bola king138 614Jutaan kata 356659Orang-orang telah membaca serialisasi
《dragon77》
Taksi Terbang IKN Akan Diuji Coba di Samarinda Mei atau Juni 2024******
Taksi terbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan segera diuji coba di Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur.
"Pada hari ini, kami menerima kunjungan dari produsen taksi terbang Hyundai Motors yang melakukan survei rencana uji coba di Bandara APT Pranoto Samarinda," kata Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto Samarinda Maeka Rindra Hariyanto, dikutip dari Antara, Selasa (6/2).
"Ini akan menjadi tempat yang pertama kali diuji coba penggunaan taksi terbang untuk IKN," tegasnya.
Ia menegaskan Bandara APT Pranoto Samarinda siap mengakomodir kegiatan tersebut. Meski, kepastian dan kesiapan uji coba taksi terbang tetap bergantung keputusan Hyundai Motors.
"Dari sisi operasional, bandara ini tidak sepadat, seperti halnya Balikpapan. Kami juga menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan, baik itu dari rute, jam terbang, slot, hingga tempat singgah," jelasnya.
"Ini masih sifatnya survei awal, belum ada penetapan lokasi pasti. Mereka juga akan memikirkan bagaimana mendatangkan pesawat tersebut menggunakan kapal hingga nanti sampai ke Samarinda," imbuh Maeka.
Taksi terbang masuk dalam sistem transportasi IKN yang disebut Intelligent Transport System (ITS). Beberapa waktu lalu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi mengatakan konsepnya mirip seperti drone yang bisa mengangkut penumpang dan barang.
[Gambas:Video CNN]
Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka Lagi, KKP Bahas Revisi Aturan Era Susi******
Pemerintah mengungkap opsi membukaekspor benih lobsteratau benur yang sebelumnya dilarang.
Peluang ekspor benih lobster terbuka usai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Di sisi lain, Haeru menuturkan Indonesia dan Vietnam siap berkolaborasi untuk melakukan budidaya lobster di dalam negeri. Menurutnya, Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam benih lobster cukup besar.
Selama ini, kata Haeru, lobster yang diekspor dan diperjualbelikan merupakan hasil tangkap nelayan di laut.
"Kita juga ada MoU dengan menteri perikanan di Vietnam dengan kesepakatan bahwa mari saling gandeng dan bersama," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kalau kerja sama Indonesia dan Vietnam soal budidaya dan ekspor lobster tengah dibahas.
Trenggono menegaskan esensi dari kerja sama ini adalah agar Vietnam bisa berinvestasi dan melakukan budidaya lobster di Indonesia. Sudah ada lima investor yang masuk dan ingin melakukan budidaya lobster di Indonesia.
"Sekarang sedang proses, sekarang sedang kita jalankan, mudah-mudahan bisa segera cepat. Yang ingin kita dapatkan di situ bukan hanya jualan bibitnya, yang ingin kita dapatkan di situ adalah investasi mereka masuk ke kita dan kita bisa setara dengan mereka dan kita bisa menjadi bagian dari supply chain global itu," tegasnya.
Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******
Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.
Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.
Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?
Lihat Juga :![]() |
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.
"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).
Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.
Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.
Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.
Lihat Juga :Darma Mangkuluhur, Anak Tommy Soeharto yang Buat Lapangan Golf Rp1,2 T |
"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.
"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.
Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.
Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.
"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.
Lanjut ke halaman berikutnya...
Label:cara mendapatkan voucher gratis ongkir di akulaku、rtp btv 168、shopee kredivo
Terkait:suga55、situs66、cara memakai kredivo di shopee、big bass bonanza pragmatic play、gacor hari、idcash88 login、jago 33 slot、lionbet777、syarat dan ketentuan kredivo、situs qq terbaik dan terpercaya
bab terbaru:sabobet(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan merespons klaim Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal Menteri KeuanganSri Mulyanidan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menghadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pertemuan Menkeu Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Megawati terjadi di tengah isu mundur keduanya dari kabinet Presiden Joko Widodo.
"Gak ada, orang kami tadi kita saja masih rapat tadi dengan semua menteri terkait," ucap Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).
Hasto sebelumnya menyebut Megawati dan Sri Mulyani membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia saat ini. Pertemuan disebut dilakukan secara rutin lantaran keduanya merupakan Dewan Pengarah di Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
Kendati, Hasto enggan mengungkapkan apakah pertemuan itu juga membahas rencana pengunduran sang Bendahara Negara dari kabinet atau tidak.
Sekjen PDIP itu hanya menyebut ada pembicaraan soal upaya politisasi bansos dalam Pemilu 2024. Hasto menilai politisasi bansos untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 adalah pelanggaran serius.
"Ya saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar," kata Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (3/2).
"Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat, dari pajak kita, harus kembali pada rakyat secara tepat," tutup Hasto.
Selain Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki juga disebut menghadap Megawati beberapa waktu lalu.
[Gambas:Video CNN]
Perusahaan Darma Mangkuluhur Hutomo yang merupakan anak Tommy Soehartoakan menggelontorkan Rp1,2 triliun untuk membangun lapangan golfdi Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Darma Mangkuluhur Hutomo akan mewujudkan target tersebut melalui PT Intra GolfLink Resorts. Komisaris IGR itu melihat ada peningkatan pemain golf yang datang ke tiga lapangan mereka, yaitu Palm Hills Golf Club Bogor, New Kuta Golf Bali, dan Black Rocks Golf Belitung.
"Kami berkomitmen untuk menjaga dan menumbuhkan ekosistem lifestyle di olahraga golf ini agar bisnis IGR bisa sustain. Kami berani investasi dengan nilai yang besar demi meningkatkan kinerja di masa mendatang," ucap anak Tommy Soeharto itu dalam keterangan tertulis, Selasa (6/2).
Perusahaan juga mengutip data Persatuan Golf Indonesia (PGI) yang menyebut pemain golf di Indonesia meningkat usai pandemi covid-19. PGI mencatat ada peningkatan rata-rata sekitar 40 persen dibandingkan sebelum pandemi.
Oleh karena itu, Darma dan IGR berani mengucurkan dana besar untuk membangun lapangan golf baru di Sentul, Bogor. Lapangan golf anyar itu akan berdiri di atas lahan seluas 70 hektare dan menggantikan Palm Hills Golf Bogor yang sudah beroperasi sejak 1993.
Ia menyebut lokasinya sekitar 9 kilometer dari Palm Hills Golf. IGR mengusung konsep 'Golf and Active Lifestyle Ecosystem', di mana akan dibangun juga 13 cluster residensial di atas lahan golf tersebut hingga 2027 mendatang.
Selain di Sentul, IGR bakal mengembangkan aset perusahaan di Bali. Mereka akan mendirikan boutique luxury hotel baru dan merevitalisasi hotel serta villa di sekitar New Kuta Golf Bali.
[Gambas:Video CNN]
Perusahaan indukSnapchat, Snap Inc, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 persen karyawanatau setara 500 orang secara global pada Senin (5/2).
Snap memiliki sekitar 5.367 karyawan penuh waktu pada Oktober 2023.
Langkah PHK itu diambil demi melakukan perampingan di tubuh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga ingin mengedepankan pola kerja tatap muka.
"Menempatkan bisnis kami dalam posisi terbaik untuk melaksanakan prioritas tertinggi kami, dan untuk memastikan kami memiliki kapasitas untuk berinvestasi secara bertahap untuk mendukung pertumbuhan kami dari waktu ke waktu," ucap salah seorang juru bicara Snap seperti dikutip dari CNN Business.
Snap memperkirakan akan mengeluarkan biaya sekitar US$ juta atau sekitar Rp864,7 miliar hingga US juta atau Rp1,17 triliun untuk restrukturisasi.
Biaya ini terutama dikeluarkan untuk pesangon karyawan yang terdampak PHK tadi.
PHK terbaru di Snap terjadi setelah perusahaan tersebut mengatakan mereka memangkas sekitar 20 persen karyawan globalnya pada Agustus 2022 lalu. Angka tersebut setara dengan sekitar 1.200 karyawan saat itu.
Perusahaan juga memangkas sekitar 3 persen stafnya tahun lalu.
PHK massal telah mengguncang sektor teknologi sejak 2022. Berdasarkan data Layoffs.fyi, sejak awal tahun ini, sekitar 30 ribu pekerja di sektor teknologi telah kehilangan pekerjaan.
Tercatat ada 262.682 PHK di industri teknologi pada 2023. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 164.969 PHK.
[Gambas:Video CNN]
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membalas orang yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa bekerja. Ia menyebut orang yang menuding itu kelihatan bermasalah.
Luhut mencontohkan keberhasilan rezim Jokowi menyelenggarakan F1 Powerboat (F1H2O) dan Aquabike Jetski World Champinship 2023 di Danau Toba, Sumatra Utara. Kini, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah F1 Powerboat pada 1 Maret-3 Maret 2024 di lokasi yang sama seperti tahun lalu.
"Saya kira orang Batak tak pernah membayangkan, maaf kalau saya straight forward, bahwa akan terjadi seperti ini di tanah Batak," kata Luhut dalam Konferensi Pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).
Pada konferensi pers tersebut, Luhut didampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Direktur Utama InJourney Dony Oskaria.
Luhut menegaskan ini menjadi kebanggaan untuk tanah Batak. Bahkan, ia mengutip bisikan dari Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu soal laporan New York Times yang memasukkan Toba sebagai rekomendasi wisata dunia.
"Tadi Pak Odo jelaskan ke saya, New York Times jelaskan kalau Bali hiruk pikuk, kalau Toba ketenangan, kesunyian, keheningan," tuturnya.
"Jadi, saya kira ada dua sekarang (destinasi wisata dunia di Indonesia), kalau lima tahun ini bisa kita pelihara atau ini bagus, ada turis destinasi baru selain bali. Airport sudah bagus, kemudian orang Batak-nya juga diajarkan," imbuh Luhut.
Meski sindiran Luhut tidak tegas ditujukan ke siapa, belakangan kritik soal kinerja Jokowi justru datang dari eks rekannya saat di DKI Jakarta, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat Jokowi menjabat gubernur DKI Jakarta, Ahok merupakan wakilnya.
Ahok yang baru saja mundur dari komisaris utama PT Pertamina (Persero) itu fokus mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Politikus PDI Perjuangan tersebut lantas menyenggol Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju di Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto.
"Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya enggak enak ngomong depan umum," ujar Ahok dalam potongan video yang beredar di media sosial TikTok.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan merespons klaim Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal Menteri KeuanganSri Mulyanidan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menghadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pertemuan Menkeu Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Megawati terjadi di tengah isu mundur keduanya dari kabinet Presiden Joko Widodo.
"Gak ada, orang kami tadi kita saja masih rapat tadi dengan semua menteri terkait," ucap Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).
Hasto sebelumnya menyebut Megawati dan Sri Mulyani membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia saat ini. Pertemuan disebut dilakukan secara rutin lantaran keduanya merupakan Dewan Pengarah di Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
Kendati, Hasto enggan mengungkapkan apakah pertemuan itu juga membahas rencana pengunduran sang Bendahara Negara dari kabinet atau tidak.
Sekjen PDIP itu hanya menyebut ada pembicaraan soal upaya politisasi bansos dalam Pemilu 2024. Hasto menilai politisasi bansos untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 adalah pelanggaran serius.
"Ya saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar," kata Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (3/2).
"Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat, dari pajak kita, harus kembali pada rakyat secara tepat," tutup Hasto.
Selain Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki juga disebut menghadap Megawati beberapa waktu lalu.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
《dragon77》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,mpo39Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《dragon77》bab terbaru。