link slot resmi

rencana masa makmur

Anak Buah Luhut Jamin Impor 3 KRL Baru Tak Bakal Bikin Tarif Naik******

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan menjamin rencanaimpor 3 trainsetKRL baru tidak akan membuat tarif bengkak.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menegaskan biaya impor KRL baru akan lebih mahal dibandingkan bekas. Kendati begitu, ia menyebut pemerintah sudah putar otak agar tarif KRL tidak mencekik masyarakat.

"Kami akan pastikan, harga (tarif KRL) ke penumpang enggak naik walaupun ini kereta baru," ungkap Seto kepada CNNIndonesia.comdi Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

"Karena kita mau menghidupkan industri dalam negeri, tentunya harus didukung dong. Ini kan PSO, karena buat KAI kan not for profitKRL ini. Jadi banyak ke fungsi PSO. Karena ini kereta baru, dari negara harus eitherPSO ditambah atau opsi kedua kita pakai mekanisme penyertaan modal negara," tuturnya.

Meski begitu, Seto menyebut impor 3 trainset KRL baru dari Jepang membutuhkan waktu. Pesanan baru sampai sekitar 16 bulan hingga 24 bulan ke depan atau pada 2025.

Ia juga menjelaskan ada proses panjang impor barang baru tersebut. PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus memastikan kesiapan Jepang menerima order hanya 3 trainset saja, lalu bakal ada reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kemenhub juga menepis isu kenaikan tarif KRL imbas beban impor 3 rangkaian KRL baru. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan pemerintah sudah menganggarkan pengadaan kereta baru tersebut.

"Tarif KRL akan mengikuti ketentuan yang ada. Sampai saat ini belum ada rencana kenaikan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

"Yang membeli kan KAI dan sudah dianggarkan untuk pembelian baru. Pemerintah belum ada rencana menaikkan tarif (KRL). Subsidi juga sesuai dengan yang sudah dianggarkan," imbuh Adita.

[Gambas:Video CNN]

Putri Berubah

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Setan Besar dari Sekte Abadi

AP I Akan Layani 1,048 Juta Penumpang di Libur Panjang Iduladha******

PT Angkasa PuraI akan melayani sekitar 1.048.781 penumpang pada periode libur panjangHari Raya Iduladha tahun ini.

Pelayanan itu terhitung pada 28 Juni hingga 2 Juli 2023. Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Direktur Utama PT Angkasa Pura I Lukman F. Laisa mengatakan penumpang tersebut terdiri atas 832.532 penumpang rute domestik dan 216.249 penumpang rute internasional.

Pihaknya memprediksi puncak arus pergerakan penumpang terjadi pada Rabu (28/6), dengan jumlah trafik mencapai 217.660 pergerakan penumpang di 15 bandara.

Angkasa Pura I juga menjalin koordinasi secara terus menerus dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan dan menjaga kualitas layanan atau level of servicebagi seluruh pengguna jasa bandara.

Ia menjelaskan demi mengantisipasi lonjakan pergerakan pesawat, selama periode libur panjang ini; tiga bandara Angkasa Pura I yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Sam Ratulangi Manado, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar juga akan beroperasi selama 24 jam dalam satu hari.

Bandara-bandara lain juga akan melakukan penyesuaian jam operasi jika diperlukan, atau dengan menyesuaikan permintaan dari maskapai penerbangan. Kebijakan penyesuaian jam operasional bandara ini ditujukan untuk mengantisipasi tingginya potensi lonjakan trafik pergerakan pesawat dan penumpang selama periode libur panjang.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Jangan Ketinggalan Ya, Transmart Full Day Sale Cuma Hari Ini!******

Para pemburu diskon, jangan sampai ketinggalan ya dengan Transmart Full Day Sale 'Liburan Meriah Promo Murah'.

Soalnya, promo ini cuma berlangsung pada hari ini, Sabtu (24/6) mulai jam buka toko sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Cuma Transmart Tempat Belanja yang Ngasih Diskon Gede di Tanggal Tua

Begitu juga dengan diskon tambahan sebesar 20 persen untuk para pengguna Allo Prime, Allo Paylater serta kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Belum punya Allo Bank dan kartu kredit Bank Mega? Eitstenang aja!

Aplikasi Allo Bank bisa tinggal diunduh aja di App Store atau Google Play Store. Lalu, buat akun dan upgrade ke Allo Prime dan ajukan Allo Paylater.

Setelah itu, isi saldo dan langsung bisa dipakai untuk pembayaran transaksi di Transmart Full Day Sale.

Sementara kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah, tinggal ajukan aja secara instan di toko Transmart Cibubur dan Central Park. Prosesnya dijamin cepat dan langsung bisa dipakai.

Nah, tunggu apalagi? Buruan ke Transmart Full Day Sale dan buru diskon sampai 50 persen plus 20 persennya. Cuma hari ini loh!

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial

Dao mendominasi dunia

Anak Buah Bocorkan Pembisik Luhut di Balik Rencana Impor 3 KRL Baru******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mendapat bisikan sebelum memutuskan impor 3trainset KRL baru dari Jepang.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menjelaskan keputusan itu diambil dalam rapat bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Ia menyebut Luhut bertanya langsung kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Selain itu, Seto menyebut pemilihan impor 3 trainset KRL baru itu sudah berdasarkan perhitungan kepadatan penumpang. Ia menegaskan Menko Marves Luhut memerintahkan KAI dan KCI melakukan perhitungan tersebut secara matang.

Namun, ia mengatakan opsi impor KRL baru ini sebagai tambahan armada cadangan sembari menunggu 24 trainset KRL produksi PT Industri Kereta Api (INKA). Armada baru dari Jepang ini bisa menambal operasional KRL tanah air, terlebih jika penumpang membludak di kemudian hari.

"Datangnya mungkin butuh 16 bulan sampai 24 bulan. Jadi, enggak immediatebisa datang sekarang, 2025 baru datang. Tapi, untungnya ini kereta baru. Kalau kita mau hitung bisa sampai 50 tahun (usianya), kalau maintenance-nya bagus," tuturnya.

Seto menyebut pihak KAI dan KCI sudah berkontak langsung dengan produsen KRL di Jepang. Berdasarkan informasi yang didapat, Jepang bersedia memproduksi dan menjual hanya 3 trainsetKRL saja ke Indonesia.

Namun, ia menekankan proses impor 3 trainset KRL baru ini masih cukup panjang. Bahkan, pemerintah bakal kembali melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mereviu harga dan proses pengadaan barang baru ini.

"Itu dia, kita tanya, kan Jepang biasanya maunya banyak sekaligus. Ini kayaknya mereka (KAI dan KCI) sudah ngecek. Iya (bisa beli 3 trainset ke Jepang), kalau enggak, ya enggak mungkin kita ngomong gini. Ini mereka sudah sempat tanya Jepang, bisa, mereka siap sediakan. Nanti kita lihat lah prosesnya," tandas Seto.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut menegaskan impor KRL bekas dari Jepang tidak akan dipilih. Ia berpendapat mendatangkan barang bukan baru berpotensi melanggar 3 aturan sekaligus, yakni peraturan presiden (perpres), peraturan menteri perindustrian, dan peraturan menteri perhubungan.

Sembari menunggu KRL produksi INKA, Luhut menegaskan Indonesia akan membeli 3 trainset KRL baru. Ia menyebut pilihan ini diambil sebagai solusi atas kepadatan penumpang KRL di tanah air dan beberapa armada yang sudah uzur sehingga kudu dipensiunkan.

"Kami akan mengimpor 3 saja (trainset KRL) yang baru untuk menutupi, tapi itu butuh waktu 1-2 tahun. Jadi kritisnya hanya 2 tahun ke depan sampai 2025," jelas Luhut di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

[Gambas:Video CNN]