trik main samgong

Anda dan saya berbeda

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]

Dinilai sindrom kiamat

Kemenhub Blak******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) blak-blakan soal wacana menghidupkan kembali (reaktivasi)jalur kereta Ciwidey-Bandung di Jawa Barat.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Djarot Tri Wardhono menuturkan pihaknya memang memiliki rencana reaktivasi beberapa jalur. Namun, pihaknya masih melakukan analisis mendalam terkait jalur mana saja yang bakal diaktifkan kembali itu.

"Memang dengan kondisi yang ada masih melakukan analisis terhadap reaktivasi jalur tersebut," katanya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (2/3).

"Di studi yang ada di kami cukup banyak.Kami berhitung mana yang memberikan manfaat," ujar Djarot.

Reaktivasi jalur Ciwidey-Bandung menjadi cita-cita Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal tersebut ia yakini dapat semakin menghidupkan kembali industri pariwisata di Bandung Selatan.

"Salah satu impian saya ke Ciwidey, karena kalau semua pakai motor sekarang itu pertumbuhan kami itu sudah tren (naik)," ucapnya beberapa waktu lalu.

Melansir situs Dinas Perhubungan Jawa Barat, jalur kereta api Ciwidey-Bandung terdiri atas segmen Cikudapateuh-Kopo (Soreang), dilanjut menuju Ciwidey dan dibuatkan pula jalur cabang dari Dayeuhkolot menuju Majalaya.

Pada awalnya jalur ini dibuat oleh perusahaan kereta api milik Belanda, Staatsspoorwegen (SS). Adapun jalur pertama dibuka untuk Cikudapateuh menuju Soreang yang dibuka pada 13 Februari 1921, kemudian dilanjutkan dengan rute Soreang menuju Ciwidey pada 17 Juni 1924.

SS sendiri diserahterimakan menjadi Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) hingga saat ini menjadi PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Jalur kereta api Ciwidey-Bandung dinonaktifkan pada 1982 dikarenakan kalah bersaing dengan kendaraan pribadi dan angkutan umum jalan raya.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Kemenhub Akan Resmikan KA Makassar******

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan kereta api perintis lintas Makassar-Parepare segera diresmikan pada Maret ini.

"Makassar-Parepare InsyaAllahdalam waktu dekat di Maret ini akan diresmikan," ujarnya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (2/1).

Ia menjelaskan saat ini semua stasiun sudah siap. Adapun unit kereta sedang dalam pengiriman dari Madiun namun terhambat karena ada gelombang tinggi sehingga kapal yang yang membawanya harus berhati-hati.

"Dan kami berharap dengan kendaraan (truk) naik ke atas kereta biaya lebih ekonomis dan biaya operasional truk bisa berkurang jauh terhadap perawatan juga berkurang jauh," ujarnya.

Risal menyebut saat diresmikan nanti, tarif kereta api Makassar-Parepare masih akan gratis. Ia tidak menerangkan lebih detil terkait kapan dan akan berapa harga nikel jika masa uji coba gratis itu berakhir.

Sebelumnya, Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Hasbudi Samad menyebut tiket kereta api Makassar-Parepare diperkirakan akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu. Harga tiket disebut tidak akan jauh berbeda dengan light rail transit (LRT) Palembang.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Andre Permana mengatakan pembiayaan proyek kereta api Makassar-Parepare salah satunya berasal dari kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam proyek KPBU ini difasilitasi Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP), yaitu pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi.

Melalui skema AP, pemerintah akan membayar badan usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan penawaran badan usaha.

Badan usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah.

Proyek KPBU kereta api Makassar-Parepare yang pembangunannya dilaksanakan oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI) mengadopsi skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah dengan nilai investasi belanja modal Rp988,5 miliar dan biaya operasi Rp971,5 miliar serta masa konsesi selama 16 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial Tahap 1.

Proyek dengan skema Availability Payment (AP) ini akan melayani area meliputi lima kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Andre menambahkan proyek KPBU dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, demi menjaga kestabilan APBN.

"Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari pemerintah, yaitu risiko keterlambatan pembayaran AP dan risiko terminasi. Dengan melihat keberhasilan dari KA Makassar-Parepare ini, diharapkan proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Cermin iblis serba bisa

Erick Sambangi Kejagung Rapikan Administrasi Kasus Jiwasraya******

Menteri Bandan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melengkapi administrasi penyelesaian kasus Jiwasrayadan Waskita Karya, Senin (6/3).

Erick datang ke Kejagung didampingi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

"Kami merapikan administrasi atau penyelesaian untuk hal-hal khususnya Jiwasraya dan Waskita," kata Erick di Kompleks Kejagung, Jakarta.

"Sebab perlindungan ke publik, kata Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddi), jadi prioritas," sambung Erick.

Ia mengatakan Kementerian BUMN terus mendukung Kejagung. Erick pun mengungkapkan hari ini pihaknya turut melaporkan kasus baru kepada Kejagung. Namun, ia tidak mau berkomentar lebih jauh karena perlu pendalaman dahulu secara menyeluruh.

"Hari ini ada kesepakatan dengan Pak Kejaksaan Agung, tidak mau bicara kasus dulu," ucapnya.

Lihat Juga : Pemerintah Akan Berikan Bansos Pangan Jelang Ramadan dan Idulfitri

Kejagung sendiri telah menyetorkan hasil pemulihan aset barang rampasan negara terkait kasus korupsi dan pencucian uang Jiwasraya sebesar Rp3,1 triliun ke kas negara.

Proses penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala PPA Kejagung Agung Sayaifudin Tagamal, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di Menara Kartika, Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (1/2) lalu.

Agung mengatakan jumlah tersebut merupakan total pemulihan aset barang rampasan di kasus Jiwasraya sejak September 2021.

"Baik yang berasal dari uang rampasan, penjualan lelang, penjualan langsung, penjualan efek, pencairan reksa dana, dan penetapan status penggunaan," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/2) lalu.

Penyerahan itu, kata Agung, menegaskan proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi terhadap pelaku kejahatan, tapi juga dalam rangka pemulihan aset.

Kendati demikian, Agung mengamini apabila pemulihan aset yang telah dilakukan masih rendah jika dibandingkan dengan kerugian negara yang diakibatkan dari skandal Jiwasraya, yakni Rp16,807 triliun.

Karenanya, ia mengatakan masih banyak barang rampasan Jiwasraya yang harus diselesaikan. Agung memastikan Kejagung berkomitmen untuk terus mengupayakan penyelesaian dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam penyerahan aset kepada negara itu, Agung menyebut reksadana dan efek menjadi penyumbang terbesar dari total seluruh barang rampasan kasus Jiwasraya yang telah dipulihkan.

Masing-masing senilai Rp1,62 triliun untuk 90 produk reksa dana dan Rp1,37 triliun untuk penjualan 3 miliar lebih lembar saham, waran, obligasi, dan pencairan dana terkait efek.

Lebih lanjut, Agung merinci barang rampasan berupa tanah dan bangunan nilainya mencapai Rp79,815 miliar yang terdiri dari 170 bidang tanah dan bangunan yang telah terjual dan 1.188 yang belum laku terjual dengan nilai Rp1,411 miliar.

Barang rampasan lainnya meliputi setoran nilai uang Rp11,823 miliar, penjualan lelang aset PT Gunung Bara Utama terkait Heru berupa conveyor, bangunan mess, room power house, kendaraan alat dan alat berat Rp9,059 miliar, 22 unit mobil dan sebuah sepeda motor Rp8,108 miliar.

Berikutnya kapal pinisi senilai Rp5,55 miliar, penetapan status penggunaan empat unit mobil Rp3,917 miliar, perhiasan, arloji, dan gitar listrik Rp856,532 juta, dan penjualan langsung dua unit sepeda Rp26,02 juta.

[Gambas:Video CNN]

Karier Pesawat Dandy

IHSG Jatuh ke 6.813 Saat Bursa Saham Asing Bangkit******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.813 pada Jumat (3/3). Indeks saham melemah 43,77 poin atau minus 0,64 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,6 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,9 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 215 saham menguat, 292 terkoreksi, dan 225 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia justru menguat. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 1,56 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 0,81 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan ikut bertambah 0,17 persen.

Serupa, bursa Amerika tampak makin perkasa. Indeks S&P 500 bangkit 0,76 persen, indeks NYSE Composite bertambah 0,57 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,89 persen.

Bursa saham Eropa juga ikut terpantau dominan menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,37 persen, indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,69 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,15 persen.

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Pengharum Mayat

Isi Lengkap Surat KCI ke Kemendag Soal Impor KRL Bekas Jepang 28 Tahun******

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengirim surat ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk meminta izin impor KRL bekas dari Jepang.

Berdasarkan surat yang didapatkan CNNIndonesia.com, surat tersebut tertanggal 13 September 2022 dengan nomor 32/ AL.105/CU/KCl/lX/2022.

Judul surat yang disampaikan KCI tersebut adalah "Surat Permohonan Dispensasi dalam Rangka Permohonan Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru".

Berikut isi surat lengkap tersebut yang juga ditembuskan ke Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (IMALTE) Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan:

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI di Tempat

1. Merujuk/mempertimbangkan:

a. Peraturan Menteri Perdagangan Repubtik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

b. Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Nomor 04.Pl-05.18.0499 tanggal 12 Februari 2018, perihal Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru untuk 30 (Tiga puluh) Unit KRL Seri 6000 Tokyo Metro dan untuk 336 (Tiga ratus tiga puluh enam) Unit KRL Seri JR205;

c. Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Nomor 04.Pl-02.19.0698 tanggal 21 Maret 2019, perihal Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru untuk 256 (Dua ratus lima puluh enam) Unit KRL Seri JR205;

d. Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Nomor 04.Pl-02.20.0737 tanggal 19 Maret 2020, perihal Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru untuk 120 (Seratus dua putuh) Unit KRL Seri JR205;

e. RJPP PT KCI tahun 2020-2024 perihal Kebutuhan KRL dikarenakan sarana existing yang sudah masuk program konservasi/scrap;

f. Proyeksi jumlah penumpang di tahun 2020-2024 seiring dengan pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan penambahan rencana perjalanan KRL di PT Kereta Commuter Indonesia (terlampir).

2. Sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) periode 2020-2024 terdapat kebutuhan penambahan kapasitas angkut penumpang KRL (dengan data terlampir), serta kebutuhan peremajaan KRL Eksisting.

3. Untuk menunjang program sebagaimana dimaksud pada butir 2, PT KCI telah menandatangani Memorandum of Understanding dengan PT INKA untuk rencana pengadaan sarana KRL Baru mulai akhir tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Adapun di tahun 2023-2024 dibutuhkan ketersediaan sarana KRL untuk kebutuhan peremajaan dan pemenuhan kapasitas angkut sampai dengan selesai produksi KRL Baru dari PT INKA di tahun 2025, dimana mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 PT KCI memiliki kebutuhan untuk melakukan program konservasi/scrap/peremajaan atas Train Set eksisting yang terdiri dari KRL Seri 05, KRL Seri 6000, dan KRL Seri 7000.

4. Sebagai komitmen PT KCI dalam mengutamakan produk industri dalam negeri, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa PT KCI dalam pengoperasian KRL Bukan Baru terhitung sejak tahun 2009 selalu mengedepankan penggunaan suku cadang yang diproduksi dalam negeri. Beberapa penggunaan suku cadang yang telah diadakan oleh PT KCI melalui badan usaha dalam negeri antara Iain jok kursi penumpang, pembelian AC (Air Conditioning), deadman pedal (peralatan siaga) dan PT KCI secara kontinu berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk dapat mendorong pertumbuhan industri produsen suku cadang KRL di dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]

KCI memohon ke Kemendag agar impor disetujui