cara bayar kredivo lewat shopee

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Pengusaha Minta Pemerintah Tak Batasi Impor Barang Mewah ke RI******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah untuk lebih selektif dalam pembatasan barang impor. Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebutkan terdapat beberapa komoditas yang tidak perlu dibatasi adalah barang mewahuntuk kelompok menengah ke atas.

Menurutnya, komoditas ini sulit untuk dibatasi sebab tidak ada pasokan pengganti dari produk domestik.

"Saya kira tidak semua (barang impor) dipukul rata, karena ada beberapa kelas produk seperti di kelas atas, kelas mewah kan memang tidak ada produknya di Indonesia, hal-hal seperti itu sebetulnya tidak perlu di-protect," kata Alphonsus di Jakarta Pusat, Kamis (23/2).

"Kami dari pusat belanja, kami mengerti bahwa kami harus melindungi industri dalam negeri, (tetapi) kita harus lebih selektif untuk mem-protect(komoditas impor)," tuturnya.

Ia juga menegaskan meski neraca komoditas terbaru belum diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, sejauh ini tidak ada kendala untuk produk-produk lokal yang menjadi sasaran di pusat belanja.

"Saya kira kalau untuk produk lokal domestik tidak ada kendala, yang ada kendala di barang impor. Barang-barang impor ini kan sehubungan dengan strategi pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri," tegasnya.

Beberapa tahun terakhir pemerintah kerap menekankan penggunaan produk dalam negeri. Presiden Jokowi sempat mengaku geram karena banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya sudah diproduksi dalam negeri.

Bahkan menurutnya, Indonesia bodoh masih melakukan impor itu. Mulanya, Jokowi menyatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri.

Tapi sayang, hal itu belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.

"Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," ujar Jokowi di Bali, Jumat (25/3/2022).

[Gambas:Video CNN]

Kronik Lima Benua dan Bangsa

PeduliLindungi Jadi SatuSehat, KAI Imbau Penumpang Bawa Bukti Vaksin******

PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI(Persero) mengimbau calon penumpang kereta untuk menunjukkan dokumen vaksin saat melakukan boardingusai aplikasi PeduliLindungi berubah jadi SatuSehat Mobile per 1 Maret 2023.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan dokumen vaksin tersebut dapat berupa softcopy yang ditunjukkan di handphoneataupun dokumen fisik.

"Pelanggan untuk sementara waktu diimbau membawa dokumen vaksin sebagai antisipasi jika validasi status vaksin pelanggan saat boarding mengalami gangguan dalam menampilkan status vaksin. Hal ini terkait adanya proses migrasi aplikasi PeduliLindungi ke SatuSehat Mobile," kata Joni.

KAI telah mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI untuk membantu proses validasi dokumen kesehatan calon pelanggan sejak 23 Juli 2021.

Melalui integrasi tersebut, data vaksinasi pelanggan akan muncul pada layar komputer petugas pada saat proses boarding. Integrasi ini terwujud melalui kerja sama antara KAI dan Kementerian Kesehatan.

"Terintegrasinya aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI bertujuan untuk mempermudah pelanggan, memperlancar proses pemeriksaan dokumen, juga untuk menghindari pemalsuan dokumen," ujar Joni.

Ia mengatakan sejauh ini syarat naik kereta api sejauh ini masih mengacu pada SE Kementerian Perhubungan No 84 Th 2022 dan SE Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3984/2022 sejak 19 Desember 2022.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121.

[Gambas:Video CNN]

Segera menjadi dewa

PT MSU Resmi Cabut Gugatan Rp56 M kepada Konsumen Meikarta******

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta resmi mencabut gugatan perdata terhadap 18 konsumen senilai Rp56 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa (28/2).

"Intinya ini hanya pencabutan gugatan saja," kata kuasa hukum MSU yang menolak disebutkan namanya.

Ia pun enggan menjelaskan secara rinci terkait pertimbangan pencabutan gugatan tersebut.

"Karena selama ini berjalan dari sidang yang Minggu sebelumnya memang adagoodwill-goodwillyang dirancang pihak penggugat kepada kami," katanya.

Meski demikian, Rudi enggan menjelaskan lebih rinci soal kesepakatan itu. Ia hanya menekankan pihak konsumen tetap menuntut MSU untuk segera mengembalikan uang yang sudah disetorkan.

Adapun uang tersebut sekitar Rp30 miliar yang berasal dari 131 konsumen yang tergabung dalam PKPKM.

"Yang kamu tuntut adalah cash out yang telah dikeluarkan konsumen ini bisa segera direalisasikan pembayarannya," ucap Rudi.

Sebelumnya, MSU menggugat belasan pembeli apartemen Meikarta secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. PKPKM membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya sebagai pembeli, dijadikan tergugat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar.

"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep beberapa waktu lalu.

Gugatan itu tak lepas dari tindakan konsumen yang melakukan demonstrasi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu. Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

Pengusaha Minta Pemerintah Tak Batasi Impor Barang Mewah ke RI******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah untuk lebih selektif dalam pembatasan barang impor. Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebutkan terdapat beberapa komoditas yang tidak perlu dibatasi adalah barang mewahuntuk kelompok menengah ke atas.

Menurutnya, komoditas ini sulit untuk dibatasi sebab tidak ada pasokan pengganti dari produk domestik.

"Saya kira tidak semua (barang impor) dipukul rata, karena ada beberapa kelas produk seperti di kelas atas, kelas mewah kan memang tidak ada produknya di Indonesia, hal-hal seperti itu sebetulnya tidak perlu di-protect," kata Alphonsus di Jakarta Pusat, Kamis (23/2).

"Kami dari pusat belanja, kami mengerti bahwa kami harus melindungi industri dalam negeri, (tetapi) kita harus lebih selektif untuk mem-protect(komoditas impor)," tuturnya.

Ia juga menegaskan meski neraca komoditas terbaru belum diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, sejauh ini tidak ada kendala untuk produk-produk lokal yang menjadi sasaran di pusat belanja.

"Saya kira kalau untuk produk lokal domestik tidak ada kendala, yang ada kendala di barang impor. Barang-barang impor ini kan sehubungan dengan strategi pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri," tegasnya.

Beberapa tahun terakhir pemerintah kerap menekankan penggunaan produk dalam negeri. Presiden Jokowi sempat mengaku geram karena banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya sudah diproduksi dalam negeri.

Bahkan menurutnya, Indonesia bodoh masih melakukan impor itu. Mulanya, Jokowi menyatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri.

Tapi sayang, hal itu belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.

"Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," ujar Jokowi di Bali, Jumat (25/3/2022).

[Gambas:Video CNN]

pengamat dunia

Kripto Jagoan Kembali Loyo, Polygon Paling Merah******

Harga mayoritas asetkripto dengan kapitalisasipasarterbesar kompak memerah pada perdaganganSelasa (28/2) pagi, setelah kemarin sempat bangkit. Polygon anjlok 4,7 persen.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin dan kripto lainnya turun tipis di bawah 2 persen, kecuali Polygon.

Polygon terperosok 4,7 persen ke harga US,22 per koin. Posisi Polygon yang kemarin menempati urutan 8 koin dengan market shareterbesar, hari ini merosot lagi ke ranking 10.

Ethereum terpeleset 0,8 persen ke harga US.629 per koin. Tren sepekan, koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua ini tercatat turun 4,5 persen.

BNB pun jatuh 1,5 persen ke harga US3 per koin pada perdagangan 24 jam, serta turun 3,7 persen dalam seminggu. XRP tergelincir 0,6 persen ke harga USRiuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Cardano juga terjerambab 1,3 persen ke harga US<句子>,36 per koin. Dogecoin turut melemah 0,4 persen ke US<句子>,08 per keping.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

superstar terbatas

<句子>