pramatig

Perampok Ruang dan Waktu

mevius88

TII sebut penggunaan Sirekap baik, bagian dari keterbukaan Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menilai tujuan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sangat baik, yakni sebagai bagian dari keterbukaan data Pemilu.

"Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar memperkuat integritas Pemilu," kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kendati demikian, menurutnya, persoalan masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur seharusnya dapat ditanggulangi oleh KPU jauh sebelum implementasi Sirekap pada Pemilu 2024 ini.

Pasalnya, penggunaan Sirekap mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat. Menurut Arfianto, KPU seharusnya dapat serius mengimplementasikan Sirekap dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis yang baik kepada petugas KPPS sehingga bisa meminimalisasi persoalan teknis di lapangan.

Sementara itu, Chief Technology Office Dattabot, Imron Zuhri mengatakan Sirekap bukanlah aplikasi yang rumit dan permasalahan yang dihadapi juga bukan permasalahan yang baru.

Sebab, KPU pernah melakukan evaluasi terhadap penggunaan Sirekap di tahun 2020, sehingga hal-hal seperti ini bisa diantisipasi.

“KPU seharusnya dapat transparan dan membuka seluas-luasnya kepada publik terkait persoalan teknis dari penggunaan Sirekap," ujar Imron.

Hal ini penting agar semua orang dapat memberikan masukkan kepada KPU untuk perbaikan Sirekap ke depannya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.
Baca juga: Peneliti nilai semua pihak harus tahan diri terkait hasil hitung cepat
Baca juga: TII ajak semua pihak untuk mencegah kecurangan Pemilu 2024
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Rasul Laut

pinjaman grab julo

Presiden Jokowi sarapan sukun goreng bersama para menteri di IKN******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyantap aneka makanan rebus dan sukun goreng sebagai menu sarapan yang dinikmati bersama para menteri di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat, Presiden Jokowi menikmati suasana pagi hari dengan para menteri yang mendampingi untuk sarapan bersama di area mereka bermalam.

Sekitar pukul 07.05 WITA, Presiden Jokowi tampak keluar dari kabinnya, kemudian menyapa para menteri yang telah duduk berkeliling setengah lingkaran.

Sejumlah menteri yang mendampingi Presiden, yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono.

Hadir juga Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil.

"Selamat pagi semua," ujar Presiden Jokowi, disambut ucapan serupa dari para menteri, sebagaimana dalam keterangan tertulis.

Setelah Presiden Jokowi duduk, rebusan dan sukun goreng pun disajikan oleh pramusaji presiden. Tak ketinggalan, segelas teh hangat dihadirkan untuk melengkapi menu sarapan tersebut.

Kepala Negara pun tampak menikmati sarapan sambil berbincang hangat bersama para menteri. Obrolan menjadi makin hangat karena sesekali diselingi tawa ringan.

Lepas sarapan, Presiden Jokowi menghampiri para penyedia makanan.

"Terima kasih semuanya," ucap Presiden. Presiden Jokowi pun melayani permintaan foto bersama mereka.

Ibu Jumiatun, salah satu penyedia makanan, tak menyangka bisa berfoto dengan Presiden Jokowi. Ia pun mendoakan agar Presiden Jokowi sehat selalu.

"Alhamdulillah, tadi bisa foto sama Pak Jokowi, luar biasa. Semoga Bapak sehat selalu," katanya.

Sekitar pukul 07.40 WITA, Kepala Negara pun beranjak dari tempatnya bermalam. Bersama para menteri, Presiden kemudian melihat area IKN dari ketinggian sambil menikmati hangatnya mentari pagi.

Tak berselang lama, Presiden Jokowi pun menaiki kendaraan yang telah disiapkan untuk kemudian mengawali rangkaian kegiatan kunjungan kerja hari ketiganya di Provinsi Kalimantan Timur.

Presiden direncanakan melakukan peninjauan dan peletakan batu pertama atau "groundbreaking"sejumlah infrastruktur.
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

voucher google play murah

Wapres Ma'ruf sempurnakan rukun saat Shalat Jumat di Selandia Baru******

Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memutuskan untuk menyempurnakan ibadah shalatnya di Masjid Ponsonby, Auckland, Selandia Baru, Jumat siang, setelah sang imam Shalat Jumat dianggap tidak memenuhi ketentuan rukun shalat.

Wapres Ma'ruf Amin beserta rombongan yang tiba di masjid sekitar pukul 13.45 waktu setempat, langsung mengambil air wudu dan mengambil posisi shalat di deretan terdepan jamaah, tepatnya di belakang imam.

Wapres menjalani dengan saksama prosesi ibadah mulai dari shalat sunnah, hingga khotbah dan ikamah, serta shalat dua rakaat hingga tuntas.

Pewarta ANTARA yang turut serta dalam kegiatan itu mendengar ucapan dakwah berbahasa Arab yang disampaikan sang khotib sekaligus imam shalat, Syeikh Haroon Khaukha, bersuara serak dan terputus-putus.

Situasi yang sama juga berlangsung saat prosesi pembacaan ayat suci Al Quran shalat dua rakaat yang diikuti Wapres Ma'ruf dan rombongan.

Baca juga: Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret

Ahmad Ridwan, salah satu anggota jamaah Masjid Ponsonby yang dikonfirmasi mengatakan sang imam yang sudah sejak lama memimpin shalat di masjid tertua di Auckland itu, mengalami gangguan di pita suara.

"Memang beliau ada gangguan di pita suara, sehingga terdengar tidak jelas," katanya.

Beberapa saat setelah imam mengucap salam tanda berakhirnya prosesi shalat, Ma'ruf dan rombongan sempat berdialog dengan salah satu tokoh di masjid tersebut, hingga akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan shalatnya.

Wapres pun menyempurnakan shalatnya dengan melaksanakan shalat fardhu Ashar dua rakaat dan Dzuhur dua rakaat dengan pertimbangan dirinya yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Selandia Baru sebagai musafir.

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi yang turut serta beribadah bersama Wapres mengatakan keputusan untuk melaksanakan shalat fardhu karena pelaksanaan Shalat Jumat yang sebelumnya diyakini Wapres tidak memenuhi rukun shalat.

"Shalatnya tidak sah, tidak memenuhi kaidah," katanya.

Terdapat sejumlah rukun shalat menurut syariah Islam, yakni niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Surat Al-Fatihah, rukuk, I'tidal, dua kali sujud, duduk di antara dua sujud, membaca Tasyahud, duduk iftirasy ketika membaca tasyahud, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW, salam, dan tertib.

Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres bidik peluang kerja sama geotermal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres minta dukungan Selandia Baru tingkatkan peran RI di Pasifik

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

microgaming slot demo terbaru

Kemenpora gandeng PNM berikan pelatihan kewirausahaan muda di pasar******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemuda dan Olahraga menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (Persero) memberikan pelatihan kewirausahaan bagi kaum muda yang berusaha di pasar tradisional di DKI Jakarta.

"Pelatihan ini sebagai salah satu bentuk inovasi kami agar pelatihan kewirausahaan dan juga literasi keuangan tidak hanya dilakukan di gedung-gedung, di perkantoran, di seminar, tetapi langsung di tempat di mana ekonomi itu berputar (pasar)," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo seperti dikutip dari akun instagram pribadi: ditoariotedjo di Jakarta, Jumat.

Titik pertama program pelatihan wirausaha kepemudaan tersebut adalah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, yang digelar pada Rabu (28/2), melibatkan 60 peserta yang merupakan nasabah Mekar PNM.

Program pelatihan merupakan perwujudan dari salah satu program unggulan Kemenpora yaitu Wira Muda untuk mengentaskan kemiskinan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Peserta pelatihan Wira Muda memiliki usaha yang beragam, seperti usaha berjualan pakaian, makanan ringan, minuman, dan sebagainya.

Dito mengatakan, Kemenpora ingin menjadikan pasar-pasar sebagai sentra pelatihan usaha muda untuk bisa melahirkan kaum muda di pasar maupun lingkungan sekitar yang memiliki ilmu dalam pengelolaan keuangan maupun tata cara menjadi pengusaha.

Ia berharap titik pertama pelatihan di Pasar Induk Kramat Jati menjadi penggerak yang selanjutnya dapat dilakukan di berbagai pasar lainnya di tanah air.

"Semoga titik pertama ini menjadi mercusuarnya dan bisa dicontoh di pasar-pasar lainnya, tidak hanya di Jakarta tetapi di seluruh Indonesia," ujarnya.

Melalui pelatihan itu, para peserta dapat memiliki nilai tambah (value) pada usahanya agar usaha yang sudah dijalankan dapat terus berkembang serta memperoleh keuntungan yang meningkat.

Baca juga: PNM Hadirkan Bazzar Sembako Murah di Bogor
Baca juga: Presiden Jokowi motivasi nasabah Mekaar PNM tingkatkan usaha
Baca juga: Nasabah PNM Mekaar inspirasikan ide cemilan sehat

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Langit Fantasi Sembilan Warna

mahjong ways 1 slot demo

Paramount buat ulang "Naked Gun" dengan bintang Liam Neeson******

Jakarta (ANTARA) - Rumah produksi Paramount Pictures sedang melanjutkan pembuatan ulang Naked Gun yang sudah lama berjalan. Pengumuman tersebut dibuat pada Rabu (28/2) dan menempatkan Liam Neeson sebagai detektif polisi kikuk Lt Frank Debin dalam peran yang dipopulerkan oleh Leslie Nielsen sebelumnya. Ditulis laman Channel News Asia, Kamis (29/2) Akiva Schaffer akan menyutradarai film ini, yang dijadwalkan rilis pada Juli 2025.

Ia sebelumnya menyutradarai film "Hot Rod" dan "Pop Star: Never Stop Stopping". Sementara naskahnya ditulis oleh Dan Gregor, Doug Man, dan Schaffer, yang berkolaborasi dalam "Chip 'N Dale: Rescue Rangers" tahun 2022.
Baca juga: "Cold Pursuit" dianggap sebagai film terburuk Liam Neeson

Baca juga: Liam Neeson isi suara pemandu navigasi Waze
 Film Naked Gun, yang berasal dari serial TV "Police Squad!", merupakan film komedi slapstick yang terkenal. Mereka berjalan selama enam tahun dengan beberapa sekuel yaitu "The Naked Gun: From the Files of Police Squad" (1988), "The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear" (1991) dan "Naked Gun 33 1/3: The Final Insult" (1994). Nielsen meninggal pada tahun 2010 pada usia 84 tahun. Sebelum berperan sebagai Lt Drebin, Nielsen adalah aktor dramatis. Film Naked Gun pertama merayakan hari jadinya yang ke-35 pada bulan Desember. Pada saat itu, THR berbicara dengan David Zucker dan Pat Proft, yang menyutradarai dan menulis serial aslinya, tentang apakah mereka terlibat atau tidak dalam upaya reboot yang sedang berlangsung di Paramount. "Pat, Mike, dan saya menulis naskah untuk Naked Gun 4 , dan kami mendengar Jon Gonda di Paramount telah membaca naskahnya dan tertawa sepanjang prosesnya," kata Zucker saat itu. "Tetapi pada suatu saat, mereka memutuskan untuk tidak pergi bersama Pat, Mike, dan saya. Jadi saat itulah mereka mendapatkan Seth MacFarlane, dan dia meminta Akiva Schaffer mengarahkan Liam Neeson. Saya tidak pernah bisa bertemu dengan Seth," tambahnya. Proft menyatakan bahwa film barunya "mungkin akan dirilis dan mungkin bagus," namun dia menyatakan kekecewaannya karena dia tidak terlibat dalam penulisan film tersebut. Sebelum mengambil peran di film "Naked Gun", Liam Neeson telah tampil di tiga film tahun lalu, termasuk film aksi "Retribution", "Ethan Hawke's Wildcat" , dan "In the Land of Saints and Sinners". Baca juga: Tersandung rasisme, premier film Liam Neeson "Cold Pursuit" dibatalkan

Baca juga: Liam Neeson berencana pensiun  

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Super ajaib serba bisa

samudra slot 123

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024