game slot adalah judi

Jingfangnian

Petrosea Catat Lonjakan Laba Bersih 114,49 Persen, Jadi US,78 Juta******

PT Petrosea Tbk (PTRO) melaporkan raihan laba sebesar US,78 juta pada akhir September 2022, melonjak 114,49 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar US,35 juta.

Sekretaris Perusahaan Petrosea, Anto Broto mengatakan, total pendapatan perusahaan pun menjadi US9,66 juta, didukung peningkatan kegiatan operasional di lini bisnis Rekayasa, Pengadaan & Konstruksi (EPC) dan Jasa Pertambangan.

"Pencapaian tersebut merupakan wujud nyata dari optimisme perusahaan dalam mendiversifikasi kegiatan usahanya ke sektor mineral lain dan infrastruktur melalui kapabilitas jasa pertambangan dan EPC, serta pengelolaan kegiatan operasional yang lebih cost effectivedemi mencatat profit margin yang lebih tinggi," kata Anto dalam pernyataan resmi.

Dalam menjalankan usaha, Petrosea ditegaskan berkomitmen penuh untuk memprioritaskan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), aspek Environmental, Social & Governance (ESG), serta prinsip keberlanjutan,

Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital terkini, antara lain melalui Minerva Digital Platform yang terbukti berhasil meningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan.

Seluruh kegiatan Petrosea tersebut didukung penuh oleh Haji Romo Nitiyudo Wachjo selaku pemilik mayoritas saham PT Nusa Halmahera Minerals, serta PT Caraka Reksa Optima sebagai pemegang saham utama PT Petrosea Tbk.

Dewa Binatang Misterius

Kementerian PAN******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menggelar rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan rekrutmen ini juga terbuka untuk umum, dan tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan.

Ia menjelaskan rekrutmen CASN meliputi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, selain mempersiapkan rekrutmen CASN 2023, ia juga masih menyelesaikan proses rekrutmen CASN tahun lalu.

Lebih jauh, Anas memaparkan pemerintah fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Kemudian juga akan terbuka di bidang hukum seperti hakim, jaksa, dosen, dan tenaga teknis lainnya. Meskipun, ia juga akan memberi prioritas pada talenta digital.

"Pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," paparnya.

Proses rekrutmen ini masih dalam tahap pendataan kebutuhan tiap instansi. Langkah ini nantinya menentukan formasi yang dibutuhkan serta kuota yang tersedia.

Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan mempertimbangkan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah," imbuhnya.

Menurutnya, rekrutmen CASN 2023 akan mempertimbangkan variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun, pemenuhan SDM untuk program strategis nasional, termasuk letak geografis, dan kemampuan anggaran.

Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.

Ia pun memaparkan rekrutmen tahun ini memiliki empat arah kebijakan. Pertama, fokus pelayanan dasar. Kedua, kebijakan memberi kesempatan pada talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

Namun, saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital.

"Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mati di Siang Hari

Kemnaker Amankan PMI di Arab Saudi yang Mohon Dipulangkan ke Indonesia******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan KBRI Riyadh telah mengamankan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Siti Kurmeisa, yang minta untuk dipulangkan ke Indonesia.

Permohonan untuk segera dipulangkan tersebut disampaikan Siti melalui video singkat dan menjadi bahan perbincangan setelah di unggah oleh Menteri Polhukam Mahfud MD di laman twitter resminya. Dalam video tersebut PMI asal Cianjur itu mengaku tidak diperlakukan dengan baik oleh majikannya, sehingga ingin pulang.

Menanggapi, Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker Suhartono mengatakan telah langsung melakukan langkah-langkah koordinasi dan kolaborasi penanganan dengan beberapa pihak terkait, sehingga telah diperoleh data PMI tersebut.

Berdasarkan informasi Atnaker KBRI di Riyadh Suseno Hadi, per Sabtu (28/1), Siti Kurmeisa telah berada di shelter KBRI untuk diberikan perlindungan, dan selanjutnya akan dimintai keterangan.

Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan PMI Kemnaker Rendra Setiawan juga telah meminta kepada Atnaker KBRI di Riyadh untuk mendalami proses penempatan Siti Kurmeisa. Tujuannya agar bisa diketahui siapa pelaku penempatannya.

Pasalnya, sampai saat ini penempatan PMI untuk bekerja pada pemberi kerja perseorangan ke 19 negara kawasan di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi sebetulnya masih dilarang sebagaimana ketentuan dalam Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.

Di sisi lain, ia kembali menekankan dan mengimbau agar masyarakat berani menolak terhadap bujuk rayu atau iming-iming untuk bekerja ke luar negeri yg terindikasi dilakukan secara non prosedural atau ilegal, khususnya ke Arab Saudi.

"Untuk mengetahui atau mendapatkan informasi yang valid tentang proses bekerja ke luar negeri secara prosedural dan benar, bisa mengunjungi dinas tenaga kerja setempat atau layanan terpadu satu atap PMI (LTSA-PMI) terdekat," pungkasnya.

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

Buwas Heran Harga Beras Masih Mahal Meski Bulog Sudah Operasi Pasar******

Direktur Utama PerumBulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya sudah melakukan operasi pasaruntuk menekan kenaikan hargaberas. Meski sudah melakukan operasi pasar, ia heran saat ini harga beras masih tinggi di pasaran.

Oleh karena itu, Buwas mengatakan pihaknya akan mengevaluasi hal apa yang membuat efektivitas operasi pasar tak optimal.

"Kenapa kok sekarang masih tinggi harganya? Nah ini mungkin nanti kita bahas dari sisi mana nih," katanya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (31/1).

Menurutnya, harga beras kini sedang naik-naiknya. Padahal, tingginya harga beras berkontribusi terhadap kenaikan inflasi.

"Yang jelas, Bulog ini kan mendapat penugasan kemarin untuk operasi pasar, kita sudah lakukan juga ke seluruh wilayah," 

Buwas diundang oleh Presiden Joko Widodo hari ini ke istana presiden. Undangan ini muncul di tengah kencangnya isu rehsufflekabinet.

Lihat Juga : Hary Tanoesoedibjo Mundur dari Posisi Dirut MNC Digital

Ia mengaku belum tahu agenda apa yang akan dibahas nanti bersama Jokowi. Namun, Buwas menduga pembahasannya nanti seputar kesiapan Bulog, terutama terkait stok dan harga beras dan pangan lainnya jelang ramadan dan lebaran.

"Belum tahun nih. Yang jelas masalah untuk menjelang masa lebaran. Kesiapan untuk masalah kebutuhan pokok, termasuk beras," imbuhnya.

Buwas menjelaskan Bulog mendapat penugasan untuk menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang kini tersisa 570 ribu ton. Sementara angka aman cadangan sebesar 1,2 juta ton. Meski begitu, ia memastikan cadangan beras Bulog saat ini masih aman.

"Aman. Memang kalau kita itu tidak masuk standar yg di atas 1 juta (ton) karena memang keterbatasan. Sekarang kan belum masa panen. Yang dikuasai oleh Bulog masih di atas 600 (ribu ton)," ungkapnya.

Ia memperkirakan pada Maret hingga Juni akan ada panen raya sehingga penugasan pada Bulog harus menyediakan stok beras sebesar 2,4 juta ton terpenuhi.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per 30 Januari 2022, harga beras mencapai Rp11.450 per kg. Adapun harga beras premium Rp13.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Hutan belantara fantasi

Phillips Bakal PHK 6.000 Karyawan Imbas Rugi Rp26,1 T******

Perusahaan asal Belanda, Philips, bakal memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 6.000 karyawannya di seluruh dunia usai merugi 1.605 miliar euro atau setara Rp26,1 triliun pada tahun lalu.

Separuh dari PHK akan dilakukan Philips tahun ini, sedangkan sisanya baru akan terealisasi pada 2025. CEO Philips Roy Jakobs menyebut ada 10 ribu karyawan yang di-PHK dalam beberapa bulan terakhir alias perusahaan sudah memangkas 13 persen dari keseluruhan karyawannya di dunia.

"Apa yang kami hadirkan hari ini saya pikir adalah rencana terbaik untuk mengamankan masa depan Philips. Tantangan yang kami hadapi sangat berat dan kami mencoba mengatasinya secara serius," kata Jakobs, dikutip dari Reuters, Selasa (31/1).

Meski begitu, di kuartal keempat 2022 Philips tercatat kehilangan 105 juta euro. Dengan begitu, secara keseluruhan perusahaan mencatat rugi 1.605 miliar euro alias Rp26,1 triliun sepanjang tahun lalu.

Ini juga menjadi tantangan berat bagi Jakobs yang baru menjabat Oktober lalu. Terlebih, kepimpinan awal Jakobs dimulai dengan melakukan PHK terhadap 4.000 karyawannya.

Keputusan PHK tahun lalu terhadap 5 persen tenaga kerja Philips disebabkan karena penarikan ventilator dan peralatan medisnya dari pasaran. Perusahaan pun mencatat kerugian sekitar 30 miliar euro sejak insiden penarikan 5,5 juta ventilator dari pasaran pada Juni 2021 lalu.

Pendapatan yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi (EBITA) Philips dalam tiga bulan terakhir pada 2022 mencapai 651 juta euro, hampir stabil dibandingkan 647 juta euro setahun sebelumnya.

Namun, rata-rata analis dalam jajak pendapat yang disusun oleh perusahaan memperkirakan akan turun menjadi 428 juta euro.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan pakaian wanita

Pedagang Curiga Ada Motif Pemilu******

Pedagang pasar mencium keanehan di balik kelangkaan Minyak Goreng Minyakita di pasar belakangan ini.

Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menilai ada kondisi tidak wajar alias anomali di balik kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini. Pasalnya, kelangkaan terjadi menjelang pemilu dan Ramadan.

"Kelangkaan minyak goreng (Minyakita) ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang Ramadan," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/1).

Ia karena itu mendesak pemerintah segera mengatasi masalah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Kami sangat berharap pemerintah dapat mengurai kondisi ini. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat harga minyak goreng yang harusnya hak rakyat kecil malah bergejolak," tegasnya.

"Banyak pihak yang memiliki tanggung jawab agar kondisi ini stabil kembali, seperti produsen, Kementerian Perdagangan, dan BUMN sebagai distributor barang," tambahnya.

Produk minyak goreng kemasan, Minyakita, yang diluncurkan pemerintah pada tahun lalu mendadak langka di berbagai daerah. Hal ini membuat harganya tembus sampai Rp20 ribu per liter.

Padahal, produk minyak goreng yang diinisiasi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut harusnya hanya dijual seharga Rp14 ribu per liter, sesuai dengan HET.

Kelangkaan terpantau di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Pasar Pa'baeng-baeng, Jalan Sultan Alauddin misalnya, harga Minyakita dijual mulai dari Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

[Gambas:Video CNN]

Atas kondisi itu, Presiden Jokowi memerintahkan menterinya untuk waspada. Pasalnya, kelangkaan dan kenaikan harga barang, termasuk minyak goreng dan beras yang bisa berimbas pada lonjakan inflasi.

Pasalnya, kedua komoditas tersebut adalah kebutuhan pokok yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sangat berperan menjadi penyebab kenaikan kemiskinan di Indonesia.

"Berkaitan dengan ekonomi utamanya yang terkait dengan inflasi, kenaikan harga-harga barang dan jasa saya lihat betul-betul harus diwaspadai. Pertama urusan beras, kedua berkaitan dengan minyak, minyak goreng dilihat betul," ujarnya dalam arahan pembukaan Rapat Terbatas terkait Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM, Senin (30/1).