situs slot tergacor saat ini

Buku Misteri Tokyo

erek erek udang 4d

BPS: Waspadai inflasi pada Ramadhan******

Dari data historis perkembangan inflasi, pada momen Ramadhan selalu terjadi inflasi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan pihak terkait untuk mewaspadai potensi inflasi pada bulan Ramadhan, di mana umumnya terjadi kenaikan harga pada momen tersebut.

“Dari data historis perkembangan inflasi, pada momen Ramadhan selalu terjadi inflasi,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah di Jakarta, Jumat.

Umumnya, komoditas yang banyak menyumbang inflasi pada Ramadhan adalah komoditas pangan, seperti daging ayam ras yang memberikan andil inflasi 0,06 persen pada April 2021, 0,09 persen pada April 2022, dan 0,01 persen pada Maret 2023.

Kemudian, minyak goreng memberikan andil 0,01 persen dan 0,19 persen pada April 2021 dan 2022.

Komoditas berikutnya yaitu beras, dengan andil inflasi 0,02 persen pada Maret 2023. Lalu, telur ayam ras andil 0,02 persen serta ayam hidup, daging sapi, dan gula pasir masing-masing berkontribusi 0,01 persen pada April 2022.

Baca juga: BPS: Beras masih alami inflasi pada Februari

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024

Sementara itu, komoditas pangan menjadi faktor penyebab inflasi pada Februari 2024.

Inflasi bulanan Februari tercatat sebesar 0,37 persen (month-to-month/mtm), dengan inflasi harga bergejolak (volatile food) mengalami inflasi sebesar 1,53 persen, memberikan andil lebih tinggi (0,25 persen) dibanding komponen lainnya yaitu inflasi inti (0,09 persen) dan inflasi harga diatur pemerintah (0,03 persen).

Komoditas beras menjadi penyumbang utama inflasi dengan andil 0,21 persen, di mana kenaikan harga beras terjadi di 37 provinsi.

Komoditas pangan lainnya yang menjadi faktor pendorong inflasi Februari adalah cabai merah dengan andil 0,09 persen, telur ayam ras 0,04 persen, serta daging ayam ras 0,02 persen.

Khusus untuk komoditas cabai merah, inflasi tercatat di setiap level perdagangan, di mana inflasi pada produsen pedesaan sebesar 4,56 persen, grosir 16,01 persen, dan eceran 17,78 persen.

Adapun inflasi komoditas telur dan daging ayam ras didorong oleh kenaikan harga pakan ternak ayam, yang mengalami inflasi 0,36 persen untuk bahan pakan dedak, 0,80 persen untuk jagung pipilan, 0,04 persen untuk bekatul, dan 0,22 persen untuk bungkil.

Diketahui, inflasi tahunan mencapai 2,75 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,41 persen (year-to-date/ytd).

Baca juga: BPS catat ekspor pertanian Januari naik saat sektor lainnya turun

Baca juga: BPS catat ekspor Indonesia Januari 2024 turun 8,34 persen

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

latihan kecil

wyn4d

Moeldoko: Ada masalah distribusi dan tata kelola beras di ritel modern******

Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan ada masalah distribusi dan tata kelola beras pada penjualan di toko ritel modern di tanah air.

Ia mengatakan bahwa harga beras di sejumlah pasar induk sudah mengalami tren penurunan dan stoknya mencukupi. Namun, terdapat permasalahan dalam distribusi serta harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di ritel modern.

"Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi. Utamanya, untuk mengisi dulu wilayah-wilayah yang stoknya terbatas di ritel modern," kata Moeldoko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Moeldoko menegaskan persoalan beras di tanah air memerlukan penanganan secara cepat dan detil.

Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat berkoordinasi menyelesaikan persoalan beras.

Baca juga: KSP: Pemerintah tidak naikkan HET beras karena berpotensi dorong harga

Baca juga: Mendag tinjau ketersediaan beras di ritel modern guna stabilkan harga

Moeldoko juga menyoroti antrean warga dalam operasi pasar atau Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dimana Bulog kehabisan stok beras 5 kg.

Hal ini, kata Moeldoko, disebabkan keterbatasan pengemasan beras SPHP dalam isian 5 kilogram.

"Distribusi dan pengemasan ini harus diusahakan secara cepat, supaya tidak ada lagi antrean," kata Moeldoko.

Terkait permasalahan distribusi beras impor, Moeldoko menegaskan kepada Bulog untuk melakukan koordinasi dengan Pelindo dan Bea Cukai agar mempercepat proses pembongkaran stok beras impor di pelabuhan.

Panglima TNI periode 2013-2015 ini mengimbau masyarakat agar tidak khawatir atau panik.

Ia menyebut harga beras telah mengalami tren penurunan saat ini dan ketersediaan pasokan beras kualitas medium maupun premium sudah normal.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi

Baca juga: Pengamat: Perlu kolaborasi antarlembaga cegah kenaikan harga beras


 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Qiangu Juechen

pragmatic 88 demo slot

G20 gagal keluarkan pernyataan bersama gara******

Sao Paolo (ANTARA) - Para menteri keuangan dari negara-negara Kelompok 20 (G20) gagal mengeluarkan pernyataan bersama karena tidak adanya kesepakatan mengenai perang Rusia di Ukraina serta konflik antara Hamas dan Israel.

Invasi Rusia ke Ukraina telah menimbulkan perpecahan mendalam di tubuh G20, yakni antara Rusia dan China di satu sisi, melawan negara-negara Barat yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Moskow.

“Banyak negara mengecam keras invasi Rusia dan serangan teror Hamas (terhadap Israel), dan menyatakan keprihatinan mengenai krisis kemanusiaan yang mengkhawatirkan di Gaza,” kata Wakil Menteri Keuangan Jepang untuk Urusan Internasioanl Masato Kanda pada konferensi pers di Sao Paulo, Brazil, sebagaimana dilaporkan Kyodo, Jumat.

Brasil yang memegang kursi kepresidenan G20 tahun ini, diharapkan menyampaikan ringkasan yang mengakhiri perundingan dua hari tersebut. Brazil dalam catatan kakinya mengatakan bahwa forum keuangan bukanlah tempat yang tepat untuk membahas isu-isu geopolitik.

Sementara, Wakil Menteri Keuangan Kanda berpendapat konflik antara Rusia dan Ukraina harus ditangani oleh G20 karena berdampak terhadap kondisi perekonomian global.

“Mengingat dampak negatif yang serius dari invasi Rusia ke Ukraina terhadap perekonomian global, Jepang berpandangan bahwa masalah ini harus ditangani oleh G20,” ucapnya.

Ini bukan pertama kalinya kelompok tersebut gagal mengeluarkan komunike bersama, meskipun para kepala keuangan telah mencapai konsensus pada pertemuan sebelumnya di tahun lalu.

Kendati berbeda pendapat mengenai geopolitik, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 memiliki pandangan yang sama bahwa perekonomian global sedang menuju soft landing.

Dengan demikian, maka resesi kemungkinan besar bakal dapat dihindari.

Rangkuman Ketua G20 mencatat perang, konflik, perpecahan ekonomi dan proteksionisme perdagangan sebagai risiko negatif terhadap perekonomian. Hal itu mempertahankan komitmen yang ada terkait dengan nilai tukar mata uang asing.

Meskipun pertumbuhannya melambat, perekonomian global sejauh ini berhasil menghindari resesi yang dikhawatirkan terjadi setelah kenaikan suku bunga yang agresif di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan zona Euro serta permasalahan properti di China.

G20 berpendapat nilai tukar mata uang asing harus mencerminkan fundamental ekonomi. G20 juga sepakat bahwa pergerakan yang tidak menentu dan tidak teratur akan berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian global.

Baca juga: Menlu Retno suarakan isu Gaza dalam pertemuan G20
Baca juga: Menkeu pamer peran APBN dalam isu ketimpangan pada G20
Baca juga: KSP: Ekonomi RI 2023 lebih tinggi dibanding sejumlah negara G20

Sumber : Kyodo-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Era Sihir Super Abadi

singa77

Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan tower/menara perumahan susun
bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pertahanan keamanan (hankam) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat.
 

“Ke sini untuk memastikan bahwa toweruntuk ASN kita, untuk (pegawai) hankam bisa selesai tepat waktu,” kata Jokowi ketika ditemui di sela kegiatan peninjauan tersebut.

 

Dia memastikan bahwa sebanyak 12 tower/menaraperumahan akan selesai dibangun pada Juli mendatang, sedangkan 21 towerlainnya diperkirakan rampung digarap pada September.

 

Selain itu, pemerintah juga akan menyelesaikan pembangunan 14 tower lainnya sehingga total akan terbangun 47 towerperumahan untuk ASN dan pegawai hankam yang akan dipindahkan secara bertahap ke kawasan IKN.

 

Jokowi pun mengatakan bahwa perpindahan ASN dan pegawai hankam ke IKN sudah bisa dimulai pada Juni.

 

“Pelan-pelan ini pekerjaan jangka panjang jadi harus dimulai, dimulai, dimulai (satu per satu). Hari ini kita telah topping off untuk menunjukkan bahwa gedung itu sudah hampir jadi, sudah setengah jadi,” tuturnya.

 

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebanyak 31 tower/menaraperumahan untuk ASN dan 16 toweruntuk pegawai hankam itu dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A.

 

Total akan terbangun 2.820 unit perumahan dengan tipe 98 meter persegi di lahan seluas 45,91 hektare.

 

Pembangunan puluhan towerrumah susun itu membutuhkan anggaran sekitar Rp9,4 triliun.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani, Novi Abdi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

situs slot gacor 2022 terbaru

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

agenbos168

Meiska Adinda ikut isi soundtrack film asal Malaysia Malang Si Puteri******

Jakarta (ANTARA) - Penyanyi muda asal Bali, Meiska Adinda, secara resmi akan ikut mengisi original soundtrack(ost) sebuah film buatan Malaysia yang berjudul Malang Si Puteri melalui lagu Dursila.

“Aku merasa lagu ini sangat berat secara emosi dan penuh dengan makna sehingga, sebagai penyanyi, aku harus sangat memahami maksud yang ingin disampaikan oleh lagunya. Untunglah, dengan bantuan dan dukungan dari pelatih vokal Barsena Bestandhi, aku berhasil menghadapi tantangan tersebut,” kata Meiska dalam keterangan resmi Sony Music Entertainment Indonesia di Jakarta, Jumat.

Meiska menuturkan lagu Dursila menceritakan tentang seseorang yang lelah saat berada dalam hubungan yang tidak berjalan dengan lancar. Lewat lagu itu ia dituntut untuk merasakan rasa sakit dan penderitaan seseorang dalam kondisi tersebut.

Lagunya yang powerfuldan sanggup membuat pendengarnya hanyut ke dalam kisah yang dipaparkan dalam lagu diharapkannya bisa menjadi penenang serta memberikan pembelajaran dan jalan keluar bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam hubungan.

Baca juga: "Hilang Tanpa Bilang" tandai debut Meiska Adinda

Baca juga: "Perjalanan Pertama", film kolaborasi Indonesia dan Malaysia

Sementara lewat kolaborasinya bersama Adrianna Cinta selaku penulis lagu dan komposer asal Malaysia bernama Farouk Norman, Meiska berharap dapat menjadi peluang untuk lebih melebarkan karirnya sebagai penyanyi, tidak hanya di Indonesia atau Malaysia tapi juga hingga ke peta musik internasional.

“Aku sangat bersyukur atas kesempatan yang sudah diberikan ini dan juga sangat berterima kasih kepada para pendengarku di Malaysia yang sudah memberikan semangat dan dukungan terhadap karya-karyaku. Semoga Dursila bisa menghibur dan juga menginspirasi para pencinta musik yang ada di Malaysia,” katanya.

Menanggapi perasaan Meiska, Komposer Malaysia Farouk Norman menyatakan terkesan dan merasa senang bisa mendapat kesempatan bekerja sama dengan penyanyi yang telah meraih Platinum Award untuk singleperdananya Hilang Tanpa Bilang tahun 2023 lalu.

“Berkolaborasi dengan Meiska membuat saya teringat dengan penyanyi lain yang pernah bekerja sama sebelumnya, seperti Judika, Jaz Hayat, dan masih banyak lagi. Meiska memiliki suara yang unik dan indah saat kita mendengarnya. Karena itu, meminta Meiska menyanyikan Dursila adalah pilihan yang tepat,” ujarnya.

Baca juga: "Wira", film kolaborasi Malaysia-Indonesia penuh aksi mendebarkan
 

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024