admin jarwo bocoran

Q menghancurkan langit

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Dinasti Kaisar Qianyuan

Transmart Full Day Sale Besok Ada Lagi, Jangan Sampai Kelewatan Ya!******

Transmart Full Day Sale ada lagi dengan diskon yang gak kalah heboh. Pesta diskon seharian ini kembali digelar pada Minggu (5/11) dengan diskon belanja 50 persen plus tambahan 20 persen.

Promo ini cuma berlangsung satu hari, mulai jam operasional toko buka sampai toko tutup di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Diskon Berlaku di Semua Toko!

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Saatnya siapkan daftar belanjaan buat belanja hemat cuma di Transmart Full Day Sale besok. Jangan sampai kelewatan momennya ya, soalnya promo menarik ini cuma berlaku satu hari aja, loh!

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promonya!

Armor Naga Pembunuh Langit

Komisaris BSI Arief Rosyid Mundur Usai 'Ikut' Prabowo******

Muhammad Arief Rosyid Hasan mengundurkan diri dari jabatankomisarisPT Bank Syariah Indonesia (BSI), setelah didapuk menjadi komandan pemilih muda dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Arief, yang juga Ketua Umum PB HMI 2013-2015, telah mengirimkan surat pengunduran dirinya dari BSI kepada komisaris BSI dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya telah meminta izin kepada Komisaris Utama BSI Muliaman Haddad dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam komunikasi yang terjalin, saya menyampaikan pengunduran diri. Ini sebagai komitmen saya, untuk menjaga maruah BSI sebagai salah satu lembaga perbankan milik BUMN, yang diandalkan bangsa Indonesia dan umat Islam," katanya dikutip Antara, Selasa (7/11).

"Suara pemuda adalah suara mayoritas dalam Pilpres 2024 mendatang. Yang terpenting adalah bagaimana generasi muda, benar-benar hadir, bukan hanya menjadi obyek apalagi komoditas. Sebaliknya, pemuda harus duduk bersama sebagai subyek dari kebijakan publik, untuk memperluas kebermanfaatan terhadap pemuda lain," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju Rosan Perkasa Roeslani memastikan pejabat publik yang masuk kepengurusan TKN Prabowo-Gibran bakal mengikuti aturan, terutama terkait kewajiban cuti atau mundur dari jabatan.

"Kami akan ikuti semua peraturan yang ada, kalau mereka harus cuti, mereka cuti, seperti Mas Gibran yang hari ini cuti, dan yang kalau di aturan harus mundur, ya (mereka) mundur," kata Rosan.

[Gambas:Video CNN]

Kutipan Pemberontak

Pemerintah Tugaskan Bulog Gelontorkan 200 Ribu Ton Cadangan Beras******

Perum Bulogmendapat tugas dari pemerintah untuk menggelontorkan cadangan berasmiliknya ke pasar.

Penugasan tersebut bertujuan untuk menekan harga yang telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) di kisaran Rp10.900-Rp13.900 per kilogram (kg).

Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengungkap sebanyak 200 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) telah dialihkan untuk nantinya dijual secara komersial.

"Siapa yang boleh dapat? Yang bisa itu adalah penggilingan-penggilingan padi dan mungkin distributor atau pengusaha yang punya brand-brand beras juga," sambungnya.

Meski demikian, penggilingan padi atau distributor harus menyanggupi syarat yang diberikan Bulog, yakni bersedia menjual di bawah HET beras premium Rp13.900 per kg.

Febby juga menyampaikan beras tersebut dapat langsung dijual sebanyak 50 kg dan boleh dilakukan mixingmaupun rebaggingyang menyesuaikan merek atau preferensi pasar.

"Kenapa saya bilang boleh di-mixing? Soalnya memang beras-beras beberapa beras seperti Thailand dan Vietnam itu kan untuk tastekita ini agak sepoh gitu ya, agak pera gitu. Bukannya jelek, agak sepoh itu taste-nya, itu memang harus dicampur mungkin dengan beras-beras di dalam negeri sehingga beras itu nanti bisa sesuai preferensinya," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Patriark Wandao

Kemenperin Respons Seruan Boikot Produk Israel dan Sekutu******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memahami munculnya seruan boikot produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel, yang dipicu agresi Israelke Gaza, Palestina.

Plt Sekretaris Jenderal Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya ingin memposisikan diri sebagai pelaku pembina industri nasional. Meski begitu, ia menegaskan Kemenperin tidak dalam posisi mendukung ataupun menolak gerakan boikot produk Israel dan sekutu tersebut.

"Ranah Kemenperin adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang mendukung produktivitas dan daya saing sektor industri. Saat ini, fokus kami adalah langkah-langkah pengetatan arus barang impor untuk mendukung pengembangan pasar dalam negeri," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/11).

Harapannya, pengetatan produk impor dapat mendorong peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri, yang kualitasnya tak kalah ciamik.

"Hal ini agar industri kita semakin kuat dan produk-produknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," tutupnya.

Jagad maya di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, diramaikan dengan seruan boikot produk-produk Israel.

Bahkan, merek dari negara lain yang disinyalir mendanai Israel juga ikut dalam daftar hitam.

Ini terjadi menyusul gempuran Israel ke Palestina yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 lalu. Setidaknya, 8.796 warga Gaza tewas dalam kejahatan kemanusiaan tersebut, di mana sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan.

Di lain sisi, korban tewas di pihak Israel mencapai 1.400 orang.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

Pfizer akan PHK 500 Karyawan Imbas Vaksin dan Obat Covid Tak Laku Lagi******

Perusahaan farmasi asalAmerika Serikat(AS) Pfizerbakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 500 pekerja di pabrik yang terletak di Sandwich, Kent, Inggris.

Langkah tersebut diambil demi memangkas biaya operasi perusahaan. Maklum, belakangan Pfizer rugi imbas penurunan penjualan vaksin dan obat covid-19.

Dilansir dari Reuters, Rabu (15/11), PHK itu diperkirakan bisa menghemat biaya operasional sebanyak US,5 miliar atau setara Rp54,15 triliun (asumsi kurs Rp15.472 per dolar AS).

Pfizer telah mengumumkan program pemangkasan biaya operasional sejak Oktober lalu. Selain 500 orang pekerja tadi, perusahaan belum mengumumkan berapa orang karyawan lagi yang bakal terdampak.

Pfizer mempekerjakan sekitar 83 ribu orang di seluruh dunia.

Perusahaan tersebut berjanji segera membagikan rincian lebih lanjut mengenai program pemangkasan biaya operasional hingga 2024. Pfizer diperkirakan akan melaporkan pendapatan kuartal keempat 2023 pada akhir Januari 2024.

[Gambas:Video CNN]