88 net baru

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

PT Pos Akui Sewakan Aset Negara Jadi Minimarket Hingga Kos Elite******

PT Pos Indonesia (Persero) mengakui beberapa aset perusahaan disewakan menjadi minimarket hingga kos-kosan elite seharga Rp4 juta per bulan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI, Anggota Komisi VI Fraksi PDIP Harris Turino mencecar Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi soal penggunaan aset perusahaan.

"Lokasi-lokasi strategis Kantor Pos, semua lokasinya strategis, banyak dipakai untuk minimarket dan ini strategi yang tidak tepat," kritik Harris di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Merespons kritikan DPR, Faizal mengakui penggunaan aset Pos Indonesia kini bermacam-macam, tidak hanya untuk operasional kantor. Bahkan, ia menyebut ada salah satu kantor Pos di Bali yang kini dijadikan mal.

"Memang betul ada juga yang jadi Alfamart dan Indomaret, ini termasuk yang harus kami reviu kembali," aku Faizal.

"Ada juga kos-kosan premium, Rp3 juta sampai Rp4 juta per bulan. Kami sebutnya Point Homey, bekas rumah direksi," sambungnya.

Faizal mengatakan Pos Indonesia saat ini sangat terbuka untuk kerja sama. Namun, memang ada persyaratan khusus dari perusahaan pelat merah tersebut kepada pihak swasta.

Ia mencontohkan untuk bangunan milik Pos Indonesia yang sudah ada sebelum masa kemerdekaan tidak bisa sembarangan dipakai atau disewa swasta. Faizal menyebut pemanfaatan gedung tersebut tidak boleh hanya fungsional, melainkan harus juga memikirkan aspek keindahan.

"Kami pilih pengusaha-pengusaha yang tidak hanya fungsi, tapi juga bisa attract(menarik) anak muda," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

tukang sampah pesawat

Pengusaha Mal Buka Suara DKI Uji Coba 2 Sesi Jam Masuk Kantor******

Pengusaha mal buka suara soal rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menguji coba pengaturan dua sesi jam masuk kantor, yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyebut pembagian jam masuk kantor ini membuat dunia usaha semakin tidak efisien.

Lihat Juga : Kemenhub Masih Uji LRT Jabodebek, Belum Terbitkan Izin Operasi

Menurutnya, bisa jadi masyarakat malah memanfaatkan perbedaan jam masuk kerja tersebut untuk kegiatan lain. Dengan begitu, kemacetan tetap tak terurai.

Alphonzus meminta Pemprov DKI Jakarta peka. Pasalnya, berbagai kegiatan atau aktivitas usaha tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu dengan yang lain.

Lihat Juga : Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI-Papua Nugini

Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sudah membahas usulan dua sesi jam kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Heru menyebut kondisi lalu lintas pada pukul 06.00 WIB bak air bah karena warga dari sejumlah daerah penyangga ibu kota, seperti Bekasi, Tangerang, hingga Depok mengarah bersamaan menuju ke Jakarta.

Oga Emas dari dunia lain

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Task Force alias Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini.

Informasi itu disampaikan langsung oleh Luhut  di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Kamis (6/7). Luhut ikut mendampingi Jokowi melawat ke Papua Nugini beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : Cuaca Ekstrem, Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Dibatasi

Nantinya, Luhut dan John bakal merundingkan apa saja yang difokuskan dalam kerja sama ini. Luhut mengklaim penjelasan Jokowi sudah sangat diterima oleh PM Papua Nugini James Marape.

"Ini saling menguntungkan. Kemiskinan di PNG (Papua Nugini) bisa banyak dikurangi karena dari 9 juta penduduk, 2,5 juta orang dalam kemiskinan. Angkanya tinggi sekali. Dan mereka memahami bahwa Indonesia sekarang sangat maju," ujarnya.

Lihat Juga : Jokowi ke Bahlil soal IMF 'Ganggu' Nikel RI: Lawan

Terlepas dari itu, tanggung jawab baru Luhut ini turut menambah daftar panjang jabatannya selama dua periode menjadi anak buah Jokowi.

Sebelumnya, ia baru saja ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Realisasi Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta Pengarah Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, netizen Indonesia menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai 'menteri segala urusan'. Berikut deretan jabatan Luhut di era Presiden Jokowi:

1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan

2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim

5. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020)

6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

7. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

8. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali

9. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

10. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

12. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Asimilasi Tertinggi

KCI Targetkan Impor 3 KRL Baru Jepang Tiba Tahun Depan******

PT KAI Commuter Indonesia (KCI) menargetkan impor tiga rangkaian (trainset) KRLbaru dari Jepang tiba di Tanah Air pada 2024 mendatang.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan mulai bulan ini pihaknya melakukan asesmen administrasi, teknis, dan negosiasi dengan pabrikan Jepang. Meski demikian, ia belum membocorkan dari pabrikan mana KRL itu akan dibeli.

Anne menargetkan pada Agustus-September ini, tanda tangan kontrak untuk impor KRL bisa dilakukan. Kemudian, dalam 14 bulan hingga 15 bulan setelahnya akan dilakukan proses produksi, pengiriman, hingga sertifikasi kereta untuk siap dipakai.

Selain pengadaan KRL baru, Anne juga mengatakan pihaknya sudah melakukan kontak pembelian 24 KRL baru dari PT Industri Kereta Api (INKA) hingga 2027. Rinciannya, pada 2025-2026 akan ada 16 rangkaian baru. Kemudian delapan sisanya akan selesai pada 2027.

Tak hanya itu, KCI juga melakukan retrofit alias peremajaan KRL yang saat ini perlu dipensiunkan. Adapun jumlah KRL yang akan diretrofit mencapai 19 rangkaian.

Anne menyebut pengerjaan retrofit sendiri membutuhkan waktu 14 bulan hingga 15 bulan. KCI dan INKA pun bakal meretrofit KRL secara bertahap, yakni empat rangkaian per sesi hingga 2027.

"Jadi setiap tahun ada empat kereta. Kemudian, selesai empat kereta dikembalikan ke kami, kemudian diambil lagi empat kereta, sampai 2027. Ini kami siapkan untuk lima tahun ke depan," jelasnya.

Lebih lanjut, Anne menuturkan pihaknya juga mulai melakukan rekomposisi pada layanan KRL Jabodetabek. Hal ini dilakukan guna menyiasati kekurangan KRL di tengah padatnya penumpang.

Rekomposisi dilakukan dengan cara mengurangi rangkaian gerbong pada rute yang headwayatau waktu tempuh antar stasiunnya singkat.

Anne mencontohkan pada lintas Jakarta Kota-Bogor KRL yang biasa digunakan adalah yang memiliki 12 gerbong atau stamformasi (SF) 12. Karena jumlah kereta kurang maka KRL yang digunakan adalah SF8 atau 8 gerbong, frekuensi kehadiran kereta tidak dikurangi.

"Kami tetap jaga frekuensi itu tetap banyak meskipun keretanya berkurang. Jadi misalnya headway 3 menit, dalam 6 menit itu justru ada 16 kereta kan," ungkap Anne.

Sementara, untuk lintasan yang headway-nya masih panjang KCI tetap memberikan rangkaian 12 kereta.

"Bila dibandingkan dengan rute Rangkasbitung misalnya yang headway-nya panjang, kita tetap pakai SF12, dia (penumpang) menunggunya lama tapi jumlahnya banyak," kata Anne.

[Gambas:Video CNN]

Akhir pekan tidak mungkin seberbahaya ini

Sempat Mundur, Bappebti Pastikan Bursa Kripto Meluncur Juli Ini******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memastikan bursa berjangka komoditikripto diluncurkan Juli 2023 ini.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menuturkan saat ini pihaknya akan mengecek kembali dokumen syarat meluncurnya bursa berjangka kripto.

"Ya (akan meluncur Juli). Intinya semua proses sudah dilalui. Saya akan me-review kembali apakah semua sudah sesuai dengan aturan, kelengkapan dokumentasi dan sebagai," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Jumat (7/7).

"Jika sudah, saya akan laporkan ke pak Mendag sebelum saya tanda tangan," jelasnya.

Proses peluncuran bursa kripto ini sejatinya mundur dari target Bappebti. Seharusnya bursa tersebut bisa diluncurkan sebelum Juni 2023.

Lihat Juga : Incar Dana Rp2,4 T, Cinema XXI Akan Melantai di Bursa

"Pak Menteri arahannya bursa kripto harus segera terbentuk, tenggat waktunya Juni 2023. Bagi Bappebti, bursa kripto ini sebuah kebutuhan. Kalau enggak ada bursa kripto, saya dikit-dikit sakit perut karena asam lambungnya naik," ungkapnya.

Saat itu, Didid menerangkan ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui Bappebti dalam membentuk bursa kripto.

Menurutnya, target yang ditetapkan Zulhas soal bursa kripto realistis karena pihaknya sudah punya beberapa kriteria pembentukan bursa tersebut. Namun, ia menegaskan bukan hanya permasalahan membentuk bursa, melainkan perlu dibuat ekosistemnya.

[Gambas:Video CNN]

penjelajah bintang

Untung Rugi Ekonomi 2 Sesi Jam Masuk Kerja Karyawan di DKI Jakarta******

Rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberlakukan dua sesi jam masuk kerja karyawan, pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB, menuai kontroversi.

Padahal, Heru berdalih sudah membahas usulan dua sesi jam masuk kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan uji coba dua sesi jam masuk kerja bakal lebih dahulu menyasar internal Pemprov DKI Jakarta.

Namun, ia tidak menjelaskan kapan uji coba dilakukan. Syafrin juga tak mengungkap alasan mengapa uji coba hanya dilakukan untuk internal Pemprov.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Inayah Hidayati merinci untung rugi Heru Budi membagi jam kerja karyawan DKI menjadi dua sesi. Keuntungan pertamaadalah mengurangi kemacetan.

Inayah sepakat dengan Heru bahwa kemacetan lalu lintas bisa dikurangi dengan aturan baru ini. Bahkan, waktu perjalanan ke kantor yang lebih singkat bisa mengurangi tingkat stres karyawan.

"Para pekerja dapat mengatur mobilitas mereka dengan lebih baik sehingga mereka bisa tiba di kantor dengan lebih efisien dan tidak terjebak dalam kemacetan yang parah. Dengan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam perjalanan, efisiensi waktu kerja dapat meningkat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/7).

Kedua,Inayah menyebut pekerja bisa mendapatkan work-life balance. Ia mencontohkan bagi pekerja yang dapat jatah masuk siang bisa menggunakan waktu kosong di pagi hari untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, mengurus anak, atau menyelesaikan kegiatan pribadi lain.

Sementara itu, pekerja yang kebagian kerja di pagi hari punya waktu luang di rumah sebelum gelap tiba. Pada akhirnya, karyawan bisa quality timebersama keluarga.

Namun, ia mengatakan dua keuntungan itu masih bergantung pada berapa waktu sisa yang didapat pekerja usai bermacet ria di jalan raya. Ujungnya, karyawan tetap kudu pintar-pintar bagi waktu agar bisa merasakan nikmat tersebut.

Inayah juga merinci kerugian yang berpotensi dialami pekerja. Pertama,sulitnya koordinasi dan komunikasi dengan kolega kantor.

Menurutnya, antara pekerja sesi satu dan dua bakal kesulitan berkoordinasi karena tidak bekerja dalam satu waktu yang sama. Pada akhirnya, alur kerja dan kolaborasi tim bisa terhambat.

Kedua,dua sesi jam masuk kerja bakal mengganggu operasional bisnis, terutama soal penggunaan sumber daya dan fasilitas kantor. Ini membuat waktu penggunaan fasilitas kantor bisa molor dan biaya operasional perusahaan bengkak.

Inayah mencontohkan penggunaan ruang kantor, peralatan, AC, listrik, hingga fasilitas lainnya yang malah menjadi double di dua sesi jam kerja tersebut.

"Menurut pendapat saya, pembagian jam masuk kerja hanya solusi sementara untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Solusi yang lebih efektif adalah dengan memperbaiki sistem transportasi publik secara menyeluruh, termasuk perbaikan jalan, peningkatan moda transportasi, dan peningkatan frekuensi kendaraan umum, seperti Transjakarta dan KRL," terangnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Alihkan ke Transportasi Massal