trik bermain zeus

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Apindo Jabar Anggap Permenaker 18/2022 Berpotensi Naikkan Angka PHK******

DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi (UMP).

Pasalnya, aturan soal formula penghitungan upah buruh dalam Permenaker 18/2022 itu dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

"Karena hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan dengan demikian tidak ada juga kepastian usaha," kata DPP Apindo Jawa Barat melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (21/11).

"Bagaimana bisa Permenaker melawan PP? Sungguh bahaya sekali apabila peraturan yang lebih tinggi bisa dilawan oleh peraturan dibawahnya," kata Apindo.

Apindo juga menilai terbitnya Permenaker Nomor 18/2022 itu juga melanggar hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK menangguhkan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11/ 2020 tentang Cipta Kerja hingga dua tahun.

Menurutnya, Kemenaker melanggar prinsip UMK yang merupakan upah sebagai safety net pekerja di tingkat buruh dan upaya untuk mengurangi disparitas yang besar antara Kabupaten/Kota.

Sebab, hasil simulasi dengan rumus/formula yang baru justru menunjukkan bahwa daerah yang sebelumnya sudah memiliki UMK melebihi ambang batas atas, seperti Kabupaten Bogor, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi justru dengan formula baru ini, mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dari wilayah/daerah dengan UMK rendah.

Oleh karena itu, Apindo mengklaim pengurangan pekerja secara massive akan terus terjadi. Apalagi, sektor usaha masih belum bangkit dari pandemi covid-19 dan krisis global.

Terlebih lagi, kata Apindo, yang awalnya pemerintah ingin mempersempit disparitas antar upah di daerah, justru sekarang membangun jurang kecemburuan antar daerah dengan makin besarnya perbedaan upah diantara mereka.

"Apa nanti akan dibiarkan terjadi kejar - kejaran upah, yang rendah ngejar yang tinggi dengan mengganti lagi formula? Terus terang, pengusaha khawatir sekali dan merasa tidak pasti," ujar Apindo.

Pengusaha juga mengatakan dalam kondisi Indonesia yang akan menghadapi resesi global di 2023, di mana kemungkinan akan berimplikasi pada industri berorientasi ekspor, hasil terhitung UMP dan UMK 2023 dengan formula baru akan benar-benar membuat industri di Indonesia, khususnya Jawa Barat, mengalami periode paling sulit.

"Dengan semua hal yang telah dijelaskan di atas maka Apindo tetap menginginkan diberlakukannya PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," tandas Apindo.

[Gambas:Video CNN]

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Kemenko Perekonomian Apresiasi Pemberitaan Positif Selama KTT G20******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengapresiasi insan media di Indonesia yang membawa pesan positif dan semangat perubahan melalui pemberitaan-pemberitaan selama penyelenggaraan KTT G20.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat Forum Diskusi Hasil Working Groups G20 bersama sejumlah Pemimpin Redaksi pada 15-16 November 2022 lalu di Jimbaran, Bali.

Selain diikuti oleh sejumlah Pemimpin Redaksi nasional, forum diskusi tersebut juga ikut dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Singapura, Chair dan Co-Chair Working Group G20, Pejabat Eselon I dan Eselon II Kemenko Perekonomian, serta sejumlah pejabat dari Kementerian terkait.

"Sesuai dengan pesan Pak Menko Airlangga, kami diminta menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Pemimpin Redaksi dan juga Pak Dubes," ungkapnya saat membuka forum diskusi tersebut.

"Ini luar biasa untuk menyampaikan hal yang sangat penting secara langsung, sehingga di luar apapun beritanya, teman-teman lebih paham karena mendapatkan penjelasan langsung dari Chair dan Co-Chair. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Presidensi G20 kita, dari Indonesia untuk dunia," tambahnya.

Susiwijono menyampaikan sekilas terkait beberapa pembahasan di Sherpa Meeting, sesi pertama forum diskusi tersebut diawali dengan pembahasan terkait dengan ekonomi digital.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba selaku Chair Digital Economy Working Group (DEWG) G20 dihadirkan sebagai narasumber menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital. Indonesia sendiri merupakan Ketua DEWG yang pertama.

Salah satu tantangan dalam memanfaatkan teknologi digital, kata dia, yakni literasi digital yang masih perlu banyak peningkatan, mengingat faktor risiko terhadap akses data pribadi masih cukup besar. Lebih lanjut, Sekjen Mira menjelaskan pentingnya seluruh masyarakat untuk diedukasi perihal perlindungan data pribadi.

"Kita harus teredukasi terkait perlindungan data pribadi. Itu dari sisi internal kita. Dan saya juga setuju bahwa perlindungan data pribadi menjadi tanggung jawab kita bersama," ungkap Sekjen Mira.

Sementara itu, untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi tantangan transformasi digital saat ini, Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi pentahelix yang melibatkan pihak industri, akademisi, media, dan masyarakat dalam agenda-agenda strategis terkait transformasi digital.

Selain itu, kolaborasi global juga dibutuhkan mengingat tantangan digitalisasi tersebut juga bersifat global.

Waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali

UMP 2023 Naik Maksimal 10 Persen Tak Bakal Ampuh Kerek Daya Beli******

Pemerintah menetapkan kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 maksimal 10 persen. Namun, pengamat menilai kebijakan tersebut aneh dan tak akan mempan mengerek daya beli masyarakat.

Kenaikan upah tahun depan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini.Kedua, rumus perhitungan upah minimum.

Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," tulis Permenaker 18/2022.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan seharusnya kenaikan UMP dalam aturan tersebut bukan maksimal, melainkan minimal 10 persen. Apalagi kata maksimal dalam aturan tersebut bisa menimbulkan salah persepsi.

"Harusnya upah minimum 10 persen yang berarti pengusaha harus membayar kenaikan upah minimum 10 persen, bukan maksimal 10 persen. Nantinya muncul multitafsir kenaikan 1 persen juga tidak masalah karena yang dibatasi maksimal 10 persen," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Lagipula, kenaikan upah di bawah 10 persen dinilai tidak tepat dan tak akan mampu mengerek daya beli masyarakat. Justru kebijakan ini bisa sebaliknya malah menggerus daya beli masyarakat.

Menurut Bhima, jika melihat pertumbuhan ekonomi yang kuat serta lonjakan inflasi, maka kenaikan ideal UMP 2023 harusnya di atas 10 persen. Namun, jika hanya 10 persen pun sudah mencukupi, asal itu minimal bukan maksimal.

Sebab, kenaikan UMP minimal 10 persen masih bisa membantu masyarakat melakukan kegiatan belanja. Dengan demikian, konsumsi bisa terjaga di tengah lonjakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat bisa terus berlanjut.

"Kalau minimum 10 persen kenaikan UMP nya bisa diterima. Dengan memperhatikan tingkat inflasi yang diperkirakan masih akan berada di kisaran 5,5-6 persen sehingga ada surplus 4 persen, setidaknya untuk belanja. Jadi daya beli tidak tergerus oleh inflasi," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PHK Makin Banyak

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

IHSG Diprediksi Melemah Buntut Kenaikan Kasus Covid******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan melemah pada perdagangan Rabu (23/11). Pelemahan ini salah satunya dipicu oleh meningkatnya kasus covid-19. 

Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan mengungkapkan saat ini secara teknikal stochastic membentuk deadcross sehingga mengindikasikan potensi pelemahan. Salah satu faktornya adalah potensi penyebaran virus Covid-19 yang kembali memuncak.

"Pergerakan dibayangi virus covid-19 yang kembali menyebar. Sementara, dari global ada tekanan dari potensi kenaikan suku bunga The Fed," kata Dennies dikutip dari riset hariannya.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi pergerakan IHSG cenderung melemah terbatas.

Pasalnya, saat ini masih minim sentimen positif yang menjadi tantangan tersendiri bagi pasar modal Indonesia sehingga belum terlihat adanya booster yang dapat mendorong kenaikan IHSG dalam beberapa waktu mendatang.

"Pergerakan IHSG masih menunjukkan pola tekanan terbatas," kata William.

Meski demikian, ia meyakinkan bahwa momentum fluktuatif harga masih dapat terus dimanfaatkan oleh investor baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

"Untuk melakukan trading ataupun investasi jangka pendek, hari ini IHSG cenderung melemah terbatas," tegasnya.

Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.921 dan resistance 7.1452

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, ITMG, SMGR, GGRM, TBIG, SMRA, BBNI, AALI.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Badai

Badai Terus Berlanjut, Sirclo PHK 8 Persen Karyawan******

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan startup terus berlanjut. Kali ini, badai PHK menimpa pekerja Sirclo Grup.

Startup tersebut mengumumkan akan mengurangi sebanyak 8 persen dari total karyawannya per 22 November 2022.

Sirclo mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk efisiensi untuk keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan jangka panjang.

"Dalam situasi kondisi makro ekonomi yang menantang, Sirclo Group telah melalui serangkaian evaluasi internal dan akan melakukan perubahan yang signifikan, terutama dalam aspek fokus bisnis, untuk memastikan sustainabilityperusahaan," imbuhnya.

Brian memastikan keputusan yang diambil tidak mempengaruhi komitmen perusahaan dalam mengembangkan solusi terbaik bagi seluruh segmen penerima layanannya.

Untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang, kini seluruh aspek bisnis Sirclo Group berada dalam tahap optimalisasi. Salah satunya dengan menitikberatkan pengembangan lini bisnis e-commerce enableryang melayani klien berskala besar atau enterprise.

Sejumlah unit bisnis Sirclo Group yang menargetkan segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan berfokus pada aspek operasional yang bersifat esensial, dengan tujuan menunjang pertumbuhan seluruh segmen penerima layanan di dalam ekosistemnya. Adapun serangkaian tujuan ini berdampak pada penyesuaian skala organisasi perusahaan.

"Sejak awal berdiri, Sirclo Group memiliki misi mendukung pelaku bisnis maupun individu untuk berjualan dengan nilai layanan yang tinggi," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, karyawan yang terkena dampak PHK akan tetap diberikan hak sejalan dengan peraturan yang ada. Ini sebagai tanda terimakasih karena selama ini para pekerja yang terkena PHK sudah bergabung membangun Sirclo.

"Perkembangan ekosistem kami dari tahun ke tahun tidak lepas dari kontribusi setiap karyawan di dalamnya, sehingga menjadi prioritas bagi Sirclo untuk memastikan setiap karyawan yang terdampak akan menerima paket kompensasi sesuai dengan hak dan peraturan yang berlaku, serta pendampingan yang komprehensif untuk mendukung masa transisi mereka," tutup Brian.

sistem tanam acak

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru Papua Dapat Dana APBN di 2023******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papuaakan mendapatkan anggaran dari APBN 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Jokowi.

Tiga provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Untuk Papua yang tiga Papua pertama, karena sudah ada UU (pemekaran) muncul sebelum UU APBN 2023, kita akan masukkan di dalam perpres terkait DIPA sehingga penganggaran untuk pelaksanaan provinsi baru akan masuk dalam nanti DIPA yang akan disampaikan Presiden di 2023," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Sementara, terkait Provinsi Papua Barat Daya yang baru disahkan, Sri Mulyani mengaku akan merencanakan langkah-langkah lanjutan. Pasalnya, pengesahan UU Papua Barat Daya dilakukan setelah UU APBN 2023 diketok. Langkah itu salah satunya adalah membagi dana dari provinsi induk ke provinsi baru.

"Tapi yang paling penting, provinsi-provinsi tersebut bisa berjalan dan berfungsi secara optimal pada tahun-tahun pertama. Dari sisi implikasi keuangannya nanti kita akan bagikan antara provinsi induk dan provinsi pemekaran tersebut," tuturnya.

Nantinya, ia menjelaskan akan ada perubahan dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena di Papua ada Otsus, termasuk Dana Desa, kami akan lihat berdasarkan demarkasi daerah, populasi, dan berapa ASN yang bergerak atau berpindah ke provinsi baru," tegas Sri Mulyani.

Diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna DPR, Jumat (18/11).

Maka, total ada empat daerah otonom baru (DOB) Papua. Perubahan aturan terkait pemilu ini diperlukan karena pembentukan provinsi baru di Papua berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran.

[Gambas:Video CNN]