungkapkan bahwa pemerasan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan RI periode 2021—2023, serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI pada tahun 2023, antara lain, untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

"Jumlah uang yang diperoleh terdakwa selama menjabat sebagai Menteri Pertanian RI dengan cara menggunakan paksaan sebesar total Rp44,5 miliar," ujar JPU KPK Masmudi dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/2).

Baca juga: JPU: SYL usir eks Sekjen Kementan karena tak patuhi perintah pemerasan
Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

ahli super

buku tafsir mimpi 3d bergambar
Bapanas kampanyekan konsumsi sayur dan buah di lingkungan pesantren
Bapanas kampanyekan konsumsi sayur dan buah di lingkungan pesantren salah satunya di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, Jakarta. ANTARA/HO-Humas Bapanas
Gerakkan BGtS menjadi ajang promosi dan sosialisasi secara luas yang kami gencarkan seluruh generasi muda Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapnas) secara aktif mengkampanyekan pentingnya konsumsi sayur dan buah-buahan di lingkungan pendidikan termasuk pesantren dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan bahwa kampanye makan pisang menjadi salah satu inisiatif untuk mengedukasi santriwati tentang pentingnya mengonsumsi buah.

"Gerakkan BGtS menjadi ajang promosi dan sosialisasi secara luas yang kami gencarkan seluruh generasi muda Indonesia, sehingga mampu meningkatkan kesadaran sejak usia dini untuk mencintai dan mengonsumsi buah khususnya buah lokal,” kata Rinna.

Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas gencarkan gerakkan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) Goes to School (BGtS) dengan mengajak 600 santriwati mengonsumsi buah pisang salah satunya di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan.

Bapanas berupaya mengedukasi santri, khususnya santriwati, untuk mengenal beragam buah lokal dan memahami manfaat kesehatan yang terkandung di dalamnya.

Menurutnya pisang merupakan buah yang mudah ditemukan, relatif murah, dan memiliki nutrisi yang sangat tinggi, sehingga cocok untuk menjadi pilihan konsumsi sehari-hari.

Ditegaskan bahwa konsumsi sayur dan buah memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, karena mengandung vitamin, mineral, dan serat yang sangat diperlukan.

Rinna mengatakan bahwa pisang dipilih sebagai buah yang dikampanyekan karena ketersediaannya yang tidak terbatas sepanjang tahun, tidak mengenal musim, dan harganya relatif terjangkau.

Selain itu, pisang juga mudah didapatkan dan praktis untuk dikonsumsi, menjadikannya sebagai pilihan buah yang ideal untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

Dengan demikian, melalui kampanye ini, Bapanas berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada santriwati tentang pentingnya mengonsumsi buah dalam menjaga kesehatan tubuh.

"Mengapa kita mengkampanyekan buah pisang?, selain kaya akan kandungan nutrisinya, selain itu adalah ketersediaan buah ini sepanjang tahun, tidak mengenal musim, sehingga mudah diakses. Selain itu, buah pisang merupakan buah yang praktis," ungkapnya.

Dia juga berharap agar dengan adanya kampanye tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pesantren lainnya untuk melakukan upaya serupa dalam meningkatkan pemahaman akan pentingnya pola makan sehat di kalangan santri.

“Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi tempat pembelajaran agama, tetapi juga tempat yang mempromosikan gaya hidup sehat dan menyeluruh bagi para santri,” katanya.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi
Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Mall League of Legends dari Dunia Lain

slot gacor resmi terpercaya
Jokowi: Industri Kaltim Amonium Nitrat dukung produktivitas pangan
Presiden Joko Widodo menyampaikan kata sambutan pada peresmian pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024). Presiden mengapresiasi pembangunan pabrik amonium nitrat oleh BUMN yang mampu memproduksi 75.000 metrik ton amonium nitrat per tahun dan 60.000 metrik ton asam nitrat per tahun dan diharapkan mampu menjadi substitusi impor dalam menjawab kebutuhan amonium nitrat dalam negeri. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU/pri.
Saya senang pabrik ini selesai. Nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap industri PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dapat mendukung produktivitas pangan nasional.

Menurut Presiden, pembangunan industri amonium nitrat di dalam negeri sangat penting karena Indonesia masih mengimpor 21 persen bahan baku pupuk tersebut.

“Saya senang pabrik ini selesai. Nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK,” kata Presiden Jokowi ketika meresmikan pabrik Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kamis.

Baca juga: Presiden Jokowi kunjungi Bontang dan IKN

Dengan beroperasinya pabrik tersebut, ujar dia, Indonesia bisa mengurangi hingga 8 persen impor amonium nitrat.

Kepala Negara berharap industri amonium nitrat dengan nilai investasi Rp1,2 triliun itu turut menyokong kemandirian pangan nasional.

Ptesiden Jokowi kemudian menginstruksikan Kementerian BUMN untuk terus melakukan ekspansi bisnis agar Indonesia bisa terus melakukan substitusi barang-barang impor.

“Ini tidak hanya urusan amonium nitrat tetapi produk-produk lain yang kita masih impor. Harus semuanya bisa diproduksi di dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi ajak menteri makan bakso di Samarinda

Presiden  juga menyoroti krisis pangan global, yang memicu banyak negara membatasi atau bahkan menyetop ekspor komoditas pangan.

“Sekarang ini semua negara—ada 22 negara yang biasanya gampang kita beli berasnya sekarang ngeremsemua, bahkan ada yang setop untuk bisa dibeli berasnya. Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting bagi semua negara,” ujarnya.

Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Wiranto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani, Novi Abdi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Aroma dingin kamar kerja musim semi

pinjam bank bri
Pengamat sebut pendekatan gereja dipakai agar tidak ada korban sipil
Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang ditawan KKB sejak tanggal 7 Pebruari lalu. (ANTARA/HO/Dokumen Pribadi) (ANTARA/HO/Dokumen Pribadi)
Jakarta (ANTARA) - Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Arfin Sudirman menyebut upaya pemerintah menggunakan pendekatan gereja untuk membebaskan pilot Philip Mark Mehrtens yang masih disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) dipakai agar tidak terdapat korban sipil.

"Diharapkan dengan menggunakan pendekatan identitas ini pihak kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus Kogoya dapat lebih mendengarkan tuntutan pemerintah karena pihak yang memiliki kedekatan identitas umumnya memiliki pengaruh yang lebih tinggi daripada negara," kata Arfin saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis malam.

Baca juga: Mahfud dukung penggunaan pendekatan gereja untuk bebaskan pilot Philip

Arfin menjelaskan, pendekatan berbasiskan identitas seperti agama atau etnis memang terkadang dapat dipakai sebagai alternatif dari pendekatan represif yang dilakukan oleh negara untuk membebaskan sandera.

"Umumnya pendekatan ini dilakukan pada daerah-daerah konflik di mana penculikan lazim terjadi. Sebagai contohnya, ketika tokoh-tokoh Muslim Sunni Arab meminta pembebasan aktivis perdamaian Kristen yang diculik ketika konflik di Irak terjadi tahun 2005," ujarnya.

Baca juga: PP Muhammadiyah dukung upaya pembebasan pilot dengan pendekatan gereja

Selain itu, dia mencontohkan pendekatan berbasis agama pernah digunakan dalam peristiwa penyanderaan yang terjadi di Haiti.

"Di mana Paus Fransiskus memohon agar penculik membebaskan biarawati yang disandera oleh kelompok bersenjata di Port-au-Prince," tuturnya.

Baca juga: Menko Hadi upayakan pembebasan pilot Philip dengan pendekatan gereja 

Oleh sebab itu, dia menilai pendekatan gereja yang digunakan pemerintah dipakai agar tidak adanya korban sipil yang berjatuhan, terutama pilot Philip asal Selandia Baru.

"Meskipun hal tersebut bergantung pada siapa tokoh agama yang diminta oleh pemerintah untuk melakukan upaya persuasif," katanya.

Baca juga: Menko Polhukam temui tokoh dari Nduga bahas pembebasan pilot Philip

Sementara itu, Arfin mengatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah tersebut dinilai untuk menjaga hubungan baik dengan Selandia Baru.

"Upaya Indonesia tersebut tampaknya lebih mementingkan keselamatan pilot Philip sebagai individu yang perlu dilindungi demi menjaga hubungan baik dengan Selandia Baru, dan menunjukkan profesionalitas pemerintah dan aparat keamanan Indonesia dalam operasi pembebasan sandera pilot Philip," kata Arfin.

Baca juga: Wapres: PM Luxon setuju pendekatan persuasif bebaskan Kapten Philip

Selain itu, lanjut dia, terdapat kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Selandia Baru bahwa pendekatan persuasif harus lebih diprioritaskan daripada pendekatan represif dalam upaya membebaskan pilot Philip.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dengan tiga tokoh asal Nduga, Papua, membicarakan upaya membebaskan pilot Philip Mark Mehrtens yang disandera KKB melalui pendekatan gereja.

"Mereka tiga tokoh asal (Nduga) juga ingin membantu, terutama dengan pendekatan gereja yang bisa membantu supaya pilot Philip Merthens ini bisa segera dibebaskan," kata Hadi saat ditemui di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Baca juga: Moeldoko: Komunikasi tokoh adat semakin kuat bebaskan Pilot Susi Air

Pendekatan gereja dipilih lantaran mayoritas warga di Papua menganut agama Kristen dan Katolik.

Melalui pendekatan gereja, pihaknya dapat dengan mudah melakukan pendekatan kepada para penyandera untuk membebaskan pilot tersebut.

Hadi pun tidak menjelaskan secara teknis metode pendekatan gereja yang dimaksud. Dia hanya menjelaskan bahwa hal tersebut baru berupa rencana yang belum direalisasikan.

Baca juga: Bamsoet minta pemerintah terus upayakan negosiasi Pilot Susi Air

"Ini baru tingkat pembicaraan saja dan mudah-mudahan dari situ mereka juga bisa melakukan tindakan-tindakan di lapangan," kata Hadi.

Pilot pesawat Susi Air Phillip Mark Mehrtens disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak tanggal 7 Februari 2023 sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Pesawat yang dikemudikan pilot asal Selandia Baru itu kemudian dibakar oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Berbagai upaya pembebasan sudah dilakukan pemerintah dan aparat keamanan, salah satunya melalui pendekatan persuasif yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Baca juga: Pakar: Pembebasan Philip Mark Mehrtens penting untuk jaga diplomasi RI
Baca juga: Panglima TNI pastikan negosiasi opsi utama pembebasan pilot Susi Air

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024