angka jitu macau jam 00.00 hari ini

Perjalanan pulang sang penyihir

Waspada, Ancaman Badai PHK Bisa Lebih Buruk Dibanding saat Awal Covid!******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui pekerjadi Indonesia. Wabah PHK ini sebetulnya sudah marak terjadi sejak awal 2022.

Catatan CNNIndonesia.commenyebutkan sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang melakukan PHK. Sebagian besar merupakan industristartupatau berbasis digital.

Terbaru, pekerja industri tekstil dan alas kaki juga diambang ketidakpastian seiring dengan banyaknya buruh yang dirumahkan.

Anton juga mengatakan perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.

Kendati, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.

Menurutnya, hal itu lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia seperti AS dan Eropa, sehingga permintaan ekspor pun berkurang.

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerjanya.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan. Tujuannya untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang memang betul-betul membutuhkan bantuan.

Kondisi industri yang mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mau tak mau harus turun tangan menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah kondisi PHK kali ini lebih parah dibandingkan saat pandemi covid-19 melanda?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan ancaman PHK kali ini akan lebih buruk dibandingkan dengan saat pandemi pada 2020 lalu. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2020, saat pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, 29,12 Juta orang terdampak.

Menaker saat menjadi keynote speaker pada peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya pada 24 November 2020 lalu merinci angka itu berasal dari pengangguran karena covid 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebesar 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.

"Kalau pada saat pandemi yang PHK sektor tradisional, saat ini digital pun juga alami PHK massal. Kalau berlanjut maka ada 4 juta lebih angkatan kerja baru yang harus bersaing dengan pengangguran korban PHK. Persaingan kerja semakin ketat, dan akibatnya masalah lain yakni tekanan ke pendapatan agregat masyarakat," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).

Sebab itu, yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kredit, tetapi juga menyiapkan paket kebijakan yang lengkap.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah paket kebijakan yang lengkap dari mulai relaksasi perpajakan khususnya penurunan tarif PPN, diskon tarif listrik, perlindungan impor pakaian jadi, sampai peningkatan BSU dan bansos tunai bagi rentan miskin," tuturnya.

Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan kondisi industri yang terombang-ambing sehingga berdampak pada PHK dipicu oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral.

Ia menjelaskan saat ini inflasi global yang sangat tinggi menyebabkan permintaan barang untuk ekspor berkurang juga. Negara-negara tujuan ekspor mulai mengurangi permintaan untuk menyesuaikan permintaan dalam negeri mereka yang merosot.

Ditambah lagi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral di negara tujuan ekspor menyebabkan konsumsi ikut melambat. Akibatnya, produsen akan mengurangi produksi barang ekspor dan berdampak pada PHK karyawan.

"Termasuk pabrik garmen yang memang sebagian tujuan ekspornya adalah ke AS. Ditambah lagi suku bunga dalam negeri juga ikut naik. Cost of funduntuk pinjam dana dan pembayaran hutang bank akan naik juga. Makanya perlu untuk restrukturisasi hutang-nya agar bisa bertahan," kata Nailul Huda.

"Dengan tingkat suku bunga tinggi, perusahaan juga malas memperluas pangsa pasar ataupun menambah produksi. Udah bunga utangnya mahal, pasarnya juga lesu kan. Ya bagi perusahaan tidak ada jalan lain selain efisiensi tenaga kerja," imbuhnya.

Siapkan Alih Profesi ke Bidang Pertanian

Legenda Pembunuh Setan

Indeks Harga Produsen China Turun untuk Pertama Kali Sejak 2020******

Biro Statistik Nasional (NBS) Chinamenyebut indeks harga produsen(PPI) di Negeri Tirai Bambu turun 1,3 persen (yoy) pada Oktober 2022. Hal ini menjadi penurunan pertama sejak Desember 2020 lalu.

PPI juga turun dari kenaikan 0,9 persen pada September 2022. Mengutip CNA, Rabu (9/11), penurunan ini menggarisbawahi permintaan domestik yang goyah dan gangguan produksi di tengah langkah-langkah ketat covid-19 serta sektor properti yang lesu.

Sementara itu, indeks harga konsumen (CPI) naik 2,1 persen dari tahun sebelumnya. Namun, turun dari kenaikan 2,8 persen pada September. Angka ini lebih lambat dari perkiraan 2,4 persen oleh para analis.

Sebelumnya, ekspor China juga merosot 0,3 persen (yoy) pada Oktober 2022. Penurunan itu merupakan yang pertama sejak pertengahan 2020 dan berbanding terbalik dengan kinerja September yang masih tumbuh 5,7 persen.

Dilansir dari AFP, Administrasi Umum Kepabeanan China mengungkapkan penurunan ekspor terjadi lantaran perlambatan ekonomi domestik dan ancaman resesi global.

[Gambas:Video CNN]

Penurunan juga terjadi pada impor sebesar 0,7 persen (yoy). Kinerja minus itu merupakan yang pertama sejak Maret tahun ini dan turun dari pertumbuhan 0,3 persen pada September lalu.

Perlambatan perdagangan terjadi karena permintaan global untuk produk China melemah seiring lonjakan harga energi dan ancaman resesi AS.

Kebijakan zero covid yang diterapkan pemerintah China juga telah merusak antusiasme konsumen dan kepercayaan bisnis di ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Puncak seni bela diri

Menaker Buka Suara soal Kepastian UMP 2023, Fix Naik 13 Persen?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik. Hanya saja, ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Kalau dilihat dari data BPS maka relatif ada kenaikan dibandingkan UMP 2022. Kalau lihat data itu, kita bisa lihat akan ada kenaikan upah minimum," ujar Ida kepada wartawan, Selasa (8/11).

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," sambungnya.

"Kemarin kami sudah menerima data dari BPS. Dari data ini akan kami olah dan kami serahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum tersebut," ujarnya.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Ia juga menjelaskan bahwa unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tutur Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Kuil Kiamat

Industri Manufaktur Jepang Diprediksi Loyo, Tapi Sektor Jasa Menguat******

Industri manufaktur Jepangdiperkirakan turun di level terendah dalam 22 bulan terakhir pada November ini. Kendati, jajak pendapat Reuters Tankan menyatakan sektor jasa diproyeksi naik ke level tertinggi dalam tiga tahun.

Mengutip CNA, Rabu (9/11), kontradiksi perkiraan sektor manufaktur dengan sektor jasa menjadi pertanda ada ketidakmerataan pemulihan pasca covid di Jepang.

Hasil jajak pendapat tersebut menemukan produsen mengharapkan kondisi bisnis mereka membaik selama tiga bulan mendatang sementara responden sektor jasa mengharapkan sedikit perubahan.

Para ekonom memperkirakan ekonomi nomor tiga dunia itu melambat tajam pada kuartal ketiga karena yen yang jatuh mendorong biaya hidup lebih tinggi dan karena risiko perlambatan global meningkat.

Pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida telah menyusun anggaran tambahan kedua, dengan pengeluaran stimulus senilai 29,1 triliun yen atau setara dengan US8 miliar untuk membantu rumah tangga dan bisnis mengatasi lonjakan biaya.

Tetapi para kritikus mengatakan pengeluaran ekstra mungkin lebih berbahaya daripada kebaikan, mengingat ketergantungannya pada pinjaman yang diperluas oleh negara yang sudah memiliki beban utang terberat di dunia industri.

Dalam jajak pendapat Reuters dari 495 perusahaan besar, di mana 247 perusahaan menanggapi dengan syarat anonim, banyak yang menyuarakan kekhawatiran tentang pelemahan yen yang menaikkan biaya impor dan tentang kekurangan chip yang berkepanjangan membebani produksi mobil dan risiko dari luar negeri, seperti perlambatan China dan perang di Ukraina.

"Meningkatnya biaya minyak mentah dan bahan baja di atas krisis Ukraina dan meningkatnya gesekan perdagangan AS-China telah membuat klien kami berhati-hati tentang pengeluaran modal," tulis seorang manajer di pembuat mesin dengan syarat anonim.

"Perlambatan China dan kemerosotan berkepanjangan dalam produksi mobil karena kekurangan chip dan peningkatan biaya bahan baja dan energi telah mencegah peningkatan penjualan untuk meningkatkan keuntungan," tulis seorang manajer di pembuat mesin lain dalam survei tersebut.

Indeks sentimen untuk produsen berada di plus 2, turun dari bulan sebelumnya plus 5, pembacaan terendah sejak minus 1 yang terlihat pada Januari 2021, menurut survei yang dilakukan dari 25 Oktober hingga 4 November. Indeks tersebut diperkirakan kembali bangkit di plus 7 pada Februari mendatang.

Indeks sektor jasa naik lima poin menjadi plus 20, pembacaan terbaik sejak plus 25 terdaftar pada Oktober 2019 tak lama sebelum pecahnya pandemi, katanya. Indeks diperkirakan akan tergelincir hanya satu poin menjadi plus 19 selama tiga bulan mendatang.

Indeks Reuters Tankan dihitung dengan mengurangkan persentase responden yang pesimis dari yang optimis. Angka positif berarti optimis melebihi jumlah pesimis.

[Gambas:Video CNN]

Guizhou Fengyun

Meta, Induk Facebook PHK Massal Ribuan Karyawan Pekan Ini******

Perusahaan induk Facebook, MetaPlatforms Inc, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mulai pekan ini. Rencana PHK berdampak pada ribuan karyawan.

Kabar PHK dilaporkan bakal diumumkan mulai Rabu (9/11). Mengutip Reuters, Senin (7/11), prospek mengecewakan Meta datang ketika perusahaan harus berpacu dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global serta bersaing melawan TikTok.

Chief Executive Officer (CEO) Meta Mark Zuckerberg mengharapkan investasi metaverse yang memakan waktu sekitar satu dekade bisa membuahkan hasil.

"Pada 2023, kami akan memfokuskan investasi pada sejumlah kecil area pertumbuhan prioritas tinggi. Jadi itu berarti beberapa tim akan tumbuh secara signifikan, tetapi sebagian besar tim lain akan tetap datar atau menyusut selama tahun depan," ungkap Zuckerberg pada akhir Oktober.

"Secara agregat, kami berharap untuk mengakhiri 2023 sebagai ukuran yang kira-kira sama, atau bahkan sedikit lebih kecil dari sekarang," lanjut dia.

Juni lalu, Meta telah memotong rencana untuk mempekerjakan insinyur setidaknya 30 persen. Mark Zuckerberg juga telah memperingatkan karyawan untuk bersiap menghadapi penurunan ekonomi.

Pemegang saham Meta Altimeter Capital Management juga telah bersurat kepada Zuckerberg dan mengatakan perusahaan perlu perampingan dengan memotong pekerjaan dan belanja modal.

Meta diklaim telah kehilangan kepercayaan investor karena menggenjot pengeluaran dan berputar ke metaverse.

Mengutip CNBC International, rencana PHK massal itu akan menandai pengurangan jumlah karyawan besar pertama dalam sejarah Meta. Per akhir September, perusahaan melaporkan bahwa mereka memiliki lebih dari 87 ribu karyawan.

Di lain sisi, saham Meta sudah anjlok 73 persen tahun ini alias jatuh ke level terendah sejak awal 2016. Raksasa media sosial itu sekarang menjadi pemain terburuk di S&P 500 pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Kartu Mantra

Jokowi dan Xi Jinping Batal Jajal Kereta Cepat Jakarta******

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping batal menghadiri uji coba proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau KCJB pada 16 November 2022.

"Ini masalah mengatur waktu, karena dua-duanya sibuk. Kan setelah ini ada KTT APEC di Bangkok," kata Didiek dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, Rabu (9/11).

Sebab itu, lanjut Didiek, kedua pemimpin negara itu hanya akan memantau secara virtual proyek KCJB tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memastikan proyek kereta cepat Jakata-Bandung (KCJB) siap diuji coba oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping pada 16 November mendatang.

"Progres kereta cepat bagus. Harusnya saya hari ini tinjau persiapan tes dinamis, karena itu harus terjadi 16 November. Bisa lah uji coba (bersama Xi Jinping)," katanya kepada wartawan, Rabu (12/10).

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku konsorsium kontraktor proyek KCJB sebelumnya mengklaim telah berhasil menyelesaikan proses pemasangan rel untuk uji dinamis jelang gelaran G20.

Luhut mengatakan Jokowi dan Xi Jinping akan melihat kecanggihan teknologi Electric Multiple Unite atau EMU dan melakukan uji dinamis sepanjang 15 km.

[Gambas:Video CNN]