kumpulan slot bonus 100

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

Pontjo Sutowo Blak******

Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.

Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.

Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.

"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).

Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.

Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.

"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.

Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.

Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.

"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.

Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.

Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.

"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.

"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.

Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.

Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.

Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.

Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.

"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Baca artikel lengkapnya di sini.

Seratus ribu cerita pendek

IHSG Diprediksi Kokoh Jelang Pertemuan BI******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (20/9).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya meyakini IHSG bakal perkasa hari ini. Kalaupun ada koreksi wajar, investor masih bisa melakukan akumulasi pembelian.

"Jelang rilis data perekonomian tentang tingkat suku bunga acuan yang diperkirakan belum akan berubah, IHSG terlihat masih akan berada dalam rentang konsolidasi wajar dengan pola uptrend jangka panjang yang belum berubah," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, PWON, ASRI, SMRA, ICBP, KLBF, BBNI, BBCA, dan BBRI.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat indeks saham bakal bergerak datar hari ini. Ia memprediksi IHSG bergerak di levelsupport6.945 danresistance6.990.

"IHSG sedang menguji kembali resisten 6.995 dan akan tetap berada dalam rebound terbatas selama penutupan hariannya masih di bawah level tersebut. Berdasarkan indikator MACD dalam kondisi netral," ungkapnya.

IHSG bangkit ke level 6.980 pada perdagangan Selasa (19/9). Indeks saham menguat 44,23 poin atau plus 0,64 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,24 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,50 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Penjinak Jenius

Pemerintah Akan Larang E******

Pemerintah akan melarang platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP). Hal itu dilakukan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan barang impor banyak yang dijual sangat murah di Indonesia, misalnya berbagai produk dari China. Hal itu memukul UMKM dalam negeri.

"Karenanya nanti juga kita akan atur di platform digital tidak boleh dijual di bawah harga pokok penjualan (hpp) dalam negeri. Selain itu mereka juga harus ngurus standardisasi dalam negeri," ujar Teten di Gedung Sabuga Bandung, Rabu (11/10), seperti dikutip Antara.

"Itu tidak tepat, tapi kita bisa merasakan, itu kan ekspresi kemarahan mereka karena produk-produk UMKM dalam negeri yang dijual, tidak bisa bersaing dengan masuknya barang dari luar jadi bukan soal offlinedan online," ujarnya.

Karenanya, selain larangan platform daring menjual produk di bawah HPP, pemerintah akan melakukan tiga hal lain. Pertama,mengatur platform digital dengan melakukan pemisahan antara e-commercedan sosial commerce.

"Kita melihat di banyak negara, pengaturan sudah masuk kepada teknologinya. Jangan sampai ada monopoli ini akan dilanjutkan. Saya kira Pak Presiden sudah memerintahkan itu dalam rapat kabinet yang lalu pada beberapa kementerian," ucapnya.

Kedua,pemerintah akan mengatur arus barang impor, terutama consumer goods, agar jangan sampai memukul produk dalam negeri.

Ketiga,pengaturan perdagangan secara daring, dengan tujuan mencegah adanya aksi bakar uang (burning money) yang dilakukan oleh platform untuk memperbesar valuasi bisnis mereka yang disebut Teten merupakan bisnis model yang tidak berkelanjutan (sustain).

"Karena nanti hanya akan ada platform yang dengan kekuatan kapital yang besar, raksasa, dan global yang akan menguasai platform di dunia ini. Enggak boleh juga bakar uang untuk menaikkan market share," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan akan meledak

Kemenhub Terjunkan Tim Bantu Evakuasi KA Argo Wilis******

Kementerian perhubungan (Kemenhub) terjunkan tim untuk membantu proses evakuasi insiden anjloknya kereta api (KA) Argo 17 Semeru relasi Surabaya Gubeng - Gambir dan KA 6 Argo Wilis relasi Bandung - Surabaya Gubeng pada Selasa (17/10).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan saat ini tim sudah berada di lapangan untuk mengevakuasi dan mengamankan penumpang.

"Tim evakuasi di lapangan juga sudah berkoordinasi untuk mendatangkan rangkaian alat berat dan lokomotif penolong untuk mengevakuasi sarana yang terdampak," ucapnya melalui keterangan resmi.

Ia juga menyebut Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) tengah menjalin koordinasi intensif dengan tim tanggap darurat untuk memastikan tidak ada korban.

"Sekaligus mendalami kronologis terjadinya insiden untuk dilakukan langkah penanganan selanjutnya," imbuh Risal.

Ia menyampaikan Kemenhub turut prihatin atas insiden yang berlangsung di petak lintas antara Stasiun Sentolo - Wates KM 520+4 pada pukul 13:15 WIB tersebut.

Insiden anjloknya KA Argo Wilis dan Semeru diabadikan oleh warga sekitar dan turut diunggah akun media sosial X (Twitter) @TRCBPBDDIY.

Dalam video itu terlihat, rangkaian KA Argo Semeru sudah dalam posisi anjlok dan beberapa rangkaian terlihat dalam kondisi miring ke arah rel di sebelahnya.

Berdasarkan keterangan Risal, selang beberapa waktu kemudian, pada pukul 13:25 WIB rangkaian KA 6 Argo Wilis datang dari arah barat dan menemper rangkaian KA Argo Semeru.

Akibat hal tersebut, petak lintas tempat kejadian tidak dapat dilalui di kedua arah.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Tiantian Perkotaan

Link dan Cara Daftar Kereta Cepat, Gratis sampai Pertengahan Oktober******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan digratiskan Presiden Joko Widodo sampai pertengahan Oktober 2023 ini usai diresmikan pada Senin (2/10).

Kepastian gratisnya tiket kereta cepat bernama Whoosh ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat mendampingi Presiden Jokowi di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur.

"Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis," kata Luhut hari ini.

Link dan cara daftar Kereta Cepat Whoosh gratis

Bagi yang ingin menjajal kereta cepat gratis, diharuskan untuk mendaftar di situs resmi Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), yakni kcic.co.id. Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan masyarakat kudu mengantongi tiket bila ingin menaiki Whoosh.

"Tiketnya nanti bisa dicek di situs kcic.co.id sehingga masyarakat bisa langsung memesan mana rute dan jadwal yang diinginkan dan yang masih tersedia," kata Emir.

"Setelah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, KCIC akan mengoperasikan Kereta Cepat Whoosh dengan program gratis untuk 8 perjalanan, yaitu 4 perjalanan dari Halim dan 4 perjalanan dari Tegalluar," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Penjara Naga Segala Alam

Erick Pastikan Kantor BUMN Sudah Dapat Lokasi di IKN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kantor BUMN sudah mendapatkan lokasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Meski demikian, Erick tak merinci luas dan lokasi pasti kantor tersebut. Ia hanya menyebut kantor tersebut akan berlokasi di titik yang spesial.

"Insya Allah nanti kantor BUMN ada di sini. Kita nanti sudah dikasih lokasi yang luar biasa," ucap Erick dalam acara Malam Apresiasi Nusantara yang disiarkan secara virtual, Jumat (22/9).

Dengan begitu, kata Erick, IKN Nusantara kana menjadi kota yang bersahabat dengan lingkungan.

"Bapak presiden pesankan bagaimana kota ini menjadi kota yang bersahabat untuk masyarakat yang tinggal, tetapi juga bagaimana memastikan kota yang bersahabat dengan alam yang ditinggali," ucap Erick.

Kementerian BUMN sendiri tidak masuk ke dalam daftar kantor pemerintah yang akan pindah ke IKN Nusantara pada 2024.

Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan hanya terdapat lima klaster yang akan pindah ke IKN.

"Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada 2024," ujar Hayu beberapa waktu lalu.

Hayu mengatakan klaster pertama tersebut mencakup Presiden dan Wakil Presiden, lembaga tinggi negara yakni MPR, DPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Kemudian Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu, Kementerian 'Triumvirat' yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi Plt. Kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila presiden dan wakil presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan.

Klaster pertama pemerintahan juga mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja presiden dan wapres secara langsung yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Lalu, kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN. Kemudian alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya.

Lembaga negara independen dan badan publik juga masuk dalam klaster pertama pemerintahan yang akan pindah ke IKN, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]