hoki1881

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

buku mimpi erek

AKPY beri penyuluhan ISPO bagi pekebun sawit dan UMKM Ketapang******

Pontianak (ANTARA) - Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan penyuluhan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun sawit dan pelaku UMKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

"Penyuluhan digelar melalui workshop sebagai upaya kami bersama para pihak untuk mendorong pekebun sawit, baik yang tergabung di kelompok tani maupun kelembagaan ekonomi pekebun untuk dapat naik tingkat dengan memiliki ISPO," ujar Direktur AKPY Dr Sri Gunawan di Pontianak, Sabtu.

Ia menambahkan ada empat tujuan penyuluhan yang ingin dicapai, yakni memberikan sosialisasi terkait prinsip dan kriteria ISPO, dilanjutkan workshop penyusunan proposal ISPO bagi pekebun swadaya.

Baca juga: Kemenperin susun peta jalan Sawit Indonesia Emas lewat tiga tahapan

Kemudian, memberikan bimbingan teknis tentang bagaimana peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM pekebun sawit, khususnya dalam menjaga lingkungan perkebunan kelapa sawit yang lestari dan berkelanjutan.

"Diharapkan kegiatan ini peserta dapat memahami sumber emisi dan mitigasi emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim dunia serta memberikan wawasan lebih luas tentang pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan," jelas dia.

Sejak 2018, perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia meningkat lebih dari 42,88 juta ton minyak kelapa sawit yang diproduksi, tahun 2019 meningkat menjadi 47,12 juta ton dan 48,29 juta ton di tahun 2022. Poduksi minyak sawit Indonesia diproyeksikan mencapai angka 58,77 juta ton pada 2025. Angka ini merupakan prestasi bagi industri perkelapasawitan Indonesia.

Sri Gunawan mengakui meski dari luas lahan menghasilkan angka produksi menakjubkan, jika menilik pada tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia perlu ada pembenahan dan perbaikan, mengingat minyak sawit menjadi komoditas global.

“Dari luas tutupan perkebunan kelapa sawit mencapai 16,38 juta hektare, 41 persen atau 6,7 juta hektare dari total luas tersebut dikelola oleh pekebun rakyat yang saat ini menghadapi berbagai permasalahan dan harus diselesaikan bersama, baik dari pemerintah, pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Baca juga: Kementan siap merevisi Permentan 38/2020 setelah Perpres ISPO terbit

Baca juga: Wilmar dampingi 1.741 petani sawit swadaya peroleh sertifikat ISPO

Lebih lanjut, ia mengatakan ada permasalahan yang dihadapi pekebun rakyat, antara lain banyak yang tidak memiliki legalitas surat tanah yang sah, serta izin usaha yang belum ada.

“Tanaman kelapa sawit pekebun rakyat semakin memasuki usia tidak produktif, karena tanaman sudah mencapai 20 tahun ke atas yang menyebabkan produktivitas rendah. Sehingga, perlu adanya upaya peremajaan atau penanaman kembali. Masih banyak di kalangan petani menggunakan bibit yang tidak bersertifikat, dan banyak peredaran benih palsu yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan rendemen minyak kelapa sawit,” kata dia.

Pewarta: Dedi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

tafsir 1000 mimpi 2d

Menkop UKM Akui Impor Pakaian Bekas Ilegal kembali Menjamur******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengakui praktik jual beli pakaian bekas imporkembali menjamur di pasaran.

Padahal, pemerintah dari jauh-jauh hari sudah melarang keras peredaran barang bekas impor. Hal itu dilakukan guna melindungi industri dalam negeri.

"Itu (pakaian bekas impor) mulai muncul lagi, beberapa UMKM kami di sektor konveksi itu sudah mulai ada keluhan," ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Teten menegaskan pihak bakal terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bareskrim Polri untuk menindak pelanggaran tersebut.

"Jadi kami akan coba koordinasi kan ke depan," kata Teten.

Pemerintah sejak beberapa tahun belakangan gencar melarang peredaran pakaian bekas impor di pasaran.

Larangan impor pakaian bekas impor diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Selain pengaruhnya terhadap kondisi industri tekstil dalam negeri, larangan ini diterapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah.

Pemerintah pun getol memusnahkan pakaian bekas impor. Terakhir, pemerintah menghanguskan pakaian bekas impor ilegal dengan nilai nyaris Rp50 miliar atau sekitar Rp49,951 miliar.

Selain memantau langsung di pasar, pemerintah juga mengawasi peredaran barang 'haram' itu di media sosial dan pasar online.

Dalam kesempatan terpisah, Teten meminta Instagram untuk mencopot satu akun terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor di aplikasinya.

"Kami menemukan ada akun di Bandung yang jualan produk pakaian bekas itu kan ilegal. Kita minta IG (Instagram) untuk men-takedown akun itu karena itu kan menjual barang ilegal, enggak boleh," ujar Teten akhir tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

uap baja dan api

situs slot naga

Kemendagri Sindir 97 Daerah 'Terlena' Pemilu sampai Lupa Urus Pangan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyindir 97 kabupaten/kota yang tampak 'terlena' euforia Pemilu 2024sehingga tak memperhatikan harga pangan.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan pada minggu ketiga Februari 2024 ini terjadi sejumlah kenaikan harga bahan pokok. Ada kenaikan harga cabai merah di 230 daerah, minyak goreng di 203 kabupaten/kota, serta telur ayam ras di 182 daerah.

Data yang diungkap Tomsi didapat dari informasi para pejabat masing-masing daerah yang dilaporkan secara harian setiap pekan. Lalu, didiskusikan setiap Senin dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.

"Nanti akan kita evaluasi di minggu depan, apakah setelah diumumkan daftar kabupaten/kota ini, terjadi perubahan atau tetap (tidak menyampaikan laporan harian kepada Kemendagri). Kalau tetap, berarti kepala daerahnya tidak memiliki perhatian," tegasnya.

Tomsi paham mungkin perhatian para kepala daerah terpecah dengan proses Pemilu 2024, yang pencoblosannya berlangsung pada Rabu (14/2) lalu. Namun, ia menegaskan bahwa perkara harga bahan pokok dan inflasi tidak boleh ditinggalkan.

Ia mengimbau para pejabat 97 pemerintah daerah itu bisa segera berbenah dan kembali fokus mengurus masalah gejolak harga pangan di Indonesia.

"Oleh sebab itu, kepada seluruh teman-teman saya imbau untuk kembali lagi bekerja normal, mengecek lagi, memantau lagi harga dan stok, serta melaksanakan langkah-langkah sesuai yang sudah kita sepakati bersama. Diharapkan, pada minggu depan kegiatan pengendalian inflasi ini sudah bisa berjalan normal," tandas Tomsi.

Berikut daftar 97 daerah yang ditegur Kemendagri:

1. Kabupaten Lingga
2. Kabupaten Natuna
3. Kabupaten Jembrana
4. Kabupaten Bengkayang
5. Kabupaten Kayong Utara
6. Kabupaten Sekadau
7. Kota Bitung
8. Kabupaten Buru
9. Kabupaten Buru Selatan
10. Kabupaten Kepulauan Aru
11. Kabupaten Maluku Barat Daya
12. Kabupaten Maluku Tenggara
13. Kabupaten Kepulauan Tanimbar
14. Kabupaten Seram Bagian Barat
15. Kabupaten Seram Bagian Timur
16. Kabupaten Biak Numfor
17. Kabupaten Boven Digoel
18. Kabupaten Deiyai
19. Kabupaten Dogiyai
20. Kabupaten Intan Jaya
21. Kabupaten Keerom
22. Kabupaten Lanny Jaya
23. Kabupaten Mamberamo Jaya
24. Kabupaten Mamberamo Tengah
25. Kabupaten Mappi
26. Kabupaten Merauke
27. Kabupaten Mimika
28. Kabupaten Nabire
29. Kabupaten Nduga
30. Kabupaten Paniai
31. Kabupaten Pegunungan Bintang
32. Kabupaten Puncak
33. Kabupaten Sarmi
34. Kabupaten Supiori
35. Kabupaten Waropen
36. Kabupaten Yahukimo
37. Kabupaten Yalimo
38. Kabupaten Kerinci
39. Kabupaten Brebes
40. Kabupaten Magelang
41. Kabupaten Pekalongan
42. Kabupaten Tegal
43. Kabupaten Alor
44. Kabupaten Belu
45. Kabupaten Flores Timur
46. Kabupaten Kupang
47. Kabupaten Malaka
48. Kabupaten Manggarai Timur
49. Kabupaten Ngada
50. Kabupaten Rote Ndao
51. Kabupaten Sabu Raijua
52. Kabupaten Sumba Barat
53. Kabupaten Sumba Tengah
54. Kabupaten Sumba Timur
55. Kabupaten Timor Tengah Selatan
56. Kabupaten Timor Tengah Utara
57. Kabupaten Berau
58. Kabupaten Paser
59. Kabupaten Banggai
60. Kabupaten Banggai Laut
61. Kabupaten Donggala
62. Kabupaten Morowali
63. Kabupaten Morowali Utara
64. Kabupaten Tojo Una-una
65. Kabupaten Toli-toli
66. Kabupaten Kepulauan Sula
67. Kabupaten Halmahera Timur
68. Kabupaten Pulau Taliabu
69. Kabupaten Fakfak
70. Kabupaten Kaimana
71. Kabupaten Manokwari
72. Kabupaten Manokwari Selatan
73. Kabupaten Maybrat
74. Kabupaten Pegunungan Arfak
75. Kabupaten Raja Ampat
76. Kabupaten Sorong Selatan
77. Kabupaten Tambrauw
78. Kabupaten Teluk Bintuni
79. Kota Sorong
80. Kabupaten Rokan Hilir
81. Kabupaten Bima
82. Kabupaten Lombok Barat
83. Kabupaten Lombok Utara
84. Kabupaten Bulungan
85. Kabupaten Malinau
86. Kabupaten Nunukan
87. Kabupaten Bulukumba
88. Kabupaten Enrekang
89. Kabupaten Kepulauan Selayar
90. Kabupaten Pinrang
91. Kabupaten Sidenreng Rappang
92. Kabupaten Tana Toraja
93. Kabupaten Kolaka Timur
94. Kabupaten Labuhanbatu Utara
95. Kabupaten Nias
96. Kabupaten Nias Barat
97. Kabupaten Padang Lawas Utara

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

buku mimpi 2d hari ini

Polres Ternate bersinergi cegah tawuran antar pelajar******

Ternate (ANTARA) - SatBinmas Polres Ternate, Maluku Utara (Malut) menggelar koordinasi dengan pihak sekolah dan kesiswaan SMA Negeri 1 Ternate dalam upaya mencegah terjadinya tawuran antar pelajar.

KBO Satbinmas Polres Tenate, Ipda Jafar Ahmad di Ternate, Sabtu, mengatakan sebagai respons terhadap kejadian tawuran pelajar di jalan siswa pada 26 Februari lalu.

Koordinasi ini tidak hanya untuk memperkuat komunikasi antara satuan Binmas dan sekolah, tetapi juga sebagai langkah kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.

Selain itu, tujuan utamanya adalah agar pihak sekolah memberikan sanksi internal yang tegas kepada pelajar yang terlibat dalam tawuran serta melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas siswa di area sekolah.

Selain berfokus pada aspek sanksi dan pengawasan, kunjungan Binmas ke SMA Negeri 1 Ternate juga melibatkan pertemuan langsung dengan kepala sekolah Mustamin Lila, S.pd, M.Pd.

Sehingga, melalui pertemuan ini, diharapkan dapat diantisipasi kemungkinan kejadian serupa yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di sekitar lingkungan sekolah.

Dia menambahkan, upaya kolaboratif ini menjadi langkah konkret dalam membangun komunikasi efektif antara satuan Binmas dan sekolah, menjaga keamanan di lingkungan pendidikan, serta mencegah terjadinya insiden yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas di sekitar sekolah.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Agung

00 slot

LPS: LJK tingkatkan literasi keuangan untuk pelindungan data pribadi******

Dalam pelaksanaan bisnisnya, perbankan/BPR dan LJK dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dengan tetap menjaga data pribadi

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengatakan perbankan dan lembaga jasa keuangan (LJK) perlu meningkatkan literasi keuangan mengenai data pribadi dalam transaksi keuangan sehingga mendorong inklusi keuangan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pertumbuhan bisnis perbankan/BPR dan LJK. "LPS senantiasa mendukung upaya peningkatan pelindungan data pribadi dalam setiap kegiatan perbankan, bank perekonomian rakyat (BPR) dan lembaga jasa keuangan (LJK)," kata Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar di Jakarta, Sabtu. Ary menekankan data pribadi merupakan aspek penting yang harus dilindungi, karena setiap orang berhak atas pelindungan data pribadinya. “Dalam pelaksanaan bisnisnya, perbankan/BPR dan LJK dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dengan tetap menjaga data pribadi," tuturnya. Pemahaman tentang pelindungan data pribadi dinilai penting untuk dapat mengantisipasi penyalahgunaan data seperti phising, hacking, penipuan, pencurian data dan transaksi palsu atau ilegal. Penyalahgunaan data dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah dan perbankan/BPR dan LJK antara lain risiko reputasi, hukum dan denda dari otoritas. Selain untuk menghindari kerugian dan risiko tersebut, pelindungan data pribadi dan peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang memuat data pribadi juga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan pertumbuhan bisnis perbankan/BPR dan LJK. Untuk meningkatkan kesadaran atas pelindungan data pribadi, perbankan/BPR dan LJK juga harus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang memuat data pribadi dengan cara memanfaatkan teknologi dan informasi dalam bisnis bank dengan tetap menjaga data pribadi. Kemudian, meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat mengenai data pribadi untuk mendorong inklusi keuangan dalam transaksi keuangan. “LPS senantiasa berkomitmen terhadap pemberdayaan dan transformasi perbankan/BPR dan LJK, khususnya pada upaya peningkatan pelindungan data pribadi nasabah sebagai upaya peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank,” tuturnya. Baca juga: LPS dukung BPR "go public" sehingga pengelolaan semakin transparan
Baca juga: LPS: Nasabah tak perlu khawatir BPR bangkrut sebab simpanan dijamin
Baca juga: OJK komitmen perkuat industri BPR

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Era Kitab Para Dewa

mainslot

Bulog saat Dicecar Kemendagri soal Beras Langka: Bukan Imbas Stok Kami******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bulog dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adu argumen soal beraslangka dan mahal di pasar tradisional maupun ritel modern.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Cahyaningtiyas Rispinatri mengatakan harga beras yang melonjak, bahkan langka, bukan karena stok mereka kurang.

"Jadi, kalau dari sisi ketersediaan, stok yang dikuasai Perum Bulog ini cukup. Kenaikan harga (beras) bukan karena stok kami kurang," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Namun, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menilai penjelasan Bulog tidak cukup. Menurutnya, apa yang disampaikan perusahaan pelat merah itu tidak menjawab pertanyaan masyarakat soal mengapa beras mahal dan langka di pasar.

Tomsi menyebut kementerian/lembaga (K/L) umumnya bekerja dengan target. Oleh karena itu, ia mendesak Bulog seharusnya punya target acuan yang jelas kapan harga beras bisa terkendali.

"Permasalahannya beras naik, tidak cukup dijawab dengan stok cukup, karena masyarakat berkata 'Ya sudah kalau stok cukup kenapa harga naik?', kan begitu. Kita harus bisa menjawab pertanyaan masyarakat dan harus bisa menjawab fakta yang ditemukan serta dialami masyarakat," tegas Tomsi.

"Ibu (Tiyas) menjawab impor mulai mendarat, ya, pertanyaannya kapan harga turun, kapan prediksinya? Kan ada perkiraan. Kalau kita kerja ini target kita akan tercapai bulan ini, minggu kesekian, kurang lebih begitu. Jadi, kita tidak hanya menjelaskan tapi tidak menjawab permasalahan," sambungnya.

Ia mengatakan ada dua fakta sengkarut masalah beras yang ditemukan masyarakat di lapangan.

Pertama,harga beras terus meroket. Kedua,adanya pembatasan pembelian beras di ritel modern sebanyak 2 pack alias 10 kg per orang.

"Dengan harga yang terus naik dan dibatasi dengan alasan keterbatasan stok. Dua hal yang dirasakan masyarakat harus kita jawab," tegas Tomsi kepada para peserta rakor.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)